Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbarengan Beberapa Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

RAHMAN AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama dengan perbarengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Unsur melakukan beberapa perbuatan, yang masingmasing harusdipandang sebagai perubatan yang berdiri sendirisendiri:Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan Dalamhal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancamdengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas dalam

Unsur Perbarengan;Ad. 1.

Unsur Perbarengan;Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana mengatakan Dalamhal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancamdengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkaan hanya satu pidana,Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang teruangkap dipersidanganTerdakwa Herman Husodo selaku Ketua Yayasan Bapelkes Krakatau Steeltelah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Saksi Ryan Anthoni selakuDirektur

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA keliru dalam mempertimbangkanterbuktinya unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri, sehingga merupakanbeberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, makahanya dijatuhkan satu pidana karena tidak satupun unsur inti delik dalam Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkanPage 77Putusan Pengadilan TIPIKORNo.31/Pid.Sus.K/2015/PN.MdnUndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, yang melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam hal perbarengan

ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPwannennnn= Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaandalam bentuk dakwaan subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer yang unsurunsurnya sebagai berikut:Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Melakukan, Menyuruh melakukan, turut serta melakukan;an fF Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana tentang perbarengan

Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana tentang perbarengan;Ad. 1 Setiap oranganna Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum terhadapunsur yang sama dalam dakwaan primer , maka unsur setiap orang ini juga terpenuhi;Ad. 2 tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau oranglain atau suatu korporasiwonsoncnn Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntukan adalah samaartinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besardari pengeluaran, terlepas dari penggunaan

lainnya mempunyai hubungan yang eratsedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut ;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut atauperbarengan tindakan berlanjut yaitu apabila tindakantindakan itu masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungansedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjutHalaman 304 dari 324 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/201 4/PN.PBRMenimbang, bahwa adapun ciriciri dari perbarengan

Srg.memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang melakukan atau turut sertamelakukan, yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supayapegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajiban,yang dilakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

Unsur memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran denganpotongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan5 Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan; Ad. 1.

., Bin CIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan Perbarengan, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2.

MansurN. 9 Kampus USU Medan atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan UndangUndangNomor 46 Tahun 2009, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus

telah diuraikan dalam pembuktian unsurunsursebelumnya , oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat pula bahwa terdakwaAHMAD DUMIYATI bin NIPIN bersamasama sebagai pelaku dengankwalifikasi yang turut serta melakukan dengan demikian unsur ini telahterpenuhi ;Menimbang , bahwa selanjutnya pula dalam DAKWAAN SUBSIDAIRPenuntut Umum juga telah menghubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1)KUHPidana ;Menimbang , bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidanadinyatakan sebagai berikut :(1) Dalam hal perbarengan

Meminta perhatian yang sungguhsungguh para Ketua Pengadilan Tinggisebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung untuk melakukanpengawasan dan pemantauan atas semua perkara Korupsi yang sedangberjalan, di dalam yurisdiksinya masingmasing;Berdasarkan uraian di atas maka kami berpendapat bahwa penjatuhanhukuman kepada Terdakwa La Musi Didi terlalu ringan padahal Terdakwatelah melakukan beberapa tindak pidana korupsi (perbarengan) danmenimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Merupakan perbuatan berlanjut;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaipasal 64 ayat (1) KUHP, berbunyi ; Apabila beberapa perbuatan mempunyaihubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satutindakan yang dilanjutkan, walaupun tiaptiap perbuatan itu masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran.Menimbang, bahwa Tindak Pidana Berlanjut (Voortgezette Handeling)tidak terlepas dari apa yang disebut dengan perbarengan tindak pidana(concursus atau samenloop).

persidangan yang telah diuraikan dalampembuktian unsurunsur sebelumnya , oleh sebab itu Majelis Hakimberpendapat pula bahwa terdakwa PERI SANTOSO bersamasama sebagaipelaku dengan kwalifikasi yang melakukan dengan demikian unsur ini telahterpenuhi ;Menimbang , bahwa selanjutnya pula dalam DAKWAAN KESATUSUBSIDAIR Penuntut Umum juga telah menghubungkan dengan ketentuanPasal 65 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang , bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidanadinyatakan sebagai berikut :(1) Dalam hal perbarengan

Negara.Menimbang, bahwa pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming), yang rumusannyaberbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanaadalah mengenai perbarengan

1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahmengenai pidana tambahan.Halaman 887 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (dee/neming), yang rumusannyaberbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanaadalah mengenai perbarengan

Terdakwa tidak mewujudkan sendiri perbuatannya itu,melainkan dengan bekerja sama dengan Terdakwa II, sehingga perbuatan secarabersamasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa dan Terdakwa I.Halaman 945 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.Pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanamengatur tentang perbarengan atau

suratsurat dalam berkas perkara ;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi ;Telah memperhatikan/memeriksa barang bukti ;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara iniberlangsung ;Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dibacakan padatanggal 10 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa TRI CAHYO NUGROHO alias ACIL bin SUTRISNO MANDAT telahmelakukan tindak pidana perbarengan

dengandakwaan :Kesatu : Pasal 378 KUHP Jo.pasal 65 ayat(1) KUHP ;ATAUKedua : Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 65 ayat(1) KUHP ;Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP Jo.Pasal 65 ayat(1) KUHP unsurunsurnya adalahsebagai berikut :52840 Barang siapa ;41 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukumdengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaiankebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesautu kepadanya ;42 Perbuatan tersebut merupakan perbarengan

HERRY ISMIRADI, MM. bersamasama sebagai pelaku dengankwalifikasi yang melakukan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa selanjutnya pula dalam DAKWAAN KESATUSUBSIDAIR Penuntut Umum juga telah menghubungkan dengan ketentuanPasal 65 ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidanadinyatakan sebagai berikut :(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aleksius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan PERBARENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aleksius berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menjatuhkan pidana

No. 537 K/Pid.Sus/2014Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau. suatu. korporasi yaitu) menguntungkan diri Terdakwa sebesarRp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah); dan menguntungkan oranglain atau korporasi yaitu menguntungkan DIDIK PURNOMO

K/Pid.Sus/2014Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat makaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b JoPasal 35 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA SALAHMENAFSIRKAN DAN MENERAPKAN PASAL 65 AYAT (1) KUHP UNSURPERBARENGAN PERBUATANPasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, makadijatuhkan hanya satu pidana.

DJOKO SUSILO, SH, MSi) telah memenuhiunsur Pasal 65 ayat (1) KUHP yakni terkait dengan melakukangabungan 3 kejahatan yang dalam hal ini perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancamdengan pidana pokok yang sejenis.e Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum Pasal65 ayat (1) KUHP terebut, oleh karena PEMOHON KASASI(TERDAKWA IRJEN POL. DRS.