Ditemukan 536 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natin nasution national natong navian nastion nasion nadion napion natiin nations natio
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2243 — 653
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • penyidik, danpenuntut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya, hal manadicantumkan dalam Bab VI UndangUndang tersebut.Lahirnya UU KPK ini, selain Karena amanat UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, juga karenaberubahnya paradigma sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi, yaitusebagai perbuatan yang "merupakan pelanggaranpelanggaran hakhak sosial danekonomi masyarakat secara luas".Sekarang Indonesia telah meratifikasi United Nation
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK Alm
102 — 46
  • 2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
Drs. SUDIRMAN Bin M.SOLEH
101 — 51
  • keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHal 193 dari 225 Hal Putusan Nomor Nomor : 31/Pid.SusTPK/2019/PN BglHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
102 — 65
  • 2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI
2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA
3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI
138 — 70
  • 2016, dalam putusannya tersebut Bahwa penerapan unsurmerugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikankepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi danHarmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 160 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. AGOES SOERANTO (TERDAKWA)
80 — 30
  • Nasional tanggalKrajan Save Our 31 Meilrigasi Nation 2011Mangka Halaman 377 dari 544 Putusan Nomor 160 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smg ngKulonTuguSemarang (31) 64LembagaPengembangandanPengkajianPotensiMasyarakatDaerahJl.KliwonanTengahNo. 08NgaliyanSemarang (55)BantuanDiskusiPublikMeningkatkanPartisipasiMasyarakat danInisiatifPolitik bagiPemilihPemulaAug112,000,000 ,AbtadiusSholikhin(AS)ND400ND400/L.1/Keu/V/2011tanggal31 Mei2011 65 LembagaPengembangandanPengkajianDemokrasi danKebijakan (54) BantuanPelatihanMenjahit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H;
522 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota Delegasi Republik Indonesia di WINA PBB tahun 2003dalam pembahasan UNCAC (United Nation Convention AgainstCorruption);4. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengambiluang negara;. KESIMPULAN1.Advokat Gerry OTT tanggal 9 Juli 2015 datang ke Medan hanyauntuk memberi THR dan itu merupakan initiatif Gerry sendiri bekerjasama dengan Panitera Syamsir Yusfan (Bukti PK 8a sampaidengan 8f dan Bukti PK 9).
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
153 — 66
  • 2016, dalam putusannyatersebut 0 Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan actualloos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upayaSinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti denganUndangUndang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa AntiKorupsi, 2003 (United Nation
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
436 — 221
  • Jikamenurut Mahkamah Agung si Terdakwa bukan bagian dari Penyelenggara Negaramaka bukan bagian dari Penyelenggara Negara sehingga tidak diwajibkanmelaporkan kekayaan;Bahwa menurut ahli pembuktian terbalik oleh Terdakwa bukan pelanggaran HAM.Di international ada United Nation Convention Againt Corruption itu jugamengenal pembuktian terbalik. Dan di Pasal 77 UU No.8 Tahun 2010 tentang287TPPU Terdakwa hanya membuktikan obyeknya saja, jika obyek tersebut bukandiperoleh dari tindak pidana.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
497 — 269
  • Mahkamah lebih memberikankepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi danharmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti denganUU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf3.10.2 dan paragraf 3.10.3 di atas, Undangundang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) danUndangundang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa AntiKorupsi, 2003 (United Nation
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
432 — 2300
  • Berdasarkan Pesanjian HibahNomor 900/00298 BPKAD11/2013 dan Nomor 09/BAWASLU/SUMSEL/2013 tanggal06 Februari 2013 11/02/2013 00232/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Delegasi 59Th Harvard National Model United Nation(HNMUN) 2013 untuk biaya kegiatan.
    Berdasarkan Pesanjian HibahNomor 900/00298/ BPKAD11/2013 dan Nomor 09/BAWASLU/SUMSEL/2013 tanggal06 Februari 2013 11/02/2013 00232/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Delegasi 59Th Harvard National Model United Nation(HNMUN) 2013 untuk biaya kegiatan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
363 — 273
  • memerikankepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi danharmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan undangundang Administrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf (3.10.2)dan Paragraf (3.10.3) di atas, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangperbendaharaan Negara (UU PERBDENDAHARAAN NEGARA) dan undangundang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan pemeriksa keuangan (UU BPK) sertakonvensi perserikatan bangsabangsa anti korupsi, 2003 (United Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
458 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Facilitating practices include information exchanges,price signalling, freight equalisation, price protection and mostfavoured nation. policies, and unnecessarily restrictive productstandards .bene But where a competition authority has found other circumstantialevidence pointing to the existence of a cartel agreement, theexistence of facilitating practices can be an important complement.Facilitating Price melalui Price Signalling masuk dalam kategori Petunjukdalam Pasal 42 UU No.5 tahun 1999, meskipun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
229 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keberatan Pemohon Kasasi I/PenuntutUmum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penerapanhukuman tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk memilihdan dipilin dalam jabatan publik, dapat diterima sepanjang terbataspada hak dipilin saja karena memilin merupakan salah satu hak asasimanusia yang paling mendasar/fundamental yang tidak bolehdikurangi sedikitpun sesuai ketentuan R. dan Article 21 DeklarasiUnited Nation of Human Right;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
352 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsimengenai penerapan hukuman tambahan beupa pencabutan haktertentu untuk memilih dan dipilin dalam jabatan publik, dapatditerima sepanjang terbatas pada hak dipilin saja karena memilihmerupakan salah satu) hak asasi manusia yang palingmendasar/fundamental yang tidak boleh dikurangi sedikitounsesuai ketentuan RI dan Article 21 Deklarasi United Nation ofHuman Right.Bahwa dalam amar putusan Judex Juris (Tingkat Kasasi) hal 690angka
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Mudazzir Munsyir, SH.MH
Terdakwa:
Ir. RUSDI MUHADIR BIN MUHADIR
195 — 68
  • .- untuk pembayaran Bantuan Dana sebagai Sponsorship event TOURING NATION- Safety Drive and Riding dalam rangka mensukseskan program tahun kunjungan wisata Kota Makassar 2011 kepada TRIAS MANAGEMENT, sesuai Disposisi Dirut.