Ditemukan 2402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : herman hotman harman hormen hamat
Penelusuran terkait : Pemberhentian tidak dengan hormat Pemberhentian dengan tidak hormat pns Pemberhentian tidak hormat Pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh) Pemberhentian dengan tidak hormat Pns Korupsi Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri Pemberhentian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 11-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
Muhamad Sudiyana
Tergugat:
Kepala Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
87 — 46
  • Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor : 188.4/20/010/17 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Muhammad Sudiyono sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;----------------------------------------------------------

    3.

    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor : 188.4/20/010/17 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Muhammad Sudiyono sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;----------------------------------------------------------

    4.

    OBYEK GUGATANAdapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketadalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor :188.4/20/010/X/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.Muhamad Sudiyono sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan KepalaSeksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017:ll.
    Bahwa Keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat atasobyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor :188.4/20/010/X/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.Muhamad Sudiyono sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan KepalaSeksi Pemerintahan Desa Pucungrejo 23 Oktober 2017, telah memenuhiketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986yang merupakan' suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatupenetapan tertulis yang
    Dengan Hormat Sdr.Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Seksipemerintahan Desa Pucungrejo, tertanggal 23 Oktober 2017 (vide buktiP1=T6); Menimbang, bahwa menurut Penggugat alasan objek sengketauntuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Tergugat dalam menerbitkanobyek sengketa telah melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku dan AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena:1.
    Dengan Hormat Sdr.Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala SeksiPemerintahan Desa Pucungrejo, tertanggal 23 Oktober 2017 (vide buktiP1=T6); Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokokpersengketaan oleh Penggugat dan Tergugat adalah substansi obyeksengketa, maka sebelum mempertimbangkan mengenai prosedurpenerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim terlebin dahulu akan mengujidan mempertimbangkan mengenai substansi obyek sengketanya sebagaiberikut: Menimbang, bahwa dalam
    Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor:188.4/20/010/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sadr.Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan KepalaSeksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor : 8/G/2018/PTUN.Smg.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaPucungrejo Nomor: 188.4/20/010/X/2017 Tentang PemberhentianDengan Hormat Sdr.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 05-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — ZAIMUDDIN, S.Ag BUPATI TABALONG
185 — 106
  • Menyatakan batal Surat Rahasia Bupati Tabalong No. 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Rahasia Bupati Tabalong No. 188.45/251/2016 tanggal 18 April 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin, S.Ag;4.
    Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaZaimuddin, S.Ag.Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini adalah:Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.1.
    Bahwa pada tanggal 18 April 2016 Tergugat menerbitkan Surat RahasiaBupati Tabalong Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkandengan Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor 188.45/251/2016, tanggal18 April 2016, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zaimuddin,S.Ag yang ditandatangani oleh Tergugat sesuai dengankewenangannya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf b jo.
    Penetapan Tertulis;Bahwa objek sengketa (vide bukti P.11, T.6) didalamnya memuat tulisantulisan, yang isinya adalah tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaZaimuddin, S.Ag;b.
    kedua,apakah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri olehTergugat sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan? ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh Penggugat merupakan perbuatan dalam kapasitas sebagaiseorang Anggota Panwaslu yang bersifat ad hoc, dan bukan dalam kapasitassebagai seorang guru (vide dalil gugatan angka 11).
    dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri olen Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan?
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 21 Maret 2017 — SANTI WIRDA, S.Pd., M.Pd Vs. GUBERNUR JAMBI
168 — 180
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 868/HD/BKD-6/2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Santi Wirda, S.Pd., M.Pd., diterbitkan oleh Gubernur Jambi tertanggal 3 Oktober 2016; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 868/HD/BKD-6/2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Santi Wirda, S.Pd., M.Pd., diterbitkan oleh Gubernur Jambi tertanggal 3 Oktober 2016; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 6.
    telahmembentuk Tim Pemeriksa Nomor: 4066/TP/BKD6.1/2015 (vide buktie Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Penggugat telah diperiksa olehTim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran Disiplin PNS berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan TimPemeriksa (vide bukti T1 2) ;e Bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jambi Nomor: 868/HD/BKD6/2016 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian
    Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri sebagai PNS a.n.
    wajib: angka 11 : masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;Pasal6 : Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturanperundangundangan pidana, PNS yang melakukan pelanggarandisiplin dijatuhi hukuman disiplin,pasal 7 ayat (4): Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(UGG) TARO sence ee mmm enmmemob. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkatlebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian
    dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; Pasal 10: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: angka 9 huruf d : masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerjasebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa: Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.JBI.a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiriatau pemberhentian tidak dengan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-10-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 65/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Andi Deandra Putra
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
277 — 160
  • Menyatakan batal Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No. AK. 14.245.

    3.

    Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Kep/127/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 50 Detasemen Wicaksana Adhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, No. AK. 14.245.

    4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia.

    5.

    Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat Il,Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala A.N.
    Bahwa mengacu pada ketentuanketentuan tersebut diatas, ada tahapandan prosedural yang harus dilakukan untuk memberhentikan seorang Taruna,hal mana tidak dilakukan dalam pemberhentian dengan hormat taruna a.n.Brigdatar Andi Deandra Putra, NO.
    Brigdatar AndiDeandra Putra, NO.AK.14.245., yang tidak didahului dengan adanya hasilsidang wanak yang khusus membahas pemberhentian dengan hormat tarunaa.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO.
    Bahwa berdasarkan rekomendasi sidang wanak tersebut Minperstarmengajukan Permohonan Pemberhentian dengan Hormat atas namaPenggugat kepada Gubernur Akpol;Halaman 21 dari 88 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN.SMG7.
    Dengan Hormat Taruna AkademiKepolisian Tk.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
551 — 864
  • DALAM POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.Dr.Masri Mansoer,M.Ag, dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021
    Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.
    Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRGmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syaratsebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UUtentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi kualifikasisebagai berikut: Konkret: Wujudnya tertulis dan jelas secara nyatanyatadibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud suratkeputusan yang bersifat konkrit yang memberikan penegasantentang Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr.
    Final: Surat keputusan a quo sudah tidak memerlukan lagipersetujuan dari pejabat atau instansi atasan atau instansilainnya, sehingga sudah bersifat defenitif dan telah menimbulkanakibat hukum, yaitu, Pemberhentian Dengan Hormat Prof. Dr.Masri Mansoer, M.Ag. (PENGGUGAT) dari Jabatan Wakil RektorBidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta MasaJabatan Tahun 20192023, tanggal 18 Februari 2021.2.
    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektortentang Pemberhentian dengan Hormat Prof. Dr. Masri Mansoer,M.Ag. dari Jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN SyarifHidayatullan Jakarta Masa Jabatan 20192023.6. Bahwa Diktum Surat Keputusan a quo yang memberhentikanPENGGUGAT dari jabatan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakartaberbunyi:Terhitung mulai tanggal 18 Februari 2021 memberhentikan denganhormat:Nama : Prof. Dr.
    Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objeksengketa dalam perkara a quo untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullan Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.Dr.Masri Mansoer,M.Ag, dari jabatanWakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta MasaJabatan 20192023 tanggal 18 Februari 2021 (vide: Bukti P3), selanjutnya disebutsebagai objek sengketa a quo;Menimbang
    Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2014 tentang Statuta Universitas Universitas Islam Negeri Syarif HidayatullahJakarta khususnya poin huruf a sampai huruf i;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P3 berupa Keputusan RektorSurat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullan Jakarta Nomor: 167 Tahun 2021Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof.Dr.Masri Mansoer.M.Ag, dari jabatanWakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta MasaJabatan 20192023 tanggal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
NURISWANSYAH, SH
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
205 — 111

  • DALAM EKSEPSI:

    Menyatakan eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Sebahagian;
    2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-HH-83.KP.07.03 Tahun 2020 tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Karena Tindak Pidana Berupa Pemberhentian
    Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NURISWANSYAH, SH, NIP. 197710152000031001, Pangkat/golongan ruang Penata Muda, III/b Jabatan Pelaksana, Unit Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas II Menggala;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-HH-83.KP.07.03 Tahun 2020 tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Karena Tindak Pidana Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak
    Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NURISWANSYAH, SH, NIP. 197710152000031001, Pangkat/golongan ruang Penata Muda, III/b Jabatan Pelaksana, Unit Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas II Menggala;
  • Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NURISWANSYAH, SH sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.Bahwa pada hari kamis 10 September 2020 Penggugat datang sesualdengan Undangan tersebut diatas dan menerima Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH83KP.07.03 TAHUN 2020 Tanggal 4 Agustus tentang Pemberhentian karenaTindak Pidana Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.diserahkan oleh Bapak GOWIM MAHALI
    Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugatditerima langsung oleh Penggugat pada tanggal 10 September 2020dan berita acara tanda terima berlaku surut tanggal 2 September 2020.9.
    Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Karena Tindak Pidana atas nama Penggugat apapun HukumanHalaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor : 219/G/2020/PTUN.JKT.disiplin yang diberikan akan Penggugat terima asal janganPemberhentian.B.
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHAM Republik Indonesian Nomor M.HH83KP.07.03 TAHUN 2020Tanggal 04 Agustus 2020 tentang Pemberhentian karena Tindak PidanaBerupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NURISWANSYAH, SH , NIP.19771015 2000031001.3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum DanHAM Republik Indonesian Nomor M.HH83KP.07.03 TAHUN 2020Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor : 219/G/2020/PTUN.JKT.Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pemberhentian karena Tindak PidanaBerupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NURISWANSYAH, SH, NIP.19771015 2000031001.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 16-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 48/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
1.SUPENDI, SH.
2.SAMSUDDIN, SE.
3.MUH. AHYAR ROSIDI, S. Pd.
Tergugat:
KEPALA DESA GAPUK KABUPATEN LOMBOK TIMUR
146 — 58

  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor : 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Juli 2018;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor : 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan
    Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan: Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Gapuk No.141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat KepalaKepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga KabupatenLombok Timur Tanggal 20 Juli 2018 oleh Tergugat, kepentingan ParaPenggugat sangat dirugikan karena harus kehilangan pekerjaan,kehilangan gaji/tunjangan SUPENDI sebagai Kepala Urusan Ekonomi danPembangunan, SAMSUDDIN sebagai Kepala Urusan Pemerintahan, danMUH.
    Bahwa setelah menerima Keputusan Kepala Desa Gapuk No.141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat KepalaKepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga KabupatenLombok Timur Tanggal 20 Juli 2018, Para Penggugat mengajukankeberatan kepada Kepala Desa Gapuk didampingi oleh OrganisasiPersatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten LombokTimur Bapak Hamzah, dkk selaku Ketua PPDI Kabupaten LombokTimur sebagai mediator mendatangi dan bertemu langsung denganKepala Desa Gapuk pada hari
    Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Gapuk No.141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat KepalaKepala Urusan Kantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga KabupatenLombok Timur Tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugattidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa Pasal 53 ayat (1),(2),(3), dan (4). Ayat (1) Perangkat Desaberhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c.diberhentikan.
    T1 : Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor : 141/09/GP/VII/2018Tentang Pemberhentian Dengan Hormat KepalaKepala UrusanKantor Desa Gapuk Kecamatan Suralaga Kabupaten LombokTimur tanggal 20 Juli 2018 (Sesuai dengan asli); 2. T2 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/88/PMD/2018Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin MasaJabatan 20182024 tanggal 20 Januari 2018 (fotokopi darifotokopi);3.
    Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor :141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat KepalaKepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, KabupatenLombok Timur tertanggal 20 Juli 2018;3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor : 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan HormatKepalaKepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Juli 2018;4.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. GUSTI NANANG HADI BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
97 — 34
  • Menyatakan batal Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor : 188.45/250/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 18 April 2016 atas nama H. Gusti Nanang Hadi; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor : 188.45/250/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 18 April 2016 atas nama H.
    TENGGANG WAKTUBahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Rahasia Bupati TabalongNomor : 188.45/250/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 18 April 2016 atasNama H.
    Bahwa mengacu pada Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor188.45/250/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dalarn pertimbanganhukumnya yang mengacu pada Pasal 87 ayat (4) Undangundang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a tentang Pemberhentian PNS.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor :188.45/250/2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 18 April 2016 atas Nama H. GustiNanang Hadi.. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Rahasia Bupati TabalongNomor : 188.45/250/2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 18 April 2016 atasNama H. Gusti Nanang Hadi..
    Menyatakan batal Surat Rahasia Bupati Tabalong Nomor : 188.45/250/2016tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil Tertanggal 18 April 2016 atas nama H. Gusti Nanang Hadi;Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan No.21/G/2016/PTUN.BJM3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Rahasia Bupati TabalongNomor : 188.45/250/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 18 April 2016 atasnama H. Gusti Nanang Hadi; 2222 n nnn nn nn nn enn nn nnn nee4.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 04-09-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 20 Nopember 2014 — R O B I N H O D, SH : KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN
120 — 74
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007;-------- 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007;------------------------------------------------------------- 4.
    Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/G/PEN/2014/PTUN-MDN Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007;-------- 6.
    Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama ROBINHOD, SH., NIP19540909 198203 1007; I.
    Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yangditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun padaKantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama ROBINHOD, SH.
    / GV/21200/14 yangditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun padaKantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007 (objek gugatan),maka Penggugat diharuskan mengembalikan selisih gaji Penggugat selama 4(empat) tahun kepada Negara ; Berdasarkan uraianuraian dan faktafakta tersebut di atas, dimohonkan kehadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yangditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiunpada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP195409091982031007;4.
    (Bukti P30 );31.Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00267/KEP/GV/21200/13 yang ditanda tangai oleh Kepala BidangStatus Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VIBadan Kepegawaian Negara Medantanggal...tanggal 16 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Ratnawaty Pane,SH tgl. lahir2991953 Nip.19530929180032002, yang telah diberi materai cukupdan telah dinazegelen, selanjutnya diberiTATIGE:
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 3/PDT.G/2014/PN.WNP
Tanggal 2 Oktober 2014 — - ALNOLDUS HUKI LALATANA,Cs
106 — 65
  • untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013, dan tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Tentang Pemberhentian
    Dengan Hormat terhadap Penggugat I dan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Terhadap Penggugat II serta Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan, serta tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten
    Menyatakan hukum bahwa :- Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;- Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat II dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;- Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;- Surat Keputusan Nomor : 02
    nama saudaraRAPIUDDIN HAMARUNG sebagai Pelaksana Dewan Pengurus Nasional telahmengeluarkan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/X1V/2013 tertanggal 4Desember 2013 yang pada pokoknya menyetujui usulan Tergugat Il tersebut,dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 4 Desember 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/X1/2013 PemberhentianDengan Hormat terhadap Penggugat dan Surat Keputusan NoPDK/SK/DP/02/X1V2013 Terhadap Penggugat Il serta Surat Keputusan No :PDK/SK/DP/01/X1V2013 Tentang Pemberhentian
    Dengan Hormat terhadapPenggugat Ill dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan ;7.
    Dengan Hormat terhadap Penggugat Ill darikeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan serta tindakan Tergugat Il yangmengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian terhadap para Penggugat dariKeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRDKabupaten Sumba Timur maupun untuk dilakukan Pergantian Antar Waktudari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten SumbaTimur sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan
    terhadap para Penggugat dariKeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRDPutusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp12Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktudari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten SumbaTimur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/X1/2013 tertanggal 4 Desember2013, dan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan No :PDK/SK/DP/03/X1V2013 Tentang Pemberhentian
    Dengan Hormat terhadapPenggugat dan Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/X1V2013 TerhadapPenggugat Il serta Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XIV/2013 TentangPemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat Ill dari keanggotaanPartai Demokrasi Kebangsaan, serta tindakan Tergugat Il yang mengeluarkanSurat Keputusan pemberhentian terhadap para Penggugat dari KeanggotaanPartai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRDKabupaten Sumba Timur
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 4/G/2020/PTUN.GTO
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
APRIS PANGO, S.E.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
334 — 315
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E.
    -
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/2283/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menggunakan Ijazah Palsu Atas Nama Apris Pango, S.E.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 04/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat: FREDRIK MUKAU. Dkk melawan Tergugat: KAPITALAU KAMPUNG KANANG
87 — 33

  • M E N G A D I L I :

    1. DALAM PENUNDAAN :
    • Menyatakan tetap berlaku dan dipertahankan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, Penetapan Majelis Hakim Nomor : 04/G/2018/PTUN.MDO tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Kapitalau Kanang Kecamatan Siau Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dengan Hormat
    dan Armes Ruitang tertanggal 15 November 2017 ;

  1. DALAM EKSEPSI :
  • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

  1. DALAM POKOK PERKARA ;
  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Kapitalau Kanang Kecamatan Siau Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
    dengan Hormat Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Urusan Keuangan Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur atas nama Fredy Mukau, Welprin Pando dan Armes Ruitang tertanggal 15 November 2017 ;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Kapitalau Kanang Kecamatan Siau Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dengan Hormat Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Urusan Keuangan
    DALAM POKOK PERKARA;1.2.Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Kapitalau KanangKecamatan Siau Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatandan Pemberhentian dengan Hormat Kepala Seksi Pemerintahan, KepalaSeksi Pelayanan, dan Kepala Urusan Keuangan Kampung KanangKecamatan Siau Timur atas nama Fredy Mukau, Welprin Pando danArmes Ruitang tertanggal 15 November 2017;.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupaKeputusan Kapitalau Kanang Kecamatan Siau Timur Nomor 14 Tahun2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dengan Hormat KepalaSeksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala UrusanKeuangan Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur atas nama FredyMukau, Welprin Pando dan Armes Ruitang tertanggal 15 November2017;Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 100/B/2018/PTTUN Mks4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-10-2023 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 540/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 21 Maret 2024 — Penggugat:
DR.H.SUROYO.SE.MM
Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
132 — 116
  • ;
  • Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 50804/ M/ 11/2023, tanggal 12 September 2023 Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Atas Nama Sdr. Suroyo, S.E., M.M.
    ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 50804/M/11/2023, tanggal 12 September 2023 Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Atas Nama Sdr. Suroyo, S.E., M.M.;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-11-2021 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 05-04-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 101/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 5 April 2022 — Penggugat:
Muh Zaenudin
Tergugat:
Kepala Desa Kedondong
Intervensi:
Sumber
165 — 65

  • MENGADILI

    1. DALAM EKSEPSI;
    • Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;
    1. DALAM POKOK SENGKETA;
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Kedondong Nomor: 140/01/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat
    Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 2 Pebruari 2021 Sebatas Lampiran Nomor Urut 11 Atas Nama Sumber dalam Jabatan Lama Ulu-Ulu Jabatan Baru Staf Kaur Tata Usaha dan Umum;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Kedondong Nomor: 140/01/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 2 Pebruari 2021 Sebatas Lampiran Nomor Urut 11 Atas Nama Sumber dalam Jabatan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
381 — 238
  • DALAM POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Batal Keputusan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 168 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Andi M.
    ., dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 18 Februari 2021;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 168 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Andi M.
    dengan hormat Prot.Dr.
    Final: Surat keputusan a quo sudah tidak memerlukan lagipersetujuan dari pejabat atau instansi atasan atau instansilainnya, sehingga sudah bersifat defenitif dan telah menimbulkanakibat hukum, yaitu Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. AndiM. Faisal Bakti, M.A, (PENGGUGAT) dari Jabatan Wakil RektorBidang Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa JabatanTahun 20192023, tanggal 18 Februari 2021.2.
    Putusan Nomor 31/G/2021/PTUN.SRGJakarta tanggal 06 Februari 2019 (vide: bukti T1) dan objek sengketa a quoberupa Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullan Jakarta Nomor: 168Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Andi M.
    dengan hormat Prof.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KeputusanRektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 168 Tahun 2021Tentang Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Andi M. FaisalBakti, M.A, dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama UINSyarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan 20192023 tanggal 18Februari 2021;5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik danmemulihkan kedudukan Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 20-07-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 02-11-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 53/G/2022/PTUN.SMG
Tanggal 2 Nopember 2022 — SUKATNO Melawan BUPATI WONOGIRI
215 — 225
  • Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022, yang sekaligus dipandang sebagai sikap penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Mlokomanis Wetan Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SUKATNO dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 29 April 2022, yang sekaligus dipandang sebagai sikap penolakan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Perangkat Desa;4.
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 13-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 25-03-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 14/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat : SAIMA LIKAWA, SE; Tergugat : WALIKOTA TOMOHON
283 — 155
  • MENGADILI :DALAM PENUNDAAN :Menolak Permohonan Penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 358 Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SAIMA LIKAWA, SE; DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00.
    DENGAN HORMAT TIDAK ATASPERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL,atas nama SAIMA LIKAWA (Penggugat) sampai putusanperkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);DALAM POKOK PERKARA :(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;(2) Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugatberupa : KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON Nomor: 358 Tahun2019 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAKATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERISIPIL, atas nama SAIMA LIKAWA (Penggugat
    ) adalahPERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatig overheids daaad);(3) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa:KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON Nomor: 358 Tahun 2019tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATASPERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL,atas nama SAIMA LIKAWA (Penggugat);(4) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa: KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON Nomor : 358 Tahun 2019tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATASHalaman 16 dari 49 Halaman Putusan Nomor
    Asisten Umum selaku Ketua Tim Pemeriksa kepadaSekretaris Daerah Kota Tomohon, untuk kemudian disampaikan kepadaTergugat, sehingga dengan demikian pemberhentian dengan hormat tidakatas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat sudah mendapat usulan dari Pejabat yang berwenangsebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan Pasal267 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
    dengan hormat tidak atas permintaan sendirisebagai PNS; dane. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.Pasal 10Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(4) dijatunkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif padapemerintah dan/atau negara;2.
    dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai PNS bilamana terbukti melakukan pelanggaran terhadapkewajiban, larangan PNS, ataupun karena dihukum penjara kurang dari 2(dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan denganberencana;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dipersidangan, dapat diketahui fakta berkaitan dengan substansi penerbitanobjek sengketa sebagai berikut :1.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-04-2013 — Putus : 24-06-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 70/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 24 Juni 2013 — SOLIKIN vs KEPALA DESA SEKETI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
34 — 14
  • - Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat / Terbanding ( Kepala Desa Seketi ) Nomor : 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat / Pembanding) ; ---------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 1 Agustus 2012
    tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat / Pembanding); ---------------- Memerintahkan Tergugat/ Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang isinya mengangkat kembali Solikin menjadi Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Belongbendo, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 ; ---------------------------- Menghukum
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 23-06-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 27-10-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 59/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
Dinawati Tarigan
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
668 — 525

  • MENGADILI:

    DalamEksepsi

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

    DalamPokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian
    Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang No. 00174/21212/TAP/03/21 tanggal 25 Maret 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Diri Sendiri Serta Pemberian Pensiun atas nama Dinawati Tarigan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 08-06-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 08-12-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 17/G/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Oktober 2023 — ZAKA PRINGGA ARBI, S.AP, sebagai Penggugat/Termohon Kasasi. lawan KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA, sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi.
192 — 143
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 034/KPTS/BPASN/ 2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Penguatan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2022 tertanggal 25 November 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Zaka Pringga Arbi, S. AP., NIP. 19950422 201903 1 005;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 034/KPTS/BPASN/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Penguatan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2022 tertanggal 25 November 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Zaka Pringga Arbi, S. AP., NIP. 19950422 201903 1 005;4.