676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratusHalaman43dari155halamanPutusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Bglima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket Bpada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu TengahTahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor:SR2342/PW06

merupakan bagian dari kerugian keuangan negarasejumlan Rp 676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket Bpada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu TengahTahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Sesuai Surat Nomor:SR2342/PW06

KeuanganNegara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat KaryaInfrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga KerjaMuda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 padaDisnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Surat Kepala KejaksaanNegeri Bengkulu Tengah Nomor B689/L.7.19/Fd.1/08/2021 tanggal 10Agustus 2021 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negaradan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu Nomor ST 0510/PW06

Kabupaten Bengkulu Tengah dan perangkatDesa;Bahwa Yang ditugaskan bersama Ahli melakukan audit PenghitunganKerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanHal 140 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN BglPadat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan PembekalanTenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN TahunAnggaran 2019 pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah sesuaidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST0510/PW06

Moy S.M Sianturi sebagai Anggota Tim.Bahwa Ketentuan yang dilanggar yang terungkap pada saat Ahli selaku Ahlimelakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah sesuai, Nomor : SR1119/PW06/5/2020,tanggal 01 Juli 2020, adalah :a.

mengurangkan realisasi SP2D atas Pembayaran FisikPekerjaan dengan realisasi pekerjaan fisik dengan nilai nihil, dengan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final yang telah dipungut;Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah, Nomor : SR 1309/PW06

pengawasan jaringanPLTMH tersebut seharusnya dibuat secara periodik sesuai dengan perkembangandan kemajuan pekerjaan di lapangan, namun pada kenyataannya dibuat sekaligusmenjelang akhir pekerjaan dan dibuat seolaholah pekerjaan telah mencapai bobot100% (seratus persen),Bahwa kerugian keuangan dalam pekerjaan proyek pekerjaan jaringan PLTMH danproyek pekerjaan infrastruktur PLTMH tersebut berdasarkan perhitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR 0739/PW06

dibuat seolaholahpekerjaan telah mencapai bobot 100% (seratus persen),Menimbang, bahwa pada kenyataannya pekerjaan yang dikerjakan olehkontraktor pelaksana pekerjaan infrastruktur dan jaringan PLTMH tersebut berdasarkanpemeriksaan ahli dari Universitas bengkulu terdapat kekurangan volume dan dikerjakantidak sesuaidengan kontrak dan RAB sehingga telah merugikan keuangan negarasebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR 0739/PW06

Hasinullah sebesarRp. 1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluhdelapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dan berdasarkan LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu sesuailaporan Nomor : SR0628/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014, telahmerugikan keuangan Negara c.qj7 APBN TA 2012 sebesar Rp.1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta Ima ratus tiga puluh

Hasinullahsebesar Rp. 1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tigapuluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dan berdasarkanLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulusesuai laporan Nomor : SR0628/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014,telah merugikan keuangan Negara c.q.

Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksama baik bukti-bukti serta fakta-fakta hukum dalam perkara ini, telah terbukti bahwa semua uang proyek telah diuraikan dan ditransfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Tais nomor 303.01.07.0040017 atas nama CV.EB CROW sekedar nota kusuma (Kontraktor) karena atas pengajuan permintaan terdakwa selaku PPTK, pada padahal proyek itu tidak selesai/sesuai dengan kontrak dan berdasarkan hasil pmeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu nomor SR.1145/PW06

Nomor : SR6509/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 nilai kerugiannegara dalam proyek tersebut sebesar Rp.75.606.188,11 (tujuh puluh lima juta enamratus enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah dan sebelas sen) atau setidaktidaknya disekitar jumlah tersebut dari perhitungan kekurangan fisik dan volume yangtelah dihitung oleh ahli, dengan perincian sebagai berikut :a. RealisasiPembayaran (termasuk pajak) Rp. 1.580.782.000,00b. Realisasi Fisik(termasuk pajak) Rp. 1.495.293.000,00c.

Tahun Anggaran 2016.1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluNomor : 602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016perihal penyampaian Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.1 (satu) bundel Asli tanpa Cap Daftar Nama Usulan PenggantianKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina MargaTahun Anggaran 2016.5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu besertaHal 75 dari 164 Hal Put No 17/Pid.SusTPK/2018/PT BGLdengan lembar disposisi Nomor : S 1871/PW06

dilingkungan DinasPekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluNomor : 602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016perihal penyampaian Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.1 (satu) bundel Asli tanopa Cap Daftar Nama Usulan PenggantianKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina MargaTahun Anggaran 2016.5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu besertadengan lembar disposisi Nomor : S 1871/PW06

KeuanganNegara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat KaryaInfrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga KerjaMuda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 padaDisnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Surat Kepala KejaksaanNegeri Bengkulu Tengah Nomor B689/L.7.19/Fd.1/08/2021 tanggal 10Agustus 2021 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negaradan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu Nomor ST 0510/PW06

Kabupaten Bengkulu Tengah dan perangkatDesa;Bahwa Yang ditugaskan bersama Ahli melakukan audit PenghitunganKerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanHal 140 dari 353 hal Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2021/PN BglPadat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan PembekalanTenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN TahunAnggaran 2019 pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah sesuaidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST0510/PW06

Moy S.M Sianturi sebagai Anggota Tim.Bahwa Ketentuan yang dilanggar yang terungkap pada saat Ahli selaku Ahlimelakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah sesuai, Nomor : SR1119/PW06/5/2020,tanggal 01 Juli 2020, adalah :a.

mengurangkan realisasi SP2D atas Pembayaran FisikPekerjaan dengan realisasi pekerjaan fisik dengan nilai nihil, dengan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final yang telah dipungut;Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah, Nomor : SR 1309/PW06

yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa dasar Ahli dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara pada perkara tersebut yaitu:1.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan;Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor:B/1086/N.7.17/Fd.1/9/2018 tanggal 25 September 2018 perihalPermohonan Bantuan untuk Menghitung Kerugian KeuanganNegara;Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : S0339/PW06

/5/2018 danSurat Tugas Nomor: ST0451/PW06/5/2018 tanggal 25 Oktober2018 tentang Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atasdugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan APBDesaAir Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong TA 2016.

Tiga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu SelatanTahun 2016 tidak melaksanakan Tupoksinya sesuai dengan peraturan yangberlaku, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,sebesar Rp.201.219.637,00 (dua ratus satu juta dua ratus sembilan belas ribuenam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : SR0678/PW06

Desa Muara Tiga Kecamatan KedurangKabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 ditemukan nilai kerugiankeuangan negara sebesar Rp.201.219.637,00 (dua ratus satu juta dua ratussembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), berdasarkan Laporan HasilAudit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TindakPidana Korupsi Penggunaan APBDes Desa Muara Tiga Tahun Anggaran 2016 olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : SR0678/PW06

KeuanganNegara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat KaryaInfrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga KerjaMuda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 padaDisnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Surat Kepala KejaksaanNegeri Bengkulu Tengah Nomor B689/L.7.19/Fd.1/08/2021 tanggal 10Agustus 2021 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negaradan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu Nomor ST 0510/PW06

Kabupaten Bengkulu Tengah dan perangkatDesa; Bahwa Yang ditugaskan bersama Ahli melakukan audit PenghitunganKerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanHal 149 dari 359 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2021/PN BglPadat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan PembekalanTenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN TahunAnggaran 2019 pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah sesuaidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST0510/PW06

Moy S.M Sianturi sebagai Anggota Tim.Bahwa Ketentuan yang dilanggar yang terungkap pada saat Ahli selaku Ahlimelakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah sesuai, Nomor : SR1119/PW06/5/2020,tanggal 01 Juli 2020, adalah :a.

mengurangkan realisasi SP2D atas Pembayaran FisikPekerjaan dengan realisasi pekerjaan fisik dengan nilai nihil, dengan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final yang telah dipungut;Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah, Nomor : SR 1309/PW06

KeuanganNegara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat KaryaInfrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga KerjaMuda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 padaDisnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Surat Kepala KejaksaanNegeri Bengkulu Tengah Nomor B689/L.7.19/Fd.1/08/2021 tanggal 10Agustus 2021 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negaradan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiBengkulu Nomor ST 0510/PW06

Kabupaten Bengkulu Tengah dan perangkatDesa; Bahwa Yang ditugaskan bersama Ahli melakukan audit PenghitunganKerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanHal 149 dari 359 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2021/PN BglPadat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Kegiatan PembekalanTenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) dengan sumber dana APBN TahunAnggaran 2019 pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah sesuaidengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST0510/PW06

Moy S.M Sianturi sebagai Anggota Tim.Bahwa Ketentuan yang dilanggar yang terungkap pada saat Ahli selaku Ahlimelakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah sesuai, Nomor : SR1119/PW06/5/2020,tanggal 01 Juli 2020, adalah :a.

mengurangkan realisasi SP2D atas Pembayaran FisikPekerjaan dengan realisasi pekerjaan fisik dengan nilai nihil, dengan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final yang telah dipungut;Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah, Nomor : SR 1309/PW06

B88/1/2016/Reskrim tanggal 22 Januari 2016, perihalpermintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara; Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No.ST0241/PW06/5/2016 tanggal 16 Maret 2016; Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No.ST0355/PW06/5/2016 tanggal 25 April 2016, tentangperpanjangan waktu audit; cara Ahli melakukan Audit Kerugian Negara dalam perkara iniyaitu :mengumpulkan dan mereviu dokumen dan buktibukti pendukung yangdiperoleh dari Penyidik Polisi Seluma

Pemda Mukomuko atau telah direalisasisejumlah Rp. 1.844.140.140.750, dan dari Dana yang telah direalisasi tersebutternyata penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secaraAdimistrasi maupun secara keuangan yang benar, hal tersebut dapat dibuktikanberdasarkan hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh saksi Safruddin,SE.Ak.CA.Bin Usman selaku Auditor Badan PemeriksaKeuangan Pusat yang ada di Perwakilannya di Propinsi Bengkulu yang dibuattertanggal 20 Mei 2016 No.SR0972/PW06

kegiatan tersebut Dana tersebuttelah direalisasi sejumlah Rp. 1.844.140.750,Menimbang, bahwa kemudian dari 33 item kegiatan tersebut terdapat 12item kegiatan (termuat didalam fakta hukum tersebut) yang tidak dapatHal 142 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN Bgldipertanggungjawabkan penggunaan, sehingga Negara dirugikan sejumlahRp.400.035.363, sesuai dengan Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusatyang ada di Perwakilannya di Propinsi Bengkulu yang dibuat tertanggal 20 Mei2016 No.SR0972/PW06

SR2069/PW06/5/2017, tanggal 30 November 2017 diketahuijumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.Rp.154.709.044,00 (seratus lima puluh empat juta tujuhratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah) ;Menimbang, bahwa di persidangan juga telahdidengar keterangan Terdakwa DIDIT SAPUTRA PUTRA BinPutusan Perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 130 dari 197SAMDIN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Jabatan Terdakwa pada Pemerintahan DesaPadang Beriang Kec.

