Satiri 4236258 02093 4328 14032013 Sta 1195259 02094 4329 14032013 Rauly 2739260 02095 4330 14032013 Rauly 842265 02101 4336 14032013 Rahmadi 26267 02102 4337 14032013 Agung Riyanto 52268 02103 4338 14032013 Apri 37269 02104 4339 14032013 Nurdin 171270 02105 4340 14032013 Ashari 313271 02106 4341 14032013 H. Suntoro 367272 02107 4342 14032013 Barja 8273 02108 4343 14032013 Muh.

Satiri 4236258 02093 4328 14032013 H.Asmawi Buchori 1195259 02094 4329 14032013 Rauly 2739260 02095 4330 14032013 Rauly 842265 02101 4336 14032013 Rahmadi 26267 02102 4337 14032013 Agung Riyanto 52268 02103 4338 14032013 Apri 37269 02104 4339 14032013 Nurdin 171270 02105 4340 14032013 Ashari 313271 02106 4341 14032013 H. Suntoro 367272 02107 4342 14032013 Barja 8273 02108 4343 14032013 Muh.

;Menunjuk Putusan MA RI Nomor 1816 K/Pdt/1989 dan Putusan MA RINomor 4340 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menyebutkan :pembeli semestinya bertindak responsif (bertanggung jawab)mencari tahu dan meneliti terlebin dahulu kKeabsahan jual beli tanah,sebelum dan pada saat jual beli dilakukan.

Putusan MARI tanggal 28 Juni 1980 No. 4340 K /Pdt/1986. Putusan MARI tanggal 30 Juni 1989 No. 3438 K/Pdt/1987.Berdasarkan ketiga yurisprudensi tersebut MA RI dapat disimpulkanbahwa sahnya jual beli atas tanah harus memenuhi syarat tunai danterang dan penjual adalah pemilik tanah berdasarkan bukti yang sah,maka pihak ketiga yang menguasai tanah dengan cara jual beli seperti inidianggap beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum.

Utr.51.52.53.Tergugat II adalah menjual secara diamdiam tanpa sepengetahuandan persetujuan Penggugat dan perbuatan tersebut di fasilitasi olehTergugat V;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung juga menerapkanbahwa para pihak harus beritikad baik pada saat membuat perjanjian,dan itikad baik di sini dibebankan kepada kedua belah pihak, terlihatdalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3699 K/PDT/1996, tanggal 1Maret 2000 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4340/K/pdt 1986tanggal 28 Juni 1988.

Yurisprudensi Pembeli yang beritikad buruk tidakNo. 4340 K/Pdt/1986, tanggal 28 mendapat perlindungan hukum. Juni 1988 Bahwa dengan demikian TERGUGAT Ill secara melawan hukum telahmembeli Tanah in Litis dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang pada saatdilakukan jualbeli tersebut jelasjelas sedang bersengketa di Pengadilandengan Penggugat dan perkaranya masih belum berkekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde).

telahdikutip oleh pemohon Kasasi pada alasan kasasi DalamKonpensi Dalam Pokok Perkara Nomor 3.1, pertimbanganmana tidak tepat atau salah menerapkan hukum karena jualbeli tersebut tidak dilakukan dengan Pemohon Kasasisebagai pemilik Tanah Sengketa yaitu sebagai bagian dariSertipikat Hak Milik Nomor 116/Pasar Baru (Vide alasankasasi Dalam Rekonpensi angka 2.2.1 di atas), sehinggajual beli tersebut beritikad buruk (bad faith) dan tidak pantasmendapat perlindungan hukum (Vide Putusan MahkamahAgung Nomor 4340

Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal3 Oktober 2013 sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta limaHal. 117 dari 187 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/201654.OD.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.Ts72.ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal2 Oktober 2013 sebesar Rp52.480.000,00 (lima puluh dua juta empatratus delapan puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar kuitansi PT.

Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal3 Oktober 2013 sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta limaratus ribu rupiah);1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal2 Oktober 2013 sebesar Rp52.480.000,00 (lima puluh dua juta empatratus delapan puluh ribu rupiah);Hal. 137 dari 187 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2016Dd.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.rar72.73.14.1 (satu) lembar kuitansi PT.

memangmiliknya dan barang yang dijual tidak dalam keadaan sengketa dan penjual betulbetuldalam posisi memiliki kewenangan untuk menjual barang yang akan diualnya,sedangkan dari sudut pembeli tidak hanya cukup bahwa ia tidak mengetahui adanyacacat yang tersembunyi yang terkandung didalam barang yang akan dibelinya akan58tetapi pihak penjual juga mempunyai kewajiban untuk meneliti faktafakta materil yangberkaitan dengan transaksi yang akan dilakukannya ( bandingkan dengan PutusanMahkamah Agung RI No.4340

Satiri 4236258 02098 4328 14032013 nema 1195259 02094 4329 14032013 Rauly 2739260 02095 4330 14032013 Rauly 842265 02101 4336 14032013 Rahmadi 26267 02102 4337 14032013 Agung Riyanto 52268 02103 4338 14032013 Apri 37269 02104 4339 14032013 Nurdin 171270 02105 4340 14032013 Ashari 313271 02106 4341 14032013 H. Suntoro 367272 02107 4342 14032013 Barja 8273 02108 4343 14032013 Muh.

Satiri 4236258 02093 4328 14032013 H.Asmawi Buchori 1195259 02094. 4329 14032013 Rauly 2739260 02095 4330 14032013 Rauly 842265 02101 4336 14032013 Rahmadi 26267 02102 4337 14032013 Agung Riyanto 52268 02103 4338 14032013 Apri 37269 02104 4339 14032013 Nurdin 171270 02105 4340 14032013 Ashari 313271 02106 4341 14032013 H. Suntoro 367272 02107 4342 14032013 Barja 8273 02108 4343 14032013 Muh.

04082)Bawon; 7880/19(04075)Siti M ; 77001/19(04088)Susno;76629/19(04089) Susno ;77004/19 (04087) Susno;Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sebelum dijual oleh Tergugat kepadaTergugat Il dan dibuat AJB antara Tergugat IV s/d XIll serta alm Bawon danalm Susno sebagai Penjual dan Tergugat Il sebagai Pembeli, tanah obyeksengketa tersebut telah dibeli lebin dulu oleh para Penggugat kepadaTergugat Ill, V, VI,VII,VII,IX,X,X1XILXIIl, XIV dan XV, dan berdasarkanSEMA No 7/2012 dan yuris Prudensi MA RI No 4340

Rasuna Said Blok X2 Jakarta12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4340/086.8 tanggal19 Nopember 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor176/PENDIS/2016/PTUN Jkt, tanggal 5 Agustus 2016, tentang PenetapanPemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa dalam perkara ini;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 176/PENMH/2016/ PTUN Jkt, tanggal 5 Agustus

Oleh karena itu tidak patut dilindungi oleh hukum (vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989, tanggal 22Oktober 1992): Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas,juga telah sejalan dengan abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung RINomor 4340 K/Pdt/1986 tanggal 28 Juni 1988 (Kutipan dari KompilasiAbstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Tanah oleh AliBoediarto, S.H., Penerbit lIkatan Hakim Indonesia, halaman 69)menyebutkan: Bahwa dalam menentukan

Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal 3 Oktober 2013 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;54 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 52.480.000,- (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;55 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3561 tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;56 1 (satu) lembar kuitansi PT.

Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal3 Oktober 2013 sebesar Rp. 72.500.000, (tujun puluh dua juta limaratus ribu rupiah).1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal2 Oktober 2013 sebesar Rp. 52.480.000, (lima puluh dua juta empatratus delapan puluh ribu rupiah)1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3561 tanggal7 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)1 (satu) lembar kuitansi PT.

Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal 3Oktober 2013 sebesar Rp. 72.500.000, (tujuh puluh dua juta lima ratus riburupiah) ;Halaman 149 dari 267 Putusan Nomor: 56/Pid.SusTPK/2015/PN.Srg.54.oo:56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal 2Oktober 2013 sebesar Rp. 52.480.000, (lima puluh dua juta empat ratusdelapan puluh ribu rupiah) ;1 (satu) lembar kuitansi PT.

