Pada tanggal 17 juli 2020 datang petugas aprisial dari TERGUGAT II untukmelakukan taksasi atas aset milik PENGGUGAT dan kemudian pada tanggal20 juli 2020 ringkasan hasil penilaian dikirimkan kepada PENGGUGAT melaluiWA yang pada intinya menyebutkan Nilai Pasar Wajar untuk tanah sebesarRp.1.144.800.000, (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta DelapanRatus Rupiah) dan Nilai Pasar Wajar untuk bangunan adalahRp.1.266.453.000, (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta EmpatRatus Lima Puluh Tiga Ribu

sesuai mekanisme yang diaturdalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta aturan pelaksanaannya,yaitu semula besarnya hanya Rp.110.000,00/M2 kemudian dinaikkan menjadiRp.220.000,00/M2, hal ini menurut penilaian Majelis Hakim Agung telah sesuaihukum dan telah memenuhi rasa keadilan karena objek tanah tersebut akandigunakan untuk kepentingan umum;Bahwa besarnya ganti kerugian yang diteltapbkan sebagai manadipertimbangkan dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri tidakmendasarkan pada perhitungan Aprisial

BPS tersebutterakhir telah dilakukan aprisial oleh Aprisial Independen dan selanjutnya saksitidak tahu., Tetap melakukan penagihan hutang kepada PT. GIP dan MelaporkanCV. IP secara pidana dan telah dilakukan persidangan, namun Ssaksi tidak tahuhasilnya ; == == 2222 nn non nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nen nee> Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tahun 2010 terdapat Biro Direksiberdasarkan Instruksi Dirut M.

/2017/PN Arm11.Bahwa dalam hal Penilaian dan penetapan nilai ganti kerugian,sepenuhnya dilakukan oleh penilai (APPRISAL), secara independendan professional, yang dimungkinkan dilakukan menggunakandata/variabel/statistik sesuai dengan lisensi yang dimiliki, sehinggaadalah tidak benar jika penetapan harga yang ditetapkan oleh pihakPenilai (APPRAISAL) yang masingmasing bidang berbedabeda,merugikan pihak pemohon.12.Bahwa, dalam acara persidangan termohon meminta agar pihakpemohon menghadirkan pihak Aprisial

Kalimantan Timur,.Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud adalah harga limit lelang yangditentukan oleh TERGUGAT adalah dibawah harga pasaran padaumumnya dan dalam menentukan harga limit lelang tersebut tidakmengunakan APRISIAL yang independen sehingga penjualan secaralelang tersebut hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri.Bahwa pihak Tergugat dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungandilakukan dengan cara "sepihak dan tanoa adanya pemberitahuan sertakesepakatan" dengan pihak Penggugat sebagai pemberi

Bahwa oleh karenaharta bersama =milik $PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ PenggugatRekonvensi sebagaimana telah Tergugat Konvensi/ PenggugatRekonvensi uriakan dalam Posita Gugatan dalam Rekonvensi angka 6huruf a sampai dengan s di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakimyang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutusnya danmembaginya secara adil berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan terlebin dahulu memanggil Aprisial(Penentu Harga

Twgqmemeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutusnya dan membaginyasecara adil berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan terlebin dahulu menentukan dan memeirntahkan Aprisial(Penentu Harga Pasar) untuk menentukan harga barangbarang tersebut.2.

Bahwa untuk mendapatkan harga yang dapat dipertanggungjawabkansecara hukum, seharusnya Terdakwa melibatkan aprisial untuk mendapatkanharga yang pasti walaupun di dalam ketentuannya tidak mengharuskankerena pengadaan tanah dibawah 1 (satu) Ha dan tidak melibatkan timPanitia Pengadaan Tanah.

DP Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah) darirekening Bank BCA milikTerdakwanomor3910054456 cabangBungur, Jakarta Pusat kerekening BankMandiriatasnama ZURNI HASYIM DJALAL;Bahwasetelah uang ditransfer, ataspermintaanTerdakwa FREDYKUSNADI denganalasanuntukpengechekan dan aprisial, SertipikatHakMilik/ SHM No : 8516/Cilandak Barat atasnama YURMISNAWITA, milikZURNI HASYIM DJALAL diserahkanTerdakwa FREDY KUSNADI;Bahwaselanjutnyaselainitusaksi MUSTOPA alias TOPAN, mengirimkancopy SHM no. 8516/Cilandak

Bahwa dalil tersebut adalah keliru karena terkait Surveydan/ataupun penilaian taksasi dilakukan oleh pihak independent ataupihak ketiga yaitu Aprisial sebagai syarat untuk mendaftarkan lelang.Bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat angka 14 menyatakanTergugat secara Bersamasama dengan Tergugat II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum dengan menempuh prosedur yang tidaksesuai peraturan perundangundangan sebab terdapat anak dan istriPenggugat didalam rumah yang scara tidak langsung ikut dilelang.Bahwa

Sucu Findo Aprisial Utama atas tanah yangberalamat di Pangkalan Jati Baru dengan nomor bidang 0025seluas 334 M2;3.6. Masalah penetapan perwalian, kepada ke 3 (tiga) anakanak, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo. 81/PHP/2013/PN.Jak.Sel.;3.7.

Sucu Findo Aprisial Utama atas tanah yang beralamat di PangkalanJati Baru dengan nomor bidang 0025 seluas 334 M2;Masalah penetapan perwalian, kepada ke 3 (tiga) anak anak,berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 81/PHP/2013/PN.Jak.Sel.

tanah itu miliknya sebagai ahli waris Bahrunsyah;Bahwa seingat saksi, Penggugat III mengklaim tanah milik Tergugat sekitar tahun 2015 setelah pemasangan plang oleh Tergugat ;Bahwa seingat saksi, pada saat itu tidak ada patok selain plang milikTergugat karena waktu itu saksi melakukan peninjuan lokasi sebanyak 3(tiga) kali yakni: Peninjauan lokasi dilakukan tanggal 2 bulan Februaritahun 2010, Inventarisasi dari Tergugat II sekitar bulan Oktober tahun 2010untuk memperjelas lokasi, dan pada saat tim Aprisial

sertaKJPP Kampianus Roman adalah KJPP yang sah dan diakui oleh KemenirianAgraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat JenderalPengadaan Tanah Direktorat Penilaian Tanah;Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut diatas maka terungkapfakta jika atas tanah tanah milik Pemohon yang masuk dalam Pembangunanbendungan KuwilKawangkoan yang telah dinilai oleh KJPP SAH dan Rekan yangmerupakan perpanjangan tangan dari Termohon atas penilaian KJPP SAH danRekan , dapat diperbandingkan dengan tim Aprisial

Untuk aset yang berwujud di sebutkan pada PSAK Nomor 16yaitu aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaanbarang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuanadministratif; dan aset yang diharapkan untuk digunakan selama lebihdari satu periode.Sedangkan aset yang tidakberwujud disebutkan padaPSAK Nomor 19 yang diantaranya berbentuk Goodwil, paten dan royaltidimana untuk penilaiannya sendiri harus dilakukan oleh lembagatersendiri yaitu lembaga Aprisial;Bahwa dalam

Sucu Findo Aprisial Utama atas tanah yangberalamat di Pangkalan Jati Baru dengan nomor bidang 0025seluas 334 M2;3.6. Masalah penetapan perwalian, kepada ke 3 (tiga) anak anak,berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo. 81/PHP/2013/PN.Jak.Sel.;3.7.

Berkaitan dengan risiko hukum yanglebih berat, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukumyang dapat merugikan Bank di masa yang akan datang ;e Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi,Aprisial Indipenden, Notaris serta Konsultan lain yangdigunakan Bank harus sesuai dengan ketentuan SK DireksiNomor 425 Tahun 2010;Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhanmemberikan pendapat sebagai berikut: Hasil uji kepatuhan atas debitur agar mendapat perhatian dan tindaklanjut ; Pelaksanaan

No. 30/PID.SusTPK/2017/PT.DKIe Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi,Aprisial Indipenden, Notaris serta Konsultan lain yangdigunakan Bank harus sesuai dengan ketentuan SK DireksiNomor 425 Tahun 2010;Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhanmemberikan pendapat sebagai berikut: Hasil uji kepatuhan atas debitur agar mendapat perhatian dan tindaklanjut ; Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspekkepatuhan terhadap ketentuan, menerapkan prinsip kehatihatian

perjanjiankerjasama anatara perusahaan pemenang proyek dengan debituragar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindahbukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekeningperusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring denganbaik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut.Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untukmenghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapatmerugikan Bank di masa yang akan datang ;Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi,Aprisial

perjanjiankerjasama anatara perusahaan pemenang proyek dengan debituragar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindahbukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekeningperusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring denganbaik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut.Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untukmenghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapatmerugikan Bank di masa yang akan datang ;e Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi,Aprisial

perjanjiankerjasama anatara perusahaan pemenang proyek dengan debituragar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindahbukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekeningperusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring denganbaik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut.Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untukmenghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapatmerugikan Bank di masa yang akan datang ;e Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi,Aprisial

perjanjiankerjasama anatara perusahaan pemenang proyek dengan debituragar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindahbukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekeningperusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring denganbaik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut.Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untukmenghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapatmerugikan Bank di masa yang akan datang ;e Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi,Aprisial

debituragar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindahHalaman 195 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIbukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekeningperusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring denganbaik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut.Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untukmenghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapatmerugikan Bank di masa yang akan datang ;e Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi,Aprisial

Bahwa benar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah tidak dibuatkan aktanotaris/PPAT tetapi menggunakan Surat Pernyataan Penyerahan/PelepasanHak Atas Tanah kepada Negara yang disaksikan oleh Camat Namlea danKades Namlea; Bahwa setelah pembayaran tidak ada protes atau mempermasalahkan gantirugi lahan tersebut, namun sekitar Tahun 2018 kemudian timbul masalahperkara ini; Bahwa harga tanah ditetapkan oleh Tim Aprisial; Bahwa yang menentukan Lokasi;Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya

perjanjiankerjasama anatara perusahaan pemenang proyek dengan debituragar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindahbukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekeningperusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring denganbaik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut.Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untukmenghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapatmerugikan Bank di masa yang akan datang ;Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi,Aprisial