TJIONGGIOK PIN,MSi alias PIPIN yang nota bene jelas bukan ahli yang ditawarkanpada saat pelaksananaan tender kontrak sebagaimana tersebut pada kontrak;Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan (AUDITING) oleh TenagaAhli dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara bernamaKASMUAL,SE sesuai dengan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi SumateraUtara No.S223/PW02/%/2010 tanggal 21 Januari 2010 terbukti PemerintahanKota Medan telah mengalami kerugian Rp. 1.526.062.238, terbilang; "Satu milyarlima

sebesar Rp95.385.155,75 (Sembilan puluh lima juta, tiga ratus delapan puluh lima ribu, seratus lima puluh lima, tujuh puluh lima rupiah) yang disita dalam rangka pengembalian Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 4 Kota Tanjung Balai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: PE.03.03/SR/LHP-224/PW02

Rp95.385.155,75 (Sembilan puluh lima juta, tiga ratus delapan puluh lima ribu, seratus lima puluh lima, tujuh puluh lima rupiah) yang disita dalam rangka pengembalian Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 4 Kota Tanjung Balai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor : PE.03.03/SR/LHP-224/PW02

HalamanBenar yang diminta untuk menghitung kerugian negara adalahInstitusi BPKP dan Ahli ditunjuk sebagai auditor perhitungan kerugianNegara ;Benar Ahli ada melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara ataspengadaan alatalat kesehatan RSU Kabanjahe TA. 2008 ataspermintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan suratnomor : B4451/N.2/Fd.1/11/2009 tanggal 26 Nopember 2009 perihal :Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas dariKepala BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor : S603/PW02

) DAK Reguler Bidang SMA, SMK dan Pendidikan Khusus;

2,938.556,24Jumlah Rp 119.802.393.040,00US$ 2.938.556 ,24 Sehingga dengan demikian, jumlah Kerugian Keuangan Negara seluruhnyaadalah Rp 119.802.393.040,00 (seratus sembilan belas milyar delapanratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) danUS$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu limaratus lima puluh enam koma dua puluh empat US dollar) atau setidaktidaknya lebih kurang dari jumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit BPKPPropinsi Sumatera Utara Nomor : R2369/PW02

24Jumlah Rp 119.802.393.040,00US$ 2.938.556 ,24 Sehingga dengan demikian, jumlah Kerugian Keuangan Negara seluruhnyaadalah Rp 119.802.393.040,00 (seratus sembilan belas milyar delapanratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) danUS$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu limaratus lima puluh enam koma dua puluh empat US dollar) atau setidaktidaknya lebih kurang dari jumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit BPKPPropinsi Sumatera Utara Nomor : R2369/PW02

diCiawi Bogor tahun 2005, Diklat Pengadaan Barang danjasa Pemerintah di Medan tahun 2009, Diklat SPIP diMedan tahun 2010 dan semuanya bersertifikat.Bahwa dasar penugasan ahli dalam PerhitunganKerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaanTindak Pidana Korupsi penyelewengan dan manipulasiPenggunaan Dana Persatuan Sepakbola (Ps.Sidimpuan)tahun 2008 dan 2009 Pada Dinas Pemuda, Olahraga danPariwisata Kota Padangsidimpuan adalah Surat Tugasdari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera UtaraNomor : S 171/PW02

Bogor tahun 2005,Diklat Pengadaan Barang dan jasaPemerintah di Medan tahun 2009, Diklat SPIPdi Medan tahun 2010 dan semuanyabersertifikat.Bahwa benar dasar penugasan ahli dalamPerhitungan Kerugian Keuangan Negaraterhadap perkara dugaan Tindak PidanaKorupsi penyelewengan dan manipulasi147Penggunaan Dana Persatuan Sepakbola (PS.Sidimpuan) tahun 2008 dan 2009 Pada DinasPemuda, Olahraga dan Pariwisata KotaPadangsidimpuan adalah Surat Tugas dariKepala Perwakilan BPKP Provinsi SumateraUtara Nomor : S171/PW02

47. Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-83 / PW02 / 5 / 2016, Tanggal 24 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Patung Tuhan Yesus di Desa Simorangkir Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli

Menghitung nilai kerugian Keuangan Negara/Daerah.Bahwa dasar ahli melakukan Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas kegiatan Pembangunan Tempat PenampunganSementara (TPS) Pedagang Pasar Kabanjahe Tahun 2009 adalahsurat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera UtaraNomor : ST5905/PW02/5/2010 tanggal 30 November 2010,dengan Tim auditor sebagai berikut :Ernadhi Sudarmanto : Pembantu PenanggungjawabMuhammad Natsir : Pengendali TeknisYestri Nedi : Ketua TimSahniar : Anggota TimBahwa ahli bersama

Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-83 / PW02 / 5 / 2016, Tanggal 24 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Patung Tuhan Yesus di Desa Simorangkir Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013.

48.

Nias Barat danSurat Tugas Nomor : ST433/PW02/5.2/2020 tanggal 7 Agustus 2020.3) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoll Nomor :B123/L.2.22/Fd.1/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal PermintaanKeterangan Ahli dalam Perkara Atas Nama Tersangka Edison Daeli,dkk.4) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor :tanggal, Perihal Audit Pemberian Keterangan Ahli dan Surat TugasNomor tanggal.Bahwa yang menjadi tujuan dan ruang lingkup penugasan tersebut adalahmemberikan pendapat mengenai

kepada penyidik dan penyidiklah yangmenindaklajuti apakah harus lanjut ke tahap hukum selanjutnya.Bahwa sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 3 Undang UndangTipikor, bahwa kerugian negara adalah kerugian pasti dan riil yangdihitung oleh instansi yang berwenang seperti BPK, BPKP, InspektoratDaerah atau atasan langsung dari instansi terkait jika sudah ketahuantimbulnya kerugian negara, maka perhitungan kerugian negara darihasil audit Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Nomor : SR16/PW02

2006menyatakan bahwa BPKP antara lain melakukan audit Investigasikasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuanganNegara/Daerah audit perhitungan kerugian Negara/Daerah, pemberianketerangan ahli, dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit yang tidak sesuaiketentuan oleh Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu MedanIskandar Muda kepada Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi MedanTahun 2010 s/d tahun 2012 yang dituangkan dalam surat Nomor : SR119/PW02

maupun di daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat; 0n ono nonce n nnn nn nnn n once nnn nencnn nnn ncnccnneMenimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD danSMP Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan SR35/PW02

Kerugian Keuangan Negara (a b)p 0,00Menimbang, bahwa dari pertimbangan diuraikan di atas, bahwa keruagianNegara telah nyata sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD danHalaman 469 perkara Nomor : 24/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnSMP Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan SR35/PW02/5.1/2020 tanggal 15 Desember 2020, maka dengan dmikian unsur initelah

Makmur Mandiri Sawargi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau Kudangwangi Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,- dan Sumber Biaya Berasal Dari APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019151. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Nomor 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada PT.

Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor: 978/5255/DPUPR/2019 Tanggal 20 September 2019 Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;611. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Tanggal 18 September 2019 ;612. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Nomor 05/SPK-PW02

Multikarya Servindo Abadi Periode 15 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019 Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Nomor: 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 ;624. 1 (satu) Buah Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam ;625. 5 (lima) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 99/2019 Tanggal 20 September 2019 Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Iin Uji Indriastuti, S.H ;626. 1 (satu) Lembar Fotocopy

Makmur Mandiri Sawargi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Keboncau Kudangwangi Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,- dan Sumber Biaya Berasal Dari APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019151. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Nomor 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada PT.

Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor: 978/5255/DPUPR/2019 Tanggal 20 September 2019 Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;611. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Tanggal 18 September 2019 ;612. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Nomor 05/SPK-PW02

Multikarya Servindo Abadi Periode 15 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019 Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Nomor: 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 ;624. 1 (satu) Buah Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam ;625. 5 (lima) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 99/2019 Tanggal 20 September 2019 Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Iin Uji Indriastuti, S.H ;626. 1 (satu) Lembar Fotocopy

Makmur Mandiri Sawargi untuk Pekerjaan Peningkat an Jalan Keboncau Kudangwangi Dengan Nilai Kontrak Rp. 4.099.959.000,- dan Sumber Biaya Berasal Dari APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019

151

1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Nomor 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada PT.

Sumedang Nomor: 978/5255/DPUPR/2019 Tanggal 20 September 2019 Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 ;

612

1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Tanggal 18 September 2019 ;

613

1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Nomor 05/SPK-PW02

Multikarya Servindo Abadi Periode 15 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019 Jasa Konsultansi Pengawasan PW 02 Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Bantuan Provinsi) Nomor: 05/SPK-PW02/PPK-BM/15.020/DPUPR/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 ;

625

1 (satu) Buah Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam ;

626

5 (lima) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 99/2019 Tanggal 20 September 2019 Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Iin Uji Indriastuti, S.H ;<

didasarkan padakebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD danSMP Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan SR35/PW02

maupun di daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Halaman470 dari 558 Perkara Nomor : 23/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnMenimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD danSMP Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan SR35/PW02