berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UU TIPIKOR) jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata CaraPelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian PenghargaanDalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(PP No. 43

/2018)maka setiap orang perseorangan atau kelompokorang memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikaninformasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 433/PDT/2020/PT.BDGAdapun penyampaian informasi/pengaduan dugaan tindak pidanakorupsi tentunya harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,norma agama, kesusilaan, dan kesopanan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU Tipikor

Pasal 2 ayat (3) PPNo. 43/2018 dan disertai dokumen pendukung sebagai dasarpelaporan.Dengan demikian, dalildalil Gugatan Para Penggugat adalah keliru,tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum,sehingga sudah seharusnya ditolak atau sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).PENUTUPBerdasarkan uraianuraian sebagaimana tersebut diatas, Turut TergugatIV berkesimpulan bahwa semua dalildalil Gugatan yang diajukan olehPara Penggugat adalah keliru, tidak benar

berdasarkan informasi dari Subowo; Bahwa tidak pernah ada pemekaran Desa Puuduria menjadi DesaTawarolondo, sebab Desa Puuduria adalah pemekaran dari Duriaasi; Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah menjadi Sekretaris Camat; Bahwa Saksi tidak tahu Desa Tawarolondo pemekaran dari Desaapa; Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat pada tahun2018; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan Sahabuddin,dkk; Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Rekomendasi Komisi DPRD Kabupaten Konawe Nomor 170/43

/2018 dan Surat PenghentianPengolahan Tanah/ Lahan Sengketa Nomor: 590/397/2007 tertanggal 13Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Wonggeduku; Bahwa Saksi tahu letak batas antara Desa Tawarolondo denganDesa Puuduria yakni dibatasi oleh jalan usaha tani; Bahwa Saksi tahu jika pernah dibuat peta wilayah tersebut tetapipeta tersebut tidak diakui karena mencaplok wilayah orang; Bahwa pada tahun 2007 Saksi masih bertugas di KecamatanWonggeduku; Bahwa Saksi kenal dengan Drs.

No : 43/2018,selanjutnya disebut sebagai,TERBANDING / PEMBANDING/ TERGUGATKONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;Halaman 1 dari52 Putusan Nomor 46/Pdt/2018/PT DPSPengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi BaliNomor : 46/Pen.Pdt/2018/PT.DPS tanggal 22Maret 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan

Bahwa Pernyataan Banding Penggugat telah melampaui batas waktu,yang mana permohonan Banding diajukan oleh Pemohon Banding padatanggal 17 April 2018 dengan Register perkara No. 159/Pdt.G/2017/PN.Plgjo Banding No. 43/2018 dan Pemohon Banding menyerahkan memoriBanding ke Paniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 April2018 yang telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejakPutusan dibacakan pada tanggal 6 Maret 2018.Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 159/Pdt.G/2017/

Sirimau Kota Ambon, sesuai SuratKuasda Khusus tertanggal 05 Januari 2018 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 43/2018 tanggal 05 Januari 2018,untuk Tergugat , Il, Ill dan WV telah hadir Tim Kuasa Hukum 1.SAMRINSAHMAD,SH, dan 2.MUSTAKIM WENNO,SH KeDuanya adalah Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Hukum SAMRIN SAHMAD,SH & MUSTAKIMWENNO,SH yang beralamat di Jl.

Hadmen Puri kepada LindaLiudianto tanggal 05 Oktober 2018;1 (satu) Jepitan Foto Copy Notulen Rapat Pembangunan Fasilitas PameranKawasan NTT Fair;1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor: BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat Pengelolaan KeuanganDaerah pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Yulia Afra, MTselaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NusaTenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor: BKD.013.1/I/81/PKJS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selakuPengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor: BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang

Yulia Afra, MTselaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NusaTenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor : BKD.013.1/1/81/PKJS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selakuPengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor : BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang

Hadmen Puri kepada LindaLiudianto tanggal 05 Oktober 2018;1 (satu) Jepitan Foto Copy Notulen Rapat Pembangunan Fasilitas Pameran)))satu) Bonggol Cek Bank NTT No.))))Kawasan NTT Fair;1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan AtasLampiran Gubernur Nusa Timur = Nomor:BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerahpada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;Keputusan Tenggara1 (satu) Bundel

Hadmen Puri kepada LindaLiudianto tanggal 05 Oktober 2018;1 (satu) Jepitan Foto Copy Notulen Rapat Pembangunan Fasilitas PameranKawasan NTT Fair;1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor: BPPKAD.V.3/900/1 1/2018 tentang Pejabat Pengelolaan KeuanganDaerah pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UU TIPIKOR) jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata CaraPelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian PenghargaanDalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PPNo. 43

/2018)maka setiap orang perseorangan atau kelompok orangmemiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikaninformasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.Adapun penyampaian informasi/pengaduan dugaan tindak pidanakorupsi tentunya harus dilakukan secara bertanggungjawabsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU Tipikor jo.

Pasal 2ayat (3) PP No. 43/2018 dan disertai dokumen pendukung sebagaidasar pelaporan.Halaman 80 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Padt.G/2019/PN TsmDengan demikian, dalildalil Gugatan PARAPENGGUGATadalahkeliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkanhukum, sehingga sudah seharusnya ditolak atau sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).PENUTUPBerdasarkan uraianuraian sebagaimana tersebut diatas, TURUTTERGUGAT IV berkesimpulan bahwa semua dalildalil

., selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKD.013.1/I/81/PKJS/IV/2017 tanggal O03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaranberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorBPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimanatelah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang PejabatPengelola

YULIAAFRA, M.T. selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkanKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKD.013.1/I/81/PKJS/IV/2017 tanggal O3 April 2017, dan selaku Pengguna Anggaranberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorBPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimanatelah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang

Putusan Nomor: 27/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI278) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor No : 03417 yangdikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama NancyUrania Latief tanggal 23 November 2018,279) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor No : 03418 yangdikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama NancyUrania Latief tanggal 23 November 2018,280) 1 (Satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 42/2018 tanggal 24 April2018,281) 1 (Satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 43

/2018 tanggal 24 April2018,282) 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penunjukan PT.

pada Kantor PertanahanKota Depok atas nama Nancy Urania Latief tanggal 23November 2018, Nomor Urut 279 berupa 1 (Satu) bundel AsliSertipikat Hak Milik Nomor Nomor 03418 yang dikeluarkan padaKantor Pertanahan Kota Depok atas nama Nancy Urania Latieftanggal 23 November 2018, Nomor Urut 280 berupa 1 (Satu)bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 42/2018 tanggal 24 April 2018Halaman. 130 dari 216 halaman Putusan No.26/PidSusTPK/2021/PT.DKI.dan Nomor Urut 281 berupa 1 (satu) bundel Asli Akta Jual BeliNomor 43

/2018 tanggal 24 April 2018, dirampas untuk Negara.Nomor Urut 282 berupa 1 (satu) bundel Asli DokumenPenunjukan PT Danareksa Sekuritas sebagai PenasehatKeuangan dalam TransaksiTransaksi pada FundamentalResources Pte Ltd dan PT.

pejabat lelang, dikembalikan kepadaSaksi Reynaldi Tri Aditia;1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor No : 03417 yangdikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama NancyUrania Latief tanggal 23 November 2018,1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor No : 03418 yangdikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama NancyUrania Latief tanggal 23 November 2018,1 (Satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 42/2018 tanggal 24 April2018,1 (Satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 43

/2018 tanggal 24 April2018, dirampas untuk Negara;1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penunjukan PT.

LPP-A / 40 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 1.555.000,- ;

/ 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlah sebesar 2.448.000,- ;

. ;113) 1 (Satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus RekeningAir No: 48 / LPPA / 43 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 denganjumlah sebesar 2.448.000. ;114) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus RekeningAir No : 49 / LPPA / 44 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 denganjumlah sebesar 516.000. ;115) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda4No : 25 / LPPNA/ 25 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 denganjumlah sebesar 400.350.

Satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus RekeningAir No : 45/LPPA/ 40 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlahsebesar 1.555.000. ;1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus RekeningAir No : 46/LPPA/ 41 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlahsebesar 5.802.500. ;1 (Satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus RekeningAir No : 47 /LPPA/ 42 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlahsebesar 1.556.000. ;1 (Satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus RekeningAir No : 48/LPPA/ 43

/ 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlahsebesar 2.448.000. ;1 (Satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus RekeningAir No : 49/LPPA/ 44 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlahsebesar 516.000,;1 (satu) Iembar Laporan penerimaan penagihan khusus Denda4No : 25/LPPNA/ 25 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlahsebesar 400.350.

;Halaman 334 dari 372 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN.Amb.111) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus RekeningAir No :46/ LPPA/ 41 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlahsebesar 5.802.500. ;112) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus RekeningAir No :47/LPPA/ 42 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlahsebesar 1.556.000. ;113) 1 (Satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus RekeningAir No : 48/LPPA/ 43 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlahsebesar 2.448.000. ;

Hadmen Puri kepada Linda Liudianto tanggal 05 Oktober 2018;

Foto copy 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor:

PEG.823.3/43/2018, 28 Maret 2018 tentang kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi an. ALI KAUSAR, SKH (legalisir).

62) Foto copy 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor: BKD.821.12/15/2017, tanggal 28 juni 2007 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil an. ALI KAUSAR, SKH (legalisir).

40 / 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.1.555.000,- ;

/ 2018 tanggal 18 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.2.448.000,- ;