Putusan No 540/Pdt.G/2021/PA.MksBKPSDMD, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:862/4451/BKPSDMD/IX/2020, tertanggal 11 September 2020;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas makaPenggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassardengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalahsebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikan yang diterbitkan dandikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPatallassang, Kabupaten Takalar, Nomor 158/22/VIII/1995, tanggal 21Agustus 1995, telah dicocokkan dengan aslinya, bermetrai cukup yangoleh Ketua Majelis memberikan tanda bukti P11;Fotokopi Surat Izin untuk melakukan percertaian dengan Tergugat, yangditerbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Kota Makassar, Nomor862/4451/BKPSDMD/X/2020

tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah denganTergugat pada tanggal 07 Juli 2008 dan relevan dengan dalil yang hendakdibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 tersebut sebagai akta otentikmempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dantelah memenuhi ketentuan Pasal 258 R.Bg;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang PNS pada BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dantelah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugatdengan Nomor 862/4451/BKPSDMD

/2017 tanggal 5 Januari 2017 (sesuai dengan asili) ;Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821/03/BKPSDMD/2017 tanggal 5 Januari 2017 (sesuai denganasli) ;Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/04/BKPSDMD/2017 tanggal 5 Januari 2017 (sesuai denganasli) ;Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung TimurNomor : 283 Tahun 2018 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan Administrator atas nama RizonHalaman 12 dari 29 halamanPutusan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JBIWillaidi

Bukti T4 : Fotokopi Surat dari Bupati Tanjung Jabung Timur No.800/883/BKPSDMD tanggal 2 April 2018 yang ditujukankepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia(Sesuai dengan aslli) ;5. Bukti T5 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara RepublikIndonesia No. F.IV.26.36/P.124/43 tanggal 23 Mei 2018perihal PNS yang sudah terbukti melakukan TindakPidana Korupsi a.n. Parno, S.H., dkk (fotokopi darifotokopl) ;6.

Bukti T7 : Fotokopi Undangan Rapat Nomor : 005/1912/ BKPSDMD/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Daftar hadir Rapat TimStatus Hukum PNS di Lingkungan Pemerintah KabupatenTanjung Jabung Timur (Sesuai dengan asili) ;8. Bukti T8 : Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung timur No. 580Halaman 13 dari 29 halamanPutusan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JBITahun 2018 (fotokopi sesuai asli) ;9.

Negeri Sipil tanggal 24Juni 2013 (vide bukti P7) ;Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 274Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tanjung Jabung TimurNomor : 315 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari JabatanNegeri Pegawai Negeri Sipil dan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil tanggal 8Mei 2014 (vide Bukti P8) ;Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Tergugat mengirimkan surat kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKNRI) dengansurat Nomor : 800/883/BKPSDMD

,dkk(sebanyak 13 orang), agar segera diproses keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa hasil dari rapat tersebut dituangkan dalam BeritaAcara Rapat Nomor : 800/1576/BKPSDMD/2018, pada hari Rabu, tanggal 18Juli 2018, yang ditembuskan kepada Tergugat (vide bukti T7) ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Berita Acara Rapat Nomor :800/1576/BKPSDMD/2018, tanggal 18 Juli 2018 (vide bukti T7) merupakanusulan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal ini adalah

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil, di Puskesmas Batua Kota Makassar dan telah mendapatkan izinperceraian yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDMD, tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 862/3157/BKPSDMD/VII/2019, tertanggal 23 Juli 2019.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganHal 2 Dari 10 Put.

No.1915/Pdt.G/2019/PA Mkslarut malam dan Tergugat sering melakukan tindakan tindakan kekerasan kepadaPenggugat dan tidak ada komunikasi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;Menimbang, Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil, di Puskesmas Batua Kota Makassar dan telahmendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDMD, tentangPemberian Izin Perceraian Nomor: 862/3157/BKPSDMD/VII/2019, tertanggal 23Juli 2019, sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk

Tanggal 5 Juni 2020 dan tanggal 26 Juli 2020 yangdisampaikan melalui Kepala Kelurahan Karuisi Utara, Kecamatan Panakukang,Kota Makassar, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah.Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telan melampirkan suratpermohonannya dengan Surat Kepala BKPSDMD Kota Makassar Nomor862/3823/BKPSDMD/VII/2020 Tentang Pemberian Izin Cerai an.

katakatakasar, Tergugat sering marah meski hanya masalah yang sepele, dan pada bulanOktober 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di manapada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediamanbersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagaisuami isteri yang telah berlangsung selama + 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulanberturutturut.Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan surat permohonannya dengan Surat Kepala BKPSDMD

KotaMakassar Nomor 862/3823/BKPSDMD/VII/2020 Tentang Pemberian Izin Cerai an.Hal. 6 dari 12 hal.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Makassar Nomor862/5441/BKPSDMD/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat ZULKIFLI NURDIN, S.H., S.IP.,M.H., NIP.19680901. 198903. 1. O09 sebagai Pegawai Negeri Sipil;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanWalikota Makassar Nomor: 862/5441/BKPSDMD/XII/2018, tanggal 31Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatZULKIFLI NURDIN S.H., S.IP., M.H., NIP. 19680901. 198903. 1. 009sebagai Pegawai Negeri Sipil;4.

