Ditemukan 5666 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
15468
  • 2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi terdapat penjelasanmengenai definisi Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :hal 260 Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kKemampuanmanusia (force
Putus : 28-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 28 April 2016 — ADRIAN ROESLY, SE
404518
  • Ladder system shall have aload moment controlling unit which shall keep the vehicle and ladder set stable and safe, wind force controlling unit which shall warn and stop the operation if wind speed is above manufactures design limits, rescue cage crashprotection system which shall protect against bottom, left side, right side andfrontal crashes. Crash Control system shall stop the movement only for crashrisk zone and stop at a distance of 50 cm.
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
265280
  • Daerah dandapat digunakan sampai dengan tahapan berakhir tanpaadanya NPHD baru;4) Dalam hal sampai dengan berkhirnya seluruh tahapanpengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupatenBuru tahun 2017 masih terdapat sisa Dana hibah, PihakKedua harus mengembalikan sisa Dana Hibah kepada Pihakkesatu dengan cara disetor ke rekening Kas DaerahKabupaten Buru paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah seluruhtahapan pengawasan Pemilihan sesuai dengan PeraturanPerundangundangan.Pasal 8 : Keadaan Memaksa ( FORCE
    MAJEURE )1) Keadaan kahar ( force majeure ) termasuk kebakaran,ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah danbencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihanburuh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yangberpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;2) Tidak satupun atau pihak dikenai tanggug jawab untukmemenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjanghal tersebut terhalangi, tercegan atau tertundapelaksanaannya oleh keadaan kahar ( force majeure).3) Dalam jangka
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 198/Pid/2018/PT.DKI
Tanggal 15 Agustus 2018 — Khasanag alias Ana binti Abdul Muis
183131
  • Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisse Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;- 1 (satu) bundle Sket Tempat Kejadian Perkara (rumah) di Bedok 717 Reservoir Road #02-4538;- 1 (satu) bundle foto yang diambil berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilaporkan di Blok 717 Reservoir Road #02-4538;- 1 (satu) lembar laporan informasi pertama dari Singapore Police Force
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Abdul Zainuddin Tanggi Irirwanas Bin Haji Zakaria Irirwanas.
177133
  • baiksengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli beroendapat bahwa KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahngunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padahalaman 162 dari 320 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Mnkseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
12196
  • Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah (Waadq)Nomor 38 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 13) Akta Pernyataan Nomor 40 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 14) Akta Jaminan Fiducia Nomor 43 Tertanggal 27 Oktober 2010(Bukti T 15) Akta Addendum Nomor 22 Tertanggal 8 Juni 2011 (Bukti T 17) Akta Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah WalMurabahah (Waad) Nomor 27 Tertanggal 15 Februari 2012(Bukti T 18)Apabila ada gagal bayar atau wanprestasi yang disebabkan olehapapun (kecuali yang diperjanjikan seperti force
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 September 2017 — RIKA FATRISIA, SE,AK Binti DODDY EFMAN.
12334
  • Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat &Banten (BJB), Tbk.e Bahwa benar, setahu Ahli ada Tim Task Force yang melibatkanKantor Cabang, Kantor Wilayah dan pihak terkait, yaitu Sdr. H. DidiMuspiadi, SH, MM, Terdakwa Rika Fatrisia, SE, Ak dan Sdr. Irwandi,S.IP untuk melakukan penagihan dan melengkapi dokumendokumenyang belum lengkap ;e Bahwa benar, ahli dan Tim menerangkan hasil audit dan memintaketerangan dari Sdr. H. Didi Muspiadi, SH, MM, Terdakwa RikaFatrisia, SE, Ak dan Sdr.
