Ditemukan 59 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : banten bintan bingei binder binton binner binzen bidnen bincen binneni binjen binsen
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-11-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat : ELISABETH IREEUW Tergugat : 1.Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua 2.Pemerintah RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang RI cq Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua cq BPN Kota Jayapura
199 — 85
  • Bahwapadatanggal 15 September 1960, orang tua Penggugat yang adalahOndoafi Tobati Christian Hubrey Irreuw menyurat kepada President NoorNieuw Guinea di Hollandia pada waktu itu, sekarang Kota Jayapura denganperantaraan Hoofd District Tobati di Hollandia Binnen yang tembusannyamelalui paduka Tuan Hoofd Van Plaatseljik Bestuur di Hollandia untukmemohon pembayaran ganti rugi tanaman 40 pohon kelapa yang telahdimusnakan/ dirusakan Tuan Sachse dan ganti rugi pemakaian tanah adatdari tanggal 10 Maret 1910
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 05-04-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1482 K/Pdt/2012
Tanggal 5 April 2013 — BAMBANG KRISTIADI,dkk vs HERRY HERMAWAN, dkk
114 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemrosesan putusan harus diberikan dalam waktu yang layak(Beslissing binnen redelijk termijn).Hal. 39 dari 38 hal.Put.No. 1482 K/Pdt/2012*Dikutip dari "Wesseling van Gent, Minimum vereistenvoor ern YivieleProcedure, (Open bestuur omgan met mondige mensen), SamsonUitgeverij, Alpen aan Rijn, 1980, hal 28".8.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 22-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 655/Pid.Sus/2021/PN Pbr
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ERIK RUSNANDAR, SH
Terdakwa:
HADY ERAWAN als HADY
189 — 51
  • Die valt binnen de grenzen vaneen delictsomschniving, wederrechelijke is en aan schuld tewijten (tindakpidana adalah suatu perbuatan manusia, yang termasuk dalam perumusandelik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya).Kami menyadari, kini suatu tanggung jawab yang amat berat beradadihadapan Majelis Hakim, dimana Penuntut Umum, Terdakwa, PenasihatHukum, dan seluruh pihak lainnya menunggu putusan yang akan dijatuhkan.Semua hanya bisa berharap semoga putusan tersebut merupakan putusanyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-07-2011 — Upload : 26-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2010
Tanggal 28 Juli 2011 — PT.PERTANI (PERSERO), dkk;Ny. Santi binti Sakman bin Karim, dkk
106 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusanperkara aquo sebagaimana diuraikan diatas menurut Pemohon Kasasi/TegugatII Intervensi adalah terburuburu dilakukan Judex Factie apalagi bila dalamperkara ini ada Pengugat pokok, ada Penggugat Intervensi yang samasamabanding sehingga masingmasing memunyai hak untuk mengajukan MemoriBanding dan Kontra Memori Banding dalam waktu yang layak dan patut,beserta dengan banyak bukti tersebut maka seharusnya Judex Facti tidakterburuburu memutus perkara aquo hal itu sebagai pelanggaran atasBeslissing binnen
Pengadilan PN KARAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-10-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN KARAWANG Nomor 7/Pdt.G/2013/PN.Krw
Tanggal 9 Oktober 2013 — HIRAM SASTRAATMADJA. Dkk LAWAN PT. ATLASINDO UTAMA. Dkk
123 — 47
  • HogeVertegenwoordiger v.d Kroon in Indonesie, tentang Liquidatie vanhet instituut der particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek,voorzoever niet gelegen binnen stadsgemeente Batavia, atau jikaditerjemahkan berbunyi Keputusan tanggal 8 April 1949 no.1 dariWakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda di Indonesia, tentangLikwidasi lembaga tanah partikelir di sebelah barat sungaiTjimanuk, tidak termasuk yang terletak di dalam wilayah kotaBatavia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU ; EKA TRISILA, S.E
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Die valt binnen de grenzenvan een delictsomschrijving, wederrechelijke is en aan schuld tewijten(tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang termasuk dalamperumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakankepadanya);Bahwa secarasingkat ajaransifatmelawan hukumyang formalmengatakan bahwa apabila suatuperbuatan telah mencocoki semuaunsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebutadalah tindak pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 18-05-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 K/Pdt/2011
Tanggal 18 Mei 2011 — TULUS DT. BANDARO GAMUAK, dk VS RAFA'I DT. SAMPONO MARAJO, dkk
47 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemrosesan putusan harus diberikan dalam waktu yang layak(beslissing binnen redelijk termijn) ;Bila persyaratan tersebut diujikan dalam kasus ini maka :1. Mengenai beban pembuktian dalam tingkat Pengadilan Negeri Solokyang berkaitan dengan Obyek Perkara Tumpak Satu nampak jelastidak dilakukan secara seimbang atau tidak sesuai dengan teorikepatutan dimana masingmasing diuji dalildalil baik yang tertuangHal. 10 dari 51 hal. Put.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 24-05-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
1.DOMINGGUS A. TUASUUN
2.NOVI BENONI LAISATAMU
Tergugat:
1.Pemerintah R I cq. BAPAK GUBERNUR Provinsi Maluku
2.Pemerintah R.I. cq. BAPAK WALIKOTA Ambon
Turut Tergugat:
Pemerintah R.I. cq. MENTERI AGRARIA cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon
Intervensi:
RONALD TUHULERUW
86 — 40
  • ejaan yang disempurnakan terhadap surat wasiatdari Jacob Tuhuleruw, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.Intervensi 12.b) ;Foto Copy Soerat pemberian dari pemerintah dan saniri negeri HativeBesar atas sebidang tanah negeri yakni Hatu Putih kepada JacobTuhuleruw tanggal 21 September 1911, yang telah dibubuhi meterai cukupdan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda(P.Intervensi 13) ;Foto Copy Reglement Op Het Binnen
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 30-12-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 696/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 4 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : R. IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN NATA SASTRANAGARA, SH, MH Diwakili Oleh : R. IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN NATA SASTRANAGARA, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : SUMANTO
Terbanding/Tergugat II : Y. SUTISNA
Terbanding/Tergugat III : YATONO
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Terbanding/Tergugat V : Kepala Desa Kedung Pengawas
Terbanding/Turut Tergugat : INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH PPAT
120 — 80
  • No.8 Blok Kedung Pengawas Persil 48 S II 126.023 da (WarnaMerah) Dept .Binnen Bestuur Ingekomen 202 B.A No. 8/1935 Reg.No RadenHarsa Sastranagara, asal Eig. 5501/1907, District Babalan, Consoleun Batavia.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 222/Pdt.G/2015/Pn.Sgr
Tanggal 29 Maret 2016 — Penggugat - I Wayan Alus Tergugat - Made Merta
26 — 13
  • Tanah Negara bebas yang tidak ada penguasaansecara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dianggap bahwaHalaman 53 dari 90 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2015/PN.Ser.tanah tersebut dimasukkan kedalam penguasaan departemen dalamnegeri (Binnen van bestuur), Kedua, tanah Negara yang tidak bebas onvrij landsdomein yaitu tanahNegara yang diatasnya ada hakhak rakyat atas tanah atau tanah yangdikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka( hak ulayat masyarakat hukum adat).Bahwa pada
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 12-09-2019 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 21-08-2020
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Pwk
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 29
  • Pemrosesan putusan harus diberikan dalam waktu yang layak(Blessing binnen redlijk termijn).11.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 217/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Tri Hardiyanto
Terbanding/Pembanding/Penggugat : DEVI NOFRIDA
Terbanding/Tergugat XIII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat XI : Notaris dan PPAT M. Yuhendar, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : Peni Setia Indrianti
Terbanding/Tergugat VII : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Rena Sarah Oktiviyani
Terbanding/Tergugat III : Dokter Hewan Subono Widoyoko
Terbanding/Tergugat XII : PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Terbanding/Tergugat X : Ayu Krisna Putri
Terbanding/Tergugat VIII : Muhamad Iqbal,
Terbanding/Tergugat VI : Notaris Netty Maria Machdar, S.H.,
Terbanding/Tergugat IV : dr. Abbi Angkasa
Terbanding/Tergugat II : Anita Herdiyati
88 — 55
  • Adapun yang menjadi dasar permohonan PENGGUGAT taspengenaan uang paksa (dwangsom) tersebut adalah ketentuanPasal 225 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR),sebagai berikut:Wanneer iemand, die tot het verrichten van eene daad isveroordeeld, haar niet binnen den daartoe door den rechterbepaalden termijn verricht, zal degene te wiens voordeele hetvonnis is gewezen, den landraad, door tusschenkomst van denvoorzitter, schriftelijk of ook mondeling kunnen verzoeken, dat hetbelang, hetwelk hij
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-03-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Plj
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
YENDRI Bin ISMAIL panggilan YAN BARI
55 — 13
  • Die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving,wederrechelijke is en aan schuld tewijten (tindak pidana adalah suatu perbuatanmanusia, yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum, dankesalahan yang dapat dicelakan kepadanya).Kami menyadari, kini Suatu tanggung jawab yang amat berat berada dihadapanMajelis Hakim, dimana Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum, danHal 42 dari 89 Hal Putusan No. 24/Pid.Sus/2020/PN PIjseluruh pihak lainnya menunggu putusan yang akan dijatuhkan.