Oleh karena itu tidak patut dilindungi oleh hukum(vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/ Pdt/2989, tanggal 22 Oktober 1992);Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas,juga telah sejalan dengan abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung RINomor 4340 K/Pdt/1986 tanggal 28 Juni 1988 (Kutipan dari KampilasiAbstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Tanah olehAli Boediarto, S.H., Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, halaman 69)menyebutkan: Bahwa dalam menentukan

. : 372/PDT/2016/PT.DKIYurisprudensi Mahkamah Agung dengan tegasmenyatakan Pembeli yang beritikad buruk tidakdilindungi oleh hukum Putusan Mahkamah Agung No.4340.K/Pdt/1986 tanggal 28 Juni 1988.b. TENTANG PENGALIHAN SAHAM TERGUGAT XI TIDAKMELALUI MEKANISME RUPS DAN TIDAK DISETUJUI OLEHPARA PEMEGANG SAHAM LAINNYA.1)Bahwa pengalihan 6.200 saham YKEP pada TERGUGAT (PT.

Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal 3 Oktober 2013 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;54 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 52.480.000,- (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;55 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3561 tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;56 1 (satu) lembar kuitansi PT.

Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal3 Oktober 2013 sebesar Rp. 72.500.000, (tujun puluh dua juta limaratus ribu rupiah).1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal2 Oktober 2013 sebesar Rp. 52.480.000, (lima puluh dua juta empatratus delapan puluh ribu rupiah)1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3561 tanggal7 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)1 (satu) lembar kuitansi PT.

Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal 3Oktober 2013 sebesar Rp. 72.500.000, (tujuh puluh dua juta lima ratus riburupiah) ;Halaman 149 dari 267 Putusan Nomor: 56/Pid.SusTPK/2015/PN.Srg.54.oo:56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal 2Oktober 2013 sebesar Rp. 52.480.000, (lima puluh dua juta empat ratusdelapan puluh ribu rupiah) ;1 (satu) lembar kuitansi PT.

Yayasan untukkepentingan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasanadalah DILARANG.4) Bahwa demikian pula Pasal 38 UndangUndang Nomor 28 Tahun2004 ada larangan untuk mengadakan perjanjian denganpihak manapun yang terafiliasi dengan Pembina, Pengurus,Pengawas Yayasan.5) Bahwa PENGGUGAT dalam perkara aquo secara nyata adalahPembeli tidak beritikad baik sehingga sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung dengan tegas menyatakan Pembeli yangberitikad buruk tidak dilindungi oleh hukum PutusanMahkamah Agung No. 4340

Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi 1 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi 1 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi utusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi utusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi 1 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi Hal.4338 Hal.4340 dari 7960 hal. Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi 1 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi Hal.434 1 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi utusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi utusan Nomor 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi 1 494/Pid.Sus/2014/PN.Cbi Hal.4346 Hal.4347 dari 7960 hal.

tebal dilakukan Penggugat sebagai penegasan;41.Bahwa oleh karena Tergugat IV sampai dengan Tergugat XLI patutmengetahui untuk tidak melakukan transaksi atas aset Turut Tergugat berupa kavelingkaveling tanah di Taman Kebon Jeruk tersebut, namundengan sengaja tetap melakukan transaksi tersebut maka hal tersebutmembawa konsekuensi yuridis Tergugat IV sampai dengan Tergugat XLImasuk dalam kualifikasi pembeli yang beritikad buruk;42.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 4340

Foto copy Pengiriman uang dari Selamat Prawoto atas perintahRuslim Lugianto untuk memberikan dana perjalananpesawat...pesawat udara dari Jakarta ke Medan melalui rekeningBRI atas nama Arifin Tarigan No. 3324 4340 sejumlah Rp.750.000, tanggal 5 Februari 2002, karena adanyaperlawanan dari masyarakat pemilik tanah yang belumdiselesaikan oleh Ruslim Lugianto atas ganti rugi padaTahun 1991, selanjutnya disebut (Bukti T.II.Int. 175);76. Foto copy PT.