Ditemukan 569 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tergugat terpisah terbuat terusan tertugat tergutat terguhat terfugat tersurat terpadat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
427 — 1074
  • Qanun 10 tahun 2016 tersebut danaotonomi khusus terbagi menjadi dua yaitu untuk PemerintahPropinsi tetap disebut dengan dana otonomi khusus sedangkandana yang diperuntukan kabupaten/kota disebut dengan DOKA(dana otonomi khusus aceh); Bahwa untuk kabupaten / kota adalah mendapatkan bagian40% dari dana otonomi khusus yang diperoleh dari pemerintahpusat, sedangkan dana otonomi khusus untuk Aceh adalah 2%dari DAU pusat; Bahwa perbedaannya dengan Qanun sebelumnya adalahpelaksanaannya adalah menjadi terpusat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg..
Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
642 — 331
  • Saksi bersama FUADILAZI menuju ke RumahKediaman Gubernur bertemu dengan HENDRA PANGONDIANSIAHAAN untuk menjemput barang tersebut;e Bahwa menginggat waktu telah mendesak dan alasan keamananmaka saksi meminta agar ketiga staf Saksi yaitu PIKO TAMPATI,SAID PUTRANSYAH dan AHMAD TAUFIK untuk menuju ke RuanganVIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim II;e Bahwa sesampainya mereka bertiga, Saksi meminta agar merekamasuk dalam salah satu ruangan di Ruang VIP tersebut ;e Bahwa demi keamanan agar tidak terpusat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
287 — 503
  • Konsep diskresi seyogianya terpusat pada kebalikan dari situasitindakan normal yang menuntut Supaya tindakan badan/pejabat pemerintahberlandaskan peraturan (rulebased) atau mengikuti peraturan (rulefollowing)dalam kerangka negara hukum (rule of law).Bahwa secara konseptual, lahirnya diskresi baik pada ranah pemerintahanmaupun yudisial pada prinsipnya sama yakni adanya sebuah tindakan yangharus diambil tetapi dalam situasi rulesnya tidak ada, tidak menyediakansuatu preskripsi atau sekurangkurangnya
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3162 — 1644
  • Tentang : Cipta Kerja
  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 147 Untuk itu melalui UndangUndang tentang Cipta Kerjadilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha,antara lain Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan,Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Toko Obat, SuratTanda Pendaftaran Waralaba, Izin Domisili, IzinLingkungan serta berbagai rekomendasi yangdilakukan secara terpusat melalui sistem elektronik,sehingga tidak lagi memerlukan perizinan danpersetujuan dari masingmasing daerah.Dengan penerapan Perizinan Berusaha ini makaproses Perizinan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
219 — 165
  • Konsep diskresi seyogianya terpusat pada kebalikan dari situasi tindakannormal yang menuntut supaya tindakan badan/pejabat pemerintah berlandaskan peraturan(rulebased) atau mengikuti peraturan (rule following)dalam kerangka negara hukum (rule oflaw).Bahwa secara konseptual, lahirnya diskresi baik pada ranah pemerintahan maupun yudisialpada prinsipnya sama yakni adanya sebuah tindakan yang harus diambil tetapi dalam situasirulesnya tidak ada, tidak menyediakan suatu preskripsi atau sekurangkurangnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1055 — 742 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terhadap alasan ini, Laporan Spectrum menyimpulkan:Beberapa analisa telah ditawarkan yang berhubungan denganpasar relevan termasuk semua fixed services, seperti pada pasarmobile dan fixed menjadi terpusat dengan adanya pengenalan dariproduk fixedmobile dan pengganti mobile.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
164 — 35
  • Disamping itu ada disampaikan tentang kebutuhankebutuhan apasaja yang dibutuhkan sehubungan dengan pendirian PSPD ini, sepertiruangan praktikum;Bahwa saksi tidak tahu tetang MoU antara Unpar dengan Pemkab/Pemkot;Bahwa setahu saksi Unpar waktu belum menjadi BHMN, tapi masih PTNsehingga semua penerimaan dilaporkan dulu baru bisa digunakan,sedangkan dalam BHMN semua dana yang masuk dicatat terpusat di Uldan dana tersebut digunakan untuk kegiatankegiatan turin,pengambangan dan investasi yang dituangkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
276 — 88
  • Jkt.PstBahwa terkait penerimaan hasil pekerjaan setahu saksi untuk pekerjaandengan nilai diatas 100 (seratus milyar rupiah) dilakukan olehMendagri, sedangkan dibawah 100 milyar dilakukan oleh PA /KPA.Untuk pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri(IPDN) PA/KPA nya adalah Kepala Pusat (Kapus) AKPA;Bahwa Setelahn pembangunan selesai maka pengelolaan kampusdiserahkan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang waktuitu terpusat di Jatinangor.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
301 — 111
  • Pada Revisi Il POK ini telah ada programkegiatan listrik perdesaan dengan pagu sebesar Rp408.884.492.000,00 dengankode anggaran 04050121370189, dengan rincian : untuk pengadaan danpemasangan SHS sebanyak 36.242 unit, pembangunan PLTS terpusat sebanyak5 (lima) unit, pembangunan PLTMH sebanyak 5 (lima) paket, konversi PLTD kePLT bio diesel 3 (tiga) paket, pembangunan PLT bayu 2 (dua) paket, sertaHalaman 369 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.tambahan pengadaan dan pemasangan