Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur daripasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telahterpenuhi dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umumtelah terbukti, dan oleh karena itu terdakwa terbukti pulamelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakantersebut ;Menimbang,bahwa sepanjang pemeriksaan tidakdijumpai hal hal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan , = atau mengecualikan diriterdakwa dari ancaman pidana baik alasan pemaafmaupun

mengulangi lagi perbuatannyamaka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwatetap berada dalam tahanan ;Menimbang,bahwa sebelum menjatuhkan pidanaakan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yangmeringankan yang ada pada diri terdakwa =;Hal hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa merugikan Sukariyanto ; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;Hal hal yang meringankan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakmengulangi lagi ; Terdakwa sopan dipersidangan ;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana daritindak pidana yang telahdilakukan terdakwa dihubungkan dengan hal hal yangmemberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis,pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telahpantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3(tiga) helai bulu burung dikembalikan pada Sukariyanto ;Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebanipula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan Pasal

pidana yang ditentukan dalam pasalpasal yang terbukti telahdilanggar oleh Terdakwa (legal justice), tingkat kesalahan Terdakwa yang diukurdari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalammasyarakat itu (moral justice) dan perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaranhukum yang dilakukannya (social justice), yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut:1.

Moral JusticeTingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaanmasyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu,dalam hal ini menurut Majelis dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:pencelaan dengan tingkat kesalahan ringan, pencelaan dengan tingkatkesalahan sedang, pencelaan dengan tingkat kesalahan berat dan pencelaandengan tingkat kesalahan sangat berat, selanjutnya pencelaan tersebutdihubungkan dengan pemidanaan, sehingga dari ancaman pidana minimalsampai dengan

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang, Terdakwa dapat dipidanaantara 1% (seperempat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan 1%(setengah) dari ancaman pidana maksimal;3. Pencelaan dengan tingkat kesalahan berat, Terdakwa dapat dipidana antaraYe (setengah) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan % (tiga perempat) dari ancaman pidana maksimal;4.

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sangat berat, Terdakwa dapatdipidana antara % (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal sampaidengan ancaman pidana maksimal;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjambret atau mengambil paksabarang milik saksi Deasy, kemudian mengambil isi tas yang brharga berupauang sebanyak Rp65.000,00, 1 (satu) buah HP merk Cross type V5 warnaungu berikut sim card XL dengan nomor: 087723063635, sedangkanyanglainnyadibuang, kKemudian uang tersebut dibelanjakan untuk membeli 2

pidana penjara maksimalnya 5 tahun,maka Terdakwa patut dijatuhi pidana antara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulansampai dengan 3 (tiga) tahun dan 3 bulan;3.

Bahwa ancaman pidana terhadap Pasal yang dinyatakan terbukti yaitumelanggar Pasal 36 Ayat (1) Jo.

) tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda palingsedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) paling banyak Rp.3.000.000.000, (tiga milyar Rupiah) dan juga setelah mempelajari denganseksama berkas berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang PeradilanTingkat Pertama, Surat surat bukti, dan surat surat lainya yang berhubungandengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwakeberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan denganpertimbangan bahwa ancaman

pidana terhadap tindak pidana Pasal 36 Ayat (1)UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup adalah pidana penjara paling singkat 1 (Satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga)Tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) palingbanyak Rp. 3.000.000.000.

pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo.

(tiga milyar Rupiah) ;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan tunggalyang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga pidana dendamaka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana dengan pidanadenda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan adanya amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menetapkanpidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari

menurut Pemohon Kasasi seharusnya Majelis HakimPengadilan Militer Il11 Yogyakarta maupun Majelis Hakim PengadilanMiliter Tinggi Il Jakarta memutuskan Pemohon Kasasi bebas dari segaladakwaan.Keberatan kedua :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidakmempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori bandingterhadap tuntutan Oditur Militer Yogyakarta yang menuntut Pemohon Kasasi,pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan yang melebihi ancaman pidana.Dalam Pasal 360 (2) KUHP ancaman

