Ditemukan 6241 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd
8036
  • Srqg.Perencanaan Tekhnis mengenai kondisi lokasi dimana yang layak itu sesuaikeilmuan bangunan yang paling cocok adalah di desa pulo.Terkait hasil surfey, saksi tidak memberikan laporan khusus ke pihak DinasPendidikan Kab. Serang dan pihak dinas sendiri juga tidak ada memintalaporan kepada saksi selaku perwakilan dari unsur DTRB Kab. Serang.Bahwa Setelah survey ke lapangan saksi tidak pernah terlibat lagi dalamkegiatan pengadaan lahan SMKN Ciruas.
Putus : 03-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 3 Juni 2013 — DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin MUHARJO
66427
  • dari dana ADD;Bahwa saksi selaku camat juga pernah ditunjuk sebagai TimPendamping pelaksaaan dana ADD di Kecamatan dankedudukan didalam Tim sebagai Ketua;Bahwa Tugas sebagai Ketua Tim Pendamping adalahmemberikan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaanADD dalam wilayah kecamatan dan keanggotaan TimPendamping adalah:Camat selaku Ketua.Sekcam selaku Sekretaris.Kepala seksi Pemerintahan selaku Anggota.Kepala Seksi pembangunan selaku anggota.Staf kecamatan yang ditunjuk (4 orang) selaku Staf tekhnis
Register : 24-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN
Terdakwa:
MT. SYAHLAN SALEH SARANANI
14684
  • masih menjadi UPTD yang berada di bawah Dinas PekerjaanUmum dan saksi nanti setelah UPTD Damkar masuk di Sat Pol PP baru kemudiansaksi masuk dan menjabat sebagai Bendahara waktu itu;Bahwa untuk besaran uang makan minum para petugas Damkar dalam DPA yaitusebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya bagi parapetugas Damkar baik PNS ataupun yang honorer dan pada tahun 2017 tersebutyang mengelola dana kegiatan makan minum para Petugas Damkar adalahsaksi sendiri;Bahwa untuk tekhnis
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
454341
  • Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kehilangan beras milik Perum Bulogdi Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre XII Madura di wilayah KabupatenPamekasan ; Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD270/DS102/10/2014 tanggal30 Oktober 2014, Kepala Divre mempunyai tugas, sesuai KD421/DS200/11/2007tanggal 15 Nopember 2007 :a Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkanketentuan yang berlaku ;b Membina sumber daya Perum Bulog dilingkungan Divre ;c Melaksanakan kebijakan tekhnis
    Dan seleksi mitrabenar benar dilakukan dan seleksi dilakukan seluruh madura ;Bahwa syarat menjadi mitra adalah : Memenuhi syarat tehnis dan administrasi.Syarat Tekhnis maksudnya mempunyai Lantai jemur, Penggilingan dan lainlain.Syarat Administrasi : HO dan perijinan perijinan yang harus ditemul ;Bahwa Marsuki mempunyai gudang yang disewa oleh Sub Divre.
    pengadaan yangditujukan kepada Sub Divre yang dilampiri foto copy SIlUP(Surat jinUsaha Penggilingan) tjin gangguan (HO), TDP (Tanda daftar Perusahaan),NPWP serta surat kuasa bermaterai dari pemilik penggilingan bagi yangtidak memiliki tapi menguasai sarana penggilingan sesuai SOP06/D0203/2/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 ;e Selanjutnya pihak Bulog melakukan ferivikasi dokumen dan peninjauanlapangan, dan baru ditetapkan sebagai mitra kerja pengadaan bagi yangmemenuhi syarat administrasi dan syarat tekhnis
Putus : 25-04-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 25 April 2018 — - Drs. SARIFUDIN, M.Kes
6517
  • September 2015.99. 1(satu) lembar Koreksi Aritmatik tanggal 1 September 2015.100. 2(dua) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : POKJA-III-LU-2.003.IX.2015, tanggal 1 September 2015 beserta lampiran;101. 2(dua) lembar Penawaran Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Nomor : 35/SP-FSP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015.102. 1(satu) rangkap RekapitulasiDaftar Kuantitas dan harga beserta lampirannya;103. 1(satu) rangkap Daftar Spesifikasi Tekhnis
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFRIZAL Bin TARLIAN
7229
  • Aceh Selatantahun 2016 berdasarkan Perpres Nomor 04 tahun 2015 tentangPerubahan keempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan barang Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menyusun jadwal tentatif pelelangan;e Mengumumkan pelaksanaan Barang dan Jasa melalui LPSE;e Menilai kualifikasi penyedia barang /Jasa melalui sistim PascaKualifikasi;e Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran
Register : 16-09-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.MELIYAN MARANTIKA, SH
3.YERI TRI MULYANA, SH
4.DENNY REYNOLD OKTAVIANUS, SH
5.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
SYAHID RUSMIN, S.Sos
12660
  • ASLAH REAL dimana yang mengerjakan secara tekhnis atau pelaksanapekerjaan adalah terdakwa.Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait perkembangan pengadaan TransmisiPemancar FM KW 5 + Antena + Coaxial + Instalasi sebanyak 1 (Satu) unit, T.A. 2019di LPP RRI Tual, namun pada sekitar bulan Juli tahun 2020 ketika pengadaantersebut bermasalah, saksi baru mengetahui bahwa pengadaan tersebut belumselesai dari Kepala RRI Tual, yakni Saudara SYAEFUDDIN, S.Sos.
Register : 23-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 10 Nopember 2014 — IMAM SUNARSO, SE., MBA Bin SOEKARNO
140162
  • SHS selaku avalis berarti PT.SHS bertanggung jawab penuh untuk menjamin untuk penyaluran dankeberhasilan program kemitraan sesuai dengan isi perjanjian;Bahwa untuk pelaksanaan perjanjian secara operasional tekhnis ada yangbertanggung jawab secara berjenjang, Harry Subagja langsung di bawah saksi,dibawahnyaa ada Yoke Syamsidar, dibawahnya lagi ada Pak Imam;Bahwa yang menandatangani perjanjian dengan PT.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
9020
  • Via Kontruksi ;Dengan hasil lulus administrasi seluruhnya ;a ee BrEvaluasi Tekhnis terhadap 11 Penawar tersebut diataslulus seluruhnya;. Evaluasi Biaya terhadap 11 Penawar tersebut diatas lulusseluruhnya ;Evaluasi Kualifikasi terhadap 11 Penawar tersebut diatasLulus 7 Penawar dan tidak lulus empat penawar ;Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara EvaluasiPenawaran Terhadap dokumen penawaran kegiatanRehabilitasi Jaringan lrigasi D.l Bendung Penggung DesaKarangjati Kec. Wonosegoro Kab.
    Kebersihan KabupatenBoyolali berdasarkan Surat Keputusan Boyolali Nomor : 821.2/5990 Tahun 2010tanggal 25 September 2010, yang berdasarkan berdasarkan Peraturan BupatiBoyolali Nomor : 13 Tahun 2008, dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :346o Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penyediasaran dan prasarana umum, pertambangan, perhubungan dan kebersihan,dengan penjabaran sebagai berikut :a. merumuskan kebijakan tekhnis
Register : 21-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA
Tanggal 6 Nopember 2018 — Pembanding/Terdakwa : DELFI DWIAN ISKANDARSYAH, SE., BIN LAHMUDDINSYAH. Diwakili Oleh : MUHAMMAD REZA MAULANA S H CPL
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
7942
  • pembayaran programprogam kegiatan yang dilaksanakanpada TA 2014, yaitu untuk program upaya pelayanan kesehatan, programpelayanan administrasi perkantoran dan program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan Pustu sertajaringannya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2014.Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 35.555.800.161, yang telah dilakukanrealisasi penyaluran oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran DinasKesehatan Aceh Utara melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI
6117
  • Sumedang, Saksi belum memilikiSertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi Saksipernah 2 (dua) kali mengikuti Pembinaan Tekhnis (Bintek) PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah KabupatenSumedang dan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi belumlulus hingga Saksi belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; Bahwa Dasar Hukum yang digunakan untuk pengadaan barang,pekerjaan sipil, dan jasa dalam Pelaksanaan Proyek SAFVER padaDinas
Register : 01-09-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 71 / Pid. Sus. / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 18 Januari 2017 — FAJRI ASRIGITA FADILLAH Bin RUGIMAN
12057
  • Bahwa benar sebagai Sekretaris KPU Kota Depok memiliki tugas dantanggung jewel sebagai berikut:Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu; Memberikan dukungan tekhnis adminsitrasi; Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kotaselenggarakan Pemilu; Membantu distribusi perlengkapan penyelengaraanPemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemiluPresiden dan Wakil Presiden serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi; Membantu rumuskan dan susunan rancangan dankeputusan KPU Kota Depok; Memfasilitasi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 4 Juni 2015 — H.MUHAIMIN
13158
  • GSM sebagai Holding;Bahwa waktu pembahasan PT.GSM sebagai Holding adapembahasan yang diusulkan lembaga tekhnis untuk mengenaisaham;Bahwa saksi lupa apakah persyaratan waktu itu ada akta notaris;Bahwa ketika klarifiksasi di Gubernuran itu ada hasil klarifikasinamun saksi tidak ingat apa isinya;Bahwa yang membuat Perda No.3 itu yang membuat adalahbagian hukum;Bahwa dalam rancangan eksekutif itu ada tim Raperda yangterdiri dari bagian hukum, Asisten I, instansi pengusul, instansiterkait misalnya Dinas
Putus : 13-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Januari 2016 — Drs. H. AHMAD SUDIYONO, SH. Msi
6850 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bintang Sembilan;Bahwa berdasarkan uraian diatas sebenarnya Pemohon Kasasi tidakmempunyai kewenangan dalam proses pencairan dana dan teknis pelaksanaananggaran di lapangan melainkan tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaranhanya berkaitan dengan administrasi terkait dengan pembentukan PejabatPengadaan dan sebagai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan anggaranserta kontrol dari Kepala Dinas / Pengguna Anggaran kaitan dengan ada atautidak adanya ketersediaan anggaran bukan terkait dengan tekhnis pelaksanaankegiatan.Bahwa
Putus : 25-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm.
Tanggal 25 Maret 2013 —
4813
  • Kegiatan dari unit tekhnis ( Dinas Tata Kota dan Keindahan kota atau sekarangdisebut juga Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan perumahan) mengusulkanPenetapan Lokasi kepada Walikota yang disampaikan melalui Kabag TataPemerintahan untuk meminta Koreksi format penetapan Lokasi sebelumdimajukan ke Walikota2. Bagian Perlengkapan membentuk Tim pengadaan dan Pembebasan Tanah3. Diadakannya rapat menyangkut tentang RUSUNAWA4. Tim melakukan sosialisasi kemudian melakukan musyawarah harga ganti rugi5.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 25 Nopember 2013 — PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO
10118
  • 2013.soeceenene Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUAwonnnnn Bahwa ia Terdakwa PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
Register : 01-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.WAHYUDDIN,SH
2.ROMADU NOVELINO, SH
Terdakwa:
dr. AMRY ADY HARIS
549599
  • Dan tekhnis pemberian diskonnya saksi sama sekali tidak tahu menahudan boleh dikroschek kepada saudara IMEL ANITYA. Adapun buktitransfer kepada pihak PT. SMK saksi sama sekali tidak mengetahuibahwa itu adalah cover untuk pengiriman diskon dan mengapa saksitandatangani karena saya pikir itu transaksi biasa dengan perusahaanswasta;Halaman 87 dari 146 halaman, Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi5.
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
13343
  • Purna Sentana Baja untuk hadirpada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat DivisiPengadaan untuk penjelasan tekhnis (Anwijing) pekerjaanpengadaan Jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala SubDirektorat/General Manager PT. Krakatau Steel sekaliigusmeminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukan penawaranharga ;Atas permintaan tersebut PT.
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
175514
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan danpersiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
    Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan tanahpemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Khusus, namun mempunyai keahlian pengadaan tanahmelekat karena jabatan yang Ahli pegang;Ahli sudah 4 (empat) kali memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitan denganmonogeHal 168Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP
Putus : 10-09-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 747 K/PID.SUS/2013
Tanggal 10 September 2014 — ACHMAD DJUHANA
10185 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Krakatau SteelNomor 32/C/DUKS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem danProsedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan tanggal dalam poin 2.11ditetaokan bahwa Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan dapatmelakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung apabila memenuhi kriteria kKebutuhan darurat / mendesak danditinjau secara tekhnis maupun ekonomis masih memungkinkandilakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung.