Ditemukan 5187 data
Terbanding/Terdakwa : ROHMAN Alias KOMENG Bin SAIDI
45 — 54
;Bahwa pada dasarnya sita jaminan dapat dilakukan, akan tetapidengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 ayat(1) Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR),antara lain:a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugatsebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakanmencari akal akan menggelapkan atau melarikanbarangbarangnya ;b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaanorang yang terkena sita ;c.
Terbanding/Tergugat I : Arjana Darjono Guryana P
Terbanding/Tergugat II : Bank Yudha Bhakti/ Bank Neo Commerce
Terbanding/Tergugat III : Elsye Jovanka
Terbanding/Tergugat IV : Bank Fama International
Terbanding/Tergugat V : Erna Mulia
Terbanding/Turut Tergugat V : BPN Kota Bandung
Terbanding/Turut Tergugat VI : KPKNL
219 — 102
November 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihakyang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangHalaman 74 dari 76 Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT BDG.Peradilan Umum, Herzien
99 — 26
berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah sepatutnya gugatanPutusan Nomor 27/Pdt.G/2016, halaman 58 dari 951.Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvivankelijke Verklaard).DALAM PROVISIBahwa Tergugat ll dengan tegas menolak petitum Para Penggugat yangmeminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk meletakkan sita jaminanatas objek perkara.Bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti kuat untuk mengajukan sitajaminanan terhadap objek sengketa a quo sebagaimana ditentukan dalamPasal 227 Herzien
368 — 1267
Berikut kutipannya:bahwa setiap pengakuanmerupakan sah danPasal 174 Herzien Inlandsch Reglement(HIR):Pengakuan yang diucapkan di hadapanbuktimemberatkan orang yang mengaku itu,baik yangmaupun dengan pertolongan orang lain,Hakim, cukup menjadi untukdiucapkannya sendiri,yang istimewa dikuasakan untuk itu.Buku Hukum Acara Perdata dalam Teordan Praktek yang ditulis oleh RetnowulanSutantio, S.H., Penerbit CV Mandar Maju,Cetakan Ke19, Bandung, 2002, halaman81: Oleh Karena itu dengan diakuinya dalildalil
157 — 87
Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4)Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Jo.
melawan
1. PT,BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )Tbk PUSAT JAKARTA CQ PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk, Kantor Cabang Kediri Dkk
44 — 14
Bahwa wanprestasi yang mana telah diakui Penggugat melalui positanyasebagaimana dalil Penggugat dalam Posita desk (strip) ketiga .Dengandemikian, berdasarkan Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (H.IR),maka pengakuan dimuka persidangan dari Penggugat tersebutmerupakan alat bukti yang sempurna terkait wanprestasi Penggugat;9.
142 — 67
Sebagaimanayang digariskan dalam Pasal 200 ayat (11) Herzien Inlandsch Reglement(HIR) yang berbunyi:Apabila terlelang tidak bersedia untuk menyerahkan tanah/tanah dan rumahitu secara kosong, maka terlelang, beserta keluarganya, akan dikeluarkandengan paksa, apabila perlu, dengan bantuan yang berwajib, daritanah/tanah dan rumah tersebut berdasarkan permohonan yang diajukanoleh pemenang lelang.dan Pasal 218 ayat (2) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)yang berbunyi:Jika pemilik barang yang
110 — 16
Politik12.Bahwa, namun halhal sebagaimana tersebut diatas dicampur adukkandalam satu surat gugatan sehingga berakibat posita dan petitumPenggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan cacat hukum karena selainmateri perkara bukan ruang lingkup keperdataan yang bersifat umumnamun juga adanya tumpang tindih kewenangan mengadili dan memutusperkara ini. sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan bertentangandengan tata aturan serta hukum acara yang berlaku dalam ruang lingkuphukum keperdataan yang diatur Herzien
74 — 35
Asas tersebut diaturdalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yangmenentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalahPengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.Atas dasar tersebut diatas PENGGUGAT Mengajukan GUGATAN LEGALSTANDING di PENGADILAN NEGERI TEGALHUBUNGAN HUKUM YAPEKNAS DALAM PERKARA INI.1.
1.PT DWI DAMAR TIRTA
2.GUFRON WIGUNA, S.H., M.Kn
Tergugat:
1.PT TRANSALINDO EKA PERSADA
2.PT TAFINDO PUTRA
135 — 66
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 (1) #4=xRBg(Rechtsreglement Buitengewesten atau Reglemen Untuk DaerahSeberang) Jo Pasal 118 (1) HIR/RIB (Herzien IndonesisReglement/ReglemenIndonesiaBaru), Pengadilan Negeri Batamberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.Untuk lebih jelasnya PENGGUGAT mengutip bunyi ketentuan Pasal 142(1) RBg, dan Pasal 118 (1) HIR/RIB Pasal 142 (1) RBgGugatangugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadiwewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau olehseorang
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kelurahan Campaka
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : HJ. M. Djuangsih
Turut Terbanding/Penggugat III : Usep Rahmat
Turut Terbanding/Penggugat IV : H.E. Soemarna
Turut Terbanding/Penggugat V : IR. Agus Dida Anshari
Turut Terbanding/Penggugat VI : Sutjahyo
Turut Terbanding/Penggugat VII : Rahmat Wirayudha
65 — 34
KEWENANGAN/KOMPETENSI RELATIF DARI PENGADILAN NEGERIBOGOR DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO1.Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat ketentuanpengajuan gugatan perdata didasarkan pada Asas Actor SequiturForum Rei, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat(1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwayang berwenang mengadili Suatu perkara adalah PengadilanNegeri tempat tinggal Tergugat.Bahwa Para Tergugat berkedudukan hukum (domisili) diCibeureum Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan
89 — 74
jelas,padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harusterang dan jelas atau tegas (duidelijk);Menimbang, bahwa majelis hakim terlebin dahulu akan menguraikanformulasi surat gugatan dalam perkara perdata;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatanadalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syaratformil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundanganundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR(Herzien
JEFFRY NG
Tergugat:
Mr. LOW YEW LEAN
80 — 40
Bahwa barang yang diminta untuk diletakkan sitajaminan harus dijelaskan secara terperinci, yang secara tegasdiatur dalam Pasal 226 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement(HIR) yang dikutip sebagai berikut: Pasal 226(2) HIR:Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan seksamadalam permintaan itu. 24.