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4446 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Pengertian surat utang dalam Pasal 224 HIR yang berbunyinotariele schuldbrieven binnen Indonesi verleden (suratsurat utang (yangdibuat di hadapan) notaris dilndonesia) pada prinsipnya diartikan hanya sebagaisurat pengakuan utang, sedangkan Pasal 440 Rv yang menyebutkan notarieleakten inhoudende de verplichting tot voldoening eener geldsom binnen Indonesiverleden (akteakte notaris yang berisi kewajiban pembayaran uang dalamjumlah tertentu yang dikeluarkan di Indonesia) diartikan memiliki cakupan lebihluas
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 26-11-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ckr
Penggugat R. IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN NATA SASTRANAGARA, SH, MH Tergugat SUMANTO Y. SUTISNA YATONO Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Kepala Desa Kedung Pengawas Turut Tergugat INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH PPAT
215 — 251
  • No.8 Blok Kedung PengawasPersil 48 S Il 126.023 da (Warna Merah) Dept .Binnen Bestuur Ingekomen202 B.A No. 8/1935 Reg.No Raden Harsa Sastranagara, asal Eig.5501/1907, District Babalan, Consoleun Batavia.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2302 — 1519
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Enschede sebagai, een menselijke gedraging die valt binnen degrenzen van delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten(perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalamrumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakanpadanya). Sifat melawan hukum khusus atau speciale wederrechtelijkheid,biasanya kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 455/Pdt.G/2016/PN.Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I KETUT ASTAWA TERGUGAT - NENGAH SUSUN - NANG ARTI. - NYOMAN KONER. - KETUT KARI. - WAYAN SURA. - WAYAN NOJA. - NENGAH GEREH. - NENGAH KORNA. - DADONG MUNGKRENG. - WAYAN DAYUH. - NYOMAN MANIK. - NENGAH GELGEL. - NENGAH DUGDUG - KETUT MINGGU. - WAYAN TIKA.
104 — 113
  • Tanah Negara bebas yang tidak ada penguasaan secara nyata diserahkankepada suatu departemen, dianggap bahwa tanah tersebut dimasukkankedalam penguasaan departemen dalam negeri (Binnen van bestuur);Kedua, tanah Negara yang tidak bebas onvrij landsdomein yaitu tanahNegara yang diatasnya ada hakhak rakyat atas tanah atau tanah yangdikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hakulayat masyarakat hukum adat);Bahwa pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, sebelumterbitnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-03-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 —
126 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wanneer binnen de grenzen der concessievruchtboomen worden aangetroffen, behoorende aan vroegerebewoners, verbindt de contractant ter andere zijde zich de waarde dierde vruchtboomen naar billiikheid aan de rechthebbenden tevergoeden. In geval van verschil beslissen de Sultan en zijnerijksgrooten, des verkiezende in overleg met het hoofd van Geweestlijkof Plaatselijk Bestuur.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2234 — 650
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Burgen (Belanda)210hanya sedikit yang mengenai legalitas beginsel, terutama pada aspek yang keempat mengenai pertanyaan, binnen welke grensen deze bevoeghedengehanteerd te worden, tot hoeveel? Persoalan pokok dari negara hukum adalahsejauh mana kewenangan ini dibatasi?