Ditemukan 5050 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
KUSNO
13246
  • Riau TA. 2016
  • 1 (satu) Set Photo Copy berupa : kiriman gambar dan teks via Whatsup dari smarphone JHON GOBEK kepada DWI AGUS SUMARNO tentang pembuatan tugu integritas
  • 1 (satu) Set Photo Copy berupa : Rencana Umum Pengadaan Satker Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016
  • 1 (satu) Set Photo Copy berupa : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas (SPT), Laporan Perjalanan Dinas, Kwitansi Pembayaran, Daftar Pengeluaran Riil, E-Ticket dan Bording Pass An.
Register : 18-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
ARRI ARWIN, ST
12536
  • Riau TA. 2016
  • 1 (satu) Set Photo Copy berupa : kiriman gambar dan teks via Whatsup dari smarphone JHON GOBEK kepada DWI AGUS SUMARNO tentang pembuatan tugu integritas
  • 1 (satu) Set Photo Copy berupa : Rencana Umum Pengadaan Satker Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016
  • 1 (satu) Set Photo Copy berupa : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas (SPT), Laporan Perjalanan Dinas, Kwitansi Pembayaran, Daftar Pengeluaran Riil, E-Ticket dan Bording Pass An.
Register : 25-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 17 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.WAHYU DWI OKTAFIANTO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.DODY SUKMONO
Terdakwa:
ANDI TEJO SUKMONO
14240
  • Menimbang, bahwa unsur hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 11dan Pasal 12 huruf a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yangmenadopsi dari ketentuan Pasal 418 dan 419 KUHP dan unsur pemberiansebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 TahunHalaman 340 dari 422 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Smr1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001yang mengdopsi dari ketentuan Pasal 209 KUHP dalam teks
Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 April 2016 — JHONY HUSBAN, S.T, M.M
14842
  • Aat Syafaat selaku Walikota Cilegontersebut di luar teks sambutan yang sudah disiapkan sebelumnya. DIDsendiri adalah Dana Insentif Daerah yang berasal dari KementrianKeuangan yang merupakan semacam reward kepada daerah yangberprestasi dalam hal pengelolaan keuangan dengan criteria opini BPKyaitu WTP atau WDP dan kinerja perekonomiannya baik yaitu IPM (IndeksPembangunan Manusia) dan peningkatan PDRB yang penilaiannyadilakukan oleh Kementrian Keuangan.
Register : 18-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
RAYMON YUNDRA, ST
11829
  • Riau TA. 2016
  • 1 (satu) Set Photo Copy berupa : kiriman gambar dan teks via Whatsup dari smarphone JHON GOBEK kepada DWI AGUS SUMARNO tentang pembuatan tugu integritas
  • 1 (satu) Set Photo Copy berupa : Rencana Umum Pengadaan Satker Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016
  • 1 (satu) Set Photo Copy berupa : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas (SPT), Laporan Perjalanan Dinas, Kwitansi Pembayaran, Daftar Pengeluaran Riil, E-Ticket dan Bording Pass An.
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
7646
  • Perkara Nomor : 126/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.ndimaksud .... maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta terdakwatelah melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum berupa menirutanda tangan maupun stempel walikota Bekasi yaitu dengan cara memindai(scan) tanda tangan dan stempel Walikota Bekasi untuk dipergunakan dalampengajuan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) Tahun 2017 ;Menimbang , bahwa arti kata memindai dalam Kamus Besar BahasaIndonesia (KBBI) artinya mengopi gambar atau teks
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
225570
  • Riau TA. 20161 (satu) Set Photo Copy berupa : kiriman gambar dan teks via Whatsup darismarphone JHON GOBEK kepada DWI AGUS SUMARNO tentang pembuatantugu integritas1 (satu) Set Photo Copy berupa : Rencana Umum Pengadaan Satker DinasCIPTADA Prov. Riau TA. 20161 (satu) Set Photo Copy berupa : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),Surat Perintah Tugas (SPT), Laporan Perjalanan Dinas, Kwitansi Pembayaran,Daftar Pengeluaran Riil, ETicket dan Bording Pass An. Ir. IRIANTO RAB(KPA) dan H.
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
19055
  • Data dan dokumen serta buktibukti audit yang ahli peroleh adalah :1) Surat Kepala Kantor Koperasi, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro KotaBogorNomor 903/288Kop tanggal 3 Juli 2014 tentang Usulan AnggaranPerubahan Tahun 2014, Rencana Kerja Anggaran Perubahan SatuanKerja Perangkat Daerah (RKAPSKPD),2) Teks Pidato Wakil Walikota Bogor padaRapat Paripurna DPRD KotaBogor dalam rangka penyampaian Rancangan (draft) Kebijakan UmumPerubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan (draft) Prioritas PlafonAnggaran Sementara
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
205127
  • (KPPU, Hukum Persaingan Usaha: antara Teks & Konteks, KPPU, 2009,hal. 183)Bahwa dengan demikian, prinsip dasar hubungan afiliasi adalah adanyahubungan pengendalian atau kontrol antara satu pihak kepada pihak lain.Afiliasi terjadi karena adanya pengendalian yang memungkinkanterjadinya kesatuan atau keselarasan kebijakan diantara pelaku usaha;Dalam Putusan Termohon Keberatan tidak ada bukti yang sah danmeyakinkan bahwa 19 (Sembilan belas) pelaku usaha yang dinyatakansebagai Terlapor mempunyai hubungan
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
194321
  • Klima Anlage Jayae Pemasangan LED, CCTV, GPS, Running Teks oleh PT GoldenSolution Indonesiae Pemasangan Radio Komunikasi oleh PT Bahagia Audio VideoSetelah semuanya terpasang secara utuh maka kami lakukan PDI(Uji Coba semua perangkat Busway), apakah berfungsi semua dansesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA -ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM -ATIM BIN SUKARYA
8510
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atauredaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankanlagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berartipenghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (VariaPeradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
14901230
  • Terdakwa dengan HARIS HASANUDINterkait dengan rencana pengembalian uang yang Terdakwaterima.Ada nomor telepon HARIS HASANUDIN yang Terdakwa simpan.Terdakwa tidak menyampaikan kepada HARIS HASANUDINmengenai rencana pengembalian uang tersebut karena saatTerdakwa menyampaikan langsung saja waktu di rumahTerdakwa dia langsung menolak, apalagi cuma lewat telepon.Selain itu, halhal itu. seperti itu. sensitif dan Terdakwamenghindari hal seperti itu disampaikan apakah melalui teleponatau WA call atau pesan teks
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
Sri Jaurianty, ST., MT
14173
  • Tetapi, keadilan seharusnya melihat lebin dalam, lebihjauh dari sekedar bunyi teks formal UndangUndang.
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
18364
  • Agung RINomor 39 K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963);Menimbang, bahwa unsur hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 11dan Pasal 12 huruf a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengadopsi dari ketentuan Pasal 418 dan 419 KUHP dan unsur pemberiansebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001yang mengdopsi dari ketentuan Pasal 209 KUHP dalam teks
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
11729
  • Bahwa syarat harus memenuhi syarat formal sebagai berikut: nama"Cek'harus termuat dalam teks :Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu ;Nama pihak yang harus membayar (tertarik) ;Penunukan tempatdimana pembayaran hatus dilakukan;Pernyataan tanggal beserta tempat Cek ditarik ;Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (penarik).
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
311124
  • Agung RINomor 39 K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963);Menimbang, bahwa unsur hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 11dan Pasal 12 huruf a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengadopsi dari ketentuan Pasal 418 dan 419 KUHP dan unsur pemberiansebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001yang mengdopsi dari ketentuan Pasal 209 KUHP dalam teks
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
261897
  • Diskresi hakim tidak hanya pada bunyi pada teks perundangan, namunjuga pada nilai dan keyakinan apa yang hidup dan dianut dalam masyarakat.Wewenang diskresi itu pada akhirnya akan berhu7bungan dengan tanggungjawab hati nurani dari hakim yang bersangkutan;Proses pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaranmateriil. Dalam perkara pidana selain berlaku prinsip minimal pembuktian jugadibutuhkan adanya keyakinan hakim.
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
542557 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARA PEMOHONKASASI, dahulu PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT merasa perlumenjelaskan pengertian dari Lien dalam MSAA.Adapun pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang keliru tersebut adalah dengan menyatakan bahwa asset yangdiserahkan oleh Keluarga Salim (PEMOHON KASASI 1, 2 dan 3/dahuluPEMBANDING 1, 2 dan 3/TERGUGAT 2, 3 dan 4) bukan hanya sahammelainkan Aset Dalam Restrukturisasi dengan alasan mengacu kepadapengertian Lien dalam teks bahasa Inggris tetap menggunakan kata HakTanggungan
    PEMOHONKASASVdahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 merasa perlu menjelaskanpengertian dari Lien dalam MSAA.Adapun pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang keliru tersebut adalah dengan menyatakan bahwa asset yangdiserahkan oleh Keluarga Salim (dahulu TERGUGAT 2, 3 dan 4) bukanhanya saham melainkan Aset Dalam Restrukturisasi dengan alasanmengacu kepada pengertian Lien dalam teks bahasa Inggris tetapmenggunakan kata Hak Tanggungan, padahal pada faktanya kata HakTanggungan dalam perjanjian
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
7872399
  • Tidak ada satu teks atau ketentuan Undangundang TPPUyang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penuntutanperkara TPPU;Menimbang, bahwa atas dalildalil Penasihat Hukum Terdakwatersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undangundang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang berbunyi: Penyidikan tindak pidanapencucian uang yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal
Register : 28-05-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AMALIA SARI, SH
Terdakwa:
JOKO LELONO, M.Pd Bin SUTARDI PARTO RAHARJO
105
  • 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian / penggandaan buku teks pelajaran (Pembelian Buku Raport,) Pada bulan Nopember tanggal 30-10-2015 Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) beserta lampiran nota bulan Juli 2015 Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah)
  • 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran (Pembelian Pembelian ATK TU,) Pada bulan Nopember tanggal 30-10-2015 Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus