Ditemukan 489 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peradilan pradilan prapradilan pangadilan peradiloan paradilah paradilna paradila pearadilan paradiman
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 23-02-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 009/G/ 2016/PTUN.SMG
Tanggal 28 Juli 2016 — TUKIMIN Melawan I. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN II. SUSAMTO
140 — 67
  • sengketa itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalammnya,yaitu peralihan hak sertifikat keputusan objek sengketa tersebut dari semula atasnama Supardi dan Trisnoredjo kepada atas nama Susamto ; Menimbang, bahwa hal mana telah pula diatur dalam PetunjukPelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Nomor: 224/Td.TUN/X/1993, tanggall4Halaman 105 dari 143 hal Putusan No. 009/G/2016/PTUN.Simg.106Oktober 1993 pada angka V (1) yang pada intinya menerangkan bahwa bilaterjadi gugatan mengenai tanah yang diajukan ke Paradilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1782 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — HUSNA SUJANA S.Pd
55 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 30 Maret 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 158/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat paradilan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pilkada
Register : 30-04-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PTUN AMBON Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN
Tanggal 5 Juni 2013 — WILLIAM B. NOYA Dan DR. ADAM LATUCONSINA, M.Si Sebagai Penggugat Melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
117 — 40
  • atas objeksengketa kepada Bawaslu Provinsi, maka Pengadilan Tata UsahaNegara belum berwewenang untuk mengadili perkara dengan objeksengketa berupa Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPUProv028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon YangMemenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur danWakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagaimana diaturdalam pasal 48 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 TahunHal. 15 dari 101 halaman Putusan Perkara No.05/G/2013/PTUN.ABN1986 tetang Paradilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-09-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pdt./2015
Tanggal 22 September 2015 — LAODE ADHY, dkk VS NY. SOEDERI DG. MAMING
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • quo oleh Termohon Peninjauan Kembali telah menuntut haknyaatas tanah negara tersebut sebagai miliknya dan dengan main hakim sendirimelakukan pengancaman dan pengusiran secara paksa, demikian maka olehkarenanya Para Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan VI telahmenempuh upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujikeabsahan hukum atas tanah negara sengketa berdasarkan sertipikat tanahobyectum litis yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam manamenurut hukum oleh Badan Paradilan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 63/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
H. DARUSALAM
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
208 — 114
  • tentang Peradilan tata Usaha Negara yangberbunyi : Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata denganbadan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN KALABAHI Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Klb
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat:
1.THERESIA YO CARVALLO
2.ADITYA SUHARTOYO JO
Tergugat:
ENNY ANGGREK
Turut Tergugat:
2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
133 — 60
  • Paradilan umum Cq Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini / berkaitan dengan Kompetensi Absolut.Bahwa mencermati Posita Gugatan Para Penggugat pada poin 8,10 s/d 20yang menjadi hal yang substansi yang dipersoalkan oleh Para Penggugatdalam perkara a quo adalah proses balik namatanah bersertifikat hak milikno 294 atas nama YOSEPH KANDARSmenyjadiatas nama ENNY ANGGREKoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor yang dinilai oleh paraHalaman 9 dari 89 Putusan Nomor
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 17/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Agustus 2019 — Penggugat:
BUDIARTI SANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Intervensi:
HANDOKO
104 — 38
  • .; Menimbang, bahwa sertipikat objek sengketa adalah hartabersama antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang telahdibagi sebagaimana Putusan Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.DPs yangtelah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P12 = T.ll.Intervensi15) ;Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan mengenaikewenangan Paradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakimakan mencermati aspek subjek / pihak, objek dan fundamentumpetendi serta petitum yang dimohonkan dalam gugatan Penggugat.Adapun yang menjadi isu hukum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 05-12-2014 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 2 Juli 2015 — 1. Ny. SRIE SINLEANTY LOSIANAH , 2. IWAN SUGIANTO, DKK;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, 2. PT. AYALIST LANGGENG WISESA
109 — 73
  • tidakditerima ;Menimbang, bahwa mengenai hak hak keperdataan parapenggugat telah mendirikan bangunan diatas tanah sengketa belummendapat penyelesaian ganti rugi hal ini menurut Pengadilan sesuaidengan prinsip penguasaan horizontal dalam Undang Undang PokokAgraria yang memungkinkan tanah dan bangunan dimiliki oleh subjek yangberbeda, maka terhadap permasalahan hukum tersebut masuk dalamranah hukum Perdata, sehingga bukan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara untuk menyelesaikan, melainkan kewenangan Paradilan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 123/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
DIREKTUR UTAMA CV. PANDU PUTRA MAJAPAHIT atas nama MOHAMMAD AGUS FAUZAN
Tergugat:
1.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO
2.WALIKOTA MOJOKERTO
168 — 69
  • Gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanHalaman 97 dari 114 halaman Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.Sby.puluh) hari sejak dilakukan Upaya Administrasi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Penggugatadilan;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuanGugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan