Ditemukan 5187 data
Pembanding/Penggugat I : Sulastri maeda Yoppy Diwakili Oleh : Pratiwi Febry, SH, dkk
Terbanding/Tergugat VI : Rukyat Muhamad Fauzi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi Cq. Dishub Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Bina Marga Prov. Jabar
Terbanding/Tergugat V : Lucky Indah Permana Hakim
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat
90 — 67
KEWENANGAN MENGADILI1.Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasidengan dasar sebagai berikut:Pasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR):halaman 3 dari 89 halaman perkara No. 397/P DT/2017/PT.BDG."Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempattinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih olehpenggugat."
Elly Gunawan,S.E.
Tergugat:
1.PT Tunas Rimba Utama
2.Indahwati
3.Moch Usman
Turut Tergugat:
1.Bambang Mariyanto
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria Tata Ruang Kerpala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur cq Kepala Kantor ATR Pertanahan Kabupaten Pasuruan
3.PT Bank Rakyat Indonesia Pesero Tbk
102 — 27
Dasar hukum atas larangantersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peletakkan Sita Jaminan berdasarkankeadaan khusus sebagaimana
Terbanding/Penggugat : Drs. BIYANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaen Sleman
101 — 69
diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquopada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan PengadilanNegeri Sleman Nomor 270/Pdt.G/2016/PN Smn, tanggal 19 Oktober2018, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan harusdikuatkan;Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Tergugattetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan ;Mengingat HIR (Herzien
214 — 82
khusus terhadap 2 (dua) frasa yang berbunyi sama : ketigaSertifikat, dirubah / dibaca 1 (satu) kali saja ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, sehinggaamar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Penggugat /Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;Mengingat, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Pasal 136 HIR (Herzien
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : PT. INDOBUILDCO
Terbanding/Penggugat : PT. PATRA JASA
156 — 124
Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil; Dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.
390 — 105
(RBG).Maka amar terkait pengembalian uang tersebut di atas telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjde) dan dengandemikian sudah dapat dilaksanakan;Bahwa selanjutnya, selain berdasarkan SKPP, selainberdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Medan dan Putusan Majelis Kasasi tersebutdi atas, selain berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch
68 — 42
Gugatan error in objecto;Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06. 8/2016Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi atau Jawaban dari para Tergugattersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa surat Gugatan memiliki fungsi penting dalamsebuah perkara gugatan, karena berdasarkan surat Gugatan tersebut MajelisHakim akan memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa;Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCHREGLEMENT (H.I.R) dan Pasal
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
163 — 191
Dasar hukum larangan tersebut adalahPasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1)Reglement voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglementop de Rechtsvordering (Rv), SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan SertaMerta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta SEMA No. 4 Tahun 2001Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;Bahwa dalil Penggugat yang dalam Memori Banding meminta untukdikabulkannya putusan serta merta ( u/tvoerbaar bij voorraad
Pertamadikuatkan , maka Pembanding I, II dan Ill/Terbanding, semula Tergugat , II dan IIIPembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV harus dihukum secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah in ;Halaman 162 dari 163,halaman, Putusan Nomor327/PDT/2020/PT BDGMemperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Reglemen Indonesia Yang Diperbarui(Het Herzien
337 — 240
Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Halaman 94 dari 100 halamanPutusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata
Pembanding/Tergugat II : ANDRY GANDAPUTRA
Pembanding/Tergugat III : HENDY LEONARD GANDAPUTRA
Terbanding/Penggugat : PT. BANK PAN INDONESIA
229 — 150
No. 46/PDT/2020/PT.DKIa quo nantinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,serta demi menghindari upbaya TERGUGAT I, TERGUGAT II danTERGUGAT Ill untuk mengalinkan harta kekayaannya kepadapihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan NegeriJakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) terhadap harta benda barang bergerakTERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan mengikuti ketentuanPasal 227 HERZIEN INLANDSCH
85 — 48
Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.40.Sebagaimana dikutip dari buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.Yahya Harahap, S.H. dijelaskan bahwa pada
219 — 68
tersebut tidak dapat dikabulkan ;Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaisiapakah yang seharusnya membayar biaya perkara dalam gugatan Konpensi danRekonpensinya ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Konpensi pihak Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III Konpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sedangkan dalam gugatanRekonpensi pihak Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat II Konpensi sebagai pihak yangdikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 181 Herzien
Inlandsch Reglement (HIR) pihakTergugat I, Tergugat II, Tergugat III Rekonpensi / Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IIKonpensi dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonpensi / Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara masingmasing setengahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat hukum acara dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 2tahun 1986
1.ABDUL AZIZ
2.AGI
3.H. ANDI PRAYITNO
4.KOMARAWATI
5.NURUL AMALIYAH
6.ROSINTA MUTIARA S
7.SANDI INDRA ARISKA
8.SUTRIASIH
Tergugat:
1.HASAN BURHANUDDIN SUDIRMAN
2.H. MUHAMMAD FERRARI NURRACHADIAN
3.H. DEDEN FUAD NURRACHADIAN
4.dr. CELLICA NURRACHADIANA
5.DIANA DEWI, SH , Notaris
6.DEWI SAPUTRI
7.PT. BHUMI CIPTA SUWARNA
8.TUTY PURNANDARY, Notaris PPAT
9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN BANDUNG
223 — 51
Dengandemikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidakmenyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale);Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yangdiatur dalam Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement secara umum berartipengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan ataubantahan yang ditujukan kepada halhal yang menyangkut syaratsyarat atauformalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam halaman 6 9 memori bandingsebelumnya telah menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri JakartaPusat secara relatif tidak mempunyai kewenangan = untukmemeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan olehTermohon Kasasi karena berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR), gugatanharus diajukan melalui pengadilan negeri yang meliputi wilayahhukum tempat tinggal/domisili hukum dari Para Pemohon Kasasi;Pasal 118 ayat (1) HIR
Terbanding/Penggugat : Dr Ir Ricky Sitorus MSi
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Madya Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Dian Kartika Prmesti
Turut Terbanding/Tergugat III : RR SoejiatiSoepomo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agung Kukuh Santoso
111 — 89
delegasi Pengadilan Negeri Semarang,yang mana dalam relaas panggilan tersebut disebutkan bahwa Tergugat IIItidak berada ditempat yang diterangkan oleh saudara desi selakupembantu alamatnya Tergugat III selanjutnya relaas tersebut dilanjutkankepada kelurahan setempat dan panggilan ditandatangani oleh pejabatkelurahan Barusari;Putusan Nomor 540/PDT/2020/PT BDG, Halaman 34 dari 8619.20.21.Bahwa alat bukti yang menjadi dasar hukum yang dapat digunakan dalamperkara perdata adalah sesuai dengan Pasal 164 Herzien
Terbanding/Tergugat VI : AHMAD FAUZI BIN KH. MUHAMMAD THAYALISI,
Terbanding/Tergugat IV : ABDUL LATIEF BIN SARBIN
Terbanding/Tergugat II : KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN
Terbanding/Tergugat VII : MUJAHID BIN KH. MUHAMMAD THAYALISI
Terbanding/Tergugat V : USMAN BIN SARBINI
Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD AMRIN,
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH NURUL HUDA
Turut Terbanding/Penggugat VI : SUHANDA BIN USUP
Turut Terbanding/Penggugat IV : SUAIB BIN SAMAN
Turut Terbanding/Penggugat II : FATMA ANI BINTI SAMAN
Turut Terbanding/Penggugat VII : TOPIK HIDAYATULLAH BIN USUP
Turut Terbanding/Penggugat V : DEWI SARTIWI BINTI USUP
Turut Terbanding/Penggugat III : SITI NURHAYATI, S.Ag BINTI SAMAN,
53 — 45
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 296/K/SIP/1970, Tanggal 09 Desember 1970,yang menyatakan :Menurut Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), pihakpihak yang berperkara, kalau dikehendaki boleh dibantu ataudiwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harusdikuasakan dengan Surat Kuasa Khusus/Istimewa,Maka dengan demikian berdasarkan Surat Kuasa bersifat Khususyang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada para Advokat yangdicantumkan dalam permohonan gugatan
116 — 68
Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut
94 — 23
benitikad baik, benar, tepat dan beralasan, tidak beralasan hukum,oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak dan menyatakan Para Pembantah adalahPara Pembantah yang tidak benar;Menimbang, bahwa oleh karena bantahan pihak Para Pembantah dinyatakansebagai Para Pembantah yang tidak benar, sehingga Para Pembantah berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Para Pembantahdihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Memperhatiakn ketentuan Pasalpasal dalam Herzien
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
296 — 102
Bahwa pada ketentuan Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement(HIR) menyatakan bahwa Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyaihak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu,atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu.
Rosinta Herli Meione Butarbutar
Tergugat:
1.Hj. Sultje Bongga
2.Maring Hakim
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung
196 — 206
Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) Rechtreglement voor deBuitengewesten (R.Bg.) dan Pasal 195 ayat (6) Herzien InlandschReglement (HIR) dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga ataspelaksanaan putusan hakim (derden verzet) dilaksanakan dan diadilioleh Pengadilan yang melaksanakan putusan hakim tersebut atau padapengadilan dimana eksekusi dijalankan.13.