Ditemukan 5586 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : actio anton acin auction artion achion anction aution
Penelusuran terkait : Class action Clas action
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
694 — 1318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa proses seleksi calon mitra yang dilakukan olehPertamina dan Pemohon adalah corporate action(tindakan korporat), untuk mencari calon mitra yang kelaksecara bersamasama menanggung resiko kegagalan dankeberhasilan Proyek LNG DonggiSenoro.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
152 — 290
  • Menurut Hukum Acara berlaku asas tanpa kepentingan maka tidakada gugatan (Due interest due the action), sedangkan Penggugattidak ada kepentingan dengan obyek sengketa perkara a quo;2. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa:Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
339 — 76
  • PstBahwa ahli bekerja sebagai Asisten Ahli Unit Kerja Presiden bidangPengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKPPPP) dansebagai Dosen di berbagai Perguruan Tinggi;Bahwa yang mendasari adanya UU TPPU adalahFortyRecommendation dan Financial Action Task Force and MoneyLaundering (FATF) tentang Pencegahan dan pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa point terpenting UU TPPU adalah adanya beberapa kelemahansehingga menghambat efektifitas penegakan hukum itu sendiri,kelemahankelemahan dimaksud
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PT PALU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 1 Juni 2015 — NIRZAM MANASSAI, S.Sos., M.Si; vs jaksa
60 — 26
  • SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut - (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran: - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor : 552/08/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDAA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
456 — 1216
  • Penanganan permasalahan litigasi.Bahwa benar kewenangan saksi sebagai Senior Legal Counsel adalah antara lainsebagai berikut :Memberikan pendapat/kajian hukum, bantuan hukum, dan solusi hukumkepada manajemen dan seluruh unit kerja terhadap permasalahan dan aspekHalaman 185 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.19.yuridis yang menyangkut bidang dana, kredit maupun kegiatan perbankanlainnya; Memberikan pendapat/kajian hukum, bantuan hukum, dan solusi hukumberkenaan dengan corporate action
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
324 — 151
  • Siak adalah Petugas P.2, kalau ada querry/Nota claim denganmelampirkan Letter Of Protest, B/L, SFBD dan Dry Certificade,disampaikan ke pihak kapal untuk diketahui telah terjadi susut minyakmelebihi batas toleransi guna melakukan corrective action untukmencegah tidak terulang lagi.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan keterangan saksi tersebut.1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juli 2015 — Pidana - RACHMAT BASUKI
165 — 40
  • . : 03844/Dir/V1/2006 tanggal19 Juni 2006 perihal Proposal Action Plan dalam rangkaPreparedness Pandemi Flu Burung dari Drs. MARZUKI ABDULLAH,Apt., MBA, DIRUT PT. BIO FARMA kepada Dr. dr. SIT FADILAHSUPARI, Sp.JP(K), Menteri Kesehatan RI beserta 4 (empat) lembarPrint Out Pengembangan Vaksin Influensa.310. 1 (satu) lembar ASLI surat Nomor. : 00589/Dir/I/2006 tanggal27 Januari 2006 perihal Rencana Kerja dan Estimasi biaya downstream process Vaksin Flu Burung dari Drs.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 13/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN. PL
Tanggal 10 September 2014 — HARDI UDA’A, S.E, M.M
101 — 13
  • SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut - (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran: ------------------------------------------------------------- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/08/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDAA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-05-2024 — Putus : 20-09-2024 — Upload : 20-09-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 20 September 2024 — Penuntut Umum:
ARIO WIBOWO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DENI KADARISMAN ALIAS DEDEN
52 — 50
  • SD-012/120/INKA/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA) PT IMS dan meminta action plan atas tindak lanjut hasil auditnya;
  • 1 (satu) rangkap Fotocopy Memo GM Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Utama PT INKA (Persero) No.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

225 — 58
  • Menurut Hukum Acara berlaku asas tanpa kepentingan maka tidak adagugatan (Due interest due the action), sedangkan Penggugat tidak adakepentingan dengan obyek sengketa perkara a quo;2. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima;3.
    Menurut Hukum Acara berlaku asas tanpa kepentingan maka tidak adagugatan (Due interest due the action), sedangkan Penggugat tidak adakepentingan dengan obyek sengketa perkara a quo;2. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima;3.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN. PL
Tanggal 10 September 2014 — NIRZAM MANASSAI, S.Sos, M.Si
115 — 24
  • SONY PADLY PAMOLANGO sebagai Penerima uang tersebut - (untuk kapal MV AMOY ACTION) untuk pembayaran: ------------------------------------------------------------- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552/08/ DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal tahun 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDAA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
RIDWAN UMAR, SH
Terdakwa:
Prof. Dr. MULYADI, M.Si
138 — 54
  • Jaa Bhakti Nusantara
  • 1 lbr Permasalahan dan Penyelesaian Action Plan PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
246 — 111
  • Lokakarya Class Action yang diselenggarakan oleh YLBHI LBH Jakartapada tahun 2000.8. Kursus Perijinan Lingkungan yang diselenggarakan oleh BKPSL & LemlitUniversitas Airlangga Surabaya pada tahun 2000.9. Kursus Comparative Administrative Law UGMMaastricht (2006)10. Training of Materials Budget Oversight LGSPUSAID (2009)Beberapa pelatihan yang pernah diikuti antara lain: 1. Penataran BelajarMengajar Kopertis (1994)Mata Kuliah yang Diampua.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 23-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Andi Irfan Jaya
515 — 140
  • Anita Kolopaking dan buronan Joko Tjandra di apartemen Joko Tjandra di Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia,

    4. 1 (satu) lembar foto warna dokumen/data action plan case JC,

    5. 1 (satu) lembar foto warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARDI IRFAN JAYA, NIK : 7306081605810004,

    6. 1 (satu) lembar foto percakapan via

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2018 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2737 — 13861
  • Journal of Occupational andOrganizational Psychology.Promises refer to a commitment to, or an assurance for,some future course of action, such as providingthe promise recipient with some benefit (Sumpah ataujanji mengacu kepada komitmen kepada, atau jaminanuntuk, sejumlah tindakan di masa depan, sepertimemberikan keuntungan untuk penerima janji).Promises are a unique type of expectation that also serveto create obligations, regulate and direct behavior, reduceuncertainty, and build trust and positive
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-07-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 13-01-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
AMIRUDIN, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. SYARIF. M. AMIN, S, ST, M.LING
192 — 96
  • Kalbar terkait Action Plan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. Kalbar atas pemeriksaan dengan Tujuan tertentu BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat TA 2019;
  • 2 (dua) lembar Berita Acara Perhitungan Kuantitas Pekerjaan yang dilakukan badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
  • 1 (satu) buku Himpunan Temuan Pemeriksaan BPKRI atas Belanja daerah tahun anggaran 2019 pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Prov.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
482 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thusparallel, action explicable in term of barometric price leadership(that is to say, linked to a change in the market conditions, for example,an increase in the price of the main raw material) would not besufficient evidence of a concerted practice.Terjemahan bebas:Harga yang paralel dalam pasar oligopoli yang memproduksi barangsejenis belum menjadi bukti yang cukup bagi adanya concertedpractice.
    Bahwa dalam perkara a quo, buktibukti kKomunikasi, ekonomi, sertafacilitating practices, menunjukkan adanya concerted action atau tindakanbersama untuk melakukan kartel dalam pasar minyak goreng kemasan(bermerek).RUJUKAN PUTUSAN LEMBAGA PERSAINGAN LAIN. Bahwa Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan hukum, terkaitrujukan putusan lembaga persaingan lain.
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Trg (Ecourt)
Tanggal 14 April 2021 — 1.Joni Sahroni 2.Ahmad Zainuddin x 1.Suriadi 2.Bimansyah
233 — 50
  • Foto copy Kwitansi Pembayaran Jasa Hukum/Legal Action dan Biaya Konsultasiuntuk Ahli Pidana dan HTN di Universitas Mulawarman Samarinda tertanggal 5November 2019, diberi tanda P-27;28. Foto copy Kwitansi Pembayaran Jasa Hukum/Legal Action di Polres KutaiKartanegara, tertanggal 5 Oktober 2019, diberi tanda P-28;29. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Jasa Hukum tertanggal 5 Oktober 2019,diberi tanda P-29;30.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2020 —
829 — 1798
  • Membantu corporate action seperti mengeluarkan obligasi, right issuedan apabila ada perusahaan yang ingin berinventasi baik di PT. TPSF,Tok., ataupun di anak usahanya;Bahwa dalam melaksanakan tugas, Saksi bertanggungjawab kepadaSjambiri Lioe selaku Finance Koordinator Corporate di PT. TPSF, Tbk.;Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Finance Controller di PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
227 — 137
  • Oleh karena tindakan memperpanjang masa SPItersebut dilakukan untuk melaksanakan suatu peraturan perundangundangan, maka tindakan tersebut dikecualikan berdasarkan Pasal 50huruf (a) Undang Undang Persaingan Usaha;Berdasarkan keterangan ahli yang diajukan dalam persidanganpemeriksaan lanjutan oleh Termohon Keberatan tertanggal 9 Desember2013, yaitu Ditha Wiradiputra, Pasal 50 huruf (a) telah mengadopsi asasState Action Doctrine yang maksudnya adalah Pemerintah dapatmengesampingkan ketentuanketentuan