Ditemukan 5187 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
185 — 630
185 — 630
petitum gugatan para Penggugat sertamenjadikan gugatan menyimpang dari kejadian materiil sehingga merugikanpara Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga bertentangan dengan Pasal 127Rv: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampalsaat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokokgugatannya, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitasdaripada tuntutan provisionil tidak diatur secara tegas oleh ketentuan undangundang selaku hukum positif baik HIR atau Herzien
Register : 21-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
369 — 2513
369 — 2513
Yayasan LNG Badak, setiap waktudapat dihentikan sesuai ketentuan Perusahaan/Yayasan LNGBadak.Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (Het Herzien InlandschReglement) yang menyatakan bahwa Barangsiapa yang mengatakanmempunyal barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadianuntuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain,maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadianitu. Maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikannya di mukaPersidangan.
Register : 05-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1581/Pdt.G/2019/PA.Bgr Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 7
48 — 7
yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang,diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan,Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keteranganantara saksi satu dengan saksi yang lainnyahichaf1dbchaf31505lochf1 bhichafidbchaf31505lochfl ersesuaian( dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145,144,144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 rtlchfcs1 aiaf1lafs24ltrchfcsOiflfs24insrsid9585500 hichaf1dbchaf31505lochfl Herzien
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 20 Juni 2012 —
540 — 364
540 — 364
Dalam hal ini,KPPU/Termohon Keberatan sebagai pihak yang mendalilkan adanya dugaanpersekongkolan dalam Tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999secara hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan adanyapersekongkolan dalam Tender tersebut.Bahwa, prinsip siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikantersebut di atas merupakan suatu prinsip dasar yang terkandung dalam hukumacara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Herzien Inlandsch Reglement(HIR) pada Pasal 163 (Bukti P8) sebagai
Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — 1. ARMAN LANY, S.H, dkk. VS 1. PT SWEET INDOLAMPUNG, dkk. dan 1. SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, dk.
315 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
315 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1698 K/Pdt/20153.2.mengalinkan atau menjaminkan tanah yang disita) Semuatindakan tersita bertentangan dengan larangan itu adalah bataldemi hukum;Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Tentang Larangan MengalihkanObjek Sitaan Pengadilan.Pasal 199 ayat (1) dan (2) HIR dikutip sebagai berikut:(1) Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itudiumumkan fihak yang disita barangnya itu tidak dapat lagimemindahkan kepada orang lain, memberikan ataumempersewakan barangbarang tetap yang
Register : 02-03-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Trg Tanggal 21 Juni 2021 — ASNAWI
X
1.Badan Pengatur Jalan Tol, Kementrian PUPR
2.Kepala Kantor Pertanahanan Kabupaten Kutai Kartanegara
3.PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda
4.PT. Wijaya Karya
385 — 140
385 — 140
Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB) Staatblad 1941 Nomor 44, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dan memutus mengenai pokok perkara.