2012 dan Akta Notaris No. 27 tanggal 26Nopember 2012;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif KESATUsebagaimana diatur dalam Pasal

266 ayat (1) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.2.Barang siapa;Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentiktentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam aktatersebut;Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai aktatersebut seolaholah keterangannya sesuai dengan yang sebenarnya;Jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian;Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan

/PN...menyuruh melakukan atau turut melakukan adalah perbuatansebagaimana unsurunsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan saksisaksi dan Para Terdakwa serta pertimbangan unsurunsur Pasal 266 ayat(1) KUHP di atas, bahwa Terdakwa berniat untuk memberhentikan danmengganti kepengurusan dari Yayasan Bina Husada Jember, dan niatTerdakwa tersebut akan diwujudkan dengan akta Notaris, kemudianTerdakwa Il membantu Terdakwa dalam memasukkan keterangandalam akta

notaris yaitu Akta Notaris No. 26 dan No. 27, dimanaketerangan yang ditempatkan dalam aktaakta tersebut adalah palsu;Menimbang, bahwa baik Terdakwa yang menyuruh Terdakwa IIdan Terdakwa II yang melakukan perbuatan memasukkan keteranganpalsu ke dalam Akta Notaris No. 26 dan No. 27 adalah harus dinyatakansebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 266 ayat (1)KUHP, sehingga dengan demikian unsur ke5 ini juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1)KUHP

266 ayat (1) KUHP jo.

266 ayat (1) KUHP, tidak semuaunsurdirinci ;3) Judex facti (Pengadilan Negeri) terlinat tidak sungguhsungguh dalammencari dan menemukan kebenarankebenaran materiil tidak cukuppertimbangan hukum ;b.

Dari uraian penjelasan pasal yang menjadi pemidanaan yaitu Pasal 266ayat (1) KUHP tidak diuraikan unsurunsurnya secara lengkap antaralain, yaitu :Barang Siapa yang terdapat pada bagian unsur pasal ini (Pasal 266ayat 1 KUHP), tidak diuraikan secara cermat dalam pembahasanpertimbangan putusannya (vide hal 2024), padahal unsurbarang siapadalam setiap pembahasan unsur pasal yang didakwakan adalah mutlaksesuai maksud Pasal 266 ayat (1) KUHP, sebab unsur Barang Siapamenurut kaidah hukum harus dipenuhi

Tidak menguraikan seluruh atau semua unsurunsur yang terkandungdalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dirinci dan dibahas dalam pertimbanganputusannya, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :Pasal 266 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi dinukum, BarangSiapa menyuruh keterangan palsu ke dalam sesuatu Akte Otentiksesuatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh Akte itu,dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lainmenggunakan Akte itu seolaholah keterangannya itu cocok dengan halsebenarnya

, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapatmendatangkan kerugian ;Unsurunsur Pasal 266 ayat (1) KUHP dapat dirinci sebagai berikut : Barang Siapa ; Orang yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada PejabatUmum, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh oranglain mempergunakan Akte itu seolaholah keterangan yang dimuat didalamnya itu benar ; Memiliki akibat yang dapat merugikan orang lain ;b.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, judex facti (Pengadilan Tinggi)yang membenarkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri Surabaya),apabila dibaca dalam putusannya (vide hal 2024) tidaklah ternyatamenguraikan mengenai unsur Barang Siapa sesuai uraian dalamkeberatan kesatu, padahal unsur esensiil mengenai Barang Siapadalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sangat penting artinya untuk dibahasdalam setiap pertimbangan sebelum menjatuhkan pemidanaan terhadapHal. 14 dari 20 hal. Put.

Setiabudi Nomor 254, RT.02 RW.02,Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, KotaBandung;Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandungkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;Atau;Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana

WILLY SUGANDA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana: Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalamsuatu akta otentik yang seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaranmelanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap' diri Terdakwa RACHMAT SURYAPULUHULAWA alias LUKE bin H.M.

Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itutelah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 266 Ayat (1) KUHP padadakwaan alternatif pertama;Bahwa namun demikian putusan judex facti yang menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, tidaktepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidaadilan dalam penegakan hukumkarena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya inginmempertahankan hak warisnya berupa harta peninggalan alm kedua

undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan,Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor 136/PID/2020/PT.BDG, tanggal 13 Mei 2020 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Bandung Nomor 1381/Pid.B/2019/PN Bdg, tanggal 3 Maret2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal

266 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RACHMATSURYA PULUHULAWA alias LUKE bin H.M.

Barisallang, terbuktibersalah melakukan tindak pidana "memberikan keterangan palsu"sebagaimana surat dakwaan Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa Bahridah Binti H.Barisallang dan Terdakwa II. Bahriah Binti H. Barisallang dan Terdakwa Ill.Muh Arafah Bin H.

266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

266 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

266 ayat (1) KUHP Jo.

dan dipagar setelahdibayar lunas;Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memenuhiunsurmenyuruh dalam pasal 266 ayat 1 KUHP, karena Saksi saksipenghadap baik dari PT. lra Widya Utama selaku Penjualmaupun Saksi Toni Wijaya Dari PT.

Bahwa "unsur barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal266 ayat (1) KUHP, harus diartikan sebagai pelaku atau subyektindak pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;b. Bahwa pelaku atau subjek dari tindak pidana Pasal 266 ayat (1)KUHP, yaitu yang menyuruh memasukkan keterangan palsukedalam suatu akta autentik ... ".c.

266 ayat (1)KUHP adalah "orang yang menyuruh melakukan memasukkanketerangan palsu dalam akta ..." .

"Orang yang menyuruh melakukanmemasukkan keterangan palsu dalam akta ..." dalam akta partie yaitupara pihak dalam akta partie tersebut, sedangkan notaris hanyasebagai "orang yang disuruh melakukan memasukkan keteranganpalsu dalam akta ... "; Bahwa, jika hukum diterapbkan dengan benar mengenai unsur barangsiapa dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, jelas terdakwa tidak dapatdinyatakan sebagai "orang" yang memenuhi unsur "barangsiapa" menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP;IV.

266 ayat (1) KUHP, maka dapatdikontruksikan bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku:Hal. 35 dari 39 hal.

Menyatakan terdakwa DIKO ARDHIYANTO U.W BIN SOEHARTO bersalahmelakukan tindak pidana Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalamsuatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakanoleh akta itu dengan maksud untuk memakai seolaholah keterangannyasesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugianDAN Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan KESATU Pasal 266 Ayat (1) KUHP DAN dakwaan KEDUA Pasal 263Ayat (1) KUHP;Halaman 15 dari 28

TRIZON MARTANMenetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober2016 Nomor : 1200/Pid.B/2016/PN.Plg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa DIKO ARDHIYANTO U.W BIN SOEHARTO tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP Dan "Membuat

266 ayat (1) KUHP (DakwaanKesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan perkara ini.Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 58 paragraf ke3putusan yang menyebutkan, bahwa dengan terbuktinya semua unsurdakwaan kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka dakwaan Penuntut Umumtersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengankaulifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan PenuntutUmum tersebut dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengankaulifikasi tindak pidana adalah PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENGADANGADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM, karena terdakwa tidak terbuktimelanggar unsurunsur Pasal 266 ayat (1) KUHP.

266 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 263ayat (1) KUHP.

Banjarejo RI/RW 003/001Kecamatan Banyumas KabupatenPringsewu;Agama Islam;Pekerjaan Kepala Pekon;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 30 April2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri KotaAgung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Pertama:Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;AtauKedua:Diatur dan diancam pidana dalam Pasal

266 Ayat (1) KUHP junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPringsewu tanggal 19 Februari 2019 sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 777 K/Pid/2019Bahwa putusan =judex facti telan memperhatikan danmempertimbangkan faktafakta yang terungkap di persidangan dimanaTerdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan membuat surat palsu(memalsukan surat) melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP atau pun menyuruh mencantumkan keteranganpalsu melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;:Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Surat Keterangan TanahNomor SKT/10/06/2005/ 2015 tanggal

Sungep adalah tindakan yang tidak dapat dikategorikanmelanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) kelKUHP atau melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga berkenaan denganpenilaian hasi pembuktian yang merupakan penghargaan terhadapsuatu kenyataan yang merupakan kewenangan dari Judex Facti yangtidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, disamping ituPenuntut Umum juga hanya mengulang terhadap halhal yang telahdipertimbangkan

tanggal 03 Januari 1968 dandari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 10 (sepuluh)orang;Bahwa dengan adanya akta hibah yang dibuat tersebut Saksi IsmanLewa telah menguasai tanah yang menjadi obyek dalam akta hibahtersebut.Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalamikerugian sebesar Rp1.500.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) danjuga Saksi korban tidak dapat menguasai secara fisik obyek hibahtersebut.Perbuatan .. .Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

266 ayat(1) KUHP Jo.

lokasi atau obyek hibah tersebut.Perbuatan .. .Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannyatanggal 9 Juni 2015 No.Reg.Perk.: PDM767/R.4.10/Ep/12/2014 meminta agarPengadilan Negeri memutuskan : ="1.Menyatakan Terdakwa HUSEIN LEWA terbukti bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama menyuruh menempatkanketerangan palsu ke dalam suatu akte autentik sebagaimana diaturpidana dalam Pasal

266 ayat (1) KUHP Jo.

Dialinkan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejaktanggal 19 Februari 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriMakassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:PRIMAIR : Pasal 266 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;Hal. 1 dari 10 hal.

Syamsir padahal senyatanya Terdakwa tidak pernahmenjual tanah tersebut kepada Rahmaliyah dan Syamsir sehingga padaakhirnya terbitlan sertifikat atas nama Rahmaliyah yaitu SHM Nomor21180/Tamalanrea Indah, Surat Ukur Nomor 1312 luas 497 tanggal 10Agustus 2007, dan sertifikat yang terbit atas nama Syamsir yaitu SHMNomor 21181/Tamalanrea Indah, Surat Ukur Nomor 1313 luas 497tanggal 10 Agustus 2007;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal

266 Ayat (1)KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana didakwakandalam Dakwaan Pertama Primair, oleh karena itu Terdakwa dinyatakanterbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar NomorHal. 7 dari 10 hal.

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa telah berusia lanjut;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

266 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri

266 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke1 KUHP.Kedua :Primair :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun2000 sebelas, setidaktidaknya dalam tahun 2011 di rumah Imam KelurahanLembo bernama Saksi Syarifuddin Dg.

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar NomorLP69/A60/X1/2011/VII/6 tanggal 1 November 2011 bernama Terdakwa PratuIrwan NRP. 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telahmelakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan Asusila sebagaimanatercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 266 ayat (1) KUHP danPasal 281 ke1 KUHP.Subsidair :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun2000

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Makassar NomorLP69/A60/X1/2011/VII/6 tanggal 1 November 2011 bernama Terdakwa PratuIrwan NRP. 31071434750586, diproses dengan dugaan Terdakwa telahmelakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan Asusila sebagaimanatercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 266 ayat (1) KUHP danPasal 281 ke1 KUHP.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancamdengan pidana dalam Pasal

:Kesatu : Pasal 281 ke1 KUHP ;Kedua : Primair : Pasal 266 ayat (1) KUHP ;Subsidair : Pasal 263 ayat (1) KUHP ;Lebih Subsidair : Pasal 263 ayat (2) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III16Makassar tanggal 18 April 2011 sebagai berikut :Menyatakan Pratu Irwan NRP. 31071434750586 terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Kesatu : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,sebagaimana dirumuskan dan diancam

dengan pidana yangtercantum dalam Pasal 281 ke 1 KUHP ;Kedua : Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatuakta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harusdinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain pakai akta itu seolaholah keterangannya sesuaidengan kebenaran, sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.Dengan mengingat Pasal 281 ke 1 KUHP, Pasal 266 ayat (1) KUHP danketentuanketentuan

Perbuatan Terdakwa ETY SUSILOWATI, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 266 ayat(1)KUHP.

Reg.Perkara PDM0126/ Denpa/KTB/02/2012terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa ETTY SUSILOWATI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh memasukkanketerangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yangkebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakaiatau menyuruh orang lain memakai akta itu seolaholah keterangannya sesuaidengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal

266 ayat (1) KUHP pada dakwaan JaksaPenuntut Umum ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ETTY SUSILOWATI oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan ) bulan; 3.

UndangUndang Nomor 8 tahun 2004tentang perubahan kepertama atas UndangUndang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum, pasal 266 ayat (1) KUHP serta peraturan perundangundanganlain yang terkait ; Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum 5 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2012 Nomor :133/Pid.B/2012/PN.Dps yang dimohonkan banding; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ,sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2000, ( dua ribu rupiah

Kediri;Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/6 April 1975;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal Jalan Raya Ringinrejo RT.002, RW.001, DesaRinginrejo, Kabupaten Kediri;Agama : Kristen;Pekerjaan : Dagang;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri KabupatenKediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan PrimairDakwaan SubsidairDakwaan Lebih SubsidairDakwaan Lebih Subsidair LagiMahkamah Agung tersebut;: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancampidana dalam Pasal

266 Ayat (1) KUHP;: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancampidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancampidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancampidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Kediri tanggal 7 Agustus 2018 sebagai berikut:Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020Menyatakan Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI bersalah melakukantindak pidana "menyuruh

memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu aktaotentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh aktaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai aktaitu seolaholah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemkaian itudapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 266 Ayat (1)KUHP dalam dakwaan kami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDIdengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjarapotong tahanan

kewajiban dan tanggung jawabTerpidana/Pemohon Peninjauan Kembali untuk memenuhinya secara hukum;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Judex Juns harusdibatalkan dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana untuk selanjutnya menjatuhnkan putusan yaitumenyatakan Terpidana bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal

266 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana SUNCOKO anak dari JUNAIDI tersebut

Putusan Nomor 412 K/Pid/2019Dakwaan Kesatu': Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56Ke1 KUHP; atauDakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP; atauDakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHP; atauDakwaan Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan

Putusan Nomor 412 K/Pid/2019Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanPenuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka ParaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 Ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Situbondo;Umur/tanggal lahir +: 39 tahun/19 November 1978;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Tenggir Barat RT 01 RW 07 DesaTenggir, Kecamatan Panjji, KabupatenSitubondo;Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondokarena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal

266 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSitubondo tanggal 19 April 2018 sebagai berikut:1.

bin Suparto telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidanamenyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentikmengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta ituseolaholan keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jikaHalaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 897 K/Pid/2018pemakian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dandiancam pidana pada Pasal

266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal:.

266 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa WIWITANDRIYANTO bin SUPARTO dan Pemohon Kasasi

Nomor 269 K/Pid/2021pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggalkami;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LO A TJIT alias LO LIANA aliasANA anak dari LO A MUNG (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;.

waris dari Lo Djan Boe tanpa menyebutkan ahli warislainnya padahal faktanya bahwa Terdakwa mempunyai beberapa saudarakandung dari pasangan suami istri Lo A Mung dan Lie Tjhie Tjonsedangkan Lo Djan Boe sendiri telah meninggal dunia dan tidak memilikiistri serta keturunan:Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual tanah bagian Lo Djan Boetanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Lo Khie Khian dan saudarakandung lainnya jelas menimbulkan kerugian sehingga perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal

266 Ayat (1) KUHP;Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa selebihnnya merupakan penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataanyang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan padapemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atauperaturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakahcara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang,dan apakah Pengadilan telah

melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor

PAINO M.K secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenaisesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu denganmaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolaholah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapatmenimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP,dalam dakwaan Primair.2.

266 Ayat (1) KUHP tidak dapat digunakansebagai dasar putusan oleh Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan TinggiPontianak, oleh karena itu saya (Terdakwa) harus dibebaskan dari segaladakwaan dan tuntutan;Hal. 10 dari 14 hal.

266 Ayat (1) KUHP adalahsangat keliru dan salah di dalam penerapan hukumnya, karena di dalampembuatan Penetapan Waris Nomor 0292/Pdt.P/2014/PA.PTK., tanggal 15Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalahatas musyawarah saya dengan keenam saudara kandung saya yaitu DesPurwadi, Prihatiningsih, Agus Pitoyo, Parni lriani, Desy Pudji Astuti, danEndang Kusmarheni, yang kemudian keenam saudara kandung sayatersebut memberikan kuasa kepada saya untuk pengurusan penetapan waristersebut

Paino M.K;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan,karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.Judex Facti telah mempertimbangkan pasal aturan

266 Ayat (1) KUHP , UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Hal. 13 dari 14 hal.

Bahwa akibat adanya eksekusi tersebut Saksi Korban merasa dirugikankurang lebih Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) sehingga melaporkankepada pihak yang berwajib.Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo.

M.SYUKRI AKUB, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa kualifikasi Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah menyuruh menempatkanketerangan palsu di atas akte otentik;Bahwa maksud dari Pasal 266 KUHP adanya keterangan palsu di dalamnyaadalah keterangan yang tidak benar yang disampaikan oleh salah satupihak yang menghadap ke WNotaris yang kemudian dituangkanketerangannya itu di dalam akte;Bahwa pihak yang terlibat dalam Pasal Pasal 266 ayat (1) KUHP ada duapihak yaitu) yang

266 ayat (1) KUHP Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP adalah sebagai berikut :1.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenaisuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu denganmaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta ituseolaholah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jikapemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara palinglama tujuh tahun;Berdasarkan bunyi Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, maka bagian intidelik

266 ayat (1) KUHP adalah:1.

SARDI telah = didakwa Primair melakukanperbuatansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP danSubsidair melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancarn pidana dalam pasal 266ayat (2)KUFIP, yang keduaduanya ancaman hukuman pidana penjara selamalamanyatujuh tahun, dalam Surat Dakwaan tersebut telah diuraikan bahwa Terdakwa M.

SARDI telahdidakwa melanggar Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 266 ayat (2) KUIP, yang masingmasing ancarnan hukumannya selama'lamanya tujuh tahun,'denganaemltcian sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 KUHP, masa kadaluarsanya adalahselama 12 (dua belas) tahun, oleh karena itu maka Kewenangan Jaksa Penuntut Umumuntuk menuntut terhadap Terdakwa M.

Untuk Dakwaan Primair melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP : pada waktu yangsudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 1996 bertempat di kantorBadan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.2). Untuk Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP : sejak tanggal 7Juni 1996 sampai dengan saat ini (perkara atas fama terdakwa M.

dihukum ..............0.dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup ;Ayat 2 : Untuk orang yang belum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukupdelapan belas tahun, tenggang daluwarsa yang tersebut diatas itu dikurangisehingga jadi sepertiganya;Menimbang, bahwa pada pasal 266 baik ayat 1 dan ayat 2 telah ternyata bahwaancaman pidananya adalah tujuh tahun sehingga tenggang daluarsa penuntutan masukpada pasal 78 ayat 1 ke 3 yaitu dua belas tahun ;Menimbang, bahwa bestandeel delict pada pasal

266 ayat 1 KUHP adalahmemasukkan keterangan palsu kedalam kedalam suatu surat pembukti resmi tentang halyang kebenarannya karena dinyatakan oleh akta itu, sedangkan pada pasal 226 ayat 2berstandeel delictinya adalah sengaja memakai akta tersebut ;Menimbang, bahwa didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal; 226 ayat 1KUHP dinyatakan bahwa tempus delictinya yaitu sejak tanggal 7 Juni 1996, atau setidaktidaknya dalam tahun 1996, sehingga jelas bahwa tempus delictinya pada tahun 1996 yangjika dihitung

tanggal 03 Januari 1968 dandari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 10 (sepuluh)orang;Bahwa dengan adanya akta hibah yang dibuat tersebut Saksi IsmanLewa telah menguasai tanah yang menjadi obyek dalam akta hibahtersebut.Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalamikerugian sebesar Rp1.500.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) danjuga Saksi korban tidak dapat menguasai secara fisik obyek hibahtersebut.Perbuatan . . .Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

266 ayat(1) KUHP Jo.

Menyatakan Terdakwa HUSEIN LEWA terbukti bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama menyuruh menempatkanketerangan palsu ke dalam suatu akte autentik* sebagaimana diaturpidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke1 KUHPdalam dakwaan Pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSEIN LEWA oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agarTerdakwa segera ditahan Rutan; 3.

jika Terdakwadijatunkan pidana sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1889/Pid.B/2014/PN.MKs tanggal28 Juli 2015 perlu diperbaiki / diubah sekedar pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkarapada kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Terdakwa.Memperhatikan, Pasal

266 ayat (1) KUHP Jo.

Putusan Nomor 682 K/Pid/2020Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancampidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 12 Desember 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa I. HENRY JOCOSITY GUNAWAN dan TerdakwaIl.

IUNEKE ANGGRAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalanh melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan,menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentikmengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itudengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai aktaitu seolaholah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam Jjikapemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dalam dakwaan Pasal 266 Ayat (

1) KUHP junctoPasal 55 Ayat (1) kKe1 KUHP;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa .

telah melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Para Terdakwatersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal

266 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri