Ditemukan 1385 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preferensi preheten preseden
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 23-04-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN PEMALANG Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pml
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
1.YUSUF ANWAR bin ANWAR
2.NUR YANTI binti KASMIRAH
Tergugat:
PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG
82 — 21
  • YUHESTUTI selaku Penjamin telah secara sadar dan sukarelamenyerahkan Obyek Sengketa sebagai jaminan/agunan kredit gunamenjamin pelunasan hutangnya yang terhadapnya telah dibebani haktanggungan sehingga TERGUGAT selaku Kreditur sebagai pihak yangberitikad baik te goeder trouw mempunyai hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen sehingga secara hukum haruslah diberikanperlindungan hukum dan didahulukan dalam pemenuhan hakhak dankepentingannya ;Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pm.7
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Wng
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
DANANG JOKO PURWANTO
Tergugat:
PT Bank BTPN Cabang Jatisrono, Area Klaten, JATENG Selatan
27 — 8
  • Akta Pemberian Hak Tanggungan("APHT) No. 707/2012 tanggal 13 September 2012 dibuat oleh dan dihadapan Tri Mujahiddin Zen, Sarjana Hukum, PPAT di KabupatenWonogiri;Untuk selanjutnya disebut sebagai Agunan Kredit.Bahwa merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri karena Agunan Kredit dimaksud telah dibebani hak tanggunganmaka memberikan hak didahulukan atau diuttamakan hak preferen kepadaTergugat pihak yang beritikad baik tee goeder trouw sehingga karenanyasecara hukum harus
Pengadilan PT SEMARANG
Putus : 15-12-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 418/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 15 Desember 2015 —
26 — 20
  • (Tergugat I) wanprestasiIngkar janji maka Tergugat II berhak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas Objek Jaminan, sebagai penyelesaian kewajibanPenggugat kepada Tergugat I;6 Bahwa seluruh proses yang dilakukan mulai dari PengikatanKredit, Pengikatan Jaminan dan Permohonan Lelang adalahsudah melalui mekanisme dan prosedur hukum yangberlaku, tidak ada yangdilanggar dalam proses pemberian kredit ini.Bahwa Tergugat II dilindungi oleh Undangundang sebagaipemegang hak tanggungan yang mempunyai hak preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 04-09-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 4 September 2012 — SUBIANTO SUTARJO. dkk ; PT. GRIYA PESONA MENTARI
194 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gajah MadaNo. 17 Jakarta Pusat, sesuai dengan penetapan Hakim Pengawas No. 01/HP/V/2011/PN.JKT.PST, yang dipimpin oleh Hakim Pengawas yang ditunjukdidalam putusan No. 10/PKPU/2011/PN.JKT.PST, dengan dihadiri oleh Pengurusdan para Kreditor tanpa dihadiri oleh Debitor (lihat lampiran 9 daftar hadir);Bahwa jumlah Kreditor yang mengajukan tagihan sejumlah 27 Kreditor sejumlah Rp.41.939.586.462,00 terdiri dari 26 Kreditor Konkuren dan 1 Kreditor Preferen yangdiakui sementara oleh Pengurus (lihat lampiran
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 07-05-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Kln
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
LANNY SAGITAWATI
Tergugat:
PT. PNM Persero UlaMM Kantor Cabang Delanggu
55 — 10
  • pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualanobyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jikadengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yangmenguntungkan semua pihak ;Bahwa PENGGUGAT mohon diberi waktu serendah rendahnya 6(enam) bulan dan setinggi tingginya 12 (dua belas) bulan sejakterjadinya kesepakatan ataupun putusan dari Majelis Hakim, untukmenawarkan obyek Hak Tanggungan PENGGUGAT agar bisa menjualsendiri rumah milik PENGGUGAT, meskipun terhadap TERGUGATmempunyai Hak Preferen
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 01-03-2016 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Mdn
Tanggal 1 Maret 2016 — - LAW PENG ANG/DODY TANOTO (PEMOHON)
43 — 7
  • Jaya Inovasi Makmur,akan tetapi Pemohon tidak menguraikan atau diduga dengan sengajamenyembunyikan bahwa Pemohon juga mempunyai utang kepada PihakKetiga (Kreditur) lainnya, baik utang kepada Kreditur Preferen dan/atauKreditur Konkuren. Karena berdasarkan buktibukti yang ada padaTermohon bahwasanya Pemohon juga mempunyai utang kepada PihakKetiga (Kreditur) lainnya diluar dari Termohon dan PT. Jaya Inovasi Makmur;Halaman 3 dari 18 Putusan PKPU Nomor 4/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Man,jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 13-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/PDT.SUS/2011
PT. BANK OCBC NISP, TBK.; SOEDESON TANDRA, SH., M.HUM., DK. ( TIM KURATOR PT. METALINDO )
314 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam kapasitas Klien kami selaku KreditorSeparates, berdasarkan Daftar Kreditor yang telahdisahkanHakim Pengawas mempunyai tagihan sebesar Rp44.746 .392.484,12, (empat puluh empat milyar tujuhratuS empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluhdua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah duabelasKuratorsen), maka sudah seharusnya penjualan olehtersebut dilaksanakan secara transparan dandiberitahukan terlebih dahulu) kepada kami, karenaklienkami mempunyai hak preferen yang diikat secarasah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 21-12-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG VS MICHAEL MI POHAN, S.H., KAIRIL POLOAN, S.H., M.H., DAN PUGUH WIRAWAN, S.H., M.Hum., SELAKU TIM KURATOR PT SKYCAMPING INDONESIA (DALAM PAILIT),
130 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atasutang pajak di atas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;b. Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada PengadilanNegeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator,untuk membayarkan hasil penjualan barangbarang milik PenanggungPajak terlebin dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepadakreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi, dan;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-04-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 18 April 2013 — KEMENTERIAN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara terhadap KURATOR PT. MUARA MANGGALINDO (Dalam Pailit)
203 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagai contoh, pembagian terhadap Kreditor yang didudukansebagai Kreditor Preferen oleh Kurator, yaitu KPP Madya Jakarta Utaradengan Kreditor Eks Karyawan PT Muara Manggalindo (dalam pailit);Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 144 K/Pdt.SusPailit/20 13 % dari Nama Kreditor Tagihan PembagianTagihanKPP Madya Rp12.065.180.312,00 Rp832.497.441 53 6,89%Jakarta UtaraEks Karyawan Rp3.039.138.475,00 Rp811.449.972,83 26,7%PT.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2012 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 216/PDT.G/2012/PN.SLMN
Tanggal 5 Juni 2013 — Perdata: 1.SIHONO 2.JUMINEM X BANK BPD DIY CABANG SLEMAN
70 — 3
  • dan Akta Pemberian Hak TanggunganNo. 20/2007 tanggal 26 januari 2007 dan dihadapan Notaris/PPATChriscentiana Nuning Nugraha, SH. dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.941/2006 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 440/2007, telah memenuhilegalitas formal, sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan.14b bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan terse but diatas,sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU NO.4 Tahun 1996, Bankmemiliki kedudukan sebagai Kreditur Preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-01-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2851 K/Pdt/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — JUMADI lawan PT. BANK PANIN INDONESIA TBK dan PEMERINTAH RI. Cq. DEPARTEMENT KEUANGAN. Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA. Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO (KPKNL)
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Panin Tbk. berkedudukan sebagai Kreditor Preferen/Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan (dalam perkara a quosebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan) yang melekat didalamnyasegala hak yang dapat dilaksanakan sesuai amanat UndangundangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah besertabendabenda yang berkaitan dengan tanah;Mengalir dari uraianuraian tersebut di atas, jelas bahwa masingmasingpihak yaitu pihak Jumadi selaku Debitur dan PT.
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 21-07-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Pml
Tanggal 28 Januari 2015 — 1.SUWARYO Bin SUWARDJO 2.WAROKHATUN Binti M. JAENUDIN malawan PT. BANK BTPN ( BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL) Tbk, MUR CAB. PETARUKAN PEMALANG
129 — 7
  • REKONPENSI tegaskan kembali bahwa dalilREKONPENSI yang telah disampaikan PENGGUGAT REKONPENSI dalam Eksepsidan Jawaban merupakan satu kesatuan dan dianggap telah disampaikan kembali danmerupakan bagian dalam GUGATAN REKONPENSI ini.Bahwa jumlah seluruh kewajiban dari PARA TERGUGAT REKONPENSI masihmemiliki hutang sebesar Rp. 435.622.773 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Enam RatusDua Puluh Dua Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga), dan guna penyelesaian seluruh kewajibantersebut, PENGGUGAT REKONPENSI memiliki Hak Preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/PDT.SUS/2010
CV. BERDIKARI, ANDREAS DAN YACOB MANDOMO; KURATOR PT. RASICO INDUSTRY (Dalam Pailit) MIKHAEL MI POHAN, SH.
105 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mengenai besarnya jumlah tagihan dari pesangonkaryawan pada rapat verifikasi tersebut Hakim Pengawas telahmenolak pesangon para Direksi dan para Komisaris sehinggakomponen dari kreditur Preferen hanya sejumlah 140 orangkaryawan, tidak termasuk pesangon para Direksi dan paraKomisaris PT Rasico Industry (Dalam Pailit), sehingga pada saatitu telah disetujui bahwa pesangon untuk karyawan adalah sebesarRp 3.200.000.000.2.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-09-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Pkl
Tanggal 16 Maret 2015 — KHUMAEDI (Penggugat) Melawan DUROTUN NASIKHIN (Tergugat I); PT. Bank Mega, Tbk. Kantor Cabang Pekalongan (Tergugat II); Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (Tergugat III); NASRIZAL, SH.MKn (Turut Tergugat I); Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pekalongan (Turut Tergugat II);
48 — 5
  • Debitur (Tergugat I) wanprestasi Ingkar janji makaTergugat II berhak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas Objek Jaminan,sebagai penyelesaian kewajiban Penggugat kepada Tergugat I; 6 Bahwa seluruh proses yang dilakukan mulai dari Pengikatan Kredit, PengikatanJaminan dan Permohonan Lelang adalah sudah melalui mekanisme dan prosedurhukum yang berlaku, tidak ada yang dilanggar dalam proses pemberian kreditBahwa Tergugat II dilindungi oleh Undangundang sebagai pemegang haktanggungan yang mempunyai hak preferen
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 11-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
SEMUEL KATUCHE
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KUYANGA, KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
171 — 87
  • calon maka Panitia langsungmenetapkannya sebagai calon hukum tua, sedangkan ketentuan Pasal 25 ayat (2)Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 pada intinya mengatur Bakal calon yang lulusseleksi administrasi wajib lulus uji kompetensi;Menimbang, bahwa terhadap konflik norma diatas, maka Majelis Hakim akanberpedoman pada Asas Preferensi Hukum yaitu Asas Lex Superior derogate legiinferior dengan menggunakan metode reinterpretasi yaitu dengan mengikuti asaspreferensi dan menginterpretasi kembali norma preferen
    komisi yang setingkatyangdibentuk dengan UndangUndang atau pemerintah atas perintah UndangUndang, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi, Gubernur, Dewanperwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, Bupati/walikota, kepala desa atauyang setingkat;Halaman 41 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.MdoMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengankedudukan dan fungsi organ pemerintah maka Majelis Hakim menilai bahwa KetentuanPeraturan Menteri Dalam Negeri mengatur norma preferen
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 09-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor -Tingkat Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-Pengesahan Perdamaian Dalam PKPU/K/2021/PN.Smg -Tingkat Pertama Nomor 16/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Sm
Tanggal 9 Juli 2021 —
165 — 55
  • Smg.PT SMFL Leasing Indonesia telah mengajukan tagihan kepada TimPengurus sebesar USD 1.470.737,09 (satu juta empat ratus tujuh puluhribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma sembilan sen Dolar AmerikaSerikat) dengan sifat taginan preferen. Namun, dalam Daftar Piutangperkara a quo, Tim Pengurus telah mengakui nilai tagihan yang diajukanoleh PT SMFL Leasing Indonesia seluruhnya dengan sifat tagihankonkuren;IV.
    Smg.10.menyatakan bahwa objek perjanjian antara PT SMFL Leasing Indonesiadengan Debitor PKPU merupakan benda tidak bergerak berdasarkan Pasal507 angka 1 KUH Perdata, sehingga tagihan PT SMFL Leasing Indonesiabersifat preferen berdasarkan Pasal 1139 angka 2 KUH Perdata. Namun,Tim Pengurus berpendapat PT SMFL Leasing Indonesia tidak menguraikanPasal 507 KUH Perdata secara lengkap, terdapat kriteria lebih lanjut yangdalam Pasal 507 angka 2,3,4 KUH Perdata.
Pengadilan PN KUDUS
Register : 23-01-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 05 /Pdt.G/2015/PN.Kds
Tanggal 26 Mei 2015 —
93 — 59
  • Tergugat secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikad baik tegoeder trouw telah memberikan kredit kepada Penggugat karenanyaTergugat selaku Kreditur mempunyai hak didahulukan ataudiutamakan preferen atas hakhak dan kepentingannya gunapemenuhan hutangnya serta harus dilindungi hakhak dankepentingankepentingannya secara hukum ; danb.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Pkl
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 68
  • Dan dalil gugatan ini menjaditidak jelas (obscuur libel).Dalam Petitum angka 8, Penggugat mendalilkan denganperintah kepada Tergugat untuk membatalkan rencanaParate Eksekusi atas Objek agunan kredit dimaksud.Merupakan kesewenangan dari pihak Penggugat denganbebas bertindak atas obyek agunan/jaminan kreditPenggugat.Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangat tidak jelas,dimana hak preferen atas agunan atau jaminan adalah milikmutlak Tergugat sesuai apa yang diamanatkan dalam Pasal6 UUHT No. 4
    Dan hal ini dianggap tidak masuk akal.Dengan adanya hak preferen yang melekat atas HakTanggungan terhadap SHM No. 03146/KelurahanPekajangan, Kecamatan Kedungwuni, KabupatenPekalongan an. Hajjah Noor Khasanah adalah hak mutlakdari Tergugat untuk dilakukan lelang melalui pihak ketigaguna menutup sisa kewajiban dari Penggugat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 28-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst
Tanggal 30 September 2020 — KT CORPORATION >< PT GLOBAL MEDIACOM TBK
1243 — 672
  • Putusan Arbitrase Asing dapat dijadikan sebagai bukti adanya utang dalampermohonan Pailit di Indonesia; Penjelasan Pasal 2 Ayat ( 1) UU Kepailitan menyatakan:Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditorkonkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.
    Knusus mengenaikreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukanpermohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan ataskebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untukdidahulukan.Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masingmasing Kreditor adalahKreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatun waktu dan dapat ditagih"adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatun waktu, baikkarena telah diperjanjikan
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN PARE PARE Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.PAREPARE
Tanggal 4 Agustus 2016 — - ANDI ARMANSYAH -lawan- PT.BRI Tbk, CABANG PAREPARE
84 — 16
  • kemudian diikuti dengan adanya perjanjiantambahan (accesoir) berupa pengikatan agunan kredit yakni tanah danbangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.26/Lumpue danNo.957/Lumpue Yang beratasnamakan Andi Muhammad Yusuf 5Adapun agunan tersebut diikat dengan Hak Tanggungan yang dibuktikandengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.272 tahun 2012 di manaTergugat berkedudukan sebagai Pemegang Hak Tanggungan sehinggaberdasarkan Pasai 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugatmemiliki Hak Preferen