Ditemukan 95 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0089/Pdt.G/2017/PA.Pmk
Tanggal 24 Mei 2017 — Penggugat dan Tergugat
1210
  • Tergugat yang terurai di dalam Eksepsi tersebut diatas, mohondinyatakan terulang kembali dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam pokok perkara ini ;Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalildalil Penggugat satu persatu,terkecuali terhadap dalildalil posita Penggugat yang ada relevansinyadalam perkara a quo, dan terhadap dalildalil posita Penggugat yang tidakada relevansinya dalam perkara a quo akan dikesampingkan atau akandiberikan jawaban seperlunya ;Bahwa dalil posita Penggugat pada angka 3.5.6
Register : 06-07-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 303/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 19 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : Dra. Dosmaria Napitupulu
Pembanding/Penggugat II : Robinson Napitupulu
Pembanding/Penggugat III : Wasty Napitupulu
Pembanding/Penggugat IV : Nurliana Napitupulu
Pembanding/Penggugat V : Yetty Napitupulu
Terbanding/Tergugat I : Dameria Napitupulu
Terbanding/Tergugat II : Biliton Napitupulu
23699
  • Hutagalung (baca poin 3.5.2. halaman 60Putusan ), M.Tambunan (baca poin 3.5.3. halaman 60 Putusan ),W.Tambunan (baca poin 3.5.4. halaman 60 Putusan ), U.Nainggolan (baca poin 3.5.5. halaman 60 Putusan ), dan Hasibuan(baca poin 3.5.6. halaman 60 Putusan ), padahal baik ParaPenggugat apalagi Para Tergugat sama sekali tidak pernahmengakui atau memohonkan mereka ini sebagai ahli waris ;Bahwa Judex Factie Tingkat tidak pernah membagikan warisandalam keputusan hukumnya kepada B.Manullang (baca poin 3.5.1
    Nainggolan (baca poin 3.5.5. halaman 60 Putusan ), danHasibuan (baca poin 3.5.6. halaman 60 Putusan ),sebagaimanadalil keberatan para Pembanding diatas ;Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 303/Pdt/2020/PT MDNBahwa tentang adanya namanama sebagaimana yangdipersoalkan para Pembanding diatas adalah dari uraian danpermohonan para Penggugat dalam rekonpensi yang ditulisberdasarkan Bukti. T.L.Il 4, berupa surat wasiat mengenaipembagian harta warisan yang dibuat oleh Alm.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HUDAYA MAJU MANDIRI
30175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal secarasubstansi surat yang diajukan Termohon PeninjauanKembali bukan merupakan surat permohonanpembetulan.3.5.6. Bahwa Poin 2 Lampiran Il PMK11 menyatakan :Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dansesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor ........ /PMK.03/......... Saudara masihdapat mengajukan permohonan pembetulan.3.5.7.
Putus : 21-09-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 September 2015 — PT DRAEGER MEDICAL INDONESIA VS MILA HENDRI
5036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lebih lanjut, Pasal 1348 KUHPerdata mengatur sebagaiberikut:Hal. 19 dari 24 hal.Put.Nomor 510 K/Pdt.SusPHI/201500:3.5.6.ils"Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harusdiartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harusditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya"Bahwa, isi kesepakatan yang tercantum dalam bukti T1antaralain:Pasal 1:Pihak ke (Pemohon Kasasi/Tergugat) membayar secaratunai/transfer kepada Pihak keIl (TermohonKasasi/Penggugat) sejumlah Rp10.671.612,00 (sepuluh jutaenam
Register : 02-03-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pmn
Tanggal 22 Juni 2021 — Penggugat:
1.Muzahar
2.Farida Rusad
Tergugat:
2.Syamsidar
3.Butiar Eza
4.Ramayulis
Turut Tergugat:
4.Irsal Bujang
5.Muhammad Nur
12019
  • Tunaro/PikAndah, Darlis/Apis/Supik, akan tetapi berbatasdengan jalan Koto TuoKalodan.Sebelah Timur : tidaklan berbatas dengan tanah Labai Basa, akantetapi berbatas dengan dengan tanah kaumTergugat 1, 2 dan Tergugat 3.Sebelah Barat : tidaklah berbatas dengan tanah Ali AkbarGuci/Jalan Korong, akan tetapi berbatas sebagianHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 14/Padt.G/2021/PN Pmndengan tanah Irsaf Bujang, dan sebagian lagidengan tanah kaum Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3.5.6.
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1040 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HUDAYA MAJU MANDIRI;
7841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal secarasubstansi surat yang diajukan Termohon PeninjauanKembali bukan merupakan surat permohonanpembetulan;3.5.6. Bahwa Poin 2 Lampiran Il PMK11 menyatakan:Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dansesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor ..../PMK.03/... Saudara masih dapatmengajukan permohonan pembetulan;3.5.7.
Putus : 30-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2162 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOE MAKMUR RESOURCES;
4623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mangaan tidak termasuk dalam jenis barang yang ataspenyerahannya tidak dikenai PPN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4A UndangUndang PPNsehingga atas penyerahannya terutang PPN;3.5.6.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HUDAYA MAJU MANDIRI
2314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal secarasubstansi surat yang diajukan Termohon PeninjauanKembali bukan merupakan surat permohonanpembetulan.3.5.6. Bahwa Poin 2 Lampiran Il PMK11 menyatakan :Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dansesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor ........ /PMK.03/......... Saudara masihdapat mengajukan permohonan pembetulan.3.5.7.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1053/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HUDAYA MAJU MANDIRI
2816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal secara substansi suratyang diajukan Termohon Peninjauan Kembali bukanmerupakan surat permohonan pembetulan;3.5.6. Bahwa Poin 2 Lampiran I PMK11 menyatakan:Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dansesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor ........ /PMK.09/......... Saudara masih dapatmengajukan permohonan pembetulan;3.5.7.
Register : 01-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1050 B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HUDAYA MAJU MANDIRI;
3416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal secarasubstansi surat yang diajukan Termohon PeninjauanKembali bukan merupakan surat permohonanpembetulan.3.5.6. Bahwa Poin 2 Lampiran Il PMK11 menyatakan :Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dansesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor ....... /PMK.03/....... Saudara masihdapat mengajukan permohonan pembetulan.3.5.7.
Register : 01-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1048 B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HUDAYA MAJU MANDIRI;
3153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal secarasubstansi surat yang diajukan Termohon PeninjauanKembali bukan merupakan surat permohonanpembetulan;3.5.6. Bahwa Poin 2 Lampiran Il PMK11 menyatakan:Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dansesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor ....... /PMK.03/........ Saudara masihdapat mengajukan permohonan pembetulan,3.5.7.
Register : 11-02-2009 — Putus : 28-05-2009 — Upload : 27-09-2012
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 05/G/2009/PTUN.Dps
Tanggal 28 Mei 2009 — PENGGUGAT:
- MUHAMMAD MAAFI;
TERGUGAT:<,BR> - PERBEKEL DESA PEGAYAMAN
10143
  • Pegayaman NO. 5 tahun 3008, menentukan semuaPerangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai 6 (enam) tahunkedepan dan berdasarkan Pasal 14 Perda Kabupaten Buleleng NO. 8 Tahun 2006Yo Pasal 8 Perdes Pegayaman NO. 5 Tahun 2008, masa jabatan Perangkat Desaadalah 6 (enam) tahun, maka oleh karena itu Penggugat tetap menjabat sebagaiKlian Banjar Dinas Timur Jalan Desa Pegayaman sampai 6 (enam) tahun ke depansejak berlakunya Perdes Pegayaman NO. 5/2008, yang ditetapkan pada tanggal9 Mei 2008 ; 3.5.6
Putus : 30-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2166 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOE MAKMUR RESOURCES
17847 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2166/B/PK/PJK/2017merupakan barang hasil pertambangan yang langsungdiambil dari sumbernya, namun tentunya denganpertimbanganpertimbangan tertentu. seperti keadaanekonomi, sosial, budaya, dan lainlain sebagaimana yangdiuraikan dalam Penjelasan Umum UndangUndang PPN,maka tidak semua barang hasil pertambangan dimasukkansebagai barang yang tidak dikenai PPN, termasukMangaan;3.5.6.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1047/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HUDAYA MAJU MANDIRI
3411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal secarasubstansi surat yang diajukan Termohon PeninjauanKembali bukan merupakan surat permohonanpembetulan;3.5.6. Bahwa Poin 2 Lampiran Il PMK11 menyatakan :Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dansesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor ........ /PMK.03/......... Saudara masihdapat mengajukan permohonan pembetulan.3.5.7.
Putus : 30-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2167 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOE MAKMUR RESOURCES,
18960 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2167/B/PK/PJK/201 7merupakan barang hasil pertambangan yang langsungdiambil dari sumbernya, namun tentunya denganpertimbanganpertimbangan tertentu. seperti keadaanekonomi, sosial, budaya, dan lainlain sebagaimana yangdiuraikan dalam Penjelasan Umum UndangUndang PPN,maka tidak semua barang hasil pertambangan dimasukkansebagai barang yang tidak dikenai PPN, termasukMangaan;3.5.6.
Putus : 08-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. FERTO REJANG VS 1. EDI SURYANTO, DKK
9438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • THR tahun 2014 = Rp1.350.000,00 dikurangi Rp300.000,00= Rp1.050.000,00, (satu juta lima puluh ribu rupiah);3.5.6. THR tahun 2015 = Rp1.500.000,00 dikurangi Rp300.000,00= Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);3.5.7. Uang Bonus sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas jutarupiah) ;3.5.8. Pengantian Uang BPJS Kesehatan Rp5.100.000,00 (limajuta seratus ribu rupiah);3.5.9.
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SATYA KISMA USAHA
225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 598/B/PK/PJK/2015kepada perusahaan lain yang memiliki pabrik kelapasawit untuk diolah menjadi CPO dan PK, berdasarkanPasal 16B ayat (3) UU PPN dibebaskan dari pengenaanPPN sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan kecuali Pajak Masukan atas jasa titip olahsaja yang dapat dikreditkan karena atas maklontersebut telah melibatkan perusahaan lain untukmenambah nilai barang;3.5.6.
Register : 18-07-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1508/Pdt.G/2018/PA.Lmg
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
476
  • . 001/RW. 004dengan batasbatas sebagai berikutSebelah utara : Jalan desa, tanah Pake;Sebelah timur : Jalan Desa, tanah Said FarhanSebelah selatan : Jalan JariSebelah Barat : Tanah Muji;b. 1 (Satu) unit sepeda motor merk suzuki type FD 125 XSD warnamerah silver tahun 2005 nopol W 5055 LN atas nama Machsunatin;c. 1 (Satu) unit mobil merk toyota type kijang KF 80 warna hitam tahun2003 nomor regristasi S 1380 JN atas nama Lilik Rohmawati;Adalah harta bersama Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi;3.5.6
Register : 28-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PA PATI Nomor 0796/Pdt.G/2014/PA.Pt.
Tanggal 23 Oktober 2014 — Pemohon Termohon
210
  • Bahwa posita 1,2,3,4, dan 5 dalam permohonan cerai talak dibenarkan Termohon.3.5.6.Bahwa posita 6 tidak benar. Yang benar adalah kiriman Pemohon sangat tidak cukupuntuk kebutuhan rumah tangga, karena setiap 2 bulan ratarata hanya dikirimi Rp1.000.000, (satu juta rupiah) atau Rp 3.000.000, (tiga juta) setiap 6 bulan.
Putus : 18-05-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamlingkungan usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).3.5.5 Bahwa dengan demikian, Penyerahan JasaMaklon, yang menjadi sengketa dalam perkaraaquo, telah memenuhi' syarat syarat sebagaipenyerahan jasa yang terutang pajak,sebagaimana diatur secara tegas dalamketentuan Pasal 4 huruf c UndangundangNomor. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan KeduaAtas Undangundang Nomor. 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahbeserta Penjelasannya.3.5.6