Ditemukan 509 data
128 — 31
Pemilu, memfasilitasi pleno anggota KPU,khusus dalam Pilkada bertugas untuk pengadaan dan pendistribusian logistik danberwenang untuk mengelola keuangan di KPU karena sekretaris KPU sebagaiKuasa Pengguna Anggaran (KPA);Bahwa pengadaan sewa kendaraan di KPU masuk pada anggaran Pilkada yangSaksi tahu PPK Anggaran Pilkada adalah Sekretaris langsung, yaitu Marto Djafar,S.Sos, sedangkan Pemeriksa Serah Terima Barang adalah Kasubag Umun, yaituSaksi Yustofan, Kasubag Program & Data yaitu Saksi Adrianto Eka Nanta
130 — 25
.; KRISTIANUS FANIRY NANTA, S.H., kKeduanya Advokat padaKantor Advokat Ali Antonius, S.H.,M.H & Partners yang beralamat diJI. Rantai Damai Il Nomor 2, TDMKupang NTT, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 109 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2018/PT KPGKuasa Khusus tanggal 20 Juni 2018, sebagai TERBANDING/PEMBANDING semula TERGUGAT;2. Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq.
62 — 33
. = . . . .8 or NANTA EKA 461.075.200 161.075.200 14,643.200 2.928.6504. ARMANANTA EKA 59 490.000 38.830.000 11.570.000 3.530.000 706.000PUTRARADIO1.
156 — 35
Banggai, sedangkanPemeriksa Serah Terima Barang adalah Kasubag Umum (Saksi Yustofan),Kasubag Program & Data (Saksi Adrianto Eka Nanta) dan Kasubag Hukum (SaksiSahrul Saluki);Bahwa anggaran pengadaan sewa kendaraan untuk Operasional Komisioneryang ada di KPU Kab.
134 — 50
., dan KRISTIANUS FANIRY NANTA, S.H., kesemuanya Advokat yang beralamatdi Jalan Rantai Damai Il, No. 2, TDMKupang, di bawah Register No.02/LGS/SK/PID.SUS/201 7/PN.Kpg, tanggal 5 Januari 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2016/PN.KPG, tanggal 16 Desember 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
112 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2495 K/PID.SUS/201516.17.lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atassarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang dan telahdiperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor168/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pasal 132;Bahwa Terdakwa menilai ada kejanggalan berkas perkara yang dibuat olehPenyidik Polda Kalbar yakni dalam BAP Pelapor (Dewa Nyoman Nanta W,SIK) : ada
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Made Nanta sebesar Rp.5.000.000, yang dikeluarkan oleh Ni Made Karnasih pada tanggal 2Januari 2003 sesuai permohonan No. SPP. 2867 ;Pinjaman yang fiktif per 2 Agustus 2005 an. Nyoman Sudira sebesar Rp.5.000.000, yang dikeluarkan oleh Ni Made Karnasih pada tanggal 13Oktober 2004 sesuai permohonan No. SPP. 2995 ;Pinjaman yang fiktif per 2 Agustus 2005 an. Ni Wayan Swetri sebesar Rp.5.000.000, yang dikeluarkan oleh Ni Made Karnasih pada tanggal 6 April2003 sesuai permohonan No.
Made Nanta sebesar Rp.5.000.000, yang dikeluarkan oleh Ni Made Karnasih pada tanggal 2Januari 2003 sesuai permohonan No. SPP. 2867 ;Hal. 590 dari 619 hal. Put. No. 1379 K/PID.SUS/200937.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.Pinjaman yang fiktif per 2 Agustus 2005 an. Nyoman Sudira sebesar Rp.5.000.000, yang dikeluarkan oleh Ni Made Karnasih pada tanggal 13Oktober 2004 sesuai permohonan No. SPP. 2995 ;Pinjaman yang fiktif per 2 Agustus 2005 an.
170 — 55
Saksi (Verbalisan) DEWA NYOMAN NANTA WIRANTA, SIK :Bahwa saksi adalah anggota Polri yang saat ini menjabat sebagaiKasubnit IV Subdit Il TPPU/Money Laundring Dit Tipideksus BareskrimPolri sejak tahun 2010 dengan tugas pokok melakukan penyelidikan danpenyidikan terhadap perkaraperkara Tindak Pidana Pencucian Uang(Money Laundring).Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengansdr.
Yamaguchi Kenji
Tergugat:
Ksu Artha Jaya Utama Sedhana
83 — 48
Berdasarkan Akta Pendirian yang disahkan Notaris I Made Sukasari, SH.M.Kn, Nomor 08, tertanggal 19-10-2010, secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama KSU Artha Jaya Utama Sedhana, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : Ni Nyoman Sri Nantarini, SH dan Ida Ayu Made Dwijayanthi, para Advokat pada kantor Sri Nanta & Rekan, yang beralamat di Jalan Pandu No.46 Denpasar berdasarkan surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2018 yang selanjutnya disebut sebagai