., selaku Petahana yang melakukanpergantian dan pelantikan pada tanggal 11 Agustus 2017 yang didasarkanpada Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/13/BKPSDMD/2017tentang Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Administrator diHalaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor: 21/G/2018/PTUN.JBI.Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Surat Keputusan BupatiKerinci Nomor: 821.24/14/BKPSDMD/2017 tentang Pengangkatan, Mutasidan Pemberhentian Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah KabupatenKerinci

yang tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri, serta pergantian danpelantikan Pejabat tanggal 29 Desember 2017 yang berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.23/31/BKPSDMD/2017 tentangPengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci tanggal 28 Desember 2017 danSurat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 821.24/32/BKPSDMD/ 2017 tentangPengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Pengawas di LingkunganPemerintah Kabupaten Kerinci yang tidak

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil, di Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber DayaManusia Daerah Kota Makassar dan telah mendapatkan = izinperceraian yang dikeluarkan Oleh Kepala BKPSDMD, tentangPemberian Izin Perceraian Nomor: 862/4560/BKPSDMD/XII/2020,tertanggal 09 November 2020;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas makaPenggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan AgamaMakassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa danmengadili

menasehatiPenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapatmempertahankan rumah tangganya lagi.Menimbang, bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil, dimana Penggugat telah memperoleh Surat izinmelakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berupa SuratHal. 6 dari 13 hal.putusan No.2748/Pdt.G/2020/PA.MksKeputusan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan SumberDaya Manusia Daerah Kota Makassar, Nomor:862/4560/BKPSDMD

TENTANG OBJEK SENGKETA;Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009, sebagai Pegawai Negeri Slpil, tanggal 31 Desember 2018;ll. TENTANG DASAR GUGATAN;A.

Hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan diaturdalam Pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa terhadap Surat Tata Usaha Negara berupa Keputusan WalikotaMakassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 31 Desember 2018, yangmenjadi

Namun dalam pelaksanaannya,Tergugat telah mengabaikan ketentuanketentuan tersebut, dan terkesansewenangwenang dalam menerbitkan Surat Tata Usaha Negara berupaKeputusan Walikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E.

/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagaiPegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan atau membatalkan KeputusanWalikota Makassar Nomor: 862/5435/BKPSDMD/XII/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rais Agus, S.E., NIP. 19690903.200501.1.009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2018;.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor:862/5435/BKPSDMD/XIl/. 2018, tanggal 31 Desember 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Rais Agus, S.E., adalah sahmenurut hukum;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan yaituKeputusan Walikota Jambi Nomor 880/125/BKPSDMD Tanggal 18 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas NamaHERMANSYAH RH.SH, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/125/BKPSDMD Tanggal 18 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HERMANSYAH RH.SH;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Jambi Nomor880/125/BKPSDMD Tanggal 18 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama HERMANSYAH RH.SH;4.

NIP.19650907 1994032003;3) Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/683/BKPSDMD/2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 17 September2018 atas nama Suci Mawarni, S.H.

Bahwa, benar objek sengketa perkara a quo berupa Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/683/BKPSDMD/2018 tanggal 17September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Suci Mawarni, SH NIP. 19650907 199403 2 003.3.

Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/683/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Suci Mawarni, SHNIP. 19650907 199403 2 003;3.

;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Telah Selesai MenjalaniHukuman Disiplin Nomor: 860/264/BKPSDMD/2017, tanggal 22September 2017 atas nama Suci Mawarni, S.H.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 860/264/BKPSDMD/2017,tertanggal 12 September 2017, Penggugat telah selesai melaksanakan HukumanDisiplin sebagaimana termuat pada SK WHukuman Disiplin Nomor188.44/1206/BKD/2013 (vide Bukti P16);5.

Sekretaris Daerah Kepala BKPSDMD dengan Nomor806/1047/BKPSDMD/PPSDM.3/2020, tanggal 5 November 2020;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernahhadir di persidangan, maka jawaban Tergugat

Sekretaris Daerah Kepala BKPSDMD denganNomor 806/1047/BKPSDMD/PPSDM.3/2020, tanggal 5 November 2020, hal inisesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983 yang telahdiperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara iniadalah Penggugat mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat denganalasan sebagaimana tertuang dalam gugatannya dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,Tergugat

Bahwa dikarenakan Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diDinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian KabupatenMerangin, yang dalam mengajukan gugatan cerai harus melampirkan SuratIzin Atasan Penggugat, sesuai dengan Surat Izin Cerai yang di keluarkanoleh Sekretaris Daerah sesuai dengan Nomor 806/579/BKPSDMD/PPSDM.3/2020, tanggal 11 Juni 2020;10.

2020/PA.BkoDan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkanputusan yang seadiladilnya.Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan,terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KoperasiUKM Perdagangan dan Perindustrian xxxxxxxxx XXXXXxXxXx, telah memperolehsurat izin melakukan perceraian Nomor 806/579/BKPSDMD

Sulawesi Tengah Nomor 821.2.PD/442PEG/95 tanggal 5 Juni 1995 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1995 danditempatkan pada Kantor Walikotamadya Daerah Tingkat II Palu di PaluHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2017/PT PALdan pada saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi PencatatanPerkawinan dan Perceraian pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Palu~ berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor821.13/28.a/BKPSDMD

berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor 821.2.PD/442PEG/95 tanggal 5 Juni 1995 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1995 danditempatkan pada Kantor Walikotamadya Daerah Tingkat II Palu di Paludan pada saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi PencatatanPerkawinan dan Perceraian Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Palu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor821.13/28.a/BKPSDMD

Negara;3) 1 (satu) pasang pakaian dinas PNS warna coklat;4) 1 (Satu) buah kartu perdana Telkomsel (AS) dengan nomor085241171176;Dikembalikan kepada Terdakwa.5) (satu) buah buku Daftar Akte Perceraian;6) 1 (Satu) buah Buku Pendaftaran Perceraian Tahun 2009;7) 1 (satu) bundel dokumen berkas Perceraian Richter Inri Oktavianto danDiska Fransiska Rumate;Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaPalu;8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir keputusan Walikota Palu Nomor821.13/28.a/BKPSDMD

Imei: 354584/06/083882/3 dan Imei:354585/06/083882/0;Barang bukti Nomor 1) dan 2) dirampas untuk Negara.3) 1 (satu) pasang pakaian dinas PNS warna coklat;4) 1 (Satu) buah kartu perdana Telkomsel (AS) dengan nomor085241171176;5) (satu) buah buku Daftar Akte Perceraian;6) 1 (Satu) buah Buku Pendaftaran Perceraian Tahun 2009;7) 1 (satu) bundel dokumen berkas Perceraian Richter Inri Oktavianto danDiska Fransiska Rumate;8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir keputusan Walikota Palu Nomor821.13/ 28.a/BKPSDMD

Imei: 354584/06/083882/3 dan Imet:354585/06/083882/0;Barang bukti Nomor 1) dan 2) dirampas untuk Negara;3) 1 (Satu) pasang pakaian dinas PNS warna coklat;4) 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel (AS) dengan nomor085241171176;5) (satu) buah buku Daftar Akte Perceraian;6) 1 (Satu) buah Buku Pendaftaran Perceraian Tahun 2009;7) 1 (satu) bundel dokumen berkas Perceraian Richter Inri Oktaviantodan Diska Fransiska Rumate;8) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir keputusan Walikota Palu Nomor821.13/ 28.a/BKPSDMD

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; ----------------------
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/G/2019/PTUN.JBI tanggal 9 September 2019 yang dimohonkan banding; -

MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian; -------------
Menyatakan batal Keputusan Walikota Jambi Nomor: 880/391/BKPSDMD, tentang

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 20 Desember 2018; ---------------------------------------------
Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut Keputusan Walikota Jambi Nomor: 880/391/BKPSDMD tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 20 Desember 2018; -------------------
Mewajibkan Tergugat

Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Walikota JambiNomor: 880/391/BKPSDMD tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaHalaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 279/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KimKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 20Desember 2018, khususnya pada Diktum Kesatu pada bagianTerhitung Mulai Tanggalnya disesuaikan dengan tanggalditetapkannya Surat Keputusan tersebut; 3.

Menyatakan batal Keputusan Walikota Jambi Nomor:880/391/BKPSDMD, tentang Pemberhentian karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 20 Desember3.

Mewajibkan Tergugat/Terbanding mencabut Keputusan WalikotaJambi Nomor: 880/391/BKPSDMD tentang Pemberhentian karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaHalaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 279/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KimKejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 20Desember 2018; 4.

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil, di Badan kepegawaian dan pengembangan sumber dayamanusia daerah Kota Makassar dan telah mendapatkan izin perceraianyang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDMD, tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 862/452/BKPSDMD/II/2020, tertanggal 03 Februari20209. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talaksatu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.Hal. 2 dari 5 Hal. Pen.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa KeputusanWalikota Jambi Nomor: 880/357/BKPSDMD tanggal 21 Desember 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil kepada Saudara Gunawan, SP. (in casu objek sengketa):3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota JambiNomor: 880/357/BKPSDMD tanggal 21 Desember 2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Saudara Gunawan, SP. (in casu objek sengketa);4.

Putusan No.1431/Pdt.G/2020/PA.Mksdiwakili oleh Kepala BKPSDMD, tentang Pemberian Izin PerceraianNomor: 862/3639/BKPSDMD/VII/2020, tertanggal 02 Juli 2020.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagaiberikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menperolehSurat izin dari pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Pit KepalaBKPSDMD Nomor 862/3639/BKPSDMD

membaca Berita Acara Persidangan dan berkas perkara;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal21 Januari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang pada tanggal 21 Januari 2019 dalam Register Nomor : 03/G/2019/PTUNPGP, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut ;Menimbang bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah Surat KeputusanTergugat berupa Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD

Tergugat tertanggal 29 Januari 2019; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahawa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yangdiajukan sebagaimana teruraldiatas; Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat surat gugatan Penggugattertanggal 21 Januari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Pangkalpinang pada tanggal 21 Januari 2019 dalam Register Nomor : 03/G//2019/PTUNPGP , ternyata yang menjadi objek gugatan adalah Surat KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbanganhukum putusannya halaman 64 dari 72 halaman alinea ke 4menyatakan : Menimbang, bahwa hasil rapat tersebut termuat juga dalamNotulen Rapat tandari hasil rapatggal 1 Oktober 2018 (VideBukti T19), yang kemudian dari hasil Rapat tersebutSekretaris Daerah Kota Pangkalpinang mengirim Surat kepadaPit.Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan' BangkaBelitung surat Nomor : 8&80/289/BKPSDMD/X/2018 HalPermintaan Pemberhentian PNS atas Perkara

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n.USDI NINGSIH, S.S1. NIP.197905092005012012.sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ataudikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Walikota PangkalpinangNomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negerihalamani4dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSIO1/KIMSipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. USD! NINGSIH,S.S!. NIP.197905092005012012.;3.

Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan WalikotaPangkalpinang Nomor : 471/KEP/BKPSDMD/X/2018 Tertanggal 22Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.nUSD! NINGSIH, S.S!. NIP.197905092005012012.;4. Mewajibkan TERGUGAT Merehabilitasi kedudukan, harkat, danmartabat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebagaimanasebelum diterbitkannya obyek sengketa;5.

Majelis Hakim Bandinghalamani7dari21 halaman, Putusan Nomor :70/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSIO1/KIMPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak keberatanpihak Penggugat/Pembanding; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Pangkal Pinang yang memeriksa dan memutus perkara a quotelah benar oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim BandingPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk Menyatakan sahdemi hukum Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor471/KEP/BKPSDMD

Wahyudin denganNomor: 848/188/KPU/IV/2018 tertanggal 29 Maret 2018, SuratRekomendasi kepada MUJARMIN,S.Si dengan Nomor:800/22/BKPSDMD/2018 tertanggal O6 April 2018 dan SuratRekomendasi kepada Sdri. Marice Nomor:800/243/BKPSDMD/2018 dan Semua Surat Rekomendasi tersebutditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n Bupati Morowali;16.

Mujarmin;: Surat Rekomendasi Nomor: 800/22/BKPSDMD/2018, tertanggal 6April 2018, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. MorowaliH. Mohamad Jafar Hamid, S.H.,M,.M.;3. Marice; Surat Rekomendasi Nomor: 800/243/BKPSDMD/2018, tertanggal April2018, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Morowali H.Mohamad Jafar Hamid, S.H.,M..M.;Bahwa Para Penggugat di atas saat memasukan berkas persyaratan CalonAnggota Komisi Pemilihan Umum Kab.

(fotokopi Sesuai dengan asli);Rekomendasi Nomor: 800/22/BKPSDMD/2018, tanggal 08April 2018.(fotokopi Sesuai dengan asli);Rekomendasi Nomor: 800/243/BKPSDMD/2018, tanggalApril 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);Rekomendasi Nomor: 848/38/KPU/II/2018, tanggal 06Pebruari 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);Pemberitaan dari Radar Sulbar.

(fotokopi Sesuai dengan asli);Rekomendasi Nomor: 800/22/BKPSDMD/2018 Tanggal 08April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);Rekomendasi Nomor: 800/243/BKPSDMD/2018 TanggalApril 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);Rekomendasi Nomor: 274/0407/BupPDP/IV/2018 Tanggal12 April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat Para Penggugat telahmengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Taufan A.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 800/243/BKPSDMD/2018,tanggal 11 April 2018 Perihal: Rekomendasi, Sekretaris DaerahKabupaten Morowali atas nama Bupati Morowali telah memberikanrekomendasi kepada Marice, S.Sos., M.Kes untuk mengikuti seleksiCalon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, PropinsiSulawesi Tengah Periode 20182023 (vide bukti P23);11.