Ditemukan 533 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : officio offise osisio officioã offtcio offisce officia
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-09-2013 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp
Tanggal 10 Juli 2014 — dr. H.M. ROSIHAN ANWAR :Direktur CV. INSAN CIPTA KARYA, alamat Jalan Seroja No. 10 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai.... PEMBANDING lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat Cq. PT. BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN Cq. PT. BANK BNI CABANG KAPUAS, dkk. Alamat Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Kuala Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : AJI BASKORO, SH, dkk Pekerjaan Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat PT. BANK BNI Wilayah 09 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Oktober 2013, semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai ……..................... .................................. PARA TERBANDING
264 — 68
  • ;Menimbang, bahwa secara ex offisio Majelis Hakim memiliki hak untukmenilai keabsahan dari sebuah gugatan, untuk kemudian menyatakan sikapnya,meskipun materi tersebut tidak ditangkis oleh pihak Tergugat di dalamjawabannya. Hal ini dilakukan demi menghindari putusan yang tidak bisadieksekusi alias mandul, dan demi asas peradilan yang cepat, sederhana, danbiaya ringan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UndangUndangNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-06-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 101/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat:
1.WARIMAN MARPAUNG
2.SUKAMTO
3.BAMBANG ADI SUPIANTO
4.BAMBANG SUPRIADI
5.SURIANTO MAHESA
6.SUJARMAN
Tergugat:
KEPALA DESA/PENGULU NAGORI PERLANAAN KECAMATAN BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA
318 — 294
  • MajelisHakim berpendapat dalil tersebut tidak termasuk kedalam kategori eksepsisebagaimana dimaksud Pasal 77 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah masuk dalambantahan atas pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersamasamadalam pokok sengketanya dan oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsitersebut dinyatakan ditolak; 20220 ene nnn ne nenneneeMenimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsiterkait formal gugatan namun karena jabatannya (ex offisio
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt./2015
Tanggal 30 Maret 2015 — LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
127 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu di Desa Menunuk juga telah memilikilembaga adat/pemangku adat Menunuk ditingkat Desa yang berkedudukandi Desa Menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dibawahketuanya atas nama Penggugat dimana berdasarkan ketentuan pasal 30ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, makaPemangku adat Menunuk eks offisio adalah sekaligus dapat berfungsimewakili penduduk Desa Menunuk karena ditunjuk oleh PeraturanPemerintah tersebut sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 25-03-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA Ngamprah Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Nph
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 46
  • padamWhalaman 10, yang menyatakan "...karena permohonan/ gugatan hakpengasuhan anak agar dapat diajukan dalam perkara terpisahmengingat komplesitasnya tersendiri..." adalah dalil yang mengadaadadan tidak berdasarkan hukum, maka dengan demikian harus di TOLAKatau setidaktidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijkveerrklaard); karena: Perkara Perceraian (Talak atau Gugat) dan permohonan HakPemeliharaan Anak (hadlonah) adalah berhubungan sangat erat satudengan lainnya; dan Secara ex offisio
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2017/PTUN-KPG
Tanggal 15 Agustus 2017 — BERNADUS BAIT (Penggugat) BUPATI KUPANG (Tergugat) ANANIAS MELLA (Tegugat II Intervensi)
144 — 514
  • Kemudian menjelang 5menit datanglah Sekretaris BPMPD Kabupaten Kupang yang bernamaANDERIAS JIRA eks offisio Panitia Pemilihan Kepala Desa TingkatKabupaten Kupang;. Ketika ANDREAS JIRA tiba di TPS, langsung dia mengajak 4 (empat)orang calon untuk berkumpul di aula kantor Desa Tolnaku, sehinga paracalon memenuhi ajakan itu.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
87 — 94
  • Kemudian tahun 2004 sewaktusaksi menjabat sebagai Kepala Bappeda, secara ex offisio saksi menjadiWakil Ketua TAPD; Bahwa yang menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun2003/2004 adalah Ketua TAPD dijabat oleh Sekretaris Daerah, Wakil KetuaTAPD dijabat oleh Kepala Bappeda, Sekretaris I dijabat oleh Kepala BagianKeuangan, Sekretaris II dijabat oleh Kasubag Anggaran dan Anggota Timterdiri dari Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kabag Pembangunan,Kepala BKD; anne Bahwa tugas TAPD adalah mengkompilasi
    SUGITO, M.Si.Bahwa saksi dan para terdakwa adalah sesama warga Gunungkidul; e Bahwa selain itu para terdakwa pernah menjadi anggota DPRDKabupaten Gunungkidul periode tahun 1999 2004;Bahwa pada tahun 20022004 saksi menjadi Sekretaris Daerah KabupatenGunung secara ex offisio menjadi Ketua TAPD,; Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Gunungkidul TA 2003 dan2004 diketuai oleh Sekretaris Daerah (saksi Drs. Soegito M.Si.), Wakil KetuaTAPD Kepala Bappeda (Drs.
    Gunugkidul dan secara ex offisio juga sebagai Wakil KetuaTAPD; Bahwa benar saat itu para terdakwa adalah sebagai anggota DPRD; Bahwa susunan kepengurusan TAPD : Ketua TAPD : Sugito (Sekda).Sekretaris : Eko Subiantoro, SH. (Kabag Keuangan).Sekretaris dua, saksi lupa. Anggota TAPD : Para Asisten. Bahwa tugas TAPD adalah menyampaikan Konsep Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (RAPBD); Bahwa data yang akan masuk dalam konsep RAPBD diperoleh dari dinasdinas/instansiinstansi (SKPDSKPD).
