Ditemukan 6225 data
39 — 5
.; 2 2922292 Bahwa saksi tahu dana UPK tahun 2007 adalah 1,5 Milyard yaitu dana dari APBN dantahun 2008 sebesar 2 Milyard dana dari APBN dan tahun 2009, 2010, 2011 masingmasing dapat dana 3 milyard dari APBN untuk Kecamatan Sumbermalang ; Bahwa sasaran PNPMMP adalah untuk menanggulangi kemiskinan ; Bahwa saksi sudah bekerja sesuai petunjuk tekhnis ; Bahwa Kabupaten hanya memfasilitasi saja ; Bahwa desa yang mengatur tentang pelaksanaannya ; Bahwa ada laporan tentang penetapan pinjaman ; Bahwa untuk
172 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;4.15.Bahwa AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi Hakim dalarn memeriksa perkara, yaituAsas Imparsialitas (tidak rnemihak) dan Asas Kesempatan untukmembela diri (Audi, et Alteram Partem), sebagaimana yangtelah diatur dalam "Pedoman Tekhnis
251 — 116
LK3P);Bahwa kegiatan Pelatinan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan padatanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 diHotel Cavinton Yogyakarta, sedangkan BIMTEK untuk BPD yangdilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 28November 2015 di Hotel Gideon Batam;Bahwa awalnya Saksi FAISAL UMAR selaku pihak LK3P datang ke kantorBPMPD Kabupaten Rokan Hulu sambil membawa surat undangan mengikutikegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan PelaksanaanBimbingan Tekhnis
untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatinan bagi aparatur desadi Yogjakarta dan BIMTEK bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 secara khusus tugaspokok dan fungsi Terdakwa yang terkait dalam hal itu tertuang pada Pasal 12Ayat (2) huruf k, yaitu memfasilitasi, pembinaan dan mendampingi dalamkegiatan peningkatan SDM aparatur Pemerintah Desa dan BPD; Bahwa Terdakwa menerima surat penawaran dari Saksi Faisal Umar tersebutsecara langsung karena tekhnis
Terbanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
735 — 1260
Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilEvaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT. Adhi Karya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.
Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilHal. 25 dari 237 halaman Put. No. 42/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI.22.23.24.Evaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT.
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
Hj. IRMA IBRAHIM BINTI H. IBRAHIM.
101 — 23
- 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
ANDI FADLI IRFANSYAH, ST BIN ARSYAD.
114 — 61
- 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
88 — 25
tanggal 19 Maret 2010 menjabat sebagai Kepala seksipengembangan atraksi budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor :188/525/SK.Dinas 2010, tanggal 01 April 2010, tentang Perubahan Surat KeputusanHalaman 30 dari212 Putusan Nomor : 05/Pid.Sus/2014/P.Tpkor YkKepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/003/SK.Dinas2010 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis
368 — 1189
KinerjaKegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 3014 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah Mulia Mandiri,Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara dan tandatangan 3021 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO9/III/2011Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis
satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2017. 4371 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertama tertulistinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000, Titipan dst. 438 1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK08/III/2011 tanggal 24Maret 2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Tekhnis
Kartanegara Tahun Anggaran 2017. 437.1 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertamatertulis tinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000.Titipan dst. 438.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014 439.1 (satu) bundel konsep TELAAHAN STAF tanggal
36 — 0
.- Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber dana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011- BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011- Lampiran Hasil evaluasi pelelangan- BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 01 April 2011- Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011- BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 30 maret 2011- Lampiran BA Evaluasi Tekhnis
53 — 13
Bojonegoro TA 2012 dimana dana DAK bersumber dari APBNselanjutnya masuk dulu ke rekening kasda Pemkab Bojonegoro.Bahwa kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kab.Bojonegoro untuk dana bantuan DAK Tahun 2012 di KabupatenBojonegoro pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Tekhnis dari MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2012 untuk SekolahDasar/
67 — 20
Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BalaiPengelolalan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh Nomor : 20 / KPA /BPDASKA / 2010 tanggal 7 Juli 2010 serta Surat Koordinator WilayahKepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.01/Korwil/BPDAS KA/ 2011tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Tahun Anggaran2011 Pada Satuan Kerja Lingkup Unit Pelaksana Tekhnis
203 — 189
Pada evaluasi administrasi 1 peserta dinyatakan gugur.Pada evaluasi tekhnis ini 6 peserta dinyatakan gugur, sehingga hanya tersisa1 peserta lelang saja yaitu PT. Kevins Pratama Jaya. Selanjutnya padaevaluasi harga PI. Kevins Pratama Jaya dinyatakan lolos dan padaevaluasi kualifikasi PT.
167 — 22
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi SumateraBarat 30 September 2009 bidang perumahan tahap IT untuk memvalidasi rumah yangterkena gempa harus mengisi form yang dilakukan dan ditandatangani oleh fasiliatatorKelurahan yang di SK kan oleh PJOK Kota Padang diketahui dan ditandatangani olehTim Pendamping Masyarakat/TPM daerah yang bersangkutan serta ditandatangani olehCamat ;Bahwa dalam proses administrasi dalam melakukan pendataan kepada rumah pendudukyang terkena gempa tidak berdasarkan petunjuk tekhnis
kesepakatan Terdakwa dengan warga bahwa bagi warga yang mendapatkanbantuan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah ) untuk rusak berat menyumbang untuk mushalaNurul Islam sebanyak Rp 8.000.0000 ( delapan juta rupiah ) sehingga warga mendapatkan Rp7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) dan untuk warga yang mendapatkan bantuan Rp 10.000.000( sepuluh juta ) menyumbang untuk mushala Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) sehingga semuawarga menerima Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah );Menimang, bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis
132 — 57
Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan Pengembangan BudidayaBerkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangankemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran2010 ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi Bekerja sebagai Tenaga WHonorer pada BalaiPelestarian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sejak bulan Juni2012, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis
ANEKA KARYA telah menerima pembayaran sesuaiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak melalui rekening Saksi di BankJabar Banten Cabang Sumedang yaitu sebesar Rp. 198.400.000,(seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)setelah dipotong pajak ;Bahwa secara tekhnis pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui,yang mengetahui hal tersebut adalah saudara H. ADING ;Bahwa saudara H.
Sumarsih, Dkk.
Tergugat:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
5583 — 10350
tiga kasus tersebut telah terjadi kejahatan terhadapkemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan,yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakatsipil (linat bukti P14), akhirnya dalam rapat pleno Komnas HAM memutuskanmenyerahkan laporan akhir KPP HAM TSS kepada Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, T7, T13A s/d T13 terbuktibahwa proses penyelidikan dugaan Pelanggaran berat peristiwa TSS masihberjalan dan terkendala oleh permasalahan tekhnis
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
356 — 225
Terhadap alasan gugatan Penggugat angka 2 huruf gbahwa tidak benar Tergugat menjelaskan kepada Penggugatmelalui surat yang menjelaskan SK a quo menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan teknis dari Tergugatll yang menyatakan bahwapenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakan memilikimasa kerja kurang dari 10 tahun pada saat menjadi PNS.Faktanya yaitu Tergugatl tidak pernah menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan tekhnis
Muhammad Harharah
Tergugat:
1.PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
2.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA / PLN (Persero), Berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M -1 Nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta Cq. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) NUSA TENGGARA Cq. DIVISI PERJANJIAN DAN PENGADAAN TANAH (PPT) NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cq. SEKERTARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
3.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) NUSA TENGGARA BARAT
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK BARAT
6.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
7.BUPATI LOMBOK BARAT
209 — 131
SuratRekomendasi Nomor : 43/Rekomendasi/PT.PLNJaringan/VIII/2016tanggal 11 Agustus 2016;5, Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidakberdasar dan beralasan hukum karena berdasarkan kewenangan yangdimiliki, Turut Tergugat dan Turut Tergugat VII berwenang memberikanrekomendasi kepada Tergugat dan Tergugat II sepanjang syaratsyaratyang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia dipenuhi oleh Tergugat dan Tergugat II yang kemudian disertalpula dengan beberapa arahan tekhnis
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
345 — 195
Raja Ampatpada saat proses lelang, maka hal tersebut tidak dapat diartikansebagai pelanggaran prosedur dalam hal evaluasi tekhnis yangdilakukan Tergugat, karena syarat yang sama tidak hanya diberlakukanbagi Tergugat II Intervensi saja tetapi syarat itupun berlaku bagi semuaperserta lelang termasuk berlaku pula bagi Penggugat;Sekalipun demikian, Tergugat II Intervensi telah mampu menunjukankesiapan dan kemampuannya untuk langsung melakukan pekerjaanbandara dimaksud, sesaat setelah menandatangani kontrak
316 — 566
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Program Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perubahan Tahun 2015 ;76. Surat PT.Indah Utama Jaya Mandiri Nomor:02/Termin-75/PT.IUJM / Puskesmas Pamarayan/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 75 % (Asli) ;77.
(anggota)o>,*o,~~Halaman 3 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.
;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanPT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.
(anggota) ;oe>>,*Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.
;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanHalaman 26 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.PT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.
105 — 45
Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April