Ditemukan 572 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : isolah ii.leo iloteh isaleh iboeh iiioleh iloleh inoleh inioleh isoleh
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amp
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat:
1.I GUSTI KETUT WIRYA
2.I GUSTI BAGUS ASMARA
3.I GUSTI NGURAH MANTRA
4.I GUSTI NGURAH EKA DARMA
5.I GUSTI NGURAH DARMAYASA
Tergugat:
1.Desa Adat Besakih
2.Pura Manik Mas
3.3) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem Cq Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 6 Besakih
4.4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
5.5) Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem
Turut Tergugat:
6) Dinas Pendidikan Kepemudaaan dan Olahraga Provinsi Bali
110 — 41
  • Peristiwa hukum adanya pembebasan Obyek Sengketa IIoleh Pemerintah Provinsi Bali cq Dinas Kehutanan Provinsi Balldengan ganti rugi pada sekitar tahun 1960 terjadi pada saat ParaPenggugat belum lahir dan atau masih berumur 6 (enam) tahun,sehingga Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwastatus kepemilikan Obyek Sengketa II tersebut sudah dibebaskanoleh Pemerintah dengan pemberian ganti rugi kepada orangtua ataukakeknya;7).
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 03-02-2020
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Sgm
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
Irsan Fahdin Isfany Kaimuddin Salle, SE. SH Bin Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH. MH
Tergugat:
1.Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si.,MH., Bin H. Muh. Yasin Limpo
2.H. Muhammad Hatta, S.STP
3.Ir. Hj. Fitri MP
4.Ir. H. Suaib, MP
301 — 21
  • Namun, Turut Tergugat II membantan pernah membentakPenggugat dan memberikan perintah kepada Turut Tergugat III untukmendatangi rumah Penggugat serta tidak pernah berkomunikasi denganPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya jikaTurut Tergugat III menemui Penggugat untuk melihat secara langsung kejadiandirumah Penggugat pada tanggal 9 Maret 2018 atas perintah Turut Tergugat IIoleh karena saat itu menurut informasi bahwa Turut Tergugat II Ssedangmengikuti kegiatan dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-09-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1855 K/Pdt/2016
Tanggal 27 September 2016 — YANBIH bin TJIO TJOAN HOAT, dk VS SOERODJO S. HARYONO, dkk
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sepuluh ribu meter persegi)yang sekarang beralih kepada Pemerintah Daerah Tingkat Il KotamadyaBekasi yang diterbitkan Turut Tergugat Ill dan sekarang Turut Tergugat IIoleh karena itu luas tanah hak warisan milik adat Tjio Tek Hay dari luas41.370 m? dikurangi yang sudah dijual baik kepada Turut Tergugat Ilmaupun kepada Tergugat seluas 28.150 m?;Bahwa sebagian dari tanah milik adat Tio Tek Hay telah dijual kepadaTergugat Soerodjo S Haryono dan sebagian diatas namakan ke atasnama H.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 07-10-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn.
Tanggal 22 April 2014 — Nyonya Telor Dami, dkk LAWAN Kurnia Kartadinata, dkk
117 — 18
  • 2010 oleh karena Surat Kuasa tersebut ditanda tanganioleh Penggugat II s/d V selaku ahli waris dari Raman Chettiar alias Raman Chetty ,sehingga Akta Surat Kuasa No.09 tanggal 16 Januari 2008 , Akta Surat Kuasa No.09 Februari 2010dan Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 tetap sah danmengikat menurut hukum antara Penggugat I,ITI,IV V dengan Turut Tergugat I ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknyamembenarkan dalil dalil para penggugat hanya saja menurut Turut Tergugat IIoleh
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-07-2020 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 551/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
Tri Sulastri
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri kesehatan Republik Indonesia
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
3.Lurah Campaka,
Turut Tergugat:
1.Bapak Husen atau ahli warisnya
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.
3.Lurah Cibeureum,
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat,
129 — 93
  • Bahwa dasar penghunian tanah dan Rumah Negara Golongan IIoleh PENGGUGAT bukanlah berdasarkan penguasaanfisikmelainkan atas dasar Surat Izin Penghunian (SIP) yang diberikanoleh TERGUGAT selaku pemilik, yakni Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor0088/KANWIL/TU/SK/VI/1983 tanggal 1 Juni 1983 tentangPenunjukan/Penempatan Rumah Dinas Depkes.Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang PedomanTeknis
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN AMLAPURA Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Amp
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
Ida Bagus Baskara Putra, SE.
Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Karangasem qq Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem qq Sekolah Menengah Pertama Negeri satu Selat
2.Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Bali, di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar, Cq. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Karangasem
92 — 39
  • Nomor 35/Pdt.G/2019/PN AmpBahwa pada tahun 1998 pihak Desa Adat Muncan secara resmimemberikan tanah adat seluas 4710 tersebut kepada pemerintah melaluiTergugatl dan Tergugat II sebagai Hak Pakai sesuai dengan Sertifikat HakPakai No. 11 Desa Muncan ke atas Nama Tergugat II yang diterbitkanoleh Tergugat III;Bahwa sejak tahun 1957 Tergugat telah menguasai menenpati danmemanfaatkan tanah tersebut tidak ada yang keberatan, kemudian padatahun 1999 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai atas nama Tergugat IIoleh
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-12-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 532/PDT/G/2011/PN.DBG.-
Tanggal 1 Agustus 2012 — R. ACHMAD SADIKIN HIDAYAT,CS LAWAN PARA AHLI WARIS ALMARHUMAH NY. SURYATI, yaitu NY. TJUTJU SUPRIATIN, NY. EMMA ROSTINA DAN DIDIK GINANJAR, ,CS
78 — 10
  • SUHAYA yang telah dihibahkan tersebut kepada Para Penggugatdibaliknamakan (pemecahan) dengan mengajukan permohonan kepadaTergugat II melalui Turut Tergugat I dan ternyata pada waktu prosespengurusan administrasi pembalikan nama (pemecahan) tersebut sertifikat HakMilik No. 344/Kel.Balonggede yang aslinya telah dihilangkan oleh Tergugat IIoleh karena sampai dengan sekarang ini permohonan/permintaan tersebut tidakdilaksanakan, maka perbuatan/ Tergugat II adalah melakukan PerbuatanMelawan Hukum terhadap
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 08-04-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN BLORA Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Bla
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.MOCHAMMAD ALI bin MOCHAMAD YAHYA
2.ZAENAL MUSTAKIM bin MOCHAMAD YAHYA
3.SITI RUKHAYAH bin MOCHAMAD YAHYA
4.ZAENAL ARIFIN bin MOCHAMAD YAHYA
5.ZAENAL ABIDIN bin MOCHAMAD YAHYA
6.TOPIK GUNAWAN bin AGUS SALIM
Tergugat:
1.SITI UMMI WAHYUNI binti MOCHAMAD YAHYA
2.NOVANDA ANGGARA APRIL SAPUTRA bin EDI SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.DEWI ASRIANI AGUSTIN binti MOCHAMAD YAHYA
2.DIDIK ARIYANTO, SH.MKn.
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Blora
91 — 24
  • perbuatanTergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yang menolak permintaan untukmemecah Sertipikat Hak Milik Nomor 292 menjadi atas nama PenggugatKonvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV, kemudian menjual tanah yang termuatdalam Sertipikat Hak Milik Nomor 292 tersebut kepada Tergugat KonvensiIl/Penggugat Rekonvensi II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 272, tanggal 22September 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat Konvensi II dan telahdibalik nama menjadi hak milik Tergugat Konvensi Il/Penggugat Rekonvensi IIoleh
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 24-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 23 Januari 2020 — Penuntut Umum:
HIJRAN SAFAR, SH
Terdakwa:
Dr. SAWALUDDIN, S.E.,M.Si.
203 — 124
  • Kdi01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin IIoleh saksi Drs. RAFIUDDIN selaku PPSPM, dan SPM dimaksud menjadi dasardari penerbitan Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) Nomor3535701/06/111 tanggal 16 Desember 2014 dari Bendahara Umum Negarakepada PT.
    menyatakan bahwa Pekerjaan PembangunanRumah Sakit Pendidikan (Tahap I) UHO sesuai kontrak Pekerjaan telahmencapai 56,15 % (Lima Puluh Enam Koma Lima Belas Persen), yangmenjadi salah satu dokumen pelengkap atas Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : 01095/208962/2014 tanggal O08 Desember 2014 yangditandatangani oleh terdakwa, sehingga atas permintaan pembayaran (SPP)dimaksud kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :01095/SPM/UHO/2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk Pembayaran Termin IIoleh
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-08-2018 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 429/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.SARIPUDIN
2.NAWIN
3.SAARIH
4.SAANIN
Tergugat:
1.AZIS
2.SYAILAN BIN BADIH
3.MARSAH Binti DJAKAR
4.DJANIH Binti DJAKAR
5.SITI HUZAIROH
6.MARJUKI
7.ABDUROHIM
8.Kepala Perumahan Dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Qq Kepala Bangunan Perumahan Kuasa Pengguna Anggaran
9.Raden Wiratmoko S.H., Mkn
10.Bapak Camat Cilincing
11.Bapak Kepala Lurah Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
12.Bapak Ketua Rukun Warga RW Nol Lima Cq Drs Moh AFIFI
13.Bapak Ketua Rukun Tetangga Cq Bapak Ganin
234 — 152
  • Karenanya Tindakan Turut Tergugat II telah merugikan Hakdan Kepentingan Hukum Para Penggugat.Bahwa kami selaku kuasa hukum Penggugat secara Patut mengajukanPermohonan Perolehan Salinan Akta Peralihan Hak atasTanh Melalui SuratNo:02/GHTRMDG/X/2017 Tanggal 25 Nopember 2017 kepada Turut TergugatIl, akan tetapi hal itu tidak di Indahkan oleh Turut Tergugat IIOleh dank arena Surat Permohonan dimaksud telah melampaui batas waktuyang te;ah ditentukan dalam surat dimaksud, Karenanya kami mengirimkanSOMASI
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 12-01-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN PEMALANG Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pml
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
1.SUDINAR
2.TASWADI
3.AGUS DIRMANTO, S.Pd.
Tergugat:
1.MUH. MUGNI
2.SULISTYOWATI
Turut Tergugat:
1.MUNIAH
2.PPATS Kecamatan Taman
3.KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG
107 — 24
  • ./ Tergugat IIoleh pasangan suami istri bernama bapak Moh. Natsir dengan ibu Rantiyahtelah dilindungi, dipelinara, dididik, disekolankan semenjak Sekolah Dasarhingga sampai Perguruan Tinggi (Sarjana Ekonomi) hidup bersama satuatap dalam rumah tangga sampai pada usia dewasa dinikahkan terlepasdari tanggung jawab orang tua kandungnya, hal ini yang dikehendaki olehorang tua angkatnya (bapak Moh. Natsir dengan ibu Rantiyah) hingga akhirhayatnya.
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 22-11-2019 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
190 — 76
  • Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan daritergugat I, tergugat Il dan tergugat IIl yang menguasai mengambil danmenikmati tanah obyek sengketa oleh tergugat I, tanah obyek sengketa IIoleh tergugat Il dan tanah obyek sengketa Ill oleh tergugat III adalahsebuah tindakan dan perbuatan yang bertentangan dan melawan hukumserta melanggar hak dari penggugat.10.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I MADE JAWAN, SE
75 — 66
  • BENIH/24/PPK/LK.BLBU/XII/2011 tanggal 5/12/2011 ditandatangani oleh Tim Pelaksana Verifikasi Dirjen Tanaman Pangan Ir.Trisno Edu Guntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp.114.405.837.975,.o Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap I Addendum IIoleh PT Pertani Nomor : 2678/Keu/02.14 tanggal 8 Desember 2011senilai Rp. 114.405.837.975, yang ditanda tangani oleh Dra.Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.PEMBAYARAN BLBU APBN PERUBAHAN TAHAPII :o Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BLBU Perubahan
    pertama Zainal Fahmi, SE selaku PPKDirektorat Perbenihan Tanaman Pangan dan pihak kedua Dra.Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.Surat = Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank senilaiRp.1.093.950.000, tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat PerbenihanTanaman Pangan.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pinjamantanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh ZainalFahmi, SE.Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap II Addendum IIoleh
    Trisno EduGuntur, MM dkk dengan nilai sebesar Rp. 114.405.837.975, .Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap I Addendum IIoleh PT Pertani Nomor : 2678/Keu/02.14 tanggal 8 Desember2011 senilai Rp. 114.405.837.975, yang ditanda tangani olehDra.
    pertama Zainal Fahmi, SE selaku PPKDirektorat Perbenihan Tanaman Pangan dan pihak kedua Dra.Yunie Haryatie sebagai Direktur Keuangan PT Pertani.Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank senilaiRp.1.093.950.000, tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Zainal Fahmi, SE selaku PPK Direktorat PerbenihanTanaman Pangan.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pinjamantanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh ZainalFahmi, SE.Permohonan pencairan BLBU Perubahan Tahap II Addendum IIoleh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 30-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 12 Desember 2013 — TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG;1.KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI),2.MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI),3.HENRY KURNIAWAN
480 — 494
  • ., tersebut di atas, apakah KonsilKedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia (MKDI) yang dijadikan selaku TERGUGAT I dan TERGUGAT IIoleh Penggugat dapat diartikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..?
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 25-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK
Tanggal 25 Oktober 2011 — 1. PT.PUPUK SRIWIJAYA (PPD LAMPUNG ),2. CV.ANUGERAH MANDIRI, Gudang Jaka Utama,3. PT.UJUNG LIMA NUSANTARA, 4. PT .UJUNG LIMA NUSANTARA, 5. PT.CIPTA NIAGA / PT.Perusahan Perdagangan Indonesia (Persero)6. PT.BANK BUKOPIN, Cab.TANJUNG KARANG,
109 — 122
  • Ujung Lima Cab Panjang/Turut Tergugat IIoleh Kepala Cabang.14.1.c. Statements of fact KM Tenau Jaya tanggal 30Agustus 2000. (P.8)Mulai bongkar tanggal 29/08 00 8.300 pkgs =415.000 kgSelesai bongkar 30/08 00 4.639 pkgs= 231.950 kgJumlah12.939 pkgs = 646.950 kgDitanda tangani olehKM. Tenau Jaya oleh Mualim PT. Ujung Lima Nusantara/TT.II oleh Wakil Cabang14.1.d. Berita acara Penerimaan Di Gudang Jaka Utama.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Register : 04-06-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tpg
Tanggal 3 Desember 2015 — 1. AGUNG SUNANTO 2. HOTRIDEN PARULIAN SIDAURUK 3. MUSLEM 4. MANOTA M.B.F SIREGAR 5. HOTMA PARULIAN HUTAGALUNG Dkk
86 — 30
  • hukumketenagakerjaan akan tetapi pekerja yang diangkatadalah pekerja yang pernah dipekerjakan oleh TergugatIl bukan pekerja yang dipekerjakan oleh Tergugat I.Berdasarkan fakta hukum yang ada dan tidakterbantahkan lagi oleh Para Penggugat bahwa dalil ParaPenggugat pada point 11 (sebelas) sungguh sangatkeliru dan Para Penggugat telah berbohong dan tidakmengakui fakta hukum yang sebenarnya, yang manaTergugat II tidak pernah melarang Para Penggugat untukbekerja pada perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat IIoleh
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 04-02-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 80
  • Olehkarena itu, majelis hakim berpendapat bahwa bukti T6 secara materil dapatditerima sebagai bukti dalam perkara a quo karena bersesuaian dengan alatbukti lain dan relevan pula dengan jawaban para tergugat.Menimbang, bahwa para tergugat juga mengajukan bukti surat bertandaT/ berupa fotokopi surat keterangan kepemilikan atas tanah objek sengketa IIoleh tergugat II.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 280/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : HENDRIK
Terbanding/Tergugat I : SANTOSO
Terbanding/Tergugat II : PHO SIN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat IV : NG APO
Terbanding/Tergugat V : JULY INDRIYANTI SIREGAR, S.H
Terbanding/Turut Tergugat : Camat di Kecamatan Medan Sunggal
41 — 23
  • Bahwa akan tetapi tanpa setahu Penggugat ternyata Tergugat/Santoso telah menjual rumah dan tanah terperkara kepada Tergugat IIoleh karenanya Penggugat telah melapokan Santoso/Tergugat diPolresta Kota Medan dengan Nomor 2308/K/VIII/2012/RESTA MEDAN.Tertanggal 28 Agustus 2012 dengan persangkaan tindak PidanaPenipuan yang merugikan Penggugat sebesar Rp.350.000.000. ( tigaratus lima puluh juta rupiah );17.
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 08-11-2016 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA SERANG Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Srg
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
157 — 56
  • No. 1814/Pat.G/2016/PASrgbin karta juga meninggalkan harta warisan (tirkah) ada yang telah dijual danada pula yang dikuasai oleh para tergugat dan Turut Tergugat; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P21, P22 dan P23, diperkuatdengan bukti pengakuan pihak Tergugat, terbukti bahwa harta yang dimiliki danatas nama Itun bin Karta pada tahun 1990 telah dijual kepada Turut Tergugat IIoleh Toton bin Itun atas dasar sepengetahuan Itun bin Karta karena Itun binKarta saat itu masih hidup dan tidak ada bukti
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 09-02-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 12/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Wahyudi Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
377 — 275
  • Bahwa penerbitan Objek Sengketa dan Objek engketa IIoleh Tergugat tidak didasarkan data yang falid karenapelaksanaan Asas Kontradiktur Dilimatis dalam pemasangantanda batas tanah Objek Perkara a quo yang berbatasan denganObjek milik Para Penggugat dalam berita acara penetapan batas(daftar isian 201) tidak ada tanda tangan/kesepakatan ParaPenggugat, berdasarkan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,penentuan tanda batas tanah harus ada persetujuan