Ditemukan 5618 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : senat sehat sebat selat sesaat sesar semat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
103 — 66
  • ketikaterjadinya tandatangan tersebut PENGGUGAT sedang bepergian keluarnegeri, namun penyangkalan PENGGUGAT pada waktu tidak pernah diakomodir secara positif oleh TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill yang makinsemangat agar Perkara ini dapat dilimpahkan kepada TERGUGAT JV,PENGGUGAT menyadari bahwa ia sedang berhadapan pada suatu kekuatanyang sangat besar dan tidak mengetahui siapa yang berperan dalam proseshukum yang sedang menimpa dirinya sehingga dapat menjerumuskanPENGGUGAT pada suatu Proses Peradilan Sesat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1265 — 672
  • Hal ini terkait dengan harus adanya itikadbaik dalam proses arbitrase;Bahwa dalam kondisi sangat patut diduga adanya Tipu Muslihat yangdilakukan salah satu. pihak pada saat pemeriksaan di sidang BANIsehingga akibat tipu muslihat tersebut majelis Arbiter menjadi sesat dalammembuat putusannya, sehingga sangat patut apabila kKemudian putusanarbitrasi tersebut diajukan pembatalannya ke Pengadilan Negeri;Bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final and binding, namun apabiladalam putusan tersebut terdapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, , DK VS AGUNG SATRYO WIBOWO, S.H.,M.H
385 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan keterangan dari Ahli yang dihadirkan olehPara Tergugat yang menyatakan bahwa:Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan belum bersifat finalkarena belum mempunyai akibat hukum serta masih ada rangkaianprosedur administrasi lagi dalam pemeriksaan pajak untuk menghasilkansuatu penetapan. setelah serangkaian pemeriksaan pajak dilaksanakan,barulah dihasilkan produk penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak.Surat Ketetapan Pajak inilah yang dapat diajukan upaya hukum olehPenggugat";Pertimbangan yang sesat
Pengadilan PA KAJEN Perdata Agama
Register : 01-10-2019 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PA KAJEN Nomor 1681/Pdt.G/2019/PA.Kjn
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 54
  • Sehingga, Penggugat perlumeluruskan arah berfikir Tergugat yang sesat terkait pengertiansyirkah yang dimaksud dalam perkara a quo yakni syirkahsebagaimana yang dimaksud dalam Pasala 1 huruf f KompilasiHukum Islam ( KHI ) ;Hal. 51 dari 154 hal. Putusan No. 1681/Pdt.G//2019/PA.Kjn.42. Bahwa tidak benar, bohong jawaban Para Tergugat padaangka 12 point 1 yang menyatakan Tergugat sampai denganTergugat V beserta alm.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
180 — 144
  • Tahun 1999 Tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Sehat, adalah merupakan dalilpenggugat yang mengadaada dan tidak berdasarkan hukum.Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999:Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengaturdan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas merupakan sebuah Fallacy (Sesatpikir) dari jenis Argqumentum Auctoritatis, yakni merupakan jenis sesat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
164 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi jelas bahwa argumentasi Penggugat Intervensi yang menyatakanmuktamar Jakarta adalah sah adalah sesat dan tidak berdasarkan hukumsedangkan Muktamar VIII Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal1517 Oktober 2014 tidak mendapat penolakan 2/3 (dua pertiga) darijumlah peserta forum tertinggi kKeputusan partai politik sebagai dimaksudPasal 25 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;19.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 01-02-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 70/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.PT. Karya Citra Nusantara
2.Kemenhub Cq. Dirjen Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda
3.PT. Karya Teknik Utama
446 — 276
  • angka 18dan angka 19 Halaman 8 sampai dengan halaman 9 Gugatannya, denganalasanalasan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa objek yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Konsesi, bukanlahmilik Penggugat sebagaimana yang telah berulangkali Tergugat jelaskan di atas, utamanya mengenai klaim kepemilikan PENGGUGATatas wilayah usaha yang menurut Penggugat ditetapkan di dalamKeputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992;KEDUA:Sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi, dalil gugatan Penggugatpada angka 19 keliru dan sesat
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 04-05-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 113-K/PM.II-09/AD/V/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — Serda Sugiono, NRP. 591507
75 — 26
  • Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas dakwaankesatu Oditur Militer yaitu melanggar pasal 378 KUHP atau 372KUHP dengan mengutip dalildalil putusan Pengadilan NegeriKarawang Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Krw adalah sesat danmenyesatkan, dimana putusan Pengadilan Negeri KarawangNomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Krw yang ditetapkan pada tanggal 24Maret 2011 pada halaman 68 dalam catatan menyatakan :Terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Krw, tanggal 24 Maret 2011 Kuasa HukumPenggugat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
450 — 704
  • Dalil Penggugat tersebut sungguh tidak masuk akal, sesat dantendensius, karena Tergugat bukanlah perusahaan perkapalan ataupunperusahaan pengangkutan di perairan, juga bukan ahli nautika ataupun ahiteknik perkapalan sehingga sama sekali tidak berkompeten dalammenentukan kelaiklautan kapal.BahwaTergugat tidak berwenang dantidakmemiliki kompetensiuntukmemeriksadanmemutuskanmengenaikelaiklautankapal.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
364 — 275
  • Bahwa terhadap dalil Penggugat pada bagian ke V Pokok PokokGugatan Huruf B yang pada intinya menyatakan bahwa tindakanTergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa adalah tindakanmelanggar wewenang dari segi isi (materiae), wilayah (/ocus) dan waktu(temporis) adalah dalil yang keliru dan sesat.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : RAMLI M
Pembanding/Penggugat II : HJ. JAWARIAH
Pembanding/Penggugat III : MARWIYAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMADSYAH
Pembanding/Penggugat V : AHMAD HM
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA PERSERO Cq. PERTAMINA HULU MAHAKAM
Terbanding/Tergugat II : PT. TOTAL FINA ELF E dan P BALIKPAPAN BRANCE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN MUARA JAWA ULU
Terbanding/Intervensi I : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI . SKK Migas
137 — 197
  • d 20 Memori Bandingnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong harus dibatalkan dikarenakan salah menerapkan hukum, dengan alasan menyatakan bukti kepemilikan yang diajukan oleh Para Pembanding merupakan akta di bawah tangan yang fungsinya sebagai penjelasan data fisik untukpermohonan penerbitan sertifikat; dan tidak mempertimbangkan Pasal 7 ayat(2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan (2) PP No. 24/97.Bahwa dalil Para Pembanding tersebut merupakan dalil yang sesat
Pengadilan PN DEPOK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 336/Pid.B/2010/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — Dr. MIEN HARTATI;
141 — 66
  • Interpretasi terhadap pasal 3TIPIKOR yang mendasarkan pda kata setiap orang dan menyimpulkan bahwa orangswastapun dapat melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang adalah sesat karenahanya menginterpretasikan kata setiap orang tanpa mengkaitkan secara kontekstualdengan menyalahgunakan wewenang karena salah satu asas interpretasi kontekstualadalah noscitur a siciis.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
335 — 390
  • Perbuatan Melawan Hukum(1) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum, karena telah lalai dalam pencatatan objek tanah tahun 1971sehingga timbul peralihan yang sesat terhadap objek sengketa tanah aquosehingga sangat merugikan Para Penggugat;(2) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan haksubjektif orang lain, dalam hal ini Para Penggugat selaku pemilik sah ObyekSengketa Tanah A quo yang seharusnya mendapatkan keuntungan dariObyek Sengketa
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
Drs. SUDIRMAN Bin M.SOLEH
100 — 51
  • ARI DESWANDI selaku operator komputer dalam melakukanpemeriksaan barang karena yang lain tidak tahu masalah komputer;Bahwa saksi mengetahui mengenai SK Panitia Pemeriksa barang padawaktu sesat akan berangkat kerumah Sdr M. HIDAYAT;Hal 60 dari 225 Hal Putusan Nomor Nomor : 31/Pid.SusTPK/2019/PN BglBahwa Sdr M. HIDAYAT sebagai penyedia Pengadaan Komputer UntukLab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab.
    ARI DESWANDI selaku operator komputer dalammelakukan pemeriksaan barang karena yang lain tidak tahu masalahkomputer;Hal 63 dari 225 Hal Putusan Nomor Nomor : 31/Pid.SusTPK/2019/PN BglBahwa saksi mengetahui mengenai SK Panitia Pemeriksa barang padawaktu sesat akan berangkat kerumah Sdr M. HIDAYAT;Bahwa saksi mengetahui Sdr M. HIDAYAT sebagai penyedia PengadaanKomputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab.
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 10-06-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
234 — 176
  • Sesungguhnya orangorang yang sesat darinjalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakanhari perhitungan.Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan para Penggugat/ KuasaInsidentil yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa 2.1s/d 2.3 diletakkanHal. 122 dari 141 hal. Putusan. No. 761/Pdt.G/2021/PA.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16 / Pid. / TPK / 2012 / PN.TK.
Tanggal 26 Nopember 2012 — BAMBANG MUCHLIAT, ST bin YOSEPH MUCHLIAT
113 — 22
  • ), dan membuat tidaklangsung (manus domina/auctor intellectualis ).Unsurunsur pada doenpleger adalah :a alat yang dipakai adalah manusia;b alat yang dipakai berbuat;c alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;Sedangkan halhal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapatdipertanggungjawabkan adalah :a bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44)b bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)c bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 (2))d bila ia sesat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI
2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA
3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI
138 — 70
  • ARI DESWANDI selaku operator komputer dalam melakukanpemeriksaan barang karena yang lain tidak tahu masalah komputer;Bahwa saksi mengetahul mengenai SK Panitia Pemeriksa barang padawaktu sesat akan berangkat kerumah Sdr M. HIDAYAT;Bahwa Sdr M. HIDAYAT sebagai penyedia Pengadaan Komputer UntukLab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun2010;Bahwa saksi ada menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa barangPengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan NasionalKab.
    ARI DESWANDI selaku operator komputer dalammelakukan pemeriksaan barang karena yang lain tidak tahu masalahkomputer; Bahwa saksi mengetahui mengenai SK Panitia Pemeriksa barang padawaktu sesat akan berangkat kerumah Sdr M. HIDAYAT; Bahwa saksi mengetahui Sdr M. HIDAYAT sebagai penyedia PengadaanKomputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. RejangLebong tahun 2010; Bahwa saksi ada menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa barangPengadaan Komputer Untuk Lab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK /PID.SUS/ 2014
Tanggal 11 Maret 2015 — WIDOYO, S.H., M.M.
134 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adanya putusan Mahkamah Agung dalam sengketa perdata tersebutadalah putusan yang sesat dan mengandung cacat hukum danbertentangan dengan rasa keadilan dan Hakim pidana tidak terikat denganputusan perdata ;7.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 05-02-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
277 — 156
  • khususnya yang diklaim sebagai milik Para Tergugat Rekonpensijustru berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku secara otomatismerupakan milik Para Penggugat Rekonpensi, hal ini dibuktikan denganadanya dokumen kepemilikan atas nama Almarhum Marwan Effendyyang diperoleh secara sah sebagaimana dikuatkan oleh Turut Tergugatdan Tergugat VI Konpensi, sehingga dalil Para Tergugat Rekonpensiyang menyatakan adanya pengalihan secara tidak sah yang dilakukanoleh Almarhum Marwan Effendy adalah dalil yang sesat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 21-01-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
HERMAN PRASETYO Bin HERI ISMANU
336 — 185
  • asuransi baik itumelalui agen maupun melalui perusahaan asuransi , maka dapat terlihat apakahkejadian yang dikatakan sebagai kecurangan tersebut telah terjadi atau tidak ,dan dalam hal ini dasarnya adalah peraturan perundangan, undangundangsudah menentukan karena ketentuan pidana dalam undangundangperasuransian baik yang tahun 1992 ataupun yang sedang berlaku sekarangberisi mengenai terkait penggelapan premi, terkait ijin usaha terkaitpenggelapan asset perusahaan asuransi, terkait informasi yang sesat