Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan, yangapabila dikutip adalah sebagai berikut:Pasal 3 UUPTPemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;.

Bahwa lebih lanjut, perlu rasanya Tergugat sampaikan, yang berhakmewakili suatu perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah hanyaDireksi dan tidak termasuk di dalamnya Pendiri atau Pemegang Saham.Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabilaTergugat kutip adalah sebagai berikut:Pasal 98, butir 1 UUPTDireksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;.

BCK) yang dalam gugatannyahanya ditujukan kepada saudara SIMON LEGIMAN dengan jabatansebagai Direktur Utama (Error in Persona), padahal menurut hukumyang berlaku di Indonesia yakni UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) KhususnyaPasal 98 ayat (1) yang berbunyi (BUKTI P.1) :Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 456 K/Pdt.Sus/2009"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan".Maka PT.

BCK merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yangtunduk kepada UUPT yang seharusnya Judex Facti mengetahui bahwasuatu Badan Hukum bukanlah tanggung jawab Pribadi dari seorangDirektur, namun merupakan Tanggung Jawab Organ Perseroan yakniDireksi. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BCKsecara jelas tertulis Direksi PT.

untukseluruhnya yang didasarkan kepada pertimbangan hukum pada halaman 19alinea kedua berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan mencermati permohonan Pemohona quo serta menghubungkannya dengan alatalat bukti yang diajukan olehPemohon dan Termohon maka Pengadilan berpendapat Pemohon in casutelah melakukan pemanggilan dan mengadakan RUPSLB sebanyak 4(empat) kali yang salah satunya adalah RUPSLB dengan panggilan melaluimas media in casu surat kabar, sedangkan yang diatur dalam pasal 86 UUPT

PENGAHIRAN PERJANJIAN SEWA ASET 20 FEBRUARI 2014 JO.ADDENDUM PERJANJIAN SEWA 08 MEI 2017 OLEH TERGUGATTELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UUPT).1.Bahwa tindakan pengakhiran perjanjian sewa aset yang dilakukanoleh TERGUGAT yang diwakili oleh Direksi adalah sebagai bentukpelaksanaan pasal 92 ayat (1) beserta penjelasan UUPT karenaketika terjadi suatu pelanggaran oleh mitra kerja TERGUGAT,maka untuk kepentingan terbaik bagi

Lebih lanjut atas alasantersebut,TERGUGAT yang diwakili olen Direksi dengan kewenangan yangdimilikinya berdasarkan pasal 92 ayat (1) UUPT memutuskanuntuk mengakhiri Perjanjian Sewa Aset 20 Februari 2014 Jo.Addendum Perjanjian Sewa 08 Mei 2017.6. Berdasarkan uraianuraian di atas, tindakan TERGUGAT yangdiwakili Direksi dalam mengakhiri Perjanjian Sewa Aset 20Februari 2014 Jo.

Addendum Perjanjian Sewa 08 Mei 2017telah sesuai dengan pasal 92 ayat (1) UUPT dan maksud dantujuan Anggaran Dasar TERGUGAT. DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN URAIANURAIAN DIATAS, TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKANBAHWA PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEWA ASET 20FEBRUARI 2014 JO. ADDENDUM PERJANJIAN SEWA 08 MEI2017 TELAH SESUAI DENGAN PASAL 92 AYAT (1) UUPTDAN MAKSUD DAN TUJUAN ANGGARAN DASARTERGUGAT.

Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang undang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:Pasal 86 UUPT(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali Undang Undang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus

apabila disetujui minimal 38% (tiga puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan oleh PT Tiga Selaras Resources yang hadir dalam rapat tersebut;

BMStanggal 02 Desember 2011 adalah pula atas persetujuaan PENGGUGATdengan Akta Nomor 2 yang dilanjutkan dengan pemindahan hak atassaham dengan Akta Jual Beli Nomor 3, 4, dan 5 tanggal 02Desember 2011 yang dibuat di hadapan TERGUGAT VI adalah sah danmengikat PENGGUGAT sesuai menurut ketentuan pasal 56 ayat (1)UUPT yang mengatur Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukandengan akta pemindahan hak Jo. Pasal 7 Anggaran Dasar PT.

BMS Jo.Pasal 57 ayat (1) UUPT, karenanya semakin terang seluruh dalildalilPENGGUGAT sebagai pemegang saham tunggal sangat tidak berdasardan beralasan hukum, haruslah ditolak ;Bahwa setelah penjualan saham milik TURUT TERGUGAT , ll, dan IVkepada TERGUGAT , karenanya susunan pemegang saham PT.

Pasal 94 UUPT dan telah pula diberitahukankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l., sertatelah diterima dan dicatat dibawah Nomor AHUAH.01.1023441tanggal 12 Juni 2013 ;Bahwa benar, TERGUGAT V selaku Direktur Utama PT.

Pasal 87 Jo.Pasal 94 UUPT dan telah pula diberitahukan kepada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia R.I., serta telah diterima dan dicatatdibawah Nomor AHUAH.01.1033010 tanggal 14 Agustus 2013 ;Bahwa selanjutnya sesuai dengan panggilan RUPS PT.

Pasal 57 ayat (1) UUPT ;Menimbang, bahwa setelah penjualan saham = milik TURUTTERGUGAT , Il, dan MM kepada TERGUGAT , karenanya susunanpemegang saham PT.

yang disampaikan oleh Ketua Kadin yangmenyebutkan besaran jumlah minimum pemegang saham untukdapat melakukan gugatan derivatif adalah sebesar 10% (sepuluhpersen), karena pembuat undangundang menginginkan adanyakeseimbangan dan kestabilan di dalam perseroan agar perseroantersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga perseroandapat berjalan secara kondusif; Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Runtung Sitepu (DekanFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) disebutkan bahwa Pasal61 UUPT

Nomor 346 K/Pdt/2017SMHP sebanyak 237.500 lembar saham atau 5% saham PT SMHP atausebesar Rp2.846.437.500,00 sebagaimana dalam akta tersebut diatas,dalam faktanya dipemeriksaan tingkat Judex Facti, PT BGG tidak dapatmenunjukan buktibukti yang menunjukan adanya penyetoran sahamyang sah sebagaimana diatur dalam UU PT;14.Bahwa Pasal 33 UUPT mengatur mengenai penyetoran saham dalamperusahaan, sebagai berikut:(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 harus ditempatkan dan disetorpenuh.(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.(3) Pengeluaran saham yang lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untukmenambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.15.Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 33 UUPT tersebut mengatur mengenaibukti penyetoran saham yang sah, sebagai berikut:Ayat (2)Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam

Keberatan KetigaJudex Facti Tidak Pernah Mempertimbangkan Eksepsi Tentang GugatanKurang Pihak (Pluris Litis Consortium) Dari Pemohon Kasasi ISMHP DanPemohon Kasasi IlKFF Serta Pemohon Kasasi III29.Bahwa mengacu pada Pasal 33 ayat (2) UUPT dan penjelasannyamengenai bukti penyetoran yang sah yang salah satunya adalah datadari laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan, pada laporan yangdikeluarkan oleh akuntan independen pada tanggal 12 Mei 2010, dapatterlihat bahwa Pemohon Kasasi II telah mengajukan

Selain itu pertimbangan Judex FactiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmenyatakan bahwa Pemohon PK pun mempunyai tanggung jawabatas adanya utang Termohon PK adalah pernyataan yang sangat kelirudan tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnya UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas ("UUPT").

Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan Pasal 3Ayat 1 UUPT sebagai berikut:"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggung jawab atas seluruh saham yang dimiliknya dan tidakmeliputi harta kekayaan pribadinya"(penebalan ditambahkan);Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Pemohon PK selaku pemegang saham mempunyai tanggung jawab atas adanyautang

Termohon PK jelasjelas adalah kekeliruan yang nyata karenabertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 UUPT;17.Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas dan buktibuktiyang diajukan dalam persidangan perkara permohonan pailit a quo makaterbukti bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sesuai dengan penjelasan Pasal8 Ayat (4) UU No. 37/2004 dan demikian hal tersebut merupakankekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 Ayat

Nanmun pada faktanyahanya Tergugat yang melakukan seluruh kegiatan operasional PTBCMG Tani Berkah serta menjalankan kepengurusan seharihari PTBCMG Tani Berkah seluruhnya sebagaimana layaknya seorang DirekturPerusahaan yang melakukan pengurusan perusahaan secara monopollsendiri, padahal menurut Pasal 14 ayat 2 UUPT Nomor 40 tahun 2007yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah WargaNegara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukanperaturan perundangundangan yang berlaku.

Terkait dengan Fiduciary Duties dalamPerseroan Terbatas (PT), dalam buku Organ Perseroan Terbatas (hal.39) Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia menjelaskan bahwa tugasdan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari hari Perseroanuntuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan tersebut dalam sistem Common Law dikenal dengan PrinsipFiduciary Duties.Bahwa; tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalahmenjalankan

Sedangkan, DewanKomisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan ataskebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihatkepada Direksi (lihat Pasal 108 ayat (1) UUPT).Bahwa; referensi mengenai Fiduciary Duty juga dapat ditemui dalambuku Hukum Perseroan Terbatas yang ditulis M. Yahya Harahap (hal.374 dan 457). Fiduciary Duty ini diartikan oleh M. Yahya Harahapsebagai wajib dipercaya.

melakukan tugasnya sebagaiberikut:1) Dilakukan dengan itikad baik;2) Dilakukan dengan proper purposes;3) Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab(unfettered discretion); dan4) Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty and interest).Dari uraian singkat di atas kiranya dapat kita simpulkan bahwa Direksidan Dewan Komisaris dari suatu PT BCMG Tani Berkah yangmengemban Fiduciary Duties memiliki kewajiban untuk melaksanakantugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam UUPT

tidak pernah melaksanakanHalaman 49 dari 70 Putusan Nomor 636/PDT/2021/PT BDG26.27.28.29.30.Perjanjian tanggal 16 Mei 2008, Pasal 5 tersebut di atas, yangmelaksanakannya adalah PT BCMG Tani Berkah.Bahwa; Penggugat IIl merasa janggal atas perbuatan Tergugat Il,tersebut dimana bukan Pengurus dan bukan juga Pemegang Saham diPT BCMG TANI BERKAH, tapi mengaku sebagai Dewan Komisaris di PTBCMG TANI BERKAH, terlebih Tergugat Il adalah Warga Negara Asingyang dilarang oleh UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b Undangundang No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT),perubahan modal dasar perseroan wajib mendapatkan PERSETUJUANMenteri Hukum dan HAM RI.; Dengan demikian, tidak benar bahwaPenggugat telah menyampaikan Akta Penyertaan Saham/Modal sebagaidokumen bukti kepemilikan atau penguasaan tanah kepada Tergugat,karena pada faktanya Akta No. 02 hanya akta perubahan susunan Direksidan Pemegang Saham yang terjadi bukan akibat adanya penambahanmodal

;Selanjutnya, untuk semakin menerangkan bahwa pernyataan Penggugatterkait dengan tanah yang sudah diserahkan kepada Penggugat sebagaipenyetoran saham, perlu ditinjau kembali persyaratan yang harusdipenuhi dalam hal penyetoran saham berbentuk benda tidak bergerak.Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) UUPT, penyetoran atasmodal saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkandalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelahRUPS memutuskan penyetoran saham tersebut

Pada faktanya,pengumuman yang dimaksud dalam ketentuan UUPT tersebut tidakpernah terbukti telah dilakukan oleh Penggugat. Hal ini semakinmenerangkan fakta bahwa Penggugat tidak memahami dan tidakmelaksanakan penyertaan saham sesuai dengan sistem yang telahditentukan dalam UUPT.;Hal 39 dari 65 hal. Put.

No.156/PDT/2016/PT.DKI40Pasal 34 ayat (2) UUPT juga menentukan bahwa penyetoran modalsaham dalam bentuk tanah ditentukan berdasarkan nilai wajar yangditetapkan sesuai harga pasar atau taksiran dari ahli. Pada faktanya halinipun tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat bahwa penentuan nilaiatas taah tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

Sabda Alam Raya;Hal ini sejalan dengan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT") yang menyatakan "Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan";Pasal 108 ayat (1) UUPT menyatakan "Dewan Komisaris melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan padaumumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberinasihat kepada Direksi;Pasal 114 ayat (1) UUPT menyatakan "Dewan Komisaris bertanggung jawabatas pengawasan Perseroan

Bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT 1995) mendefinisikan direksi adalah organperseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AnggaranDasar ;5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa direksi adalah organperseroan pemegang kekuasaan eksekutif di perseroan.

Direksimengendalikan operasi perseroan seharihari dalam batasbatas yangditetapbkan oleh UUPT 1995, anggaran dasar dan RUPS serta di bawahpengawasan dewan komisaris. Tugas dan fungsi utama direksi adalahmenjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh ;Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel.Bahwa keberadaan direksi ibarat nyawa bagi perseroan, tidak mungkinsuatu perseroan tanpa adanya direksi, oleh karena itu, keberadaan direksidalam perseroan terbatas sangat penting.

Satwika Permai Indah, suatu badanhukum Perseroan Terbatas (PT) telah memperoleh pengesahan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan ketentuan dalam hukumPerusahaan yang terdapat didalam Pasal 3 ayat (2) huruf a UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diatur bahwaperbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan sah sebagai badan hukummenjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan.

Akan tetapi apabila suatuperseroan telah memperoleh pengesahan maka sesuai Pasal 7 ayat 4 UUPT,perseroan adalah suatu badan hukum atau entitas tersendiri yang memilikitanggung jawab terpisah dari para pengurusnya dalam hal ini para direksinya.Direksi adalah hanya sebatas sebagai pengurus dalam badan hukum tersebut,sehingga secara hukum yang menjadi pihak atau subjek hukum yang harusdigugat adalah perusahaannya bukan para pengurusnya yaitu direksinya;Bahwa selain itu Tergugat tidak ada urusan dengan

Pasal 98 ayat(1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebutdengan UUPT) jelas diatur bahwa yang berhak dan berwenang mewakili / bertindak untukdan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.10Pasal 1 angka 5 UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan

, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.Pasal 92 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan.Pasal 97 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.3 Bahwa

(Tanpa Perlindungan Pemegang Saham Minoritasberdasarkan Pasal 61 (1) UUPT dan Pasal 114 (6) UUPT, karenamempertanyakan :1. "Fresh money" Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah)yang dijanjikan Tergugat 1! ?2. Adanya keuntungan Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)ditahun 2008, dimana pada tahun 2007 Tergugat Il sebagaidirektur keuangan menyatakan bahwa perusahaan tidak mampumelaksanakan kewajibannya sehingga diminta dijual ?3.

Siregar,SH, MKN, Notaris; Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.PerdanaPerkasa Elastindo No.03 Tanggal 2 Januari 2014, Nyoman SatriaWijaya,SH, MKN, Notaris; Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.PerdanaPerkasa Elastindo No.06 Tanggal 13 Februari 2015, Nyoman SatriaHalaman 31 dari 75 halaman Putusan No. 278/PDT/2017/PT.DKIWijaya,SH, MKN, Notaris.Terkait dengan dalil yang digunakan oleh Para Penggugat, yaitu Pasal 97ayat 6 UndangUndang tentang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007(UUPT

alasanalasan padabutir 1.1 dan 1.2 diatas, Para Penggugat seharusnya mengajukan danmendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri dimana Para Tergugatbertempat tinggal bukan mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Sangat jelas dan nyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili Perkara aquo.Para Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas (kwalitas) UntukMelakukan Gugatan.Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 2 angka 2 menyatakanberdasarkan Pasal 97 ayat 6 UUPT

maret 2009. makasusunan Pengurus adalah sebagai berikut: = Komisaris Utama : Sapto BudiSatrioyudo Komisaris : Rudi Danandjaja Direktur Utama : R.M.Hirawan Surakusumah Direktur : Ani Kusmiani Direktur : Hendro SeputroBahwa Akta No 08 tanggal 6 Maret 2009, sudah merupakan fakta / buktihukum yang nyata dan jelas, yang menerangkan dan menegaskan bahwa Para Penggugat sudah tidak lagi sebagai pemegang saham maupun pengurus di PT PERSAELS, sehingga dalil Para Penggugat yangmenggunakan Pasal 97 ayat 6 UUPT

Laporan ini melanggar pasal 69 ayat 3 UUPT dalam hallaporan keuangan tidak benar anggota direksi secara Tanggung Rentengbertanggung javab kepada pihak yang dirugikanBahwa yang benar dan sesungguhnya terjadi, adalah dari hasil PenataanUlang sistem akuntansi keuangan untuk posisi keuangan 2007 yangdilakukan Tergugat Il, diketahui dan ditemukan kondisi perusahaan TIDAKBAIK, disebabkan karena hal hal :a.

Asuransi Bangun Askrida adalah sebuah badan usaha berbadanhukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT). Di dalam UUPT tersebut, samasekali tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau menyebutkan istilah pimpinan.Selain itu di dalam PT. Asuransi Bangun Askrida tidak ada yang dinamakanPimpinan PT.

belum sebagai DirekturTermohon Kasasi ;Termohon Kasasi Il juga tidak pernah mendapat kuasa dari DireksiTermohon Kasasi untuk mewakili Termohon Kasasi dalam jual belisaham dengan Akta No.37 ini ; Setidaktidaknya Termohon Kasasi Il tidak dapat mengatasnamakan/mewakili Termohon Kasasi dalam melakukan tindakan hukum,sebab tindakan Termohon Kasasi Il ini merupakan tanggung jawab pribadisepanjang kedudukannya sebagai Direktur belum resmi (didaftarkan dandiumumkan dalam TBN) sebagaimana diwajibkan oleh UUPT

Bahwa judex facti telah Kkeliru) menerapkan hukum denganmempertimbangkan seolaholah jual beli saham dengan Akta No.37 telahmendapat persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 8 April 2003kekeliruan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : RUPS tanggal 8 April 2003 ini berisi pernyataan para pemegang sahamdapat menyetujui rencana penjualan saham kepada Termohon Kasasi ,jadi bukan RUPS untuk melakukan jual beli saham kepada TermohonKasasi ; Pasal 52 (3) UUPT menytakan : dalam hal ini pemindahan hak

Bahwa di dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) dikenal istilah Direksi.

Sedangkan danDari ketentuan UUPT danUU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (UUK) Direksi tidak dapat dikategorikan sebagaipekerja, melainkan termasuk sebagai pengusaha.Pasal 1 angka 3 UUKPekerja/ouruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerimaupah atau imbalan dalam bentuk lain.Pasal 1 angka 5 UUKPengusaha adalah:a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yangmenjalankan suatu perusahaan;milik sendiri;b. dst....;.

Dalam kondisi semacam ini penetapanpengadilan memiliki peranan penting untuk mengatasi pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT (UU No.40 tahun 2007), dalam hal Direksi atau Komisaris tidak melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling Halaman 32 dari 38 halaman, Penetapan Nomor 324/Pdt/P/2017/PN.

penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diterima, maka pemohon yaknipemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS);Menimbang, bahwa pemegang saham mengajukan permohonan kepadaKetua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan, permohonan tersebut diajukan untuk meminta penetapan izin kepadaPemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 80 ayat (2)UUPT

(UU No.40 tahun 2007), Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil danmendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabilaPemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi danPemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa penetapan pengadilan tersebut menurut Pasal 80ayat (2) UUPT (UU No. 40 tahun 2007) memuat juga ketentuan