Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta pekita penita perita petisa petika petiga pevita
Penelusuran terkait : Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
H HENDI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
47 — 32
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang PerubahaanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentangPemilinan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun2016 tentang Desa, dan Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 dimana dariperaturan ketentuan Pilkades Tidak Ada Tentang Pemilihan Suara Ulang olehkarena itu petitum demikian dapat dikategorikan Ultra Petita
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 30-12-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1769/Pdt.G/2015/PA.Pbr
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat Vs Tergugat
79 — 39
  • Disamping iu, petitumtersebut hanya salah satu dari petita yang diajukan oleh paraPenggugat di dalam gugatannya; sedangkan petitum yang lainsemuanya menyangkut halhal yang berkaitan dengan masalah waris,sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pokok perkara ini adalahtentang waris. Oleh karena itu, sesuai Pasal 49 huruf b Undangundang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UndangundangNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama besertaHal. 75 dari 102 hal. Ptsn. No.1769/Pdt.G/2015/PA.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-11-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN SBY
Tanggal 12 Nopember 2014 — WALIKOTA SURABAYA, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS KAMAN BIN IRFA’I DKK
158 — 99
  • peradilan tingkat pertama ; Menghukum Pelawan untuk membayar beaya perkara yang timbui akibat dari upayahukum yang diajukan Pelawan ;Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendaklain, mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum, fakta dan dampak sosialmasyarakat sehingga tidak menyebabkan putusan yang pertimbangan hukumnya tidaksesuai dalam persidangan atau putusan yang bersifat onvotdeonde gemotivered (kurangpertimbangan) dan atau putusan yang bersifat ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, DKK VS YONGKIE SOUKOTTA, DK
87 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerbitkan sertifikat hak atastanah;(ii) Judex Facti Tingkat Banding salah dalam menyatakan tanah penggantibermasalah; Tanah bermasalah di Kelurahan Belimbing Raya VS tanah pengganti diDesa Kapar; Judex Facti Tingkat Banding mengabaikan hasil Pemeriksaan Setempattanggal 19 Juli 2016;(iil) Judex Facti Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum sebab tanahpengganti sudah diserahkan oleh Turut Termohon Kasasi Il kepadaTermohon Kasasi:(iv) Judex Facti Tingkat Banding telah melampaui batas wewenang (ultra petita
    :Bahwa pengertian ultra petita menurut pendapat hukum I.P.M.Ranuhandoko dalam buku Terminologi Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta:Sinar Grafika, 2000, halaman 522 yang berbunyi sebagai berikut:Vide halaman 522:Menjatuhkan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut ataumemutus melebihi apa yang diminta;Bahwa baik dalam petitum gugatan, petitum memori banding yangdiajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) maupun fakta yangterdapat dalam persidangan tidak pernah sekalipun Termohon Kasasi(dahulu
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 25-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 93/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 5 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT SILVA INHUTANI LAMPUNG
Terbanding/Penggugat : HJ. MUSTIKA RENY
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
112 — 78
  • Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscure Libel) ;Bahwa menurut hemat Tergugat, tidak jelas apa yang dituntut (petita yangdiminta oleh Para Penggugat), karena petitum tidak didukung oleh posita yangjelas.Berdasarkan Surat DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSILAMPUNG Nomor : 522/1000/III.16/2009, tanggal 2 Juli 2009 dijelaskan: Halaman 35 dari 88 hal.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby
Tanggal 21 Oktober 2014 — AHMAD NURYANTO, S.Sos. Bin MAT YAKUN
96 — 13
  • peradilan tingkat pertama ; Menghukum Pelawan untuk membayar beaya perkara yang timbui akibat dari upayahukum yang diajukan Pelawan ;Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkehendaklain, mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum, fakta dan dampak sosialmasyarakat sehingga tidak menyebabkan putusan yang pertimbangan hukumnya tidaksesuai dalam persidangan atau putusan yang bersifat onvotdeonde gemotivered (kurangpertimbangan) dan atau putusan yang bersifat ultra petita
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
145 — 86
  • fungsi surat dakwaan bagi jaksa/Penuntut Umumadalah untuk melakukan penuntutan, bagi Majelis Hakimuntuk melakukan pemeriksaan sedangkan bagi PenasihatHukum terdakwa untuk melakukan pembelaan ;Bahwa fungsi pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 adalah untuk menentukan berat ringannya saja ;Bahwa jaksa/Penuntut Umum terikan untuk mencantumkanpasal 18 dalam surat dakwaannya ;Bahwa apabila Jaksa / Penuntut Umum tidak men junctokandengan pasal 18 maka Majelis Hakim dapat menjatuhkanputusan ultra petita
    tetapi dengan pertimbangan pertimbangan ;Bahwa azas ultra petita sebenarnya tidak ada dalam hukumpidana namun diadopsi ke hukum pidana tergantung kepadaMajelis Hakim jadi Majelis Hakim tidak terikat dengan suratdakwaan yang tidak mencantumkan pasal 18 ;Bahwa tidak adanya pengembalian kerugian keuangannegara pada prinsipnya dasarnya yang menentukan kerugiankeuangan negara adalah BPK namun yang menghitung siapaSaja boleh ;Bahwa selama Bupati tidak meminta maka belum adakewajiban terdakwa untuk mengembalikan
    Dr.AMIRUDIN, SH, MH bahwa apabila Jaksa / Penuntut Umum dalamSurat Dakwaannya tidak menjunctokan dengan pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim bisamelakukan ultra petita terhadap Surat Dakwaan Jaksa/PenuntutHalaman 319 dari 324 halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 31-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 511/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 14 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT. PROPINDO SEDAYU Diwakili Oleh : PT. PROPINDO SEDAYU
Terbanding/Penggugat : JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat VI : LINA SUTEDJA
Turut Terbanding/Tergugat IV : THE LOAN NIO,
Turut Terbanding/Tergugat II : IWAN LEONARDI
Turut Terbanding/Tergugat XV : SETIADI WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Ny. HARTATY
Turut Terbanding/Tergugat XI : Ny. PATTY WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat IX : Ny. VERONIKA DEWIJAYA,
Turut Terbanding/Tergugat VII : THUNG EDDY YAN
Turut Terbanding/Tergugat V : HERAWATY SUTEJA
Turut Terbanding/Tergugat III : FREDY SUTEDJA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : EDDY WIDJAJA
Turut Terbanding/Tergugat XIV : CHANDRA SETIAWAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : Ny. SUSANTI SETIAWAN
Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. ROSELYNA DJAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. TAN HARTUTI,
895 — 310
  • keberatan tentang pertimbanganhukum dan bunyi amar putusan nomor 3 Menyatakan tanah obyeksengketa ........... adalah sah milik dari Penggugat, dengan perintahkepada Penggugat untuk membayar kekurangan pembayarankepada para pihak yang lainnya sebagaimana disebut dalam aktapengikatan jual beli nomor 20 tanggal 17 April 1997, akta kuasanomor 21 tanggal 17 April 1997 akta pengakitan jual beli nomor 22tanggal 17 April 1997 dan akta kuasa nomor 23 tanggal 17 April1997 ; bahwa putusan tersebut merupakan ULTRA PETITA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
225 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,S.H,S.Smelalui Pendapat Hukumnya (Lampiran 6)tertanggal 13 Januari 2014, di dalam halaman 3yang menyebutkanPutusan MA telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenaihalhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 disebutkan:apalagi, manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang incase ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 15-09-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1026/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.MASUT bin Dahman
2.MUSNAH bintiDahman
Tergugat:
1.Drs SALMAN BIN DAHMAN
2.AGUS SUTRISNO
Turut Tergugat:
1.HAMDIAH
2.PARMAN
3.PARLEN
4.HERMAN
5.HALUYAH
6.UDIRMAN
7.SUMARNI
161 — 196
  • Sogir tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari dengan argumentasi hukumbahwa penetapan bagian waris terhadap para ahli waris terungkap dalam tahapanpembuktian yang diperoleh melalui faktafakta yang konkrit dan spesifik yangkemudian atas dasar fakta dan kebenaran seseorang memiliki hubungan mawarisdengan pewaris dan tidak terhalang hukum maka ditetapkan dan diletakkan hak danbagiannya atas peninggalan pewaris dan hal yang demikian
    kemudian diletakkan hak dan bagiannyaataspeninggalan pewaris demikian halnya penetapan seseorang yangmelakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan jual beli secaramelawan hukum maupun pembatalan jual beli dan penghukumankepada pihak pembeli untuk mengembalikan obyek sengketa ke dalamkekuasaan hak milik para ahli waris, maupun penghukuman kepadapihak pembeli untuk menyerahkan mengosongkan dan meninggalkanobyek sengketa secara sukarela Menurut Majelis hakim tidaklahtermasuk dalam kategori ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2013 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 September 2013 — YUSAK YALUWO, SH., M.Si
315 — 734 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti telah memutus sesuatu yang tidak dituntut (ultra petita)dan melampaui kewenangannya :1) Bahwa sebagaimana diketahui, Terpidana telah didakwaberdasarkan Subsidairitas, dimana Jaksa Penuntut Umum telahmendakwa Terpidana/PEMOHON:Primair:Perbuatan Terpidana diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    PenuntutUmum dan dapat dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, makadipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.3) Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Judex Juris(Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telahmemutus Terpidana / PEMOHON berdasarkan Dakwaan Primer;Bahwa sesuai Doktrin hukum acara, Hakim tidak boleh memutusmelebihi atau memutus apa yang tidak diminta (ultra petita
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 530/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat XII : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PT. BRI) Tbk UNIT PERDAGANGAN
Pembanding/Tergugat XIII : PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA (PT. Jamkrindo) KANTOR CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA (PT. Jamkrindo) KANTOR CABANG MEDAN
Terbanding/Penggugat I : M. IMBRAN
Terbanding/Penggugat II : BRAM APRIL SYAH
Terbanding/Penggugat III : HASBULLAH LUBIS
Terbanding/Penggugat IV : KUSMAN
Terbanding/Penggugat V : ASEP KUSNADI
Terbanding/Penggugat VI : WAGIMIN
Terbanding/Penggugat VII : BASIRUN
Terbanding/Penggugat VIII : PARIANTO
Terbanding/Penggugat IX : EDI HARIONO
Terbanding/Penggugat X : UNTUNG
Terbanding/Penggugat XI : SUHARTONO
Terbanding/Penggugat XII : JULPAN AIDI
135 — 170
  • JUDEX FACTIE PN SIMALUNGUN TELAH MEMUTUS PERKARA A QUOMELEBIHI POSITA GUGATAN PMH PARA TERBANDING (ULTRA PETITA)1.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
174 — 119
  • Bahwa penambahan dan penetapan terhadap ahli waris bernama BAIQHIKMAWATI bin LALU SUPARNA Menurut Majelis tidaklah termasukdalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbgkarena didalam posita telah dijelaskan dan dikemukakan ahli waris bernamabaiq Hikmawati dalam keadaan Murtad atau keluar dari agama Islam lagipulapara pihak tidak ada yang mengajukan eksepsi dan keberatan terkait denganidentitas dan keberadaan Baiq Hikmawati selain itu juga didasarkan padapetitum subsidair
    PRAMenimbang, bahwa apabila membagi objek sengketa melebihi apa yangdigugat/diminta para Penggugat maka menyebabkan ultra petita. Sebagaimana diaturdalam pasal 189 ayat 3 Rbg menyatakan hakim dilarang memberi keputusan tentanghalhal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon;Menimbang, bahwa surat gugatan harus dibuat secara cermat, terang, dan jelasserta mencakup segala persoalan yang disengketakan.
Pengadilan PA Tais Perdata Agama Harta Bersama
Register : 14-02-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA Tais Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tas
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat dan Tergugat
154 — 92
  • Put No. 43/Pdt.G/2019/PA.TasM/T yang telah dijual oleh Tergugat dengan spesifikasi sebagaimanadalam posita surat gugatan sebelum Tergugat memberikan jawabandalam persidangan;Bahwa kesesuaian antara peristiwa hukum (fundamentum petendi)dalam posita surat gugatan dengan petitum merupakan suatukeharusan yang andaikata tidak terpenuhi, maka gugatan menjadiobscur libel;Bahwa menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut adalahtindakan ultra petita, dan sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan (3
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 30-11-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN. Bek
Tanggal 30 Nopember 2015 — Perdata - PT. ARTHA PRIMA FINANCE sebagai PEMOHON LAWAN - SANGKUI sebagai TERMOHON
287 — 247
  • Akan pemohon keberatantanggapi sebelum berikut :a Bahwa selain juga ultra petita, pertimbangan Majelis BPSK a quo adalah sangatkeliru, jika hanya karena sudah terketik atau tercetak, maka dikualifisir sebagaiperjanjian baku, apalagi karena dilakukan penggilingan opini yang menyiratkannyasebagai perjanjian baku yang melawan hukum ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412 K/Pdt/2014
Tanggal 8 April 2015 — WALIKOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN, DKK VS MOKH. SOLEH BIN DAMIN, DK
161 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat , Il, Ill, IVdan V secara tanggung rentenguntuk membayar perkara sesuaidengan peraturan yang berlaku; Berdasarkan halhal tersebut di atas dapat dilihat (yang dicetak tebal) bahwaJudex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum denganmengabulkan lebih dari apa yang diminta dalam petitum gugatan Penggugat(ultra petita);1.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
I Wayan Widia
Tergugat:
1.I Gusti Putu Putranata, SH
2.I Gusti Made Anom
3.I Gusti Nyoman Sudiyasa
4.I Gusti Ketut Gunawan
5.I Gusti Putu Ardika
6.I Wayan Suyasa als H. Ahmad Yazha
145 — 82
  • kalah harusdisebutkan dalam putusan, maka meskipun petitum gugatan tidak mencantumkanmengenai pembebanan biaya perkara namun berdasarkan ketentuan pasal 183HIR mengenai biaya perkara wajib disebutkan dalam putusan Hakim sebagaimanayang akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini;Menimbang, bahwa apabila dalam petitum gugatan tidak dicantumkanpembebanan biaya perkara namun Majelis Hakim dalam putusannyamembebankan pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, putusan tersebuttidak bersifat ultra petita
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT MANADO Nomor 177/PDT/2019/PT MND
Tanggal 30 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : ARIANTO LAHAY Diwakili Oleh : RIOS JUHRI RAIS SH
Pembanding/Tergugat II : ISMI SADJAB Diwakili Oleh : FREDERIK CH.SUMEISEY,Smh
Terbanding/Penggugat I : OLLY LASUT
Terbanding/Penggugat II : HUSAIN ALITU
110 — 42
  • berisituntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan, petitum yang bersifatnegative dan/atau petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan.Hal 62 dari 97 halaman Putusan No.177/PDT/2019/PT MNDTerhadap hal ini, setelan Majelis Hakim mencermati bentuk dan susunangugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut sudahjelas dan tidak kabur baik dalam posita maupun petitumnya dan tidaksaling bertentangan.Karena hal pokok dalam hubungan positum denganpetitum adalah pada posita dan petita
Pengadilan PN LAHAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN LAHAT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lht
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
ISKANDAR
Tergugat:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII
Turut Tergugat:
1.BUPATI EMPAT LAWANG
2.BUPATI LAHAT
3.DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG
4.DPRD KABUPATEN LAHAT
152 — 95
  • Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lhtterkait legal standingnya mengajukan suatu gugatan dalam perkara ini, telahmemasuki pokok perkara dan akan diperimbangkan dalam bagian pokokperkara, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapatditerima dan ditolak.Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat Konvensi selanjutnyaadalah tentang gugatan kabur dan tidak jelas dengan dalil pokok padagugatan tidak jelas apa yang dituntut (petita yang diminta oleh Penggugat),serta karena petitum tidak didukung oleh
Pengadilan PA PANYABUNGAN Perdata Agama
Register : 27-11-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Pyb
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 43
  • Oleh karena Nasrul Siregar dalam perkara ini tidak meminta atau pasifmengakibatkan gugatan penggugat tidak berdasar hukum, oleh karena bilamanaNasrul Siregar ditetapkan sebagai turut tergugat untuk tunduk terhadap putusan,maka terhadap putusan yang mengabulkan gugatan penggugat dapat melanggarasaz ultra petita.