Ditemukan 627 data
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
AGUS MULYA
263 — 1522
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/155/2017Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantaljalur produksi dan distribusi, Tarif PPN adalah 10%, sedangkanuntuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UndangUndang PPN);Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifdengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 8A ayat (1) UndangUndang PPN);Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,Penggantian, Nilai Impor
Terbanding/Tergugat I : A Lien
Terbanding/Tergugat II : Kasat Reskrim Polrestabes Medan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kejaksaan Negeri Medan
80 — 38
.12.799.259.100, (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluhsembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah)maupun kerugian immateriil yaitu nama baik Penggugat bersamasuami Penggugat dan keluarga besarnya telah tercemar yangberakibat usaha dagang yang dimiliki Penggugat tidak berjalan lagiserta terganggunya kenyamanan atas jiwa Penggugat sebagaidampak dari ancaman dan teror yang dilakukan para Tergugatterhadap Penggugat yang jika dihitung dengan nilai uang dapatdiperhitungkan dengan cara mengalikan
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN
382 — 199
Melakukan penyusunan laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara.Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalahmenjumlahkan Bansos Rastra yang didistribusikan ke 543 KPM di KampungArgomulyo selama Tahun2018 dikurangi dengan Bansos Rastra yangditerima olh KPM dan mengalikan hasilnya dengan harga PenyaluranBansos Rastra sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Sosial RI Nomor :9/huk/2018 tanggal 09 Januari 2018 harga jual beras dalam rangka programBansos Rasira dari
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuksemua biaya yang diminta atau seharusnya dimintaoleh penjual karena penyerahan barang, tidaktermasuk pajak yang dipungut menurut undangundang ini, potongan harga yang dicantumkandalam Faktur Pajak; dan harga Barang yangdikembalikan"Pasal 9 ayat (1):Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatuMasa Pajak dihitung dengan mengalikan tarifHalaman 88 dari 111 halaman.
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuksemua biaya yang diminta atau seharusnya dimintaoleh penjual karena penyerahan barang, tidaktermasuk pajak yang dipungut menurut undangundang ini, potongan harga yang dicantumkandalam Faktur Pajak; dan harga Barang yangdikembalikan"Pasal 9 ayat (1):Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatuMasa Pajak dihitung dengan mengalikan tarifsebagaimana diatur dalam Pasal 7 dengan DasarPengenaan Pajak.Pasal 11 ayat (1) dan (2):(1) Pajak yang terhutang dalam
163 — 83
KPS/6/2317/R tanggal 10 Desember 1990 dan No.KPS/6/2318/R tanggal 10 Desember 1990, maka pada tangal 9 februari 1991Penggugat telah mengajukan permohonan agar Tergugat mencoret (roya) SHMNo.4/Bitung Barat, SHM No.4/Bitung Tengah dan SHM No.7/Bitung Barat atasnama Penggugat dan agar Tergugat mengembalikan ke3 (tiga) sertifikat tanhtersebut pada Penggugat sesuai dengan surat Pengugat No. 09.02/FEME/JKT/1991 tanggal 9 Februari 1991 ;Bahwa meskipun Tergugat telah menyetujui untuk mengalikan hak atas
123 — 13
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat no. 9 yang menyatakanBahwa Tergugat dan Tergugat Il secara sepihak dan melawanhukum berupaya menyerahkan mengalikan lapak No. 3 yangmerupakan hak Penggugat kepada Tergugat III, dan kemudianTergugat Ill menempatkan Tergugat IV untuk mengelolah lapakNo. 3 tersebut berdasarkan persetujuan lisan dari Tergugat danTergugat Il adalah pernyataan yang tidak benar, tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat danTergugat II hal tersebut telah di lakukan sesuai
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
DRS. HARIS SEMIAWAN ALIAS HARIS
169 — 97
