Kemudian pada tanggal2 Desember 2010 dengan Surat Nomor : 506/445/DinkesAtam/XI/2010, Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasamengumumkan pemenang atas Pengadaan AlatAlatKesehatan Rumah Sakit tersebut dengan namanamaperusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Terdakwatersebut.Bahwa sebelum penetapan pemenang tersebut, Terdakwabersama dengan Saudara RUSLIM ROHIMUN dan SaudaraARMAN MUIS yang juga merupakan Anggota DPRK AcehTamiang ada memanggil Saudara RASYIDIN, SE bin YUSUFselaku Direktur CV

Peralatan dan Mesin tanggal 30 Desember 2016 ;

Kabupaten Tahun Anggaran 2016;

1 (satu) eksemplar foto copy Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 900/3943 tanggal 7 Oktober 2016 perihal Penyampaian Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan 225 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK TA 2016 ;

1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRK

Peralatan danMesin tanggal 30 Desember 2016 ;1 (Satu) eksemplar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang tanggal19 Desember 2018 ;1 (Satu) eksemplar foto copy Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 81Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penetapan PengurusBarang dan Penyimpan Barang Daerah pada Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRK, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan dalamKabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 ;1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor :PEG.821.2/19/2011 tanggal

Bnabersama sebagaimana Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 900/4774tanggal 3 November 2015 perihal Penyampaian Rancangan QanunKabupaten Pidie Jaya tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupatitentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2016Bahwa, sesudah dilakukan pembahasan bersama antara Pemkab PidieJaya dan DPRK Pidie Jaya sebagaimana Berita Acara PersetujuanBersama Bupati dan DPRK Pidie Jaya Nomor : 900/5200/2015,Nomor : 172/23/2015 tanggal 27 November 2015 tentang RancanganQanun Kabupaten Pidie Jaya tentang

Pidie Jaya yang diangkat berdasarkan SK Bupati PidieJaya Nomor : 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengurus Barang danPenyimpan Barang Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK,Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan dalam Kab.

Pidie Jaya TahunAnggaran 2016, tanggal 28 Januari 2016 ; Bahwa, tugas dan fungsi saya sebagai Bendahara Pengurus Barangberdasarkan SK Bupati Pidie Jaya Nomor : 81 Tahun 2016 tentangPenetapan Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Daerah padaSekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Badan, Dinas, Kantor danKecamatan dalam Kab.

Bna4849.50.51.52.53.34.Barang dan Penyimpan Barang Daerah pada Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRK, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan dalamKabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 ;.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor :PEG.821.2/19/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Pemberhentian danPengangkatan Direktur RSU Meureudu dan Kepala Puskesmas diLingkungan Dinas Kesehatan Kab.

Bireuen;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS/Staf Pada Sekretariat DPRK Bireuen;Terdakwa dilakukan penahanan oleh :1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember2014;2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2014 s/dtanggal 09 Januari 2015;3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 28 Januari2015 s/d tanggal 28 Maret 2015;5.

(Yang telah dilegalisir);6 (enam) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor : 46 tahun2010 tanggal 3 Maret 2010, tentang Penetapan Pejabat PengelolaHalaman 36 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PTBNA15)16)17)18)19)20)21)22)Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas,Badan, dan Kantor dalam Kab. Aceh Selatan tahun anggaran 2010.

(Yang telah dilegalisir);=" 6 (enam) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor : 46 tahun2010 tanggal 3 Maret 2010, tentang Penetapan Pejabat PengelolaKeuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas,Badan, dan Kantor dalam Kab. Aceh Selatan tahun anggaran 2010.

IRWANSYAH
2.SURIANI
3.SYAHRUDDIN
4.ABDUL LATIF
5.MUHAMMAD TAINI
6.RUKIAH
7.ABDUL KADIR
8.TAUFIK SUPARDI
9.MAIMUNAH
10.DELIANI
Tergugat:
1.T.ISKANDAR
2.PT.KERETA API INDONESIA (Persero) DIVRE I SUMATERA UTARA Sub DIVISI REGIONAL I.1 ACEH
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG (Pj.BUPATI ACEH TAMIANG)
2.KETUA DPRK

Cm yang sudah siap ledak denganmenggunakan kabel yang sebagai power adalah Batre, Bom tersebut akandi gunakan untuk meledakkan/ membom dan juga menembak denganmenggunakan senjata api jenis AK56 sebanyak 2 (dua) pucuk dan jenisM16 sebanyak 1 (satu) Pucuk terhadap rombongan salah satu Bakal calonkandidat Pilgub Aceh yang akan melintas ;Pada tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 04.00 Wib, di Keude KruengKecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, penembakan terhadapRumah MISBAHUL MUNIR wakil Ketua DPRK

walaupun belumdilakukan pembayaran karena anggarannya belum tersedia;Bahwa pada bulan Mei 2010 dimulai pembangunan Pendopo Bupatidan Wakil Bupati Aceh Jaya diatas tanah seluas 32.256 M2 (tiga puluhdua ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) yang berlokasi diDesa Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jayamilik T.Junaidi walaupun belum dilakukan pembayaran karenamemang belum ada anggarannya;e Bahwa Akhir tahun 2010 Pemerintah Aceh Jaya mengajukan anggaranuntuk pembebasan tanah kepada DPRK

Aceh Jaya, untuk dimasukkandi dalam APBA Perubahan;e Bahwa atas usulan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tersebutdisetujui oleh DPRK Aceh Jaya, sehingga didalam DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPASKPD) Aceh Jaya Nomor: 1.06.1.20.03.03.11.5.2 TahunAnggaran 2010 tanggal 17 Desember 2010, dianggarkan dana sebesarRp 5.000.000.000,. dima milyar rupiah) untuk Belanja ModalPengadaan Tanah Perumahan yang bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh

Jaya tahun 2010;e Bahwa jauh hari sebelum disetujui anggaran untuk pembelian tanaholeh DPRK dimaksud, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalamhal ini Terdakwa bersmasama dengan Sekda Aceh Jaya yaitu BuniAmin telah melengkapi kelengkapan dokumen pembebasan tanahuntuk kepentingan umum berupa:1 Rekomendasi Sekda Aceh Jaya perihal Pengadaan Tanah Pemda AcehJaya.2 Rekomendasi Keuchik desa Padang Datar Nomor: 100/48/2010tanggal 01 Oktober 2010.3 Rekomendasi Camat Krueng Sabee Nomor: 591/590/KS/AJ/2010tanggal

Sari Inti Rakyat agar dapat kiranya perusahaan yangbersangkutan untuk terlebin dahulu menyelesaikan segala permasalahandengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan surat Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Nomor 172/78/I/DPRK/2014tanggal 04 Agustus 2014 perihal Izin Usaha Perkebunan PT. SIR yangditujukan kepada Gubernur Aceh Cq.

dan pembangunan, terutamapembangunan syariat Islam, hal tersebut secara tegas disebutkandidalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang PemerintahanAceh, didalam pasal 138 ayat (1), yang menyebutkan: MPU dibentuk diAceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dancendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam denganmemperhatikan keterwakilan perempuan, dan didalam pasal 138 ayat(3) menyebutkan: MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh,pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK

., M.Mdi Sekretariat DPRK Lhokseumawe. Selanjutnya, uang tersebutdipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman H. DASNIYUZAR, S.H, M.M kepada drh.

DASNI YUZAR, S.H, M.M diSekretariat DPRK Lhokseumawe. Kemudian uang tersebut dipergunakanuntuk keperluan sebagai berikut:Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman H. DASNIYUZAR, S.H, M.M kepada drh. Nuraini Maida;Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kain sarung danuang meugang Anak Yatim;Rp 175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) H.

diterbitkan oleh Kuasa BUD padaDPKKA ditransfer dari kas daerah ke rekening Yayasan Cakradonya padaBank Aceh Cabang Lhokseumawe.Pada tanggal 6 September 2010 dilakukan penarikan tunai uang sejumlahRp Miliar oleh saksi selaku Ketua dan Yasmarita selaku Bendahara diBank Aceh dengan menandatangani slip penarikan.Saksi melakukan penarikan uang tersebut atas permintaan Bapak saksiyaitu Dasni Yuzar, kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa dan olehTerdakwa diserahkan kepada saksi di Kantor Sekretariat DPRK

(dua puluh miliar rupiah)berdasarkan Surat Permohonan Bantuan tanggal 6 Januari 2010 Nomor 003/YCD/2010 dengan dokumen lampiran berupa foto copy Akte Pendirian Yayasan,foto copy Lokasi Rencana Pembangunan Olah Raga terpadu dan Wisata, fotocopyKTP Pengurus Yayasan, Rekomendasi dari Walikota dan dari Ketua DPRK KotaLhokseumawe.Pada bulan April 2010 dapat informasi dari staff Biro Isra Seta Aceh bahwaproposal bantuan hibah Yayasan Cakradonya yang akan dikabulkan sejumlah Rp1.000.000.000.

dan pembangunan, terutamapembangunan syariat Islam, hal tersebut secara tegas disebutkandidalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang PemerintahanAceh, didalam pasal 138 ayat (1), yang menyebutkan: MPU dibentuk diAceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dancendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam denganmemperhatikan keterwakilan perempuan, dan didalam pasal 138 ayat(3) menyebutkan: MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh,pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK

(Yang telah dilegalisir);Halaman 37 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PTBNA14)15)16)17)18)19)20)21)6 (enam) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor : 46 tahun2010 tanggal 3 Maret 2010, tentang Penetapan Pejabat PengelolaKeuangan Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas,Badan, dan Kantor dalam Kab. Aceh Selatan tahun anggaran 2010.

(Yang telah dilegalisir);Halaman 50 Putusan Nomor.11/Pid.Tipikor/2017/PTBNA" 6 (enam) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan Nomor : 46 tahun 2010tanggal 3 Maret 2010, tentang Penetapan Pejabat Pengelola KeuanganDaerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, danKantor dalam Kab. Aceh Selatan tahun anggaran 2010.

sepuluhMilyar Rupiah) Dari APBA Propinsi Aceh; Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 Bagian TataPemerintahan (TAPEM) mengusulkan anggaran pengadaantanah Pemda ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)sebesar Rp. 5.677.000.000, (lima milyar enam ratus tujuhpuluh tujuh juta rupiah) untuk dimasukkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) PerubahanTahun 2010, selanjutnya usulan tersebut dimasukkan timanggaran kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) untuk diseterusnya dibawa ke DPRK

Aceh Jaya gunapembahasan, setelah PPAS disetujui oleh DPRK, kemudiananggaran yang diusulkan tersebut dimasukkan kedalamRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten(RAPBK) Aceh Jaya Tahun 2010 untuk dilakukanpembahasan kembali di DPRK, setelah disetujui oleh DPRKkemudian ditetapkan kembali menjadi APBK PerubahanTahun 2010.

Rp. 3.500.000,25/08/2010 Untuk Pam unjuk rasa di DPRK Rp. 3.000.000,02/09/2010 Untuk biaya kegiatan PAM gelar pasukan penempatan Rp. 6.000.000,Personil di4 Pos Pelayanan operasi ketupat rencong2010.07/09/2010 Perbaikan TV di Pos Pendopo Peurlak. Rp. 510.000,08/09/2010 Untuk Kegiatan Trantib Dalam Rangka Sidak Ke Rp. 310.000,Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.19/09/2010 Untuk bayar di warung Bandar Dua Rp. 518.000,14/09/2010 Untuk di potong di SPPD Kasat Pol PP.