pidana disebutkan dengan tegas berupapidana penjara selama 9 (sembilan) bulan atau dipidana dengan pidanakurungan selamalamanya enam bulan namun dalam kenyataannya Oditur telahmenuntut Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.Oleh karena ancaman pidana melebihi ancaman yang ditentukan oleh Pasal360 (2) KUHP, jelas hal tersebut melanggar ketentuan hukum seharusnyaMajelis Hakim menyampaikan pertimbangan yang tegas karena tuntutan OditurMiliter adalah hal yang sangat penting berkaitan

dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi serta hakhak Pemohon Kasasi sehinggaMajelis Hakim tidak dapat mengabaikan begitu saja berkaitan dengankesewenangwenangan Oditur Militer tersebut.Bahwa Oditur Militer boleh saja menuntut melebihi ancaman pidana namundalam KUHP sudah mengatur secara tegas seseorang Pemohon Kasasi dapatdituntut melebihi ancaman pidana karena ada gabungan kejahatan atau karenaberulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan hal inisudah diatur dalam

Upaya lain dalam rangka mencapai tujuan yang lebihefektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undangundang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undangundangsebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidanadenda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatanpidana.Il.

Dalam rumusan Pasal2 ayat (1) dan Pasal 3 undangundang a quo dimaksudkan untukmemberikan kebebasan pada hakim untuk memutus hukuman sesuaidengan rasa keadilan dalam masyarakat, yakni jika terdakwa dalammelakukan tindak pidana korupsi tidak menimbulkan kerugiankeuangan negara atau perekonomian negara, maka pidana yangdijatuhkan tidak harus sesuai dengan ancaman pidana maksimum,melainkan bisa saja hanya ancaman pidana minimum yang dijatuhkan.34Dengan demikian, ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal

Menurut Pemohon ancaman pidana untuk percobaan tindak pidanadisamakan dengan tindak pidana pokoknya.

Untuk itu, ancaman pidana terhadapOrang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi disamakandengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindakpidana pokoknya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannyatindak pidana korupsi.

Oleh karena itulah maka ancaman pidana terhadaporang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi disamakandengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindakpidana tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah secara dinidilakukannya tindak pidana korupsi.

No. 698 K/Pid.Sus/2013menyebutkan Pidana Penjara, Pidana Kurungan atau Pidanan Denda yangdapat dijatunkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak satu perduadari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini berlaku jugadalam hal minimum ancaman pidana bagi anak (yurisprudensi tetap) ;Bahwa menurut kami ketika Hakim menjatuhkan putusan dalam suatuperkara yang belum diatur dalam perundangundangan, maka Hakim tersebutdapat menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Sedangakan dalamperkara ini, peraturan yang mengaturnya sudah ada yaitu UndangUndangNomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak khususnya Pasal 26 ayat (1) yangmenyatakan :Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada anak nakal sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama satu perdua darimaksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;Sementara pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 111ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yangmenyatakan :

Simatupang menjual tuak dan ditemukanbarang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) liter dimana Terdakwa menjual ataumengecer minuman beralkohol tradisional jenis tuak tersebut tanpa izin daripihak yang berwenang dan sudah berjalan sekitar 4 (empat) tahun.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat buktidi persidangan, selanjutnya Hakim membacakan ancaman pidana yang termuatdalam Pasal 23 jo.

Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran MinumanBeralkohol yang didakwakan terhadap Terdakwa.Bahwa atas ancaman pidana dalam pasal dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan mengakui kesalahannya, dan memohon keringanan hukumandengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai 1 anak serta isteri yangmembutuhkan biaya hidup karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.Bahwa selanjutnya Hakim membacakan putusan dalam sidang yangterbuka untuk umum

sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;Halaman 4 dari 7 Catatan Sidang Nomor 60/Pid.C/2019/PN TasMenimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidakditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasanyang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidanaatau hukuman sesuai dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa Hakim telah juga memberitahukan danmenyampaikan kepada Terdakwa tentang ancaman

pidana yang diatur Pasal 23jo.

Bolehlah dibilang bila dasar penjatuhan pidanamenginduk pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undangundang Nomor 3Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang menyebutkan :Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimanadimaksud Pasal 1 ayat (2) yaitu Anak Nakal yang melakukan tindak pidana,paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjarabagi orang dewasaDari adanya bunyi ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut dapatlahdisimpulkan adanya ketentuan pidana paling lama 1/2 (satu perdua

) atausetengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa, serta tidak adasama sekali disebutkan dalam undangundang tersebut 1/2 (setengah) dariminimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

RI No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan; eeee Menimbang, bahwa Pasal ini hanya merupakanketentuan ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengansengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf e UU.

pertimbangan tersebutmaka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur daripasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhidengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti,dan oleh karena itu para Terdakwa terbukti pula melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut; Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan tidakdijumpai hal hal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan diri paraTerdakwa dari ancaman

pidana dengan demikian maka paraTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhipidana setimpal dengan perbuatannya;were eee Menimbang, bahwa oleh karena selama ini paraTerdakwa ditahan maka lamanya para Terdakwa berada dalamtahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana = yangdijatuhkan; Menimbang, bahwa untuk menghindari agar paraTerdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi

Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akandipertimbangkan hal hal yang =memberatkan dan yangmeringankan yang ada pada diri para Terdakwa; Hal hal yang memberatkan Perbuatan para Terdakwa telah merusak lingkungan~ dansecara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkanterjadinya bencana alam; Keadaan yang meringankan Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atasperbuatannya; Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana daritindak pidana yang telah dilakukan~ oleh para Terdakwadihubungkan dengan hal hal yang memberatkan danmeringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan 2 (dua) ?...

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan = pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Terdakwayang masih di bawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkankepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak,di dalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman

pidana terhadapanak yang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan %(setengah) dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa danditentukan %2 (Setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2018/PN.Nba1.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkatLPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam pasal 112ayat (1) UndangUndangn RI No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika dikatakanbahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun dan ancaman pidana minimum adalah 4 (empat) tahun serta dendamaksimum sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima milyar rupiah);Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yangberkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Terdakwa karena sifatperbuatannya sangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anaksehingga perlu) memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklahdipertimbangkan bahwa pemisahan

Sewajarnya Judex Facti bandingkan ancaman pidana yangdiancam dalam Pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun,dibandingkan ancaman Pidana Pasal 112 minimal 4 (empat) tahun terdapatperbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila Judex Factihubungkan dengan ajaran/teori berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pulaberat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnyatindakan memiliki, menyimpan dan menguasai sebagaimana dimaksud dalam PasalHal

bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas,dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan denganalasan :1Bahwa walaupun Terdakwa berusia di bawah umur (02 Mei 1995 / 16 tahun)tetapi ancaman

pidana pasal yang terbukti di Judex Facti maupun di tingkatbanding adalah Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;Putusan pidana penjara terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalammasyarakat ;Pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat banding memutuskan perkara ini di dalamputusannya adalah :Bahwa dari fakta hukum dalam putusan

Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak berbunyi pidana penjara, yang dapatdijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,paling lama 2 (seperdua) dari maksimum ancaman bagi orang dewasa dalam undangundang ini tidak diatur mengenai minimal ancaman pidana penjara untuk anakanak.Pasal 28 Ayat (1) UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak berbunyipidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak % (seperdua)dari

maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa Pasal 28 Ayat (2) UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak berbunyi apabila pidana dendasebagaimana dimaksud Ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajiblatihan kerja Pasal 28 Ayat (3) UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang PeradilanAnak berbunyi latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90(sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehariserta tidak dilakukan pada

pidana penjara minimaldan penjatuhan pidana denda dan UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang PeradilanAnak mengatur tentang hukuman pidana penjara dan pidana denda untuk Terdakwaanakanak.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sebagai berikut :1 Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi sudah tepatkarena diambil berdasarkan proses

pidana maksimum dan minimun terhadappelaku tindak pidana tersebut adalah paling lama 15 (lima belas) tahun danpaling singkat 3 (tiga) tahun, kemudian karena Terdakwa Ghani Muammar ZainiAzis Bin Usa Firdaus adalah anak anak dan yang bersangkutan disidangkandalam peradilan anak, untuk ancaman pidana maka mengacu pada Pasal 26ayat (1) UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anakyang berbunyi Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada anak Nakalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

2 huruf a, paling lama % (satuper dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

pidana pada Pasal 82 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehinggapemidanaannya harus menggunakan ancaman minimum dalam Pasaltersebut tidak dapat dibenarkan;e Bahwa terdapat cukup alasan bagi Judex Facti untuk menjatuhkanpidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari yaitu kedudukanatau status Terdakwa yang masih sebagai Pelajar sehingga pendidikanTerdakwa tidak akan terganggu;Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PenuntutUmum tidak beralasan menurut

minuman beralkohol tradisional jenis tuaktanpa izin di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma,Terdakwa Oktapianus Simamora Anak Dari Simamora menjual tuak danditemukan barang bukti sebanyak 10 (Sepuluh) liter dimana Terdakwa menjualatau mengecer minuman beralkohol tradisional jenis tuak tersebut tanpa izindari pihak yang berwenang dan sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat buktidi persidangan, selanjutnya Hakim membacakan ancaman

pidana yang termuatdalam Pasal 23 jo.

Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran MinumanBeralkohol yang didakwakan terhadap Terdakwa.Bahwa atas ancaman pidana dalam pasal dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan mengakui kesalahannya, dan memohon keringanan hukumandengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai 4 anak serta isteri yangmembutuhkan biaya hidup karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.Bahwa selanjutnya Hakim membacakan putusan dalam sidang yangterobuka untuk umum

Terdakwa terbukti melakukantindak pidana sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidakditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasanyang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidanaatau hukuman sesuai dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa Hakim telah juga memberitahukan danmenyampaikan kepada Terdakwa tentang ancaman

pidana yang diatur Pasal 23jo.

Sanusi menjualtuak dan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) liter dimana Terdakwamenjual atau mengecer minuman beralkohol tradisional jenis tuak tersebuttanpa izin dari pihak yang berwenang dan sudah berjalan sekitar 1 (Satu) tahun.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat buktidi persidangan, selanjutnya Hakim membacakan ancaman pidana yang termuatdalam Pasal 23 jo.

Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran MinumanBeralkohol yang didakwakan terhadap Terdakwa.Bahwa atas ancaman pidana dalam pasal dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan mengakui kesalahannya, dan memohon keringanan hukumandengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai 1 anak usia 9 (Sembilan) tahundan adik usia 4 (empat) tahun serta Terdakwa adalah janda yang tinggalbersama ibunya selaku orang tua tunggal, dan Terdakwa serta keluarganyamembutuhkan

sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidakditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasanyang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbuktiHalaman 4 dari 7 Catatan Sidang Nomor 58/Pid.C/2019/PN Tasbersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidanaatau hukuman sesuai dengan kesalahannya.Menimbang, bahwa Hakim telah juga memberitahukan danmenyampaikan kepada Terdakwa tentang ancaman

pidana yang diatur Pasal 23jo.

Januari 2013 dimana terdakwa bernama AndiMansur Alias Andi, umurnya 16 tahun, sehingga peradilan yang diberlakukanyaitu UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 UndangUndang No. 3Tahun 1997 dalam ayat (1) maupun ayat (2), terdakwa dapat dijatuhi pidanapokok maupun pidana tambahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) UndangUndangNo. 3 Tahun 1997 ditentukan pada anak nakal dapat dijatuhi pidana palinglama 2 (satu perdua) dari maximum ancaman

pidana penjara bagi orangdewasa ;Halaman 11 dari 16 halamanPutusan No. 06/PID.SUS/2013/PT.PALUMenimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No.130/Pid.Sus/2012/PN.Tli tanggal 15 Januari 2013 terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana melanggar 81 ayat (2) UndangUndang No,23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana palinglama 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000

,(enam puluh juta rupiah), sehingga pada terdakwa Andi Mansur yang sudahberumur 16 tahun dapat dikenai ancaman pidana 1% (satu perdua) dariancaman pidana tersebut diatas, dimana pidana penjara dan pidana dendabersifat kumulatif ;Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam pasal 81 ayat (1)adalah berlaku pada tindak pidana dalam pasal 81 ayat (2) dari UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pidana bersifatKumulatif, maka pada terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda danapabila

Sistem fixed / definite sentence berupa ancaman pidana yangsudah pasti.2. Sistem indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidanasecara maksimum.3. Sistem determinate sentence berupa ditentukannya batasminimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.4.

Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukan batasmaksimum pidana; badan pembuat undangundangmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidanaaparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebihrendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanyapidana untuk pelaku kejahatan tertentu.Dari adanya beberapa sistem perumusan tentang lamanya sanksipidana (strafmaat), sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahuibahwa sistem perumusan lamanya ancaman pidana atau sanksipidana

dibenarkan berdasarkan asas legalitas (nulla poena sine lege)yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebabdalam asas nulla poena sine lege, yang berarti "tiada pidana tanpaundang undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiapsanksi pidana haruslah ditentukan dalam undangundang.Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidanaselain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undangundang.Adapun di dalam UndangUndang Narkotika itu sendiri telah denganjelas mengatur ketentuan ancaman

pidana dalam batas minimumdan maksimum, seperti misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yangmengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak ataumelawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuktanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhanpidana di bawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidanayang ada dalam UndangUndang Narkotika oleh hakim dengansendirinya

tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainanjudi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

tersebut akan ditentukan lebihlanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.

Asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secarakonkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatuhasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat atauringannya perbuatan yang dilakukan.Berkaitan dengan asas legalitas yang diajarkan oleh Feuerbach,sebenarnya dikehendaki penjeraan yang tidak melalui pengenaanpidana, namun melalui ancaman pidana di dalam perundangundangan, sehingga kejahatan dan pidananya harus dicantumkandengan jelas.

Sistem fixed / definite sentence berupa ancaman pidana yangsudah pasti.2. Sistem indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidana secaramaksimum.3. Sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimumdan maksimum lamanya ancaman pidana.4.

Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukan batasmaksimum pidana; badan pembuat undangundang menyerahkansepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana aparat pelaksanapidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnyadalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelakukejahatan tertentu.Dari adanya beberapa sistem perumusan tentang lamanya sanksipidana (strafmaat), sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahulbahwa sistem perumusan lamanya ancaman pidana atau sanksipidana

poena sine lege) yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam asasnulla poena sine lege, yang berarti "tiada pidana tanpaundangundang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksipidana haruslah ditentukan dalam undangundang.Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidanaselain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undangundang.hal 17 dari 22 hal No 539/PID SUS/2018/PT MKSAdapun di dalam UndangUndang Narkotika itu sendiri telah denganjelas mengatur ketentuan ancaman

pidana dalam batas minimum danmaksimum, seperti misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yang mengaturancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawanhukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, denganpidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun, sehingga adanya penjatuhan pidana di bawah batasminimum dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalamUndangUndang Narkotika oleh hakim dengan

perkara Nomor 72/Pid.B/2010/PN.CMS,menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;Bahwa terhadap putusan yang menyatakan para Terdakwaterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaanmemberatkan, Judex Facti tidak menjatuhkan pidana (NIHIL);Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, apabila Judex Factimempunyai keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, seharusnya Judex Factimenjatuhkan pidana dengan ancaman

pidana dalam Pasal 363 KUHP.Pemidanaan sendiri diatur dalam pasal 12 KUHP, dimana dalam Pasal 12KUHP tidak dikenal adanya pidana NIHIL.

Suwardi, SH., MH.yang berpendapat bahwa :Bahwa alasan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapatdibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa pertimbangan Judex Facti yang berkesimpulan Terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yangdiatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke5 sudah tepat dan benar, akan tetapi Judex Facti salah menerapkan hukumtentang pemidanaan;Bahwa ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1) ke

No. 1344 K/Pid/2010pidananya adalah maksimum pidana terberat ditambah sepertiganyasehingga menjadi 9 (Sembilan) tahun ditambah 3 (tiga) tahun sama dengan12 (dua belas) tahun; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwaberkalikali melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Judex Facti jumlah seluruhnya 11 (Sebelas) tahun 4(empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dengan demikian belum melampauimaksimum ancaman pidana, dan terhadap Terdakwa