Ditemukan 559 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandat mandala mandaro mandagi mandans mandage mandale mandati mandane mandawe manzate mandare mandake
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 29 Juli 2011 — Drs.H.ENDANG WARSOMA,MM bin ENTJO BARSA
105 — 20
  • Terkait denganpertanggungjawaban baik dari Pengguna Anggaran, PPTK, PanitiaPengadaan, Konsultan Pengawas, Tim Pemeriksa barang dan jasa,bergantung pada keputusan pengangkatan, apakah pendelegasian, mandate,atau. atributif. Apabila dilihat dari suratsurat keputusan terhadapperangkatperangkat tersebut bersifat atributif karena diciptakan langsungkepada perangkat yang diangkat.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
81 — 17
  • Kedudukan panitia adalah mandataris dimanapertanggungjawaban melekat pada si pemberi mandate;Bahwa kalau pungutan sudah dilakukan namun Perdesnya belumdievaluasi itu artinya pungutannya ilegal. Pungutan ilegal tidak masukdalam BKU;Halaman 181 dari 297 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2014./P. Tpkor.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — ERIC MATITAPUTTY, SE
124 — 41
  • Dalam hal atasan dan bawahan tidak ada mandate/delegasi maka yang bertanggungjawab terhadap konsekuensi dari penerbitansuatu keputusan adalah sang pemutus keputusan bukan bawahan yangmelaksanakan keputusan yang dibuat oleh pemimpin.e Bahwa keuangan negara dihitung berdasarkan neraca akhir tahun dan bukandihitung berdasarkan itemitem yang dilakukan oleh suatu Badan Usaha MilikNegara/Daerah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
506 — 995 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berkedudukan Sebagai Pemberi Kuasa (Lastgeving, mandate).Berdasar Pasal 1792 s/d 1819 KUH PerdataMenurut ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, pemberi kuasaberkedudukan sebagai pihak yang memberi perintah kepadapenerima kuasa untuk mewakili (vertegenwoordig, representative)dari pemberi kuasa sebagai principal. Dalam hal tersebut, pemberikuasa dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng untukHal. 184 dari 301 hal. Put.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
158 — 49
  • tidak mempunyai kewenangan terkait dengan penerapanpasal 55 ayat (1) ke1 KUHP) Ahli ambil contoh konkrit, terjadi suatuperkara di Pengadilan Jakarta Utara, yaitu Panitera Pengganti dalamperkara Saiful Jamil, kKetika beliau itu bukan panitera dalam perkaratersebut, ataupun sekiranya dalam perkara tersebut sekalipun nggak apaapa, jadi terlepas dia dalam perkara tersebut sebagai panitera penggantiataupun tidak, tapi ia tidak memiliki Kewenangan yang dimaksud dalamkewenangan atributif, delegasi, maupun mandate
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
340 — 131
  • berkaitan denga perjanjian menurut hukumadministrasi ada tiga prosedur yaitu Kewenagan, Prosedur menurutHukum dan substansinya.Bahwa menurut ahli apabila seseorang tidak masuk pada organ perseroantersebut melakukan sesuatu yang berkaitan denga perseroan atasperintah salah satu organ dalam perseroan maka yang bertanggung jawabadalah orang yang memberikan perinta karena melanggar asas substansi,melangar asas wewenang, karena hubungan delegasi harus dalam organ.Bahwa menurut ahli dalam bentuk delegasi/mandate
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
H. BANTENG KADANG, SE Alias BANTENG Alias BAPA ANDA Alias NENE PADEL Bin KADANG
118 — 48
2. 1 (satu) Rangkap Surat The National Mandate Party Nomor : PAN/A/KU-SJ/059/V/2016 tentang Undangan Workshop Nasional DPRD.
3. 1 (satu) Rangkap Surat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (LP3M) Nomor : 023 / LP3M / STIP-AN / III / 2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal Undangan Bimbingan Teknis.
4. 1 (satu) Rangkap Surat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Nomor 03/DPN/ADKASI/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Undangan Rapimnas ADKASI.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
501 — 92
  • Yang mungkin perlu diperhatikan adalahbahwa dalam penyusunan anggaran suatu lembaga adalah adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandate) dari pemilik (pemegang peran legislatif) sebelumanggaran dimaksud dapat dilaksanakan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
424 — 1074
  • Namun tahunsebelumnya saksi tidak monitor tetapi seyogyanya harus adasejak tahun 2008 ; Bahwa selain dasar hukum UU No. 11 tahun 2006 untukpengelolaan dananya tidak ada mandate PP atau permendagritetapi langsung oleh Qanunnya. Qanun ini adalah produk hukumtertinggi di Daerah Aceh sebagai pengganti dari Perda.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1096 — 2941
  • Yang mungkin perlu diperhatikanadalah bahwa dalam penyusunan anggaran suatu lembaga adalahadanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus memintadan memperoleh otorisasi (mandate) dari pemilik (pemegang peranlegislatif) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
514 — 446
  • ,MP dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Balai Tanaman Serealia adalah merupakan salah satu unitpelaksana teknis dari Badan Penelitian dan pengembangan PertanianKementerian Pertanian yang di koordinir oleh Pusat Penelitian danpengembangan yang ada di bogor, kami dari Balai Tanaman Serealiamemberikan mandate atau tugas pokok yaitu Melaksanakan PenelitianPerakitan Varietas dan Teknologi pendukung Tanaman Serealia (Jagung,Sorgum, Gandum, dan Serealia Potensial lain), beserta
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-12-2019 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 8 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.KAREL BENYTO, SH
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
Terdakwa:
YANTI MARLEN NIRAHUA, SH alias YANTI
192 — 110
  • sebagai Kasek dan SK sebagai PPK terdakwa tidakterima, namun terdakwa mendapat biaya honor sebagai PPK, hal itu perlu di uji danitu dikembalikan kepada tata kelola dengan kearsipan persuratan pada BawasluProvinsi;Bahwa kewenangan mandat bersifat penugasan, kewenagan mandat sebagaiKasek hanya bersifat tertentu apakah secara teknis atau non teknis sebagai apayang ditugaskan jika terjadi peralinan, dan kewenangan mandat tersebut berakhirtergantung pemberian mandat yang dibatasi waktu;Bahwa kewenangan mandate
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
472 — 341
  • Sistem pertanggungjawabandalam struktur organisasi secara berjenjang dari bawah ke atas (bottomup), yakni Sub Divre (Ka Subdivre) bertanggungjawab kepada Divre (KaDivre) dan Divre (Ka Divre) bertanggungjawab kepada Direktur UtamaPerum BULOG ;Dengan demikian menurut saksi hubungan kewenangan dalam strukturorganisasi Perum BULOG terdiri dari kewenangan delegasi dankewenangan mandate ;Kewenangan delegasi apabila Pusat menyerahkan sebagiankewenangannya kepada Divre atau Subdivre, wewenang Pusat yangHal
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
297 — 396
  • prosedur yaitu Kewenagan, Prosedur menurutHukum dan substansinya.Bahwa menurut ahli apabila seseorang tidak masuk pada organ perseroantersebut melakukan sesuatu yang berkaitan denga perseroan atasperintah salah satu organ dalam perseroan maka yang bertanggung jawabadalah orang yang memberikan perinta karena melanggar asas substansi,melangar asas wewenang, karena hubungan delegasi harus dalam organ.Halaman 348 dari 612 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN AmbBahwa menurut ahli dalam bentuk delegasi/mandate
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
87 — 53
  • Dalam pertanggungjawaban, Kepala Daerah tidakbisa menghindari karena mandate itu turun kepada Sekda dan kemudian Sekdakepada Pimpinanpimpinan SKPD, maka didalam uraian UU itu menjelaskantentang dimana fungsi pimpinan, PPTK atau PPK dan ada tugas PA juga dansebagainya.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
458 — 2300
  • Tahun 2013 3,557,000,000 500,000,000Provinsi Sumatera 2012Selatan176 DPD Forum No. 27/FORKOM Pelaksanaan Program Rp RpKomunikasi Masyarakat SS/XV2012 Tgl. 16Kerja Tahun 2013 770,640,000 50,000,000(FORKOM) Provinsi November 2012Sumatera Selatan177 Forum KewaspadaanNo. 31/KFKDMProvSS Pelaksanaan Program Rp Ro Halaman 14 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plg Dini Masyarakat XV/2012 Tol. 12 Kerja Tahun 2013 567,700,000 100,000,000(FKDM) Provinsi November 2012Sumatera Selatan178 DFW Pemuda Mandate
    Oktober Program Kerja 3,557,000,000 500,000,000Sumatera Selatan 2012 Tahun 2013176 DPD Forum Komunikasi No. 27/FORKOM Pelaksanaan Rp RpMasyarakat (FORKOM) SS/XV/2012 = Tgl. 16 Program Kerja 770,640,000 50,000,000Provinsi Sumatera Selatan November 2012 Tahun 2013177 Forum Kewaspadaan DiniNo. 31/KFKDMProvSS Pelaksanaan Rp RpMasyarakat (FKDM) XV2012 Tgl. 12 Program Kerja 567,700,000 100,000,000Provinsi Sumatera Selatan November 2012 Tahun 2013178 DFW Pemuda Mandate No 05/B/DPWPMT Pelaksanaan Rp RpTrikora
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Nurul Hasmi, S.Ikom Alias Dg. Caya
92 — 0
  • 1 (satu) Rangkap Surat The National Mandate Party Nomor : PAN/A/KU-SJ/059/V/2016 tentang Undangan Workshop Nasional DPRD.
  • 1 (satu) Rangkap Surat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (LP3M) Nomor : 023 / LP3M / STIP-AN / III / 2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal Undangan Bimbingan Teknis.
  • 1 (satu) Rangkap Surat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Nomor 03/DPN/ADKASI/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Undangan Rapimnas ADKASI.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
91 — 0
  • -
  • 1 (satu) Rangkap Surat The National Mandate Party Nomor : PAN/A/KU-SJ/059/V/2016 tentang Undangan Workshop Nasional DPRD.
  • 1 (satu) Rangkap Surat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (LP3M) Nomor : 023 / LP3M / STIP-AN / III / 2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal Undangan Bimbingan Teknis.
  • 1 (satu) Rangkap Surat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Nomor 03/DPN/ADKASI/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Undangan Rapimnas ADKASI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
587 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2446 K/Pdt/2009Bertitik tolak dari penjelasan di atas, apabila tidak dapat dibuktikanbahwa PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 42(PT Astra International Tbk) terikat dalam persekutuan, Firma danperkumpulan dengan PARA TERGUGAT lain, maka tidak ada dasarhukum bagi PARA TERMOHON ~~ KASASI/dahulu PARATERBANDING/PARA PENGGUGAT untuk menuntut pembebanantanggung jawab renteng diantara PARA TERGUGAT.Berkedudukan Sebagai Pemberi Kuasa (Lastgeving, mandate).Berdasar Pasal 1792 sld 1819 KUHPerdataMenurut