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantaljalur produksi dan distribusi, Tarif PPN adalah 10%, sedangkanuntuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UndangUndang PPN);Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifdengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 8A ayat (1) UndangUndang PPN);Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yangditetapkan dengan Keptusan Menteri Keuangan
87 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjualkarena penyerahan barang, tidak termasuk pajak yangdipungut menurut undangundang ini, potongan hargayang dicantumkan dalam Faktur Pajak, dan harga Barangyang dikembalikan";Pasal 9 ayat (1):Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatu MasaPajak dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana diaturdalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak;Pasal 11 ayat (1) dan (2):(1) Pajak yang terhutang
Terbanding/Tergugat I : ANGKE ERMINA NDUN RASSA
Terbanding/Tergugat II : SINORITHA DETHAN NDUN
Terbanding/Tergugat III : YANCE N. NDUN
Terbanding/Tergugat IV : ALFRED A. NDUN
Terbanding/Tergugat V : ANTONIUS A. NDUN
Terbanding/Tergugat VI : ADNAN A. NDUN
Terbanding/Tergugat VII : LEDI D. L. NDUN
Terbanding/Tergugat VIII : SANTI SAKARIAS NDUN
Terbanding/Tergugat IX : ANDRI NDUN
Terbanding/Tergugat X : KONSTANTINUS NDUN
Terbanding/Tergugat XI : SITI HAWA
Terbanding/Tergugat XII : HAJI MUHAMAD KILAD
Terbanding/Tergugat XIII : SILVIA YONG
Terbanding/Tergugat XIV : Direktur POLITEKNIK PERTANIAN KUPANG
Terbanding/Tergugat XV : WILFRIDUS BITIN BEREK
Terbanding/Tergugat XVI : Direktur POLITEKNIK NEGERI KUPANG
Terbanding/Tergugat XVII : MARCEL FANGGIDAE
Terbanding/Tergugat XVIII : dr. SIENTJE SAUDALE MOKOGINTA, Sp.B.
Terbanding/Tergugat XIX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
57 — 24
BEREKdari Tergugat XI SIT HAWA, dan kemudian sekitar tahun 2010 Tergugat XVWILFRIDUS BINTI BEREK melakukan kegiatan, Alm HENDRIK MANUELNDUN sudah menegur dan mengingatkan Tergugat XV WILFRIDUS BINTIBEREK tentang tanah sisa tersebut sehingga Tergugat XV melalui anaknyabernama CHARLES mendatangi Alm HENDRIK MANUEL NDUN untukmeminta tanah sisa tersebut diuangkan namun ditolak oleh Amh HENDRIKMANUEL NDUN sehingga kegiatan Tergugat XV WILFRIDUS BINTI BEREKdihentikan namun sekitar tahun 2012 Tergugat XV mengalikan
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Listrik Negara UIP Jawa Bagian Tengah I
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengadaan Tanah Kab Bandung barat
Terbanding/Tergugat III : Mumun
Terbanding/Tergugat IV : Samsudin
Terbanding/Tergugat V : Saepuloh
Terbanding/Tergugat VI : Obur
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung barat
88 — 42
sehingga bagaimana TergugatHILIV.V.VI dapat mengalinkannya kepada Tergugat dan apabila benarTanah Kohir No.35/56 persil No.358 telah dialihnkan Aye kepada DADImaupun Para tergugat III.IV.V.VI maka tidak ikut juga dialinkan KohirNo.35/56 melainkan hanya Tanah Persil No.358 yang dialinkan kepadaTergugat DADI maupun Tergugat III.IV.V.VI, dan orang yang bernama AYEtidak pernah memiliki Tanah Persil No.358, melainkan adalah PemilikTanah Persil No.538 oleh karena terbukti secara hukum dimana Aye tidakpernah mengalikan
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuksemua biaya yang diminta atau seharusnya dimintaHalaman 87 dari 110 halaman Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/20163.4.2.oleh penjual karena penyerahan barang, tidaktermasuk pajak yang dipungut menurut undangundang ini, potongan harga yang dicantumkandalam Faktur Pajak; dan harga Barang yangdikembalikan";Pasal 9 ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatuMasa Pajak dihitung dengan mengalikan tarifsebagaimana diatur dalam Pasal 7 dengan DasarPengenaan
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuksemua biaya yang diminta atau seharusnya dimintaoleh penjual karena penyerahan barang, tidaktermasuk pajak yang dipungut menurut undangundang ini, potongan harga yang dicantumkandalam Faktur Pajak; dan harga Barang yangdikembalikan"Pasal 9 ayat (1):Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatuMasa Pajak dihitung dengan mengalikan tarifHalaman 88 dari 111 halaman.
