Ditemukan 2030 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-06-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
Lo Hans Mulyadi, SH. M.A.ED.
Tergugat:
Wisjnoe Wijajanto
6017
  • Genteng Kec Genteng Kota Surabaya juga dilengkapi dengan instalasilistrik dari PLN dan PDAM serta penggugat selama ini juga membayar pajak;Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Pemerintah Kota Surabaya dalam hal iniDinas Pekerjaan Umum melakukan Pelebaran Jalan dan Penataan di Jl.Simpang Dukuh;Bahwa akibat dari proyek Pelebaran dan Penataan JI. Di Simpang Dukuh makatempat tinggal dan tempat usaha Pangsit Mie milik kami di Jl.
    Simpang DukuhSelatan : Djaenab no. 24Barat : Haji NoerMenyatakan Putusan ini dapat digunakan dasar untuk mendapatkan uang gantirugi atas pelebaran jalan yang mengenai sebidang tanah dan anggunan di jalanSimpang Dukuh no 2022 Kel.
    Lo Tjitra Mulyadi (Lo Giok Tjin) Bahwa setahu saksi tanah/rumah tersebut ditempati oleh Penggugat sampaltahun 2017, dan setelah itu ada pembongkaran pelebaran jalan dan sekarangtelah rata menjadi jalan raya ;Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PN Sby., Halaman 6 Bahwa dengan adanya pembokaran tersebut, Penggugat belum mendapatganti rugi dari Pemerintah; Bahwa saksi tahu Penggugat belum mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kotakarena rumah saksi bersebelahan dengan Rumah Penguugat, yaitu rumahsaksi Jl.
    Simpang Dukuh No. 18 Surabaya; Bahwa rumah saksi juga kena pembongkaran pelebaran jalan dan sudahmendapat ganti rugi; Bahwa menurut cerita Penggugat, bahwa Tanah/rumah di JI. Simpang DukuhNo. 2022 tersebut belum mendapat uang ganti rugi pelebaran jalan karenaTanah/rumah tersebut telah bersertifikat atas nama atas nama WisjnoeWidjajanto;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugatmembenarkannya;2.
    Lo Tjitra Mulyadi (Lo Giok Tjin) Bahwa setahu saksi tanah/rumah tersebut ditempati oleh Penggugat sampaitahun 2017, dan setelah itu ada pembongkaran pelebaran jalan dan sekarangtelah rata menjadi jalan raya ; Bahwa dengan adanya pembokaran tersebut, Penggugat belum mendapatganti rugi dari Pemerintah; Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa tanah/rumah yang di JI. SimpangDukuh No. 2022 tersebut belum mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kota; Bahwa menurut cerita Penggugat, karena Tanah/rumah di JI.
Register : 25-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 479/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat III : Pemerintah Kota Cirebon
Terbanding/Penggugat : Hendrianti Sahara Nurdin
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Nani Susanti SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Kota Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Cq Direktorat Jenderal Bina Karya
6027
  • tentu saja halhalyang berkaitan dengan pembebasan lahan tidaklah dilakukan olehTergugat I, apalagi jika melihat pelebaran Jalan Samadikun dilakukanpada tahun 1997 (bukti T1/5 a, bukti T15b) yang pelaksanaanpembebasan tanahnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah KotamadyaDaerah Tk.II Cirebon, pelebaran Jalan Sisingamangaraja dilakukan padatahun 1997 (bukti T16A, bukti T16b) yang pelaksanakan pembebasantanahnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya daerah Tk IlCirebon dan pelebaran jalan Yos Sudarso
    Jalan Benteng dan pembangunan trotoardilakukan oleh pihak yang sama dengan pelebaran jalan Yos Sudarso,pelebaran Jalan Sisingamangaraja, dan pelebaran Jalan Samadikunyang mana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempatdiketahui bahwa jalan Yos Sudarso, Jalan Benteng (Objek Perkara),Jalan Sisingamangaraja dan jalan Samadikun adalah satu jaringan yanglebar, rus jalannya sama besarnya, yang pembebasan jalannya dilakukanoleh Pemerintah daerah Kotamadya Tk.
    yang sama dengan pelebaran jalan Yos Sudarso,pelebaran Jalan Sisingamangaraja, dan pelebaran Jalan Samadikunyang mana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempatdiketahui bahwa jalan Yos Sudarso, Jalan Benteng (Objek Perkara),Jalan Sisingamangaraja dan jalan Samadikun adalah satu jaringan yanglebar, rus jalannya sama besarnya, yang pembebasan jalannya dilakukanoleh Pemerintah daerah Kotamadya Tk.
    lahan tidaklah dilakukan oleh Tergugat I.b) ... pelebaran jalan Samadikun dilakukan pada tahun 1997 (Bukti T.l5adan T.I 5b) yang pelaksanaan pembebasan tanahnya dilakukan olehPemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.c) ... pelebaran jalan Sisingamangaraja dilakukan pada tahun 1997 (BuktiT. 6a dan T.I 6b) yang pelaksanaan pembebasan tanahnya dilakukanoleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.d) ...pelebaran jalan Yos Sudarso dilakukan pada tahun 1998 (Bukti T.l 7a) yang
    Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan dari buktibukti tersebutbahwa pelaksanaan proyek pelebaran jalan Benteng dan pembangunantrotoar dilakukan oleh pihak yang sama dengan pelebaran jalan YosSudarso, pelebaran jalan Sisingamangaraja, dan pelebaran jalanSamadikun, yang mana saat Majelis Hakim melakukan PemeriksaanSetempat diketahui bahwa jalan Yos Sudarso, jalan benteng (objekperkara), jalan Sisingamangaraja dan jalan Samadikun adalah satujaringan yang lebar ruas jalannya sama besarnya, yang pembebasanlahannya
Register : 31-03-2015 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PTUN MANADO Nomor 17/G/2015/PTUN.MDO
Tanggal 14 Agustus 2015 — Penggugat: Nama Badan Hukum Perdata PT. CENDER, yang diwakili oleh IMMANUEL MONTONG; Tergugat 1: KETUA POKJA BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI SULAWESI UTARA; Tergugat 2: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI SULAWESI UTARA;
12133
  • MYKANTA sebagai yang ditetapkanPemenang Lelang Nama Paket Pelebaran Jalan WoriBatas Kota Manado yangditandatangani oleh Ketua POKJA Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BalaiPelaksanaan Jalan Nasional XI Manado;Memerintahkan kepada Tergugat IT untuk menunda tindak lanjuti Surat PenunjukanPenyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan WoriBatas. KotaManado No.
    Mykanta sebagai pemenang lelang paket :Pelebaran Jalan Wori Bts.
    Jalan Wori Bts.
    Jalan Wori Bts.Kota Manado Tanggal 18 Maret 2015 (sesuai dengan foto copy );Bukti P.10 : Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi : Pelebaran Jalan Wori Bts.
    Jalan WoriBatas.
Putus : 14-03-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Maret 2016 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG ; MUCHTAR SUTANTO, S.T., M.Si.,
10053 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalan Terate Banten Lama.Photo Copy Laporan Bulanan ke 2 periode bulan 26 April s/d 25 Mei2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.Photo Copy Laporan Bulanan ke 3 Periode bulan Juni 2011 s/d 25Juli 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.Photo Copy Laporan Bulanan ke 4 Periode Bulan Juli 2011 s/d 25Agusus 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate BantenLama.Photo Copy Laporan Bulanan ke 5 Periode Bulan Agustus 2011 s/d25 September 2011 Kegiatan Pekerjaan
    Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.Photo Copy Laporan Bulanan ke 6 Periode Bulan September 2011s/d 8 September 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.Request Form (Mc 1) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama.Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 2) Kegiatan PekerjaanPelebaran Jalan Terate Banten Lama.11.
    Photo Copy Laporan Bulanan ke1 Periode Bulan April 2011 15 s/d 25April 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan TerateBanten Lama ;4. Photo Copy Laporan Bulanan ke2 Periode Bulan Mei 2011 26 April s/d25 Mei 2011 Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan TerateBantenLama.Hal. 27 dari 85 hal. Put.
    Jalan Terate Banten Lama;Request Form (Mc 1) Kegiatan Pekerjaan Pelebaran JalanTerate Banten Lama ;Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 2) KegiatanPekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 3) KegiatanPekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 4) KegiatanPekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;Photo Copy Back Up Data Mutual Chek (Mc 5) KegiatanPekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;Photo Copy Back
    Cahaya MudaPerkasa Dalam Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Terate Banten Lama ;Dokumen Penawaran & Administrasi Dan Teknik PT.
Register : 02-04-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 200/Pid.B/2014/PN Pdg
Tanggal 13 Nopember 2014 — H. SYAFRIL BASYIR, SH ;
15328
  • KegiatanManunggal Bhakti TNI yang dilaksanakan di Bulan Juni 2008 tersebut antaralain perkerjaan pelebaran Jalan Kurao Pagang. Dalam areal pelebaran jalanKurao Pagang tersebut terdapat pagar rumah milik saksi Ir. Rasyidin, MT.,sepanjang 37 M, tinggi 2 M yang terbuat dari pasangan bata dan besi pipa.Untuk melaksanakan pelebaran jalan pagar rumah Ir. Rasyidin, MT., tersebutharus di bongkar, akan tetapi saksi Ir. Rasyidin, MT., Ir. Rasyidin, MT.
    Rasyidin, MT., untuk membongkar pagar rumahnya yangterkena pelebaran jalan. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2008, saksi Ir. HermenPeri, M.Si selaku Kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padangmenyurati saksi Ir. Rasyidin, MT., dengan surat No.620/III.84/DTRTBPP/2008yang isinya meminta saksi Ir. Rasyidin, MT., membongkar sendiri pagarrumahnya yang terkena pelebaran jalan. Oleh karena saksi Ir. Rasyidin, MT.,tidak juga mau membongkar pagar rumahnya. Lalu Terdakwa H.
    Rasyidin, rumah Armen, Bahar, rumah Nurlis dan rumah Onggo danbanyak lagi ;e Pada waktu itu yang hadir disana sewaktu dilakukan pelebaran jalan tersebutadalah dari Dinas Tata Ruang, Badan Pertanahan, RT dan RW setempat dan sayadari LKM ;e Seingat saya sebelum dilakukan pelebaran jalan raya mana rumah yang terkenapelebaran jalan raya tersebut ada diberitahukan dengan surat pemberitahuanpenertiban dan diberi tanda silang ;e Seingat saya luas tanah milik Ir.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 K/PID/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — H. SYAFRIL BASYIR, S.H.
6240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kegiatan Manunggal Bhakti TNI yang dilaksanakan di bulan Juni2008 tersebut antara lain pekerjaan pelebaran jalan Kurao Pagang. Dalamareal pelebaran jalan Kurao Pagang tersebut terdapat pagar rumah miliksaksi Ir. Rasyidin, MT., sepanjang 37 M, tinggi 2 M yang terbuat daripasangan bata dan besi pipa. Untuk melaksanakan pelebaran jalan pagarHal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 437 K/PID/2015rumah Ir.
    Rasyidin, MT. tersebut harus dibongkar, akan tetapi saksi Ir.Rasyidin, MT. tidak mau pagar rumahnya dibongkar tanpa adanya ganti rugisehingga pekerjaan pelebaran jalan menjadi terhalang. Karena saksi Ir.Rasyidin, MT. tidak mau pagarnya dibongkar, lalu saksi Drs. Desmon Danus,M.Si., selaku Camat Nanggalo menyurati Kepala Dinas Tata Ruang dan TataBangunan Kota Padang dengan Surat No. 971/CNTrantib/2008 tanggal 4Juni 2008 perihal Mohon Pemberitahuan Pembongkaran pagar rumah a.n.
    Rasyidin, MT. agar membongkar pagarnyayang terkena pelebaran jalan. Pada tanggal 5 Juni 2008 saksi Drs. DarwisCandra, M.M., Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Dinas TataRuang dan Tata Bangunan Kota Padang menyurati saksi Ir. Rasyidin, MT.dengan Surat No. 118/PP/DTRTBPP/2008 yang isinya meminta saksi Ir.Rasyidin, MT. untuk membongkar pagar rumahnya yang terkena pelebaranjalan. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2008, saksi Ir.
    Rasyidin, MT. membongkar sendiripagar rumahnya yang terkena pelebaran jalan. Oleh karena saksi Ir.Rasyidin, MT. tidak juga mau membongkar pagar rumahnya, lalu TerdakwaH. Syafril Basyir, S.H. selaku Asisten Sekretariat Daerah Kota Padangpada tanggal 24 Juni 2008 memerintahkan saksi Drs. Darwis Candra danbeberapa orang lain untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah,rumah dan pagar milik saksi Ir. Rasyidin, MT.
    Perbuatan mana Terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut :Di lokasi pekerjaan pelebaran jalan Kurao Pagang Kelurahan Nanggalo yangdilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan TNIkegiatan Manunggal Bhakti TNI tahun 2008 di bulan Juni 2008 terdapatpagar rumah milik saksi Ir. Rasyidin, MT. sepanjang 37 M, tinggi 2 M yangterbuat dari pasangan bata dan besi pipa. Untuk dapat terlaksananyapekerjaan pelebaran jalan tersebut pagar rumah Ir.
Register : 22-04-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 157/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 20 Agustus 2015 —
2215
  • JALAN LETKOL G.
    Sesuai dengan surat tergugat tertanggal, 12Nopember 2012 dengan Nomor : 04/STI/PPKPK/TARUKIM/XI/2012 perihalSurat Tegoran untuk kegiatan Pelebaran Jalan Letkol G.A.
    Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten HumbangHasundutan melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman memprogramkanPenataan Lingkungan Perkotaan berupa Pelebaran Jalan Letkol G.AManullang Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul;.
    diterima.35.Bahwa karena Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) sehingga pekerjaan PELEBARAN JALAN LETKOL G.AMANULLANGJEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATANDOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 hanya terealisasi sebesar44.93 %, maka sisa anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebutmenjadi sisa anggaran pada perhitungan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2012;36.Bahwa untuk menyelesaikan PELEBARAN JALAN LETKOL GAMANULLANGJEMBATAN
    BahwaTergugat d.r/Penggugat d.k patut mengetahui Penggugat d.r/Tergugat d.kbukanlah pihak yang mengadakan perjanjian dengan Tergugat d.r/Penggugat d.kdalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PELEBARAN JALAN LETKOL G.AMANULLANGJEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGULTAHUN ANGGARAN 2012;.
Register : 04-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 399/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum. Diwakili Oleh : TONGAM MANALU, SH, MH
Pembanding/Penggugat II : IDA FARIDA MANURUNG Diwakili Oleh : TONGAM MANALU, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri , Cq. Gubernur Sumatera Utara, Cq. BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri , Cq. Gubernur Sumatera Utara, Cq. Bupati Kabupaten Toba Samosir, cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Toba Samosir
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri , Cq. Gubernur Sumatera Utara, Cq. Bupati Kabupaten Toba Samosir, cq CAMAT LUMBAN JULU
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri , Cq. Gubernur Sumatera Utara, Cq. Bupati Kabupaten Toba Samosir, cq. Camat Lumban Julu, cq. KEPALA DESA SIBARUANG
7029
  • Tiamsa Sinurat(Pakpahan Menantunya);Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan dari kampungSibaruang menuju Lumban Sinaga; Sebelah Selatan : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil; Sebelah Barat : Berbatas dengan Sawah milik Penggugat;Yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek pelebaran jalan/ ObyekPerkara.Bahwa pelaksanaan pelebaran jalan yang dilakukan oleh Para Tergugattersebut, telah dilakukan secara melawan hukum dimana dilakukan tanpapembayaran ganti rugi juga tanpa seijin atau persetujuan dari
    Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi hadir dalam sosialisasitersebut dan masyarakat lainnya juga; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang memimpin Sosialisasitersebut adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir,CamatLumbanjulu, Kepala Desa Sibaruang; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa masyarakat Desa Sibaruangsepakat dan menyetujul pelebaran jalan tersebut; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah saksi ada yangterkena pelebaran jalan seluas 9 m x 142m; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa masih
    banyak masyarakatyang tanahnya terkena pelebaran jalan dan tidak keberatan karenapelebaran jalan tersebut banyak manfaatnya bagi masyarakat; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah perkara yang dikelolaoleh Saripudin Sinaga terkena pelebaran jalan seluas 6 m x 2m; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tanahperkara milik Jamuka Sitorus (Penggugat); Bahwa benar saksi menerangkan bahwa seluruh masyarakat yangmemiliki tanah di Sepanjang jalan yang terkena pelebaran menghadiriSosialisasi
    dan menyetujui pelebaran jalan dan tidak ada yangkeberatan; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelebaran jalan tersebutbanyak manfaatnya bagi masyarakat; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa meskipun diberikan gantirugi kepada saksi, saksi tidak akan meminta ganti rugi tersebut karenajalan itu untuk kepentingan masyarakat;Dan ke2 (dua) saksi PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT tersebut dalammemberikan keterangan DI BAWAH SUMPAH, atas keterangan ke2 (dua)saksi PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT, terdapat
    Pada poin 4 ditulis Masyarakat memintaagar diberi ganti rugi, sedangkanDaftar Hadir Sosialisasi dan NotulenMusyawaran Sosialisasi tersebut tidak ada ditindak lanjuti denganSuratatau Akta kesediaan siapa saja yang dengan sukarela melepaskanhaknya untuk kepentingan umum pelebaran jalan, maka berdasarkanbuktiBukti PI, Il, II, IV 2 dan Bukti Pl, Il, Ill, IV 2, karena faktanyadalam kontrak tidak ada pelebaran jalan dan tidak ada anggran ganti rug!pelebaran jalan, maka adanya tindakan Pelaksana PT.
Register : 17-12-2015 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 588/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 2 Nopember 2016 — Penggugat:
Hj. UMAYA
Tergugat:
1.PT. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL / PT. HOTEL INDONESIA NATOUR
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA
222123
  • -menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat sertifikat hak guna bangunan nomor 4240 atas nama PT.Hotel Indonesia INternasional atau sertifikat hak guna bangunan 4481 atas nama PT.hotel indonesia nataur (persero) yang ditujukan kelokasi tanah milik para penggugat;

    -menyatakan tidak sah dan cacat hukum peta inventaris nomor 42 pelebaran jalan perintis kemerdekaan dibuat ats nama tergugat 1 atas lokasi tanah milik para penggugat';

    -menghukum tergugat

    III dan tergugat IV untuk memberikan ganti rugi atas seluas 2000,- M@ yang telah dipakai menjadi pelebaran jalan perintis kemerdekaan sebesar Rp. 3.785.779.200,00 ( tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayar te3rgugat III dan teguigat IV sekaligus dan seketika setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewidje )

    -menghukum para penggugat unutk membayar biaya yang ditaksir sebesar Rp.3.741.000

    perintis kemerdekaan RW 05 kelurahan kalapa gadingtimur, kotamadya jakarta utara dengan girik C nomor 325 persil nomor 358 blok S.III danpersil Nomor 570 blok D.1.menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat sertifikat hakguna bangunan nomor 4240 atas nama PT.Hotel Indonesia INternasional atau sertifikat hakguna bangunan 4481 atas nama PThotel indonesia nataur (persero) yang ditujukan kelokasitanah milik para penggugat;menyatakan tidak sah dan cacat hukum peta inventaris nomor 42 pelebaran
    jalan perintiskemerdekaan dibuat ats nama tergugat 1 atas lokasi tanah milik para penggugat;menghukum tergugat III dan tergugat TV untuk memberikan ganti rugi atas seluas 2000,M@ yang telah dipakai menjadi pelebaran jalan perintis kemerdekaan sebesar Rp.3.785.779.200,00 ( tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluhsembilan ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayar te3rgugat III dan teguigat IV sekaligusdan seketika setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap ( inkracht
Register : 06-09-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 524/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 4 April 2017 — Penggugat:
Tn. SYAYUTI
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7920
  • Men. 8/2/13, Perihal : Pelebaran Jalan Daan Mogot sampaiPerbatasan Jawa Barat menyatakan bahwa TERGUGAT IV hanyamemberikan bantuan sejauh mengenai biaya konstruksi jalannya,sedangkan halhal lain yang menyangkut pelebaran jalan tersebutsepenuhnya masih dalam wewenang Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta (Bukti P3) ;7.
    jalan ;8.
    Men.8/2/13 perihal Pelebaran Jalan Daan Mogotsampai perbatasan Jawa Barat menyatakan bahwaTergugat IV hanya memberikan bantuan sejauh mengenaibiaya konstruksi jalannya, sedangkan halhal lain yangmenyangkut pelebaran jalan tersebut sepenuhnya masihdalam wewenang Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta....3. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini merupakan bagian UnitOrganisasi dari Tergugat ;4.
    Men.8/2/13 perihal Pelebaran Jalan Daan Mogotsampai perbatasan Jawa Barat menyatakan bahwaTergugat IV hanya memberikan bantuan sejauh mengenaibiaya konstruksi jalannya, sedangkan halhal lain yangmenyangkut pelebaran jalan tersebut sepenuhnya masihdalam wewenang Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta....10.
    Fotokopi Surat Walikota Jakarta Barat No. 2627/4/JB/X1/1974Perihal Pelebaran Jalan Daan Mogot Jakarta tertanggal 13 Nopember1974, diberi tanda BS2 ;3. Fotokopi Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.Men.8/2/13 Perihal Pelebaran Jalan Daan Mogot sampai perbatasanJawa Barat tertanggal 15 Februari 1975, diberi tanda BS3 ;4.
Register : 13-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN KUDUS Nomor 19/Pid.B/2019/PN Kds
Tanggal 6 Mei 2019 — - Heri Saptono, S.T. bin Sumakno
14824
  • Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Preservasi Dan Pelebaran Jalan Rembang-Blora tanggal 25 Januari 2017;- 1 (satu) bendel Akta Kuasa Nomor 010 tanggal 25 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris H. Khoirul Alfian , S.H.
    Wisatria Bin Sudarmo selaku DirektutPT.Indonusa Multi Jaya menerima informasi akan adanya pekerjaankonstruksi preservasi dan pelebaran jalan RembangBlora, kemudian atasinformasi tersebut Ir.
    Indonusa Multi Jaya memulai pengerjaan proyekpreservasi dan pelebaran jalan RembangBlora, sekitar tanggal 23Februari 2017, dan pada waktu PT. Indonusa Multi Jaya melaksanakanpekerjaan preservasi dan pelebaran jalan RembangBlora, tidak adapihak lain yang sudah atau sedang melakukan pekerjaan;bahwa adapun yang PT. Indonusa Multi Jaya lakukan adalah rencanakerja, menyewa sebuah rumah selama satu tahun di dekat lokasipekerjaan, menyiapkan tim dari PT.
    jalan RembangBlora,semuanya dikerjakan oleh PT.
    Indonusa MultiJaya dalam mengerjakan preservasi dan pelebaran jalan RembangBloratersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama berdasarkan Akta Nomor010, tanggal 25 Januari 2017, yang didaftarkan dan dibuat dihadapanNotaris H. Khoirul Alfian,SH,M.Kn di Kudus Jawa Tengah;bahwa yang telah melakukan penandatangan dalam Akta Kerjasama antaraPT. Artha Bina Sedaya dengan PT. Indonusa Multi Jaya dalam kerjasamapekerjaan preservasi dan pelebaran Jalan RembangBlora adalahTerdakwa mewakili PT.
    Indonusa Multi Jaya,kemudian pada tanggal 25 Januari 2017, membuat surat perjanjian paketpekerjaan kontruksi presevasi dan pelebaran jalan RembangBlora yangdidaftarkan di notaris H.Khoirul Alfian, S.H.,M.Kn. berkedudukan di Kudus, danjuga membuat Akta Kuasa Nomor: 010, tanggal 25 Januari 2017 yang pokokisinya:e PT. Indonusa Multi Jaya mengerjakan proyek pekerjaan konstruksipreservasi dan pelebaran jalan RembangBlora sampai selesai;e PT. Artha BinaSedaya memberikan kuasa kepada PT.
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
PUTRA RAJA R SIREGAR SH
Terdakwa:
1.Jumari Sirait
2.Mariston Sitorus
11561
  • jalan Desa Parikmenggunakan eskavator dari Dinas PU pada bulan September 2020;Bahwa masyarakat desa yang ingin ada pelebaran jalan tersebut;Bahwa masyarakat Desa yang menunjukkan lahan pelebaran jalan desatersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, yang pastinyatanah tersebut sudah lama jalan setapak yakni jalan akses masyarakatdesa menuju lahan pertaniannya;Bahwa masyarakat bergantiganti Secara duadua orang menunjukkanjalan;Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak ada menunjukkan
    jalan Desa Parikmenggunakan eskavator dari Dinas PU pada bulan September 2020;Bahwa masyarakat desa yang ingin ada pelebaran jalan tersebut;Bahwa masyarakat Desa yang menunjukkan lahan pelebaran jalan desatersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, yang pastinyatanah tersebut sudah lama jalan setapak yakni jalan akses masyarakatdesa menuju lahan pertaniannya;Bahwa masyarakat bergantiganti secara duadua orang menunjukkanjalan;Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak ada menunjukkan
    jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PUpada kirakira tanggal 3 atau 4 pada bulan September 2020;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah prosedur pelebaran jalan tersebutsudah dipenuhi oleh para Terdakwa;Bahwa para Terdakwa maupun aparat desa tidak ada mengajakmasyarakat untuk membuat proposal pelebaran jalan tersebut, karena ideproposal Saksi pertama sekali ada karena Saksi bercerita kepada anggotaDPRD dengan menyampaikan bahwa jalan di desa Parik tidak adasehingga kami kesulitan untuk
    jalan tersebutdan Saksi tidak tahu dari mana dananya;Bahwa Saksi disuruh oleh Tomson Manurung agar membuat proposal agarbiaya bensin bisa ditanggung PU;Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pelebaran jalan di Desa parik adamelalui Hutan Register;Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana untuk pekerjaanpembukaan jalan Desa Parik tersebut;Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN BIgBahwa pelebaran jalan ini bukan merupakan Program dana desa dan danayang digunakan untuk pelaksaan
    jalan tersebut?
Putus : 24-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2299 K/PDT/2014
Tanggal 24 Februari 2015 — A. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. WALI KOTA PARIAMAN, dkk VS TUAN DONNY
5024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat A secara bersamasama dengan Tergugat B dan ParaTergugat C telah menetapkan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan DanPembangunan Trotoar Simpang Santok, Kecamatan Pariaman Timur,Kota Pariaman, dengan pagu dana sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah). Sebagaimana yang telah dituangkan atau dicantumkanHal. 2 dari 37 Hal. Put.
    pelebaran jalan dan pembangunan trotoar SimpangSantok, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara yangditandatangani oleh Kepala Desa Air Santok dan Tergugat F;Bahwa meskipun masyarakat pemilik lahan yang tanahnya terkenaproyek pelebaran mana tersebut pada prinsipnya telah memberikanpersetujuan.
    /tanah mlikmasyarakat yang berada disepanjang proyek pelebaran jalan danHal. 22 dari 37 Hal.
    jalan dan pembangunan trotoarSimpang Santok.
    jalan danpembangunan tratoar Simpang Santok.
Register : 20-06-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Cbn
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
251264
  • Selanjutnya melalui Suratnya, Nomor 112/32.74.IV/2016 tanggal04042016, Perihal :Pengukuran Batas Bidang, BadanPertanahan Nasional menyampaikan kepada Penggugat bahwasetelah dilakukan pemetaan sesuai data hasil pengukuran,ternyata bidang tanah tersebut telah dipergunakan untuk trotoardan pelebaran Jalan Benteng sebagai Jalan Nasional;B. Objek A Quo Telah Berubah Menjadi Pelebaran Jalan dan Trotoar;1.
    Bahwa untuk menelusuri sejarah serta riwayat atas tanah objeksengketa dan Proyek Pelebaran Jalan di Jalan Benteng, makaSekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat mengeluarkan Keputusan Nomor40/KPTS/S1I/2016 tentang Pembentukan Tim PenelitiPermasalahan Tanah Milik Jenderal Besar Dr. H. Abdul HarisNasution yang terkena Proyek Pelebaran Jalan Benteng diCirebon Jawa Barat tanggal 23 Juni 2016;4.
    di Kelurahan Kesepuhan dan Kelurahan Lemahwungkuk KecamatanLemahwungkuk Kotamadya Daerah Tingkat Il Cirebon gunapeningkatan dan pelebaran Jalan Kesunean;b.
    Nana, sebelum dilakukan pelebaran jalan, 2 (dua) orang Petugas dariPemerintah Kota Cirebon, yaitu sdr.
    kepada Yayasan,tanah milik Jenderal Nasution mulai dari lampu lalu lintas, tetapi Saksi tidakmengethaui batasbatasnya sampai mana, pelebaran Jalan Benteng terjadisekitar tahun 19921993, dan dahulu Jalan Benteng sempit hanya muat untuk 1(satu) mobil, sebelum dilakukan pelebaran jalan, Saksi menerimapemberitahuan atau penyampaian dari Pemerintah Kota Cirebon, Saksi terkenapelebaran jalan sekitar 5 (lima) meter, dan tidak mendapatkan uangpenggantian ataupun uang kerohiman pada waktu pelebaran jalan
Register : 06-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 31 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Direktorat Jenderal BINA MARGA, Cq. Balai besar pelaksana Jalan Nasional-I, Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Naional wilayah – I Provinsi Aceh. Cq. Pejabat Pembuat Komitmen - 4
Terbanding/Penggugat : Ir.H.T Saiful Bahri, selaku Direktur PT. TAMITANA
Turut Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh
10840
    • Mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Terbanding untuk sebagian;
    • Menyatakan paket pekerjaan Pelebaran Jalan Bts Kota Langsa- Bts Provinsi Sumut ( 2 Jalur Kota Tamyang ) Paket : ( Wil.1-4C ) tanggal 18 Pebruari 2015 dengan No.
    Akibat adanya kendala ini, terpaksa Penggugatmenunda pekerjaan Pelebaran Jalan BTS KOTA LANGSABTS.
    ini telah membuatPengugat kehilangan waktu untuk menyelesaikan paket Pekerjaan yangsedang penggugat kerjakan yaitu Pelebaran Jalan BTS KOTA LANGSABTS.
    jalan Bts.
    Suraedah Gaffar, MT, selaku Konsultan Pengawaspaket pekerjaan pelebaran jalan Bts. Kota Langsa Bts. Prov.
    Suraedah Gaffar, MT, Konsultan Pengawaspaket pekerjaan pelebaran jalan Bts. Kota Langsa Bts. Prov.
Register : 23-07-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
PT. CITRA KENCANA AGUNG
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Depok
2.Kelompok Unit Kerja Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)J)
Intervensi:
PT. VARAS RATUBADIS PRAMBANAN
361194
  • Objek Sengketa: Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 25235157/09/P.I/UKPBJ/V1/2020 tentangPembangunan dan Pelebaran Jalan Akses Flyover Universitas Indonesia (Bantuan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun Anggaran2018) (lanjutan) tanggal 16 Juni 2020; B.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara PenetapanPemenang Nomor: 25235157/09/P.1/UKPBJ/VI/2020 tentang Pembangunan dan Pelebaran Jalan Akses Flyover Universitas Indonesia (Bantuan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018)(Lanjutan) tanggal 16 Juni 2020;4.
    Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Penetapan PemenangNomor 25235157/09/P.1/UKPBJ/VI/2020 Tentang Pembangunandan Pelebaran Jalan akses Flyover Universitas Indonesia (BantuanKeuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018) (Lanjutan) tanggal 16 Juni 2020;4.
    Menolak Permohonan Pembatalan Penggugat terhadap Berita AcaraPenetapan Pemenang Nomor 25235157/09/P.1/UKPBJ/V1/2020 Tentang Pembangunan dan Pelebaran Jalan akses Flyover Universitas Indonesia (Bantuan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018) (Lanjutan) tanggal 16 Juni 2020;5.
    T19Pembangunan Dan Pelebaran Jalan Akses FlyoverUniversitas Indonesia (Bantuan Keuangan PemerintahProvinsi DKi Jakarta Tahun Anggaran 2018) (Lanjutan); Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor 602/024/PRT/PPK/BM/IV/ 2020, tanggal 30 April 2020, Perihal:Penetapan Rencana Teknis Pembangunan DanPelebaran Jalan Akses Flyover Universitas Indonesia(Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi DKi JakartaTahun Anggaran 2018) (Lanjutan);Fotokopi sesuai dengan asli, Persyaratan Tender Pembangunan Dan Pelebaran Jalan
Register : 11-04-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 20/PDT.G/2016/PN Sgl
Tanggal 14 Desember 2016 — Syahrial Ridho, SH.MH lawan Ir. H. IWANSYAH, dkk
876
  • (Bukti P3);SEBAGIAN DARI TANAH PENGGUGAT TERKENA OBYEK PEMBEBASANTANAH UNTUK PROYEK PELEBARAN JALAN RAYA TANJUNG KALIANAKAN TETAPI BELUM MENERIMA UANG GANTI RUGI. 7.
    Bangka Baratpenundaan Pembayaran Ganti Rugi pelebaran jalan Tanjung Kaliankarena masih dipersengketakan (Bukti P8);13.
    jalan, dan berdasarkan daftar lampiran suratpemerintah kabupaten Bangka barat No. 005/016/19.05.01.1001/2014,tanggal 6 Juni 2014, tentang nama penerima ganti rugi pelebaran jalan,dimana penggugat tercatat dan terdaftar pada No urut 14, No persil00137, dengan besaran nilai santunan ganti kerugian tanah sebesar Rp.63.400.000 yang telah ditandatangani oleh Bupati Bangka Barat,dikamakan adanya sanggahan dari tergugat Tanggal 10 Agustus 2015yang meminta penundaan pembayaran ganti rugi pelebaran jalan
    2014,selanjutnya diberi tanda P7;Foto copy Surat tertanggal 10 Agustus 2015 perihal PenundaanPembayaran Ganti Rufi Pelebaran jalan Nasional Tahap Il di Jl.
    Mona Oktaviani datang minta dilakukanpengukuran ulang saksi tidak bilang bahwa tanahnya berbeda;Bahwa saksi tahu ada pelebaran jalan + 5 M (lima meter);Bahwa atas tanah yang terkena pelebaran jalan sudah diberikan ganti rugidari PU;Bahwa atas tanah objek sengketa yang terkena pelebaran jalan belumdiberikan ganti rugi dari PU dan saat ini dikembalikan kepada negara;Surat yang saudara keluarkan tadi itu digunakan sebagai apa?
Register : 25-10-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 366/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 3 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat I : PT. PASSOKORANG Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat II : PT. APHASKO UTAMAJAYA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat III : PT. USAHA SUBUR SEJAHTERA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat IV : PT. SABAR JAYA PRATAMA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat V : PT. PUTRA JAYA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Pembanding/Penggugat VI : PT. LATANINDO GRAHA PERSADA Diwakili Oleh : H.MUH DARWIS PASA SH
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ,untuk selanjutnya disebut KPPU
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq Mentri Pekerjaan Umum cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar cq Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sulawesi Barat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Wilayah Nasional VI Makassar
Terbanding/Tergugat III : Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wi
17456
  • Bahwa Penggugat II, Penggugat Ill, dan Penggugat IV adalah pemenangtender Pelebaran jalan Baras Karossa, Pelebaran Jalan Baras Karossa,dan Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu Paket Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 yangdiadakan oleh Tergugat III sebagai panitia;Halaman 4 dari 26, Putusan. Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS3.
    Bahwa Penggugat V adalah salah satu dari peserta lelang pada paketpekerjaan Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu , Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu II, dan Pelebaran Jalan Baras Karossa;4. Bahwa Penggugat VI adalah salah satu dari peserta lelang pada paketPeningkatan Jalan Lingkar Bandara Tampa Padang, pekerjaan PelebaranJalan Kaluku Salabutu 1, Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu Il, danPelebaran Jalan Baras Karossa;5.
    Bahwa namun kemudian dalam perkembangannya, Sekretariat Tergugat menerima laporan tentang dugaan pelanggaran Undangundang No. 5Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan pada Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, Direktorat Jendral Bina MargaKementrian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 (Pelaksanaan JalanNasional Wilayah dan Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran2012).
    Adapun paket kerja tersebut adalah:1) Pelebaran jalan Topoyo Barakang;Halaman 11 dari 26, Putusan.
    Nomor 366/PDT/2017/PT.MKS12.13.2) Pelebaran Jalan Baras Karossa;3) Pelebaran jalan Kaluku Salabutu 1;4) Pelebaran Jalan Kaluku Salabutu II;Tergugat Il mengadakan Rapat Penjelasan (aanwijzing) pada Tanggal19Desember 2011 yang dihadiri oleh 19 (Sembilan belas) perusahaan calonpeserta tender yang pada awalnya diikuti dari + kurang lebih 50 (Lima Puluh)calon peserta tender, dan hingga batas waktu pemasukan dokumenpenawaran hanya terdapat 9 (Sembilan) perusahaan yang memasukkandokumen penawaran, dan dari
Putus : 15-03-2016 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 82 / Pdt.G / 2015 / PN. Srg
Tanggal 15 Maret 2016 — H. MUHIBI LAWAN 1. MUAWANAH 2. R O Y A N I 3. SUPRIYAH 4. FATONAH 5. HAERIYAH 6. MU ' MIN 7. KOMARIAH 8. SAHRUL 9. MASTUROH 10. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang 11. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Bupati Kabupaten Serang Cq. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten
9412
  • jalan kemudian pihak Penggugat H.
    Jalan Ruas JalanPakupatan Palima, Segmen KP3 Simpang Boru, oleh Dinas BinaMarga dan Tata Ruang Propinsi Banten ;Menghukum Turut Tergugat ( Kepala kantor Badan PertanahanKabupaten Serang ) untuk menetapkan hasil ukur tanah seluas + 302M2 yang terkena pembebasan pelebaran jalan, Ruas Jalan Pakupatan Palima, Segmen KP3B Simpang Boru, oleh Dinas Bina Marga danTata Ruang Propinsi Banten menjadi milik JAHARI Bin SAPI ;Memerintahkan Turut Tergugat Il ( Kepala Kantor Dinas Bina Margadan Tata Ruang Propinsi
    dan tanah tersebut sedang terkena pembebasan untukpembangunan pelebaran jalan ruas jalan pakupatan palima segmenKP3B simpang boru oleh Dinas Binamarga dan Tata Ruang ProvinsiBanten, dan belum diselesaikan proses pembayaran ganti rugiterhadap ahli waris Salman Bin Iskak.8.
    MUHIBI dengan Keluarga ROYANI ;Bahwa tanah tempat saksi juga terkena pembebasan yangdiperuntukkan untuk pelebaran jalan dan saksi telah menerimapembayaran pembebasan tanahnya dari pemerintah ;Saksi JAMHURI:; Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Keluarga H.MUHIBI dengan Keluarga ROYANI yaitu masalah tanah yang terkenaHalaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srgpembebasan pelebaran jalan di desa Gowok ;Bahwa saksi mengetahui tanah yang terkena pembebasan pelebaranjalan
    jalan ruasjalan pakupatan palima segmen KP3B Simpang Boru oleh Dinas Bina Margadan Tata Ruang Propinsi Banten, dikarenakan tanah yang terkena pembebasanHalaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srglahan tersebut adalah tanah milik Para Tergugat sebagai tanah waris dariSALMAN Bin ISKAK dimana suratsurat tanah dan letak obyek tanah yangdimiliki oleh SALMAN Bin ISKAK yang terkena pelebaran jalan berbeda dengantanah yang dimasudkan dalam gugatan Penggugat, dimana tanah milikSALAMAN Bin
Putus : 23-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2942 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juni 2015 — PT. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL/PT. HOTEL INDONESIA NATOUR VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA, DK
5844 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalan PerintisKemerdekaan (Dari Jalan Jendral Ahmad Yani/By Pass sampai denganJalan Bekasi Raya) Kota Administrasi Jakarta TimurUtara;Hal. 1 dari 8 hal.
    Bahwa pembangunan Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (dari JalanJendral Anmad Yani/By Pass sampai dengan Jalan Bekasi Raya) harussegera dilaksanakan guna kelancaran pembangunan koridor busway trascJalan Perintis Kemerdekaan;3.
    Sekretaris Kota Jakarta Utara selaku Ketua Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara telah menetapkanKeputusan Nomor 642/2011, tanggal 27 Desember 2011 tentang Bentukdan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan dan Bendabenda lain diatasnya Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Jalan padaKoridor Busway Trace Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan PegangsaanDua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;4.
    jalan pada koridor busway jalanperintis kemerdekaan;Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipansebagai consignasi;Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesarRp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini dibacakan kepadaTermohon pada tanggal 28 Mei 2013 kemudian terhadapnya olehHal. 3 dari 8 hal.
    ;Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon menguasai dan memiliki hak atastanah yang terkena pembebasan untuk pelebaran Jalan pada koridorbusway Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut, hal mana dapat dibuktikandengan:a. Sertifikat HGB Nomor 4480/Kelapa Gading Timur, seluas 1.620 m atasnama Pemohon Kasasi/Termohon (bukti T.13);b. Sertifikat HGB Nomor 4481/Kelapa Gading Timur, seluas 7.380 m?