,triwulan IIT Rp. 116.421.990 dan triwulan IV Rp116.422.020.Perubahan anggaran Satpol PP dan WH di tahun 2010tersebut atas usaha usulan Terdakwa kepada Bupati AcehTimur yang kemudian disahkan di DPRK Aceh Timur padatanggal 20 Desember 2010.Selama Syahrizal Fauzi dan Jamaluddin menjabat di SatpolPP dan WH Kab.

ne FeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwW, Mahkamah Syariyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaragugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Ramli SE Bin Syafii, Tempat dan Tanggal Lahir, Pasie Teungoh,Tanggal 14 Juni 1965, Umur+ 52 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Anggota DPRK Aceh Barat, Tempat Tinggal diDesa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, KabupatenAceh Barat.

1 (Satu) Asli Buku Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2014 Perihal Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Dengan DPRK Aceh Tamiang Nomor: 904/4785 tanggal 22 Juli 2014 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

13.

1 (Satu) Bundle Fotocopy Buku Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2014 Perihal Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan DPRK Aceh Tamiang Nomor: 904/4785 tanggal 22 Juli 2014;

37.

1 (Satu) Bundle Fotocopy Buku Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2014 Perihal Nota Kesepakatan Anatara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan DPRK Aceh Tamiang Nomor: 904/4786 tanggal 22 Juli 2014;

38.

1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Rapat Pembahasan Perubahan APBK Kabupaten Aceh Tamiang TA. 2014 pada hari Jumat, 8 Agustus 2014 di Ruang Banggar DPRK Kabupaten Aceh Tamiang, Pukul 10.00 Wib.;

42.

1 (satu) Buah Rangkap Fotocopy Surat Lembar Disposisi dari DPRK Nomor : 005/1570 Tanggal 22 Juli 2014;

79.

Kantor Dewan Perwakilan RakyatKabupaten (DPRk) Rp32.207.297.000,00b. Kantor Bupati Rp42.562.511.000,00c. Pusat Pelayanan Terpadu Rp 3.611.472.000,00d. Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Rp 3.898.299.000,00e. Badan Kepegawaian, PendidikanDan Pelatihan (Lanjutan) Rp 1.300.901.000,00f. Majelis Permusyawaratan Ulama Rp 3.611.339.000,00g. Majelis Pendidikan Daerah Rp 3.611.339.000,00h. Majelis Adat Aceh Rp 3.611.339.000,00i. Dinas Syariat Islam Rp 3.611.339.000,00j.

rupiah)dicairkan dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakradonya padaBank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Nomor Rek:030.01.07.6000212,kemudian uang tersebut diambil oleh Amir Nizam dan Yasmarita selakubendahara, dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatanganioleh Reza Maulana dan Yasmarita, uang tersebut diambil secara tunaisebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Kemudian AMIR NIZAMmembawa uang tersebut dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe keruang kerja Terdakwa di Sekretariat DPRK

DasniYuzar, S.H., M.M. yang pada waktu itu juga berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Dewan PerwakilanRakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe yang mengakui sangatmemahami dan mengetahui perihal peraturan perundangundanganyang berkenaan dengan pemberian hibah kepada yayasan,merupakan perbuatan yang mengangkangi rasa keadilan yangtumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau normanormakehidupan sosial dalam masyarakat seperti kepatutan, karena ianyahanya menggunakan yayasan sebagai sarana

Umar Nomor 110 Desa AmiriaBahagia Kecamatan Simeulue Timur,Kabupaten Simeulue / Jalan Karya BaktiNomor 8 melalui Jalan DarussalamKelurahan Sei Sikambing D, KecamatanMedan Petisah, Kota Medan / Jalan HasanSaleh Lr IPPS Nomor 2 Kelurahan NeusuAceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota BandaAceh;: Islam;: Anggota DPRK Simeulue Periode 20142019(Bupati Simeulue Periode 2001 s.d 2006 danPeriode 2007 s.d 2012 / Ketua BadanPengawas PDKS Tahun 20022006);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak