Ditemukan 5578 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : khun krun ktn kun ketua kiun katun keun ktut kotun
Penelusuran terkait : Pemeriksaan gugatan ktun; bundel beschikking;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — 1. ARMAN LANY, S.H, dkk. VS 1. PT SWEET INDOLAMPUNG, dkk. dan 1. SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, dk.
320 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1698 K/Pdt/2015Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 gugatan terhadap KTUN yang telah lewat tanggalwaktu 90 hari, gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan dalamhal ini peradilan umum;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi dari Tergugat , Il,Ill dan IV yang menyatakan yang berwenang memeriksa perkara iniadalah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukumsehingga haruslah ditolak dengan demikian Majelis berpendapatPengadilan
    C27240 HT.04.06.TH.2001/NSTD dikeluarkanoleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Februari 2001, demikian jugaSertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000 danSertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999,dimana sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986gugatan terhadap KTUN
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 26-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 5 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
237 — 406
  • Bahwa perihal serfitikat atas Objek Sengketa a quo yang menurutpemahaman TERBANDING /PENGGUGAT adalah sebuah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) merupakan pemahaman keliru. karena tidakmemahami perkara a quo secara utuh.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 19-06-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
223 — 146
  • 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangTata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya KeputusanTata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku,Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negaraadalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN
    Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atauHalaman 448 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.c. Apabila satusatunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahanKTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebutmenjadi kewenangan peradilan perdata; ataud.
    Majelis Hakim juga sependapat atau berpendapat sama dengan ukuranyang telah diatur dalam substansi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar, bahwa untukmenentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atausengketa perdata (kepemilikan) sebagaimana telah diuraikan di atas, yangpada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: Apabila satusatunya penentu. apakah hakim dapat mengujikeabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
181 — 1185
  • MaligasSukses Abadi;4 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam sebagai Tergugat Itelah menerbitkan KTUN tentang Penolakan Pemberian SertipikatHGB pada PT. Millenium Investment dan PT. Maligas Sukses Abadiberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK. 463/MenhutII/2013 Tanggal 27 Juni 2013.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
159 — 166
  • No. 240/Pid.SusTPK/2016/PN.SbyBahwa Eksplorasi adalah untuk mencari lokasi pertambangan, sedangkaneksploitasi adalah untuk melakukan produksiBahwa persetujuan Amdal merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) karena telah memenuhi syarat KTUN sebagaimana diatur didalamUndang UndangBahwa Amdal merupakan suatu kajian akademis, yang karakternyamerupakan KTUNBahwa Asas presumptio justae causa yaitu setiap keputusan pemerintahselalu dianggap sah sampai ada yang membatalkan atau mencabutBahwa untuk
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
340 — 608
  • Dalil tersebut mencerminkan subjektivitas Penggugat dalam menilaiterbitnya objek gugatan, yang mana di satu sisi Penggugat menyatakanterbitnya objek gugatan telah dilandasi dengan peraturan perundangundangan, tetapi pada sisi lain menilai hal tersebut tidak memadai tanpapenjelasan lebih lanjut.Halaman 57 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMBahwa pencantuman dasar Mengingat dalam sebuah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) merupakan landasan yuridis bagi terbitnya KTUNdimaksud (objek gugatan), atau dengan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
167 — 116
  • Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untukmemeriksa perkara a quo karma terkait dengan KTUN yang merupakankompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian tersebut di atas,mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenolak dalil Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima ;4. GUGATAN KURANG PIHAK;Halaman 166 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBYa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — PT. BANGUN NUANSA PERSADA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
94 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika Undang Undang PTUN diberlakukan retroactive tidak adakepastian hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Negara inikarena setiap saat terancam akan digugat.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Tergugat:
1.YAYASAN MASYHADUL QURAN
2.NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
3.Sdr. HENRY SIREGAR
4.Sdr. SOMADIKARYA
5.Sdr. HAJUDIN
Turut Tergugat:
1.Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
2.Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
3.Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
Intervensi:
Badan Intelejen Negara
90 — 61
  • Untuk menentukan suatu sengketamerupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianyaadalah: Apabila yang menjadi objek sengketa (objection litis) tentang keabsahanKTUN, merupakan sengketa TUN; Apabila dalam Posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN;Dalam perkara sekarang ini sebagaimana dalil gugatan PenggugatIntervensi diatas, nyatanyata Penggugat Intervensi merasa dirugikansehingga mempertanyakan keabsahan terbitnya
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2017 — HJ. EROWATI, SH Cs melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
98 — 41
  • 51 Tahun 2009 ;Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa sengketa terkait penerbitan IMB, suratpermohonan bantuan penertiban (bantib) No. 648/6642/436.6.2/2015 tanggal 18 Mei2015 dari Dinas PRKP Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Surat PerintahPembongkaran No. 800/4904/436.8/2015 tanggal 19 Juni 2015 oleh Tergugat berikutpenundaan pelaksanaannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo karmaterkait dengan KTUN
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
583 — 246
  • 'Izinlingkungan dan IPPLH adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) yang Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal. Halaman 117 dari 225diberikan kepada orang atau badan hukum untuk melakukan perbuatantertentu yang pada dasarnya dilarang oleh hukum administrasi di bidanglingkungan hidup, sehingga dengan terbitnya izin maka perbuatan tersebutmenjadi sah.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 29/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
Hendra Kusumah
Tergugat:
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok
402 — 251
  • Bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah objek sengketa 2 merupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka(9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negarayang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
311 — 220
  • ., M.HumSurat keputusan persetujuan penghapusan aset PTPN II ini dapatdikualifikasi sebagai KTUN yang sah (rechtmatig) dan memiliki kKekuatanhukum formal dan material (materielenformeel rechtskracht).8. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan atas PutusanJudex Factie tingkat Pertama yang menyatakan: barang bukti Nomorurut 170 s/d 182 dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan untukpembayaran uang penggati:.berupa:a. 1 (satu) bidang tanah seluas 57 M2 yang terletak di Jalan Kom.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
1.PT. SALVE VERITATE. Diwakili oleh Marthawaty(Direktur)
2.PT. SALVE VERITATE
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
Tn. Abdul Halim
810 — 1005
  • (e court)Bahwa menurut pendapat Ahli perlindungan hukum yang terdapat didalamsertipikat adalah sebagai KTUN, maka dia berlaku pertama keabsahannya.Selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka Putusan Administrasi Negaratersebut harus dianggap benar. Misalnya ada 2 sertipikat yang terbit, makasertipikat yang terdahulu harus dianggap yang benar dan apabila bisadibuktikan sebaliknya, baru bisa dikalahkan. Secara fisik keabsahan diadilindungi.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat IX : M. DJEFFRI Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
164 — 82
  • Pengadilan NegeriSamarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili keduatuntutan tersebut.Kiranya perlu diketahui bersama bahwasanya baik Sertifikat HakAtas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan maupunSuratSurat Tanah dalam bentuk Surat Pernyataan Penguasaan Tanah(SPPT) yang dikeluarkan oleh Pihak Kantor Pertanahan dan/atau SuratKeterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah (SKUMHAT) yangditerbitkan oleh Kepala Kecamatan, keduanya memerupakan SuratKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN
Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat Perlindungan Hukum
Kata Kunci : kekeliruan putusan; Keputusan Tata Usaha Negara; Cara yang sah; iktikad baik
1/Yur/TUN/2018
6628 — 0
  • Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak bolehmerugikan kepentingan pihaklain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah ... [Selengkapnya]
  • Namun apakah perubahan keputusan tata usaha negara (KTUN) tersebutdibenarkan jika itu dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang berkepentingandan telah memperoleh keputusan tersebut dengan cara yang sah? Apakah pihak yangberkepentingan atau memiliki hak yang diperoleh dengan cara yang sah bisamendapatkan perlindungan hukum?

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
982 — 1571
  • Perda ini sebagai dasar diterbitkannya Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) dalam bentuk SK Direktur. Benar atau tidaknyaSK harus diuji dulu. Dalam SK melekat asas keputusan yang diterbitkanpejabat TUN dianggap sah sebelum terbukti sebaliknya. Pengujian SKmelalui instansi atasan atau melalui PTUN untuk melihat keabsahannya.Bahwa kedudukan hukum notulen rapat. Dalam proses pembuatankeputusan ada proses internal, pembuatan keputusan menjadi murnikewenangan pejabat yang bersangkutan .
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 6 September 2021 — Penggugat:
SUMARTI SOEBRANTAS. S.
Tergugat:
LURAH RUMBAI BUKIT
Intervensi:
1.Faisal Syahreza
2.H. Sulaiman, S.E
3.Dra. Hj. Andarini
4.M. Toat Nasution
267 — 181
  • Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negarayang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidaklangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 s.d. 308 memenuhikriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan yang