SR2069/PW06/5/2017, tanggal 30 November 2017dengan rincian sebagai berikut : Uang APBDesa Padang Beriang TA 2016yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 4.887.941,00 Pembayaran fiktif atas BelanjaAPBDesa Padang Beriang Rp. 53.933.000,00 Mark up atas Belanja Rp. 38.445.000,00 Pelaksanaan atas PembangunanFisik Desa Padang Beriang Rp. 68.693.103,00 (+) Kerugian negara sebelumpengembalian Belanja Rp.165.959.044,00Putusan Perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 176 dari 197 Pengembalian belanja

., sehingga terdapat kerugian negarahasil perhitungan BPKP Perwakilan provinsi Bengkulu Nomor SR0877/PW06/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017, sebagai berikut :Realisasi pembayaran berdasarkanSP2D Rp.11.801.738.941,962. Dikurangi PPN Rp.1.072.885.358,363. Jumlah (1 2) Rp.10.728.853.583,604. Nilai yang seharusnya Rp.7.472.309.656,565. Kerugian Keuangan Negara (3 4)Rp.3.256.543.927,04Nilai kerugian negara tersebut terdiri dari:1. Realisasi pekerjaan lebih rendahdari spesifikasi Rp. 311.671.579,032.

Satker PKP2B ProvinsiBengkulu Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR RI sebesar Rp.3.256.543.927,04, (tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah empat sen).Sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh BPKP Perwakilan provinsi Bengkulu hasil perhitungan BPKPPerwakilan provinsi Bengkulu nomor SR0877/PW06/05/2017 Tanggal 22Mei 2017.Perbuatan terdakwa terdakwa Ir.

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST0314/PW06/5/2017tanggal 16 Agustus 2017.

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa diBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi BengkuluNomor dengan Surat Pengantar Nomor SR1979/PW06/5/2017 tanggal17 November 2017 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.193.975.640, (Sseratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuhpuluh

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa diBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi BengkuluNomor dengan Surat Pengantar Nomor SR1979/PW06/5/2017 tanggal 17November 2017 ditemukan kerugian kKeuangan negara sebesar Rp.193.975.640, (seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh

perbuatan Terdakwa bersamasama Saksi FARIDA ARIANI,bersamasama Saksi MUJIBAH, dan bersamasama Saksi NUR ALAM tersebuttelah merugikan Keuangan Negara Cq APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2013dan 2014 sebesar Rp 727.472.600, (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratustujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), atau setidaktidaknya sebesar Rp104.400.000, (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimanaLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKPPerwakilan Bengkulu Nomor : SR0150/ PW06

Mawardi, S.T. yang telahmelakukan pemeriksaan fisik bangunan sarana dan prasarana olah raga(GOR) Terpusat Kabupaten Lebong dan dihitung oleh BPKP perwakilanProvinsi Bengkulu Nomor : SR0531/PW06/5/2013, tanggal 01 Maret 2013perincian sebagai berikut :1. Pekerjaan yang telah dibayarkan tanoa PPN Rp42.446.806.679,002. Hasil Pemeriksaan Fisik Tanpa PPN Rp34.053.160.725,923. Selisin Kurang (ab) Rp 8.393.645.953,084.

Mawardi, S.T. yang telahmelakukan pemeriksaan fisik bangunan sarana dan prasarana olah raga(GOR) Terpusat Kabupaten Lebong dan dihitung oleh BPKP perwakilanProvinsi Bengkulu Nomor : SR0531/PW06/5/2013, tanggal 01 Maret 2013perincian sebagai berikut :Pekerjaan yang telah dibayarkan tanoa PPN Rp42.446.806.679,002. Hasil Pemeriksaan Fisik Tanpa PPN Rp34.053.160.725,923. Selisin Kurang (ab) Rp 8.393.645.953,084.

perbuatan Terdakwa bersamasama Saksi FARIDA ARIANI,bersamasama Saksi MUJIBAH, dan bersamasama Saksi NUR ALAM tersebuttelah merugikan Keuangan Negara Cq APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2013dan 2014 sebesar Rp 727.472.600, (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratustujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), atau setidaktidaknya sebesar Rp104.400.000, (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana LaporanHasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP PerwakilanBengkulu Nomor : SR0150/ PW06

Bengkulu Nomor : SR0150/Pw06/5/2016 tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp.104.400.000,.