Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat a quo maka Tergugat perlumenyampaikan kepada Para Penggugat pemahaman menyangkut lingkuphukum Administrasi Negara supaya Para Penggugat tidak tersesat dan/atautidak salah mengajukan gugatannya, bahwa kekuasaan negara dibagimenjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (TaakStelling) dan Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakanadministrasi Negara (Taak Vervulling atau lebih dikenal sebagai Bestuurgebied Zaken/Lapangan Administrasi:

Janssen, berpendapat: Eenambt is een instituut met eigen werkkring waaraanbij de instelling duurzam en welomschreven taak enbovoegdheden zijn verleend (jabatan adalah suatulembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yangdibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanyadiberikan tugas dan wewenang) N.E. Algra danH.C .J.G, Janssen, dalam Ridwan H.R., HukumAdministrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2006, hlm.73.

Janssen, berpendapat : Eenambt is een instituut met eigen werkkring waaraanbij de instelling duurzam en welomschreven taak enbovoegdheden zijn verleend (jabatan ...(jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkuppekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lamadan kepadanya diberikan tugas dan wewenang )IN.E.Algra dan H.C.J.G.Janssen, dalam Ridwan H.R.,Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2006, hlm.73.

Justru yangsebenarmya berhak untuk mengajukan cerai taak adaah Tergugatdengan aasan Penggugat seaku istri teah nuzuzs atau tidak taatterhadap suarni. Namun toh itu tetap tak diakukan oleh Tergugat.Bekenaan dengan uraian tersebut di atas Maka mohon MajlisHakim menolak gugatan cerai dari Penggugat. Atau jika Majlisberpendapat lain mohon diperiksa hal hal sebagai berikut :DALAM REKONPENSIBahwa halhal yang termaktub dalam Kopensi digunakan dalamRekonpensi ini.

pemerintah daerah sepenuhnya dan jangkauanKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan hanya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.Bahwa akan tetapi apabila pada saat mengeluarkan KeputusanTata Usaha Negara itu yang dilaksanakannya adalah urusanpemerintahan dalam pelaksanaan Asas Dekonsentrasi Dan TugasPembantuan (Medebewind) berdasarkan perundangundanganyang berlaku, maka pada saat itu segala kebijakan yang diambiloleh Badan/Pejabat TUN Daerah dalam menyelenggarakanpemerintahan dilapangan (taak

Pasal 7 PP No. 38Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota), maka pada saat itu segala kebijakanyang diambil oleh Badan/Pejabat TUN Daerah dalammenyelenggarakan pemerintahan dilapangan (taak vervulling),termasuk penyelenggaraan pelayanan publik (bestuurszorg) danperbuatanperbuatan menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara (beschikkingsdaad van de administratie) yangmenimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dengan

pemerintah daerahsepenuhnya dan jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan hanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.Bahwa akan tetapi apabila pada saat mengeluarkan KeputusanTata Usaha Negara itu yang dilaksanakannya adalah urusanpemerintahan dalam pelaksanaan Asas Dekonsentrasi DanTugas Pembantuan (Medebewind) berdasarkan perundangundangan yang berlaku, maka pada saat itu segala kebijakanyang diambil oleh Badan/Pejabat TUN Daerah dalammenyelenggarakan pemerintahan di lapangan (taak

yang berarti hak bagi warga masyarakat untuk mengajukankeberatan dan banding merupakan kewajiban bagi negara atau pemerintah untukmemenuhinya karena pada negara hukum modern terjadi perubahan paradigmahakhak warga negara dari freedom to do atau rights to do menjadi rights toreceive, sehingga kata berwenang pada Pasal 76 ayat (1) UndangUndangAdministrasi Pemerintahan yang berasal dari kata wenang (bevoegd) dankewenangan (bevoegdheid) yang dalam bahasa hukum merupakan genus,memiliki soesies tugas (taak

Dalam tugas itu tersimpul duatugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna.Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukumbertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum menjaga agardalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting).Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalahmengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (RiduanSyahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet.

Dimaksudkan dengan Tanah Dati ialah SebidangTanah Negeri yang diberikan oleh Negeri (Negory) kepada suatu cabangkeluarga (Familie Taak) yang pernah berjasa bagi negeri sebagai suatuunit produksi yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan kehidupanekonomi dari bagian keluarga tersebut menurut garis keturunankebapaan (patrilneal) dengan ketentuan, bahwa anak perempuan yangsebelum atau tidak menikah juga berhak makan dati .

Helder menyatakan bahwaHet adagium is bij nadere beschouwing van de rechtelijke taak onhoudbaar(adagium ini setelah meneliti tugas hakim lebih lanjut, tidak dapatdipertahankan). Lebih lanjut, Brenninkmeijer menegaskan, Het clich dat derechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten, kan niet langerleerstellige betekenis hebben.

., dalam bukunyaMenyongsong Fajar Otonomi Daerah Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UIlJogyakarta, halaman 6970, menjelaskan bahwa wewenang mengandung makna kekuasaan(macht) ada pada organ (orgaan), sedangkan tugas (taak) dan hak (rechten) ada padapejabat dari organ (ambtsdrager):Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanyamengandung pengertian yang sifatnya alternative, dan harus ada hubungan

Sufiyanto, MM., Bin Sukisno selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah KabupetenBatang Tahun Anggaran 2009, juga memiliki tugas (taak) dan hak (rechten) yang bersifatsubjektif melekat pada pejabat dari organ (ambtsdrager) diangkat berdasarkan SuratKeputusan, ..........0. 78)78Keputusan Bupati Batang Nomor. 900/108/2009 Tanggal 7 Maret 2009, tentangPenunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang, Bendahara Pengeluaran

Dari pengertian wewenang tersebut terdapat tugas (taak),hak (recten), kewajiban (plicten) dan pertanggungjawaban;Menurut P. Nicolai, dalam bukunya, Bestuursrecht, Amsterdam. 1994.halaman 4, pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukantindakantindakan hukum tertentu, dan lebih lanjut P.

Seminggu lebih sayadipangkep dan sudah mulai membaik sy chat suami minta dijemput tibatiba balasan yang sy dapat taak sesuai mlahan disuruh tinggal terus dandia bilang sudah ceraikan sy tidak usah injkan kaki dibone tidak ada lagiyang dukung kamu, sy berusaha telfon tidak diangkat lagi, WA diblok, fbdi blok, saya telfon adek ipar , ade ipar jg sembunyiin keberadaan suamibetapa sakitnya hatiku saat itu sedang mengandung Ialu ditinggal tanpaalasan yang tidak jelas, sy terus mencari kabar tentang suami

Tergugat mohon kepada Majelis HakimYang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo tersebut, dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkanPUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) terhadap perkara a quotersebut. b. bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikankepada Penggugat pemahaman menyangkut lingkup hukumAdministrasi Negara supaya Penggugat tidak tersesat dan/atautidak salah mengajukan gugatannya, bahwa kekuasaan negaradibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalambidang Politik (Taak

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim YangMulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quotersebut, dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSANSELA (TUSSEN VONIS) terhadap perkara a quo tersebut. bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikan kepadaPenggugat pemahaman menyangkut lingkup hukum AdministrasiNegara supaya Penggugat tidak tersesat dan/atau tidak salahmengajukan gugatannya, bahwa kekuasaan negara dibagimenjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidangPolitik (Taak

Bahwa dalam perkara ini tergugat perlu menyampaikan KepadaPenguggat pemahaman menyangkut lingkup hukum AdministrasiNegara supaya penggugat tidak tersesat dan/atau tidak salahmengajukan gugatannya,Bahwa kekuasaan negara dibagi menjadidua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (TaakStelling) dan Kekuasaan Negara dalam Menjalankan ataumelaksanakan administrasi Negara (Taak Vervuling) atau lebihdikenal sebagai Bestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi ; Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal

Dari pengertian wewenang tersebut terdapat tugas(taak), hak (recten), kKewajiban (plicten) dan pertanggungjawaban.Menurut P. Nicolai, dalam bukunya , Bestuursrecht, Amsterdam.1994. halaman4. Pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukantindakantindakan hukum tertentu. dan lebih lanjut P.

Yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh organinternal partai dan/atau Pengadilan Negeri (lihat Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perbahan Atas UndangUndangRI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik);Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa a quo terikat pada ketentuan perundangundangan dalam menjalankantugas di bidang ketatanegaraan (taak stelling) berupa

Dimana kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaituKekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) dan KekuasaanNegara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (TaakVervulling atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebied Zaken/LapanganAdministrasi ;Halaman 17 dari 67.

mengadili dan memutus perkara aHalaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMDquo tersebut, dapat kiranya terlebin dahulu mengeluarkanPUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) terhadap perkara a quotersebut. b. bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikankepada Penggugat pemahaman menyangkut lingkup hukumAdministrasi Negara supaya Penggugat tidak tersesat dan/atautidak salah mengajukan gugatannya, bahwa kekuasaan negaradibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalambidang Politik (Taak

Dalam bevoegheid itu ada tugas (taak), hakhak(rechten) ,kewajiban (plichten), dan pertanggungjawaban (verantwoordelijkheid).Secara operasional, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakantindakan hukum tertentu. Bahwa terkait dengan wewenang tersebut adalahAsas Spesialitas (specialiteitsbeginsel), yakni asas yang menentukan bahwawewenang itu diberikan kepada subyek hukum dengan tujuan tertentu.Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagaipenyalahgunaan wewenang.

quo tersebut,dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA(TUSSEN VONIS) terhadap perkara a quo tersebut. b. bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikan kepadaPenggugat pemahaman menyangkup lingkup hukum AdministrasiNegara supaya Penggugat tidak tersesat dan/atau tidak salah25mengajukan gugatannya, bahwa kekuasaan negara dibagi menjadidua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (TaakStelling) dan Kekuasaan Negara dalam menjalankan ataumelaksanakan administrasi Negara (Taak