Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan No. 188.45/330/Huk-BPN/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 5.325 Hektar atas nama PENGGUGAT di Desa Tumbang Ngahan, Desa Sungai Puring dan Desa Kuluk Telawang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah adalah sah dan berharga menurut hukum;

Belitung No. 188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atas Kegiatan Usaha Hotel Swiss-Bel resort Belitung di Jl.

dibuktikan dari Akta Jua beli dari pemilik awal atasnama DS dijual kepada nama IBU TERGUGAT (orang Tua Tergugat)berdasarkan Akta Jual Beli PPAT LISNAWATI HASAN, SH.No.31/2017 tanggal 26012017, dan Perizinan pembangunan atasrumah kontrakan 10 (Sepuluh) unit tersebut dalam hal Izin MendirikanBangunan (IMB) diajukan oleh orang Tua Tergugat atas nama IBUTERGUGAT, hal tersebut dapat dilihat dan dibuktikanberdasarkan :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIANNOMOR : 188.46

Fotokopi dari asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu) Satu Pintu@ dan Perindustrian Nomor:188.46/104/KEP/IMB/XI/DPMPTSPP/ tentang Izin MendirikanBangunan Gedung (IMB) yang diberikan kepada nama DIBUTERGUGAT, yang telah dilakukan pemeteraian kemudianberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014(nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.9.(2);Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugatdan siap diangkat sumpah

Berita Acara yang ditanda tangani Tergugat Il danTergugat V tetap 4.08 m dengan kemajuan fisik tetap 100%;Galian Tanah Pondasi dari 7.20 m yang telah diakui dan ditandatangani Tergugat II dalam Berita Acara sebelumnya 100% kemajuanfisik, dalam Berita Acara yang ditanda tangani Tergugat Il danTergugat V tetap 7,20 m dengan kemajuan fisik tetap 100%;Pasangan batu kosong dari 110.50 m yang telah diakui dan ditandatangani Tergugat I Dalam Berita Acara sebelumnya 100% kemajuanfisik, berkurang menjadi 188.46

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Peraturan desa Barugelang nomor 1 tahun 2013 tentang RPJMDes periode 2013 s/d 2018;
2. Peraturan Desa Barugelang nomor 1 tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaaan APBDes tahun anggaran 2016;
3. Keputusan Sekretaris daerah Kab.Tanah Bumbu nomor 188.46

Berita Acarayang ditanda tangani Tergugat II dan Tergugat V tetap 4.08 m3 dengankemajuan fisik tetap 100%;Galian Tanah Pondasi dari 7.20 m3 yang telah diakui dan ditanda tanganiTergugat II dalam Berita Acara sebelumnya 100% kemajuan fisik, dalam BeritaAcara yang ditanda tangani Tergugat II dan Tergugat V tetap 7,20 m3 dengankemajuan fisik tetap 100%;Pasangan batu kosong dari 110.50 m3 yang telah diakui dan ditanda tanganiTergugat II Dalam Berita Acara sebelumnya 100% kemajuan fisik, berkurangmenjadi 188.46

Bangka Nomor : 188.46/0157/DINPERTAN/2017 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tahun 2017;

15)Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota Bulan Januari Desember 2017.

Dikembalikan kepada saksiELIUS GANI, SP BIN SARGANI.

9.Disita dariSUHARTO BIN TARSIN HADI MULYONOantara lain berupa :

1)1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka No : 188.46/0157/DINPERTAN/2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 an. SUHARTO dan an.

SARWO EDI, SP;

2)1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka No : 188.46/0135/DINPERTAN/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 an. SUHARTO dan an.

SARWO EDI, SP;

3)1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka No : 188.46/0288/DINPERTAN/2019 tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 an. SUHARTO dan an.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Perhotelan;

/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSPP/2017, tanggal23 Oktober 2017 tentangPerubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentangIzin Gangguan atas Kegiatan Usaha HotelSwiss-Bell Resort Belitung di Jl Pattimura Kelurahan Tanjng Pendam Kecamatan Tanjungpandanoleh PT Panca Anugra Nusantara;

2015;
6.16. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 100/0711/PEM tentang Pembentukan Tim Evaluasi Permohonan/Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 tanggl 24 Februari 2015;
6.17. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Nomor : 188.46

2015;
6.20. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Nomor : 660/029/BLH/I/2015 tentang Verifikasi Dana HIbah Kegiatan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) dan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 02 Januari 2015;
6.21. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan social Kota Balikpapan Nomor : 188.46

2015;
6.16. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 100/0711/PEM tentang Pembentukan Tim Evaluasi Permohonan/Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 tanggl 24 Februari 2015;
6.17. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan Nomor : 188.46

2015;
6.20. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Nomor : 660/029/BLH/I/2015 tentang Verifikasi Dana HIbah Kegiatan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) dan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 02 Januari 2015;
6.21. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan social Kota Balikpapan Nomor : 188.46

Borneo Mandiri Prima Energi Nomor: 001/SPK/SALIM-BMPE/IV/2016 tanggal 01 April 2016;

Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;

PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor : 40 tahun 2009 tanggal 1 April2009 dan Petunjuk tehnis penyelenggaraan pelayanan pemberianbantuan sosial yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :188.46/071/KUM/2009 tanggal 1 Oktober 2009.Bahwa bantuan sosial kemasyarakatan ini berada dalam bagian bantuanpembinaan keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat ProvinsiKalimantan Selatan dengan susunan sebagai Kepala Biro adalah saksiAkhmad Fauzan Saleh dan penggantinya saksi Anang Bakhranie,sedangkan

MuhammadMuchlis Gafuri bin Akhmad Gafuri Selaku Sekretaris Daerah untukmemberikan paraf dan disposisi yang berbunyi Mohon persetujuan BapakGubernur sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 040 Tahun 2009 tanggal 01 April 2009tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yaitu Pasal 5 ayat (2) danKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.46/071/KUM/2009tanggal 01 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis PenyelenggaraanPelayanan Pemberian Bantuan Sosial, dimana

dan disposisi yang berbunyi Mohon persetujuan BapakGubernur sehingga perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan selaku Asisten Pembangunan Pemerintah Daerah ProvinsiKalimantan Selatan dan perobuatan Terdakwa tersebut telah melanggarPeraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 040 Tahun 2009 tanggal 01April 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yaitu Pasal 5 ayat(2) dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.46

sosial dan bantuankeuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barangdan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah JoPasal 7 ayat (1) Perguo Nomor 40 Tahun 2009, tanggal 01 April2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Penerimabantuan membuat laporan pelaksanaan dan Surat Pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kesra paling lambatsampai berakhirnya Tahun Anggaran berjalan Jo KeputusanGubernur Kalsel Nomor 188.46

Desember 2010 perihalPermohonan Bantuan Dana sebesar Rp. 47.000.000,;Padahal proposal permohonan bantuan sosial yang diajukan masyarakattidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Pergub No. 040 Tahun2009, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan GubernurKalimantan Selatan No. 40 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentangPedoman Pemberian Bantuan Sosial, yaitu Pasal 5 ayat (2), dan KeputusanGubernur Kalimantan Selatan No. 188.46/071/KUM/2009 tanggal 1 Oktober2009 tentang Petunjuk Teknis

bantuan sosial dan bantuan keuanganbertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yangditerimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah Jo Pasal 7 ayat (1) Pergub No. 40Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Pedoman Pemberian BantuanSosial Penerima bantuan membuat laporan pelaksanaan dan SuratPertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kesra palinglambat sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan Jo KeputusanGubernur Kalsel No. 188.46