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 12-01-2017 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Pdg
Tanggal 1 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 5
  • berakhirdengan perceraian maka untuk mengobati rasa luka yang lebih banyak dialamioleh perempuan selaku bekas isteri, karena itu menurut Majelis Hakim tidakHal 117 dari 128 hal Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Pdgberlebihan jika kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan meskipun melebihidari yang dituntut oleh Penggugat selaku isteri, terlebih lagi jika dikaitkandengan ketentuan Pasal 41 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, dimana tanpa dimintapun oleh isteri (Penggugat Rekonpensi)Hakim secara ex offisio
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — SIHAR MANULLANG, B.A.,
166 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Januari 2004 Kepala DinasPertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Wakil Ketua Pengadaan Tanah/Kepala Dinas Pertanahan Kutai Kartanegara) menugaskan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembalii bersama Tim dari Dinas Pertanahan KutaiKartanegara untuk melakukan inventarisasi tanah yang akan dibebaskandengan Surat Tugas Nomor 030/001/BPN44.3/2004, dan pada saatkejadian perkara a quo Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaiKepala Seksi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara,maka secara ex offisio
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 03-08-2017 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 01-02-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0898/Pdt.G/2017/PA.Pdg
Tanggal 19 Februari 2018 — Pemohon:
Syaiful Karti Munaf,SE bin Bagindo Munaf
Termohon:
Dra. Fitri Eriyanti M.pd.,Ph.D binti M. Sutan Sulaiman
48 — 9
  • hidup dengan segala suka dan duka, kemudian berakhirdengan perceraian maka untuk mengobati rasa luka yang lebih banyak dialamioleh perempuan selaku bekas isteri, kKarena itu menurut Majelis Hakim tidakberlebihan jika kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan meskipun melebihidari yang dituntut oleh Penggugat selaku isteri, terlebih lagi jika dikaitkandengan ketentuan Pasal 41 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, dimana tanpa dimintapun oleh isteri (Penggugat Rekonpensi)Hakim secara ex offisio
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Putus : 25-10-2010 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 485/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 25 Oktober 2010 — Drs. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA
86 — 31
  • ADAMI CHAZAWI, SH ;Bahwa berkenaan dengan surat dakwaan ada Pasal 2, Pasal 3 UndangUndangTindak Pidana Korupsi yang di Juntokan dengan Pasal 55 KUHP, ahli dimintapendapat berkenaan dengan pasal 55 tersebut perbuatan materiil yangdidakwakan pada terdakwa.Lebih spesifik ketika terdakwa menandatangani surat permohonan didalamnya telahmemberi disposisi, pelajari dan saran, secara Ex Offisio harus menandatangani dandengan telah menandatangani permohonan tersebut apakah sudah ada tindak pidanamenurut Ahli
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 23-06-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 631/Pdt.G/2014/PAJP
Tanggal 19 Januari 2015 — Aytac Kiray bin Mustafa; Angelique Verina binti Lukman Saleh
83 — 43
  • Penggugat Rekonpensi maka Tergugat rekonpensi tidakmempunyai pekerjaan / tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak pantasuntuk mengasuh anak, oleh karena itu majelis hakim tidak mempunyai dasaruntuk menentukan kemampuan Tergugat Rekonpensi kecuali daripengakuan dan kesanggupannya.Menimbang bahwa bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut majelis hakim berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islammajelis hakim secara ex offisio
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 12-08-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 12 Agustus 2015 —
62 — 129
  • Sekda Bupati, untukDefinitive itu surat keputusan Menteri Dalam Negeri ;Bahwa saksi pernah pernah melakukan pengelolahan uang daerahdalam rangka pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk diKabupaten Nias Selatan pada tahun 2012 ;Bahwa pagu anggrana tersebut, untuk Balai Benih Induk tersebutadalah sebesar Rp. 11,3 Milliar ;Bahwa yang menjadi tupoksi saksi terkait pengadaan tanah adaketentuan dari BPN boleh menjadi ex offisio adalah eselon 2a didaerah itu hanya satu eselon eselon 2a yaitu sekretaris
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-04-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 07-07-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 16/PDT.G/2015/PN TGR
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.HUSIN 2.NANANG 3.ASNAN Alias ASNAN N 4.JUM 5.SYAMSIAR Alias SAMSIR 6.JAMRAN/LON 7.A.W. CUNIANSYAH 8.YUSNI 9.SAHIRUDIN 10.ASNAH 11.SYAHRUL 12.ISNAWATI 13.RUKAYAH 14.SAIMI 15.MAHLAN X 1.PT. BERINGIN JAYA ABADI
134 — 15
  • Oleh karena ituMajelis Hakim secara ex offisio serta sebagaimana pula yang dimohonkan oleh kedua belahpihak dalam petitum subsdiarinya yakni mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo etBono) akan menentukan sendiri besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat sampai dengan Tergugat XVI kepada Para Penggugat, dengan taksiran nilai sebesar Rp.200.000.0000, (dua ratus juta rupiah) untuk setiap hektarnya, dimana telah menjadi faktahukum dalam perkara ini bahwa masingmasing Penggugat menguasai