287 — 152
;Bahwa pada dasarnya sita jaminan dapat dilakukan, akan tetapidengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 ayat(1) Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR),antara lain:a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugatsebelum putusan. dijatuhkan atau dilaksanakanmencari akal akan menggelapkan atau melarikanbarangbarangnya ;b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaanorang yang terkena sita ;c.
Nyonya Zubaidah
Tergugat:
1.PT. Bank CIMB Niaga Tbk
2.PT. Kalpataru Investama
4.Kementerian Keuangan Republik beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman
5.Prima Cable Indo
104 — 34
Pengajuan Bantahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaksesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei yang diatur dalam Pasal 118ayat (1) dan (2) Herzien Indlandsch Regrelement (HIR).Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, ijinkanlah Terbantah menguraikan tentang asas Actor Sequitor ForumRei yang diatur dalam Pasal 118 HIR lebih lanjut.Pasal 118 HIR ayat (1), (2) dan (3)(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuklingkup wewenang pengadilan
BOYKE LUNTUNGAN
Tergugat:
1.JOSEPH LUNTUNGAN
2.JORRY LOMBOAN
3.PT. MEARES SOPUTAN MINING MSM PT. TTN
Turut Tergugat:
1.YANCE A.V. MANGARE, SH
2.ADOLFINA EVIE LUNTUNGAN
3.BERTIN LUNTUNGAN
4.EROL WENAS
88 — 65
ErnesLuntungan;(ii) adanya pengukuran atas tanah Ernes Luntungan pada tahun 1996yang batasbatasnya ditunjuk oleh Pembanding d/h Tergugat :(iii) penerbitan permohonan konversi pada tahun 1997 olehTerbanding d/h Penggugat telah disetujui dan disepakati olehselurun anak Ernes Luntungan, termasuk Pembanding d/hTergugat ;sementara saksi HERMAN PANGALILA tidak mengetahui dan tidakmemberikan keterangan atas proses pembagian tanah diantara anakanak Ernes Luntungan tersebut.Bahwa, Pasal 306 RBg/ Pasal 169 Herzien
195 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru. dalam memberikanpertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini, karena telahmelanggar hukum yang berlaku, antara lain: Hukum Acara Perdata(Herzien Inlandsch Reglement/HIR), Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata), UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (UU Nomor 8/1999) dan beberapaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yangberkaitan dengan perkara ini;1.2.
1.Nasaruddin
2.Kaco Syaifuddin
3.Sannaeni
Tergugat:
1.Ir. H. Syafaruddin
2.Dahrin
3.Nuridayanti AR
4.Nuraena
5.Rahmad Hidayat
6.Runnia
7.Sukriadi
8.Kurniati
9.Salmia
10.Rusli
11.Masriah
12.Musliati
13.Rusmal
14.H. Mellong
15.H. Ariswandi Bara S.Pd
16.Hj. Nurmi
Turut Tergugat:
1.Kepala Pemerintahan Kecamatan Wara Selatan
2.Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Palopo
103 — 55
Demikianmenurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "Hukum AcaraPerdata (hal. 898).Selanjutnya perlu pula untuk diperhatikan Dasar hukum atas larangantersebut pelaksanaan putusan serta merta, yakni :Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata No.9/Pdt.G/2020/PN Plpa) Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement("HIR"),b) Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten("RBG) ,C) Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering("Rv), dand) SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta(
170 — 52
kendaran objek perkara denganhasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagiPelawan untuk memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkarauntuk mencegah eksekusi oleh Terlawan agar Pelawan tidak kembalidirugikan haknya.Bahwa dengan demikian Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atasPutusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN DPKtertanggal 11 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hakhak yang diberikan dan dilindungi oleh hukum yakni :Pasal 195 (6) Herzien
298 — 191
Jkt.Sel.10.KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENERIMAMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUOBahwa Gugatan aquo diajukan oleh PENGGUGAT ke hadapan PengadilanNegeri Jakara Selatan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2)Herzien Inlandsch Reglement/HIR yang pada pokoknya mengatur bahwasanyasuatu gugatan dapat diajukan kehadapan Pengadilan Negeri yang wilayahhukumnya meliputi wilayah tempat tinggal dari salah satu pihak Tergugat didalam perkara (actor sequitur forum rei).Bahwa dikarenakan