Ditemukan 5809 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum
Register : 06-10-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN STABAT Nomor 676/Pid.B/2023/PN Stb
Tanggal 4 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.JUANDA FADLI, S.H
2.ELIESER ADHITIA BARUS, S.H
Terdakwa:
YASNA YASIFA
180 — 629
  • SITI HAWA;
    - 2 (dua) Lembar Perjanjian Pendanaan Syarat Khusus Nomor AMF/236161852/KUM/225 an. SULASTRI SIHOMBING;
    - 5 (lima) Lembar Management Informasi System an. SITI HAWA;
    - 1 (satu) Lembar Photo Dokumentasi SITI HAWA;
    - 1 (satu) Lembar Form Permononan Pendanaan Mira an. TIARA EMELIA;
    - 2 (dua) Lembar Perjanjian Pendanaan - Syarat Khusus Nomor 202207132047542 an..
    AISYAH;
    - 1 (satu) Lembar Photo Dokumentasi AISYAH;
    - 6 (enam) Lembar Perjanjian Pendanaan nomor AMF.MBH/D073290/KUM/2021;
    - 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pembiayaan& Pernyataan Penanggungjawab an. NURAIDA;
    - 3 (tiga) Lembar Managemnerat Informasi System an. NURAJIDA;
    - 1 (satu) Lembar Photo Dokumentasi NURAIDA;
    - 2 (dua) Lembar Perjanjjan Pendanaan - Syarat Khusus Nomor 2310905 an.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 28
  • R.A.Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, KotaMataram,, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;H.
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 25-09-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 28-03-2018
Putusan PN BATULICIN Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bln
Tanggal 20 Maret 2018 — Penggugat:
H. NURDIN M BIN MAHMUD
Tergugat:
1.RUDINI Bin NAWI Alm
2.SYAHRANI
3.ALKIFLI Bin ARBANI
4.MUHAMMAD SAIRI, S.AP
5.DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
54 — 29
  • Penerbitan IzinPada Areal Konservasi Bernilai Tinggi ;Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor :SK.2300/MenLHKPKTL/IPSDH/PLA. 1/5/2016 ;Fotokopi Foto / Dokumentasi Sosialisasi Kawasan Hutan Pada LokasiPenggugat dan Sekitarnya oleh Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanSelatan ;Fotokopi Peta Lokasi Tanah Penggugat ( Sdr.H.Nurdin.M bin Mahmud )oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ;Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.38/ MenLHK/Setjen/Kum
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Oktober 2018 — Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono X Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
85 — 31
  • Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 diatur:(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjagakeamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,melayani masyarakat, serta menegakkan hukum;Berdasarkan ketentuan dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesiamerupakan salah satu alat negara yang dibentuk sesuai amanat Pasal 30 ayat (4)yag bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugasmelindungi, mengayoni, melayani masyarakat serta menegakan hu kum
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 534/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Turut Tergugat I : Ir ANDI CAHERUL MANGGABARANI, M.Si
Terbanding/Penggugat I : H. WIRA PRADANA, ST
Terbanding/Penggugat II : Hj. ELI ROHAYATI, ST
Terbanding/Tergugat : EINER BULGAR HUTAGALUNG
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Untung, SH., M.Kn.
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : BANK MANDIRI Cab. Bandung RSHS
117 — 66
  • menolak dalil selebihnya karena tidakada alasan hukum yang dapat mendasari dalil tersebutBahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil gugatan PENGGUGATHalaman 15 dari 83 halaman Putusan No. 534/Pdt/2018/PT.BDG.tidak berdasarkan hukum maka sudah cukup alasan hukum bagi MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatanPARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapatditerima, sehingga sudah sepantasnya menghukum PENGGUGAT untukmembayar biaya dalam perkara a guo;kum
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-10-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 36/Pid.Sus/2011/PN.PWT
Tanggal 18 Oktober 2011 — I. UNUN HAENI (Terdakwa) ; II. DIDI RIYANTO (Terdakwa)
142 — 61
  • Kum dan Ham LapasRubasan Purwokerto.Pendidikan : SH.Para Terdakwa masing masing telah ditahan olehTerdakwa I :UNUN HAENI.1. Penyidik BNN tanggal O5 Januari 2011 No.SP.Han/01 WIB/I/2011/BNN sejak tanggal O05 Januari2011 s/d tanggal 24 Januari 2011 ;2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Agung RItanggal 24 Januari 2011 Nomor13/E.2/EPP/01/2011 sejak tanggal 25 Januari 2011s/d tanggal 05 Maret 2011;3.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
275 — 523
  • T1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor188.45/098/KUM/2018, tanggal 22 Februari 2018, tentangPembentukan Majelis Pertimbangan Penjatuhan HukumanDisiplin, Serta Pemberian Izin Perkawinan dan PerceraianPegawai Negeri Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;2.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 4/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : Kementrian PUPR Cq Direktorat Jendral Cipta Karya Diwakili Oleh : Markus Ganna
Terbanding/Penggugat I : Hj. DARMAWATI
Terbanding/Penggugat II : AZDARIT AMURA AZIS
Terbanding/Penggugat III : ADWAN FRIJALFAT, ST
Terbanding/Penggugat IV : AZDAROBAHIDERLA
Terbanding/Penggugat V : AZTRIMAISEM
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat III : Kementriaan Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat V : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
111 — 54
  • ., kKesemuanya adalah PegawaiKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.yang beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti,Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan haksubstitusi Nomor KS.8/Menlhk/Setjen/Kum.5/1/2020tanggal 28 Januari 2020;8. , Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)., DK VS PRESIDEN RI;
1021 — 1871 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Staf Bagian Hukum DitjenPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 3 dari 96 halaman.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 75/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUH. SAFEI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 31
  • R.A.Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, KotaMataram,, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;H.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 10-07-2023 — Putus : 13-09-2023 — Upload : 14-09-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 13 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Satria Agung Wicaksana, S.H.
2.FREDERIKUS EDWIN LAWANTO, S.H.
3.FANDY ARDIANSYAH CATUR SANTOSA, S.H., M.H.
4.RAJ BOBY CAESAR FARDENIAS, S.H.
5.MUHAMMAD AGUNG DHARMAWAN, S.H.
6.FANDY ARDIANSYAH CATUR SANTOSA, S.H., M.H.
7.MUHAMMAD AGUNG DHARMAWAN, S.H.
8.Adi Suparna,S.H.
Terdakwa:
SYAMSUNI BIN MURSID (ALM)
77 — 52
  • jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/466/Kum
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
PRIME SOLUTION ASSOCIATE
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana
130 — 37
  • ., diberi tanda bukti T3;Foto copi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.26/MENLHK/SETJEN/KUM.01/4/2017 tentang Penanganan BarangBukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, diberi tanda buktiT4;Foto copi Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor:ST/255/VII/2017/BARESKRIM tanggal 31 Juli 2017, diberi tanda buktiT5;Foto copi Surat Tugas Direktur Pencegahan dan Pengamanan HutanNomor: ST.839/PPH/PPNS/GKM.2/1/2019 tanggal 3 Januari 2019 dalamrangka melakukan operasi
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama Perceraian
Upload : 16-01-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1547/Pdt.G/2014/PA.Bms
PEMOHON - TERMOHON
12 — 3
  • fi63010ri74s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin74linOitapOpararsid 14812695 rtlchfcs1 afOafs24alang1025 ItrchfcsO fs24lang2057langfe1033cgridlangnp2057langfenp1033 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid4019352charrsid5648977 tab rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO fllang1057langfe1033langnp1057insrsid148 12695charrsid10517083 Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan rtlchfcs1 af1 ItrchfcsOf1insrsid14812695charrsid10517083 tanpa hak atau rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid14812695 melawan hu rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid148 12695charrsid10517083 kum
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 23 Februari 2017 — HARYONO, Am.KL, dkk vs BUPATI DOMPU
152 — 110
  • R.AKartini Nomor 65 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang,Kota Mataram;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWANBUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukandi Jalan Beringin Nomor 01 Kabupaten Dompu, ProvinsiNusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:188/115/KUM tanggal 31 Oktober 2016, memberikan kuasakhusus kepada:1. HAIRUDDIN, S.H.;2. FURKAN, S.H, M.H.;3. ASRARUDDIN, S.H.;4. ANDI KARSA, S.H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2019 — Pemohon:
PRIME SOLUTION ASSOCIATE
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktur Penegakan Hukum Pidana
118 — 38
  • Foto copy dari asli Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.26/MENLHK/SETJEN/KUM.01/4/2017 tentang Penanganan Barang BuktiTindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, didberi tanda T4 ;Hal. 59 dari 75 Hal.
Pengadilan PN BARABAI Perdata
Register : 30-09-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BARABAI Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Brb
Tanggal 24 Februari 2015 — - Ketua Panitia Pemilihan Pembakala Desa Patikalain - Sekretaris Panitia Pemilihan Pembakal Desa Patikalain - SADIANSYAH - Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patikalain - Camat Hantakan - BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
128 — 23
  • hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sat persatu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersamasama dengan pokok perkara,oleh karena itu dalildalil bantahan ke 2, 3, 4, 5 dan 6 harus dinyatakan ditolak;Halaman 45 dari 7246Bahwa keberatan Kuasa Penggugat yang dituangkan dalam Repliknya tertanggl 24Npember 2014 yang pada pokoknya berkeberatan dengan hadirnya Kuasa turut Tergugat III danKuasa turut Tergugat IV karena tidak sesuai dengan surat Penunjukan Nomor 181.1/02SP/KUM
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 20-10-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bjw
Tanggal 7 Mei 2021 — Penggugat:
1.YOHANES TUE
2.ANTONIUS TUE
3.NIKOLAUS TUE
4.HENDRIKUS TUE
5.YULIANUS TUE
6.FRANSISKUS XAVERIUS TUE
7.FRANSISKUS XAVERIUS LANGA
8.FRANSISKUS DE PAUL TUE
9.CONSTANTINUS MAGNUS PETRUS TUE
10.YOHANES TUE
Tergugat:
1.YOHANES NAGO
2.ANTONIUS DHAI
3.KANISIUS AJA
4.PAULUS MITE
5.VINSENSIUS MITE
6.ROFINUS DHAE
7.ALBERTUS LANGA
8.YUDIT MUKU
9.KRISTOFORUS VETO
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ATR KABUPATEN NEGEKEO
131 — 56
  • Nomor Kum.011.8/6/2/78 dari Yoh.S. Aoh, BA selaku Camat Boawae, tertanggal 3 Januari 1978, sesuaidengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P6;7. Fotokopi surat pernyataan Mosa Laki Kampung Rega dan Talomematertanggal 18 November 1970, sesuai dengan aslinya yang untukselanjutnya diberi tanda P7;8. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 24 Juni 1961, sesuai denganaslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P8;9.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 72/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 30
  • R.A.Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, KotaMataram, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;H.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
229 — 17
  • mengacu pada SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0562 /KUM/ 2011,tanggal 31 Oktober 2011, tentang Harga Satuan Bangunan Tertinggi BangunanNegara, sehingga penetapan biaya retribusi yang dikenakan kepadapemohon IMB komersial menjadi lebih mahaldari ketentuan yang diaturdalam Peraturan Daerah Kab. Tabalong Nomor 13 Tahun 1998, tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kab.
    Halaman 412Camat Murung Pudak mengenai IMB memiliki hasil perhitungan biaya retribusiganda yaitu 1 (satu) SK penetapan biaya retribusi menggunakan standar hargabangunan yang sesuai ketentuan dan tercatat dalam buku register IMB dan 1 (satu)SK lainnya menggunakan standar harga bangunan sesuai Surat Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2010 dan Surat KeputusanGubermur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0562 / KUM / 2011, tanggal 31Oktober 2011 yang nilainya lebih besar/mahal
    mengacu pada SK Gubernur Kalsel Nomor : 188.44 / 0562 / KUM /2011, tanggal 31 Oktober 2011, tentang harga satuan bangunantertinggibangunan negara, sehingga penetapan biaya retribusi yangdikenakan kepada pemohon IMB komersial menjadi lebih mahal.b. Pemungutan/penerimaan retribusi daerah dari pemohon IMB periodetahun 2009 s.d 2014 dilaksanakan oleh Drs.
    Pada tahun 2012 berdasar pada Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor 188.44/0562/KUM/2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentangpenetapan harga satuan pokok kegiatan, penetapan Harga SatuanTertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan standar biaya ProvinsiKalimantan selatan tahun 2012. Bahwa alasan terdakwa menerapkan harga bangunan/m2 sesuai denganKeputusan Bupati Tabalong, Keputusan Kepala Dinas Kab.
    Halaman 896Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2010 dan Surat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0562 / KUM / 2011, tanggal 31Oktober 2011 yang nilainya lebin besar/mahal dan dijadikan dasar untukmemungutbiayanya pada pemohon IMB.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 10-06-2024 — Putus : 24-09-2024 — Upload : 10-10-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm
Tanggal 24 September 2024 — Penuntut Umum:
AKHMAD RIFANI, S.H.,M.H
Terdakwa:
ANANG HAMLI BIN FAJRI
12 — 7
  • Batu Ampar tanggal 1 Nopember 2015;
  • 1(satu) bundel dokumen berisikan surat :
    1. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/482-KUM/2011 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara dan Pengangkatan Kepala Desa Jilatan Kec. Batu Ampar tanggal 13 April 2011;
    2. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/745-KUM/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jilatan Kec.
      Tanah Laut TA. 2018 tanggal 19 April 2018 tanpa ttd;
    3. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/635-KUM/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota BPD Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kab. Tanah Laut Periode 2011-2017 tanggal 22 Mei 2019;
    4. Keputusan Kepala Desa Jilatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT Desa Jilatan Kec. Batu Ampar Kab.