Ditemukan 551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terlibat telat telihan telista terikat tuliyat taliha terlihat telibat tolihat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2011 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 16 Mei 2012 — DR. ISMAIL, M.Ag
149 — 31
  • Syech M.Djamil DyjambekBukitting 1;Bahwa surat keputusan tersebut kemudian oleh Terdakwa diperintahkan kepada SaksiMaswar agar dicatat dalam buku Agenda surat keluar, Akan tetapi oleh karena nomer SK yangditerbitkan sebanyak 5 buah sedangkan pada buku agenda hanya tersedia baris saja maka sulitmemasukkan 5 SK itu pada 1 baris, sehingga Saksi Maswar atas perintah Terdaakwa merobek 2lembar kertas yang ada dibagian belakang buku agenda untuk mengganti lembaran halamanpertama buku agenda tersebut agar telihat
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
205 — 143
  • :"bahwa penguasan tanah hak adat oleh orang tua, nenek moyangPenggugat sejak dahulu kala melalui pemberian dari Raja Kupang kepadasuku marga Naimanu yang telah berjasa bersama Raja Kupang mengusirbangsa Portugis yang pada waktu itu mau menguasal kerajaan Kupang,sedangkan penguasaan tanah hak adat oleh orang tua nenek moyangPenggugat II sejak dahulu kala karena suku/ marga Kolloh Et Uf adalahorang yang pertamatama yang mendiami desa Oesapa" (hal. 3 GugatanPokok).Bahwa berdasarkan uraian di atas, telihat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
263 — 134
  • Adapun akte otentik adalah suatu surat yang secarasengaja diadakan untuk kepentingan pembuktian, yang dibuatoleh/dihadapan pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturanperundangundangan, yang bentuk maupun isinya ditentukan dalamperaturan perundangundangan;Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai akta itu) seolaholah keterangannya sesuai dengankebenaran, dalam hal ini akta otentik yang didalamnyaberisiketerangan yang tidak benar tersebut telihat sedemikian rupa seolaholah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
201 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sangat jelas perbuatan penyisihanatau pengambilan dana APBD adalah perbuatan yang dapatdikatagorikan sebagai perbuatan yang cacat prosedur, selanjutnyaperbuatan Terdakwa penyisihan atau pengambilan dana APBDuntuk kepentingan pribadi yaitu. untuk pembayarankreditTerdakwa sama sekali jauh menyimpang dari tujuan yangdiharapkan dalam APBD Kota Bekasi adalah perbuatanpenyalahgunaan wewenang yang berkonsekwensi pada perbuatanmelawan hukum, dan dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak telihat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/Pid.sus/2013/PN.Sby
Tanggal 5 Mei 2014 — Ir. AKHMAD FAQIH
89 — 36
  • Bahwa saksi menerangkan dari dokumen surat Kuasatersebut telihat bahwa kepemilikan PT. CTA dan PT. CIP adalah sama yaitu atas namaYUDI SETIAWAN . 27292222222 2 222 n nn nnn nnn nnnBahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa PT. CIP yang mendapat fasilitas kreditdari Bank BJB namun PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
207 — 84
  • Hal iniakhirnya telihat dalam putusan MK yang membatalkan UU BHP;Bahwa kewenangan seorang pejabat publik juga dapat diperoleh dari UUsektoralnya seperti Kewenangan Kepala Daerah diatur UU PemerintahDaerah , Pendidikan Tinggi diatur di UU Sisdiknas, UU PTN serta UUlainnya;Bahwa puncak penyelenggara pendidikan di Perguruan Tinggi Negeriadalah Rektor, sehingga rektor adalah penanggung jawab internal daneksternal penanggung jawab kewenangan itu, karena pemilikkewenangan atributif bertanggung jawab penuh
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
158 — 57
  • Dari dokumen surat Kuasa tersebut telihat bahwa kepemilikan PT. CTA danPT. CIP adalah sama yaitu atas nama YUDI SETIAWAN. Untuk pertanyaan mengapa PT. CIP yang mendapat fasilitas kredit dari BankBJB namun PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 April 2016 — SUTAN BHATOEGANA
374 — 1029 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatannya" pada Pasal12 huruf (a) Undangundang Pemberantasan Tipikor memiliki persamaanobjek dengan "berhubungan dengan jabatannya" (in zijn bediening)sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undangundang PemberantasanTipikor;Kalimat "dalam jabatannya" pada Pasal 12 huruf (a) UndangundangPemberantasan Tipikor tentu saja "berhubungan dengan jabatannya (inzijn bediening) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 UndangundangPemberantasan Tipikor demikian juga sebaliknya, namun perbedaan darikedua pasal tersebut telihat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-03-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR
184 — 49
  • proses Cetak SP2D data yang diminta adalah Soft File SPM dan berkas yangtelah diverifikasi oleh verifikator yang meliputi SPM, Surat Pertanggungjawabanmutlak,Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja, Kwitansi Kwitansi, Daftra Nomintaif,Sk Kegiatan, Surat Penyediaan Dana, Fotocopy DPA.Bahwa di dalam proses pencairan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), TambahUang (TU) , dan Permintaan Pembayaran Langsung (LS) pada dasarnya syarat syaratdata yang dibutuhkan adalah sama hanya saja perbedaan yang telihat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
273 — 387
  • Namun perlu saksi jelaskan bahwa di SP2D bulan Desember initidak telihat rincian jumlah anggaran Penyediaan Bahan BakarKendaraan Dinas / Operasional, untuk perinciaannya tercatat di BukuKas Umum bulan Desember 2019.Bawa selain pencairan anggaran dengan sistem GU, dilakukan pencairananggaran bahan bakar kendaraan dengan sistem LS sekaligus untuk bulan :e September dan Oktober 2019 sebesar Rp. 813.908.700 sesuai bukti SP2Dnomor 7539/BL/LS/BPKAD/2019 tanggal 04 November 2019.Bahwa Pencairan anggaran
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
206 — 152
  • Namunperlu saksi jelaskan bahwa di SP2D bulan Desember ini tidak telihat rincianjumlah anggaran Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional,untuk perinciaannya tercatat di Buku Kas Umum bulan Desember 2019.Bawa selain pencairan anggaran dengan sistem GU, dilakukan pencairan anggaranbahan bakar kendaraan dengan sistem LS sekaligus untuk bulan :e September dan Oktober 2019 sebesar Rp. 813.908.700 sesuai bukti SP2D nomor7539/BL/LS/BPKAD/2019 tanggal 04 November 2019.Bahwa Pencairan anggaran