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
8794
  • bisa dilakukan berkalikali tetapi eksekutif danlegislatif dapat dinilai tidak benar dan setelah pelaksanaan 50% (1 semester) baru bisa diajukan perubahan;Bahwa tidak diperkenankan merubah UU nya tetapi hanya merubah volumekegiatannya, kecuali ada kegiatan baru dalam keadaan darurat; Bahwa ahli tidak bisa mengemukakan siapa yang salah dalam perkara ini;Bahwa definisi Kerugian Keuangan Negara adalah :.e Berkurangnya asset/kekayaan negara karenaperbuatan melanggar/ melawan hukum, lalaiataupun karena force
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
145101
  • Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah (Waad)Nomor 38 Tertanggal 22 Agustus 2011 (Bukti T 13)7 Akta Pernyataan Nomor 40 Tertanggal 22 Agustus 2011 (BuktiT 14)7 Akta Jaminan Fiducia Nomor 43 Tertanggal 27 Oktober 2010(Bukti T 15)7 Akta Addendum Nomor 22 Tertanggal 8 Juni 2011 (Bukti T 17)7 Akta Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah WalMurabahah (Waad) Nomor 27 Tertanggal 15 Februari 2012 (Bukti T 18)Apabila ada gagal bayar atau wanprestasi yang disebabkan oleh apapun(kecuali yang diperjanjikan seperti force
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
10150
  • Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (halaman 4),dijelaskan bahwa: Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu' tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 14 Januari 2020 — MOHAMMAD IMAM, S.H.,M.M.
2960
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar 3.h.
    Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset; 3(tiga) lembar 51. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel 52.
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
269103
  • Dan ahli sendirisebagai Pengendali Teknis ;Bahwa yang dimaksud kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangidengan prestasi/imbalan/ manfaat yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force majeure);Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 14 Januari 2020 — MUNESH KUMAR
392155
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar 3.h.
    Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset; 3(tiga) lembar 51. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel 52.
Putus : 25-06-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331K/PDTSUS/2009
Tanggal 25 Juni 2009 — Sandra Ang, Cs ; Lift Leasing Sarl, dkk. ; PT. Adam Skyconnection Air Lines ; Sdr. Gunawan Widyaatmadja, SH, dkk.
235191 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa fakta hukum bahwa telah terjadi force manjore, pemutusannyasecara sepihak, sewa tanpa tenggang waktu pembatalan penghentiandan diikuti penarikan pesawat yang disewa;5. Bahwa berkenaan dengan sewa menyewa yang dihentikan sebelumberakhirnya perjanjian sehingga berlaku Pasal 38 UUK yang dalamjangka 90 hari dari sejak pernyataan pailit uang sewa merupakanutang budel pailit.
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
21266
  • nilai, yaitu sebagaimana tercantum dimcatatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pastidimaksud diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga /institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakanharga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi ; Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnyaasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
281192
  • kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan beRpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    restrukturisasi (Sesuai kKewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuai dengankewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkaitkebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalam mendorongpencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.Halaman 365 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dancoaching terhadap Sales Force
    (3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuai dengankewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR) terkaitkebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regional dalammendorong pencapaian target bisnis secara terarah dan efisien.Halaman 372 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB32)33)34)35)36)37)38)39)(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi, koordinasi dancoaching terhadap Sales Force
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 14 Januari 2020 — NAND KUMAR
27390
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2 (dua) lembar Aisah Rosilawati, SP 3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016 11 (sebelas) lembar Aisah Rosilawati, SP 3.h.
    Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset ; 3 (tiga) lembar Aisah Rosilawati, SP 104. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/L HP.GEAR/2017 tanggal 20 Novmber 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya 1(satu) bendel Aisah Rosilawati, SP 105.
Register : 04-06-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 16 September 2015 — TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM
6124
  • PER1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012, padahalaman 4 angka 17, yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).e Standar Akuntansi Basis Acrual
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
291164
  • Markatama (Magic Force), PT.Teh Sosro, Bumbu Masak Miwon, Air minum Cheers, Elpiji tabung 12 kg,subdistrioutor PT Semen Gresik, sehingga Terdakwa memberanikandiri mendirikan badan hukum PT. SARANA BAHTERA IRJA padatanggal 21 Februari 2000 dibidang usaha transportasi laut menggunakankapal kayu.Bahwa saksi menerangkan sejak ada keberadaan PT. SBI di kaimanakebutuhan bahanbahan seperti gula dan lainlain dikaimana harganyabisa terjangkau oleh masyarakat di kaimana, karena kapalkapal PT.
Register : 26-03-2012 — Putus : 13-11-2012 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 13 Nopember 2012 — ZULMAN ZAST, SH
10126
  • Kota yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapatdilanjutkan lagi pelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan SuratSekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal 07 Juni2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasadapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak danwajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force