Tan Lie Tjen Alias Fery Tanaya
Tergugat:
1.Pemerintah Negara Indonesia Cq Mentri Agraria Tata Ruang (ATR)) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Pertanahan Buru
2.Pemerintah Negara Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
167 — 122
nomorHalaman 53 dari 77 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla9 tahun 1999, dalam ketentuan pasal 4 bahwa dalam rangka pendaftarantanah ada klausul bahwa sebelum mengajukan permohonan hak tanah,pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan datayuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundang undangan;Bahwa tanah bekas hak barat yang tidak dikonversi atau tanah Negaraartinya bisa dikuasai oleh perseorangan, bisa pemerintah, pemerintahdaerah, atau badan hukum;Bahwa seseorang yang akan mengalikan
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
ASEP RACHMAT, SE.
198 — 169
.> PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifdengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual,Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
35 — 29
sawit masuk danmemberikan uang kepada sipelanggan sawit mulai pada tahun 2012 hingga Januari2016.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menimbang buah kelapa sawit,menuliskandi kertas berat sawit itu lalu kertas itu di berikan kepada sipelanggan saat itu sebagaipegangannya dengan warna merah jambusedangkan warna putih sebagai arsip pemilik, antar uang kepada pemilikwarung sebagai pembayaran minyak kendaraan mobiloperasional, melakukanpembayaran lainlain.Bahwa setelah sawit ditimbang dan saksi mengalikan
73 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuksemua biaya yang diminta atau seharusnya dimintaoleh penjual karena penyerahan barang, tidaktermasuk pajak yang dipungut menurut undangundang ini, potongan harga yang dicantumkandalam Faktur Pajak; dan harga Barang yangdikembalikan"Pasal 9 ayat (1):Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatuMasa Pajak dihitung dengan mengalikan tarifsebagaimana diatur dalam Pasal 7 dengan DasarPengenaan Pajak.Pasal 11 ayat (1) dan (2):(1)Pajak yang terhutang dalam
243 — 171
Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.SelBahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalurproduksi dan distribusi dan tarif PPN adalah 10% sedangkan untuk eksporBKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN);Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif denganDasar Pengenaan Pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN);Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapbkan denganKeptusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar
1.NIKOLAUS LIKO
2.PETRUS DJAWA
3.YOHANES KESU
4.MARGARETHA RANDE
Tergugat:
1.MARYULIS ZAIN
2.ARNOLDUS NO'O
3.MIKHAEL DHOE DOPO
4.PAULUS PEJA
Turut Tergugat:
1.Kepala Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Ngada
2.PIMPINAN PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk CABANG BAJAWA
189 — 430
akan mengalikan, memindahtangankan ataumenjual dan tindakantindakan lain yang berakibat lebih merugian ParaPenggugat, maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminanterhadap tanah obyek sengketa yang berlokasi di Bheto wuadoi, RT 007,Lingkungan , Kelurahan Bajawa, Kabupaten Ngada seluas + 6000 m?
1.NOVI SAFITRI, SH
2.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
3.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
HARI BUDIANTO Als HARI Als BUDI
161 — 104
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantaljalur produksi dan distribusi, Tarif PPN adalah 10%, sedangkanuntuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UndangUndang PPN);Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifdengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 8A ayat (1) UndangUndang PPN);Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yangditetapkan dengan Keptusan Menteri Keuangan