Barang bukti nomor urut 1 s/d 2, dikembalikan kepada MAKMUN RASYID (BPSDM Kesehatan);

3

2 (dua) lembar fotocopy dokumen berupa surat Kementerian Kesehatan Nomor: PL.01.01/II/1/11142.10/2010 tanggal 20 Agustus 2010.

4

1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa PT.

Barang bukti nomor urut 1 s/d 2, dikembalikan kepada MAKMUN RASYID(BPSDM Kesehatan); 3 2 (dua) lembar fotocopy dokumen berupa surat KementerianKesehatan Nomor: PL.01.01/II/1/11142.10/2010 tanggal 20 Agustus2010. 4 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berupa PT. Fajar Mas Murnitanggal 23 Agustus 2010, perihal: Informasi harga dan spesifikasiteknis untuk proyek pengadaan peralatan kesehatan dan Halaman 2 Putusan No.10/Pid.SusTPK/2021/PN.

Barang bukti nomor urut 39 s/d 51, dikembalikan kepada AGUS SRISUKOCO (BPSDM Kesehatan); 524 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.00.06/I/II/3/6265/2009 tanggal 31Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran/Barang, Pejabat Yang Melakukan Tindakan YangMengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (PembuatKomitmen), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,Pejabat Yang Melakukan Panandatanganan Perintah Pembayaran/Penandatanganan

Barangbukti nomor urut 52 s/d 55, dikembalikan kepada ASRI HIDAYAT(BPSDM Kesehatan); 566 (enam) lembar fotocopy Surat dari PT. Wirabati Artaguna KepadaPT.

., selaku Fungsional Dosenpada Sekolah Tinggi IImu Pelayaran (STIP) Jakarta di Badan PengembanganSumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan yangmenerangkan benar pada saat menjabat sebagai kepala Bidang KeselamatanBerlayar, saksi Capt. ABDUL ROCHMAN, M.Mar., pernah menerbitkan BukuPelaut Nomor E 066303 tanggal 29 September 2015 atas nama LA KARMIbukan atas nama LIN.

ABDUL ROCHMAN, M.Mar., selakuFungsional Dosen pada Sekolah Tinggi IImu Pelayaran (STIP) Jakarta di BadanPengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubunganyang menerangkan benar pada saat menjabat sebagai kepala BidangKeselamatan Berlayar, saksi Capt. ABDUL ROCHMAN, M.Mar., pernahmenerbitkan Buku Pelaut Nomor E 066303 tanggal 2 9 September 2015 atasnama LA KARMI bukan atas nama LIN.

ABDUL ROCHMAN,M.Mar., selaku Fungsional Dosen pada Sekolah Tinggi IImu Pelayaran (STIP)Jakarta di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)Kementerian Perhubungan yang menerangkan benar pada saat menjabatsebagai kepala Bidang Keselamatan Berlayar, saksi Capt.

Putusan No.24/Padt.G/2020/PA.BlpSurat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Nomor800/064/BPSDM/IX/2019 tanggal 02 September 2019;Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadirdi persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapatdidengarkan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil

., selaku FungsionalDosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta di BadanPengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KementerianPerhubungan yang menerangkan benar pada saat menjabat sebagaikepala Bidang Keselamatan Berlayar, saksi Capt. ABDUL ROCHMAN,M.Mar., pernah menerbitkan Buku Pelaut Nomor E 066303 tanggal 29September 2015 atas nama LA KARMI bukan atas nama LIN.

,selaku Fungsional Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)Jakarta di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)Kementerian Perhubungan yang menerangkan benar pada saatmenjabat sebagai kepala Bidang Keselamatan Berlayar, saksi Capt.ABDUL ROCHMAN, M.Mar., pernah menerbitkan Buku Pelaut Nomor E066303 tanggal 29 September 2015 atas nama LA KARMI bukan atasnama LIN.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam berpendapatlain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa untuk menyidangkan perkara a quo, dilakukan dengan HakimTunggal karena kuota Majelis Hakim tidak terpenuhi disebabkan 1 orang Hakimpada Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam sedang mengikuti Pendidikandan Pelatihan pada Pusdiklat Mahkamah Agung RI dari tanggal 15 Juli 2019sampai dengan 27 Juli 2019 di BPSDM

merasa khawatirsehingga di Telepon berkali kali tetapi Pemohon tidak mau mengangkatnyasampai Terputus Komunikasi.Termohon menemui Pemohon di KantorRuang Kerja tetapi Pemohon menghindar,Termohon Merasa curigaterhadap Pemohon ada apa sebenarnya,Sedangkan Termohon akanmenyampaikan kepada Pemohon kalau ada Undangan dari BPSDMXXXXX untuk pelantikan anak yang bernama ANAK KE2 yang telah lulusditerima POLTEKIP(Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) setelah disampaikanakhirnya Pemohon ikut menghadiri Undangan ke BPSDM

Benar benar pergi dari Rumah Tanpa alasan yangjelas,Termohon dan anakanak Pemohon mencari Pemohon ke RumahOrang Tua nya(lbu Kandung) ternyata Pemohon Tidak ada.Termohon dananakanak merasa khawatir sehingga di Telepon berkali kali tetapiPemohon tidak mau mengangkatnya sampai TerputusKomunikasi.Termohon menemui Pemohon di Kantor Ruang Kerja tetapiPemohon menghindar,Termohon Merasa curiga terhadap Pemohon adaapa sebenarnya,Sedangkan Termohon akan menyampaikan kepadaPemohon kalau ada Undangan dari BPSDM

/PA.Tnkakhirnya Pemohon ikut menghadiri Undangan ke BPSDM tersebut besertaTermohon dan anakanak.Keesokan harinya Pemohon dan Termohonbeserta anakanak pulang menuju Lampung,selama di perjalanan anakPemohon yang perempuan bernama ANAK KE3 melihat kalau Pemohonlagi Berkomunikasi melalui BBM dengan seorang Perempuan yang sangatmesra.Anak Perempuan lalu bercerita kepada Termohon kalau Pemohonini sedang BBM an dengan seorang perempuan,Termohon mendengrkanapa yang disampaikan oleh Anak Perempuannya sambil

Petugas Kebersihan BPSDM Prov. SU16 Januar 2016 1Sc12Penerimaan Tenaga Pendukung Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu16 Januari 2018 15008 2 :Undangan Klartfikas! dan Pembuktian Kualfikas! Pengadaani Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran BPSDM Prowsu18 Desember 2017 17244 tanggal, bulan dan tahun Undangan Klarifikas! dan Pembuktian Kualfikas! Pengadaan Bantuan Sarana Kecelakaan Bagl KPUM (Lelanglang)11 Desember 2017 19:25Undangan Pembuktan Kualificas!

Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa untuk menyidangkan perkara a quo, dilakukan dengan HakimTunggal karena kuota Majelis Hakim tidak terpenuhi disebabkan 1 orang Hakimpada Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam sedang mengikuti Pendidikandan Pelatihan pada Pusdiklat Mahkamah Agung RI dari tanggal 15 Juli 2019sampai dengan 27 Juli 2019 di BPSDM Aceh di Banda Aceh;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon telah datangmenghadap di persidangan

Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah10.11.12.berupaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat,namun upaya tersebut tidak berhasil;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Kota Batam, telahmendapatkan izin cerai dari atasan, Sesuai dengan surat keterangan yangdi keluarkan oleh Wali Kota Batam No. 1646/BPSDM/PPKPA.1/VIII/2021tertanggal 27 Agustus 2021 tentang pemberian izin Penggugat untukmelakukan proses Perceraian di Pengadilan Agama Batam;Bahwa dengan

Bahwa perilaku buruk Tergugat semakin mengadaada dan selalu sajamembuat keributan dan mempermalukan Penggugat di depan umumdimanasaat Penggugat mengikuti ujian latsar di asrama BPSDM Kupangpada tanggal 26 Oktober 2019 yang berakibat pada ditundanya kelulusanPenggugat dan berita keburukan Penggugat yang terus disebarkan olehorangorang di sabu.

Nomor: 1603/Pdt.G/2015/PA.Lpk.perceraian dari atasan Penggugat, dan atas kesempatan tersebutPenggugat telah menyerahkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dariTergugat yang dikeluarkan Kepala Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Kelautan dan Perikanan Nomor.KEP.3202/BPSDM KP/VIII/2015,tanggal 28 Agustus 2015, oleh karenanya Majelis dapat melanjutkanpemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat tersebut dibacakan ,Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karenaTergugat

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Lsm Bahwa setahu saksi, Penggugat dalam merawat kedua orang anaknyasangat bagus; Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan mereka; Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukanpertanyaan kepada saksi yang jawaban saksi adalah sebagai berikut: Bahwa pada saat Tergugat datang ke Aceh Selatan, saksi tidak berada ditempat Penggugat; Bahwa setahu saksi, Tergugat ada melaporkan Penggugat ke BPSDM

dankemudian Penggugat dipanggil oleh BPSDM;2.

Bahwa pada tanggal 29 januari 2018 Kepala Badan KepegawaianDan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Sorongdapat memberikan Surat Keterangan Nomor: 800/365/BPSDM., yangmenerangkan bahwa berkas usul pensiun atas permintaan sendirisaudara Abduh Ahmad, S.Sos/Nip. 1962203081986031023., sedangdalam proses pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Baratdi Manokwari, adalah salah prosedur dan salah alamat.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian DanPengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Sorong Nomor:800/122/BPSDM., tanggal 6 maret 2018 tentang Usul Pensiun AtasPermintaan Sendiri Saudara Abduh Ahmad, S.Sos., Nip.1962203081986031023., yang ditujukan kepada Kepala BadanKepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari adalah salahprosedur dan salah alamat karena Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Papua Barat di Manokwari tidak berwenang mempensiunkanseorang aparatur sipil Negara dengan

bakal calonPegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebak yang bersifat deklaratif darihasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional ( Badan Kepegawaian Negara )yang belum bersifat konkret, individual dan final, namun masih bersifat umumdimana Surat Pengumuman tersebut hanya memuat 357 nama peserta yangdinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan serempakbertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM

sebagai dampak pengalihan beberapa urusan daripemerintah kabupaten/kota menjadi urusan provinsi sebagaikonsekwensi pelaksanaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan surat dariTergugat A ( Gubernur Sumatera Barat ) yang ditujukan kepadaBPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tanggal 15 Juni2017 dan tanggal 16 Juli 2018, meminta penyelesaian sisapembebasan tanah dan bangunan ( milik Penggugat ) dialokasikanpada anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BPSDM

Bahwa pada dasarnya unit kerja Politeknik Pelayaran SumateraBarat berada dibawah Kementrian Perhubungan dan proses Hibahdilakukan oleh BPSDM dengan Pemerintahan Pusat, Sesuai dengantupoksi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat maka Politeknik PelayaranHalaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN PmnSumatera Barat tidak diperkenankan menyediakan anggaran untukpembelian tanah dan pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunantersebut;9.

Bahwa Musyawarah Harga Tanah dilaksanakan pada tanggal 1 November2013, bertempat di Gedung Diklat BPSDM Republik Indonesia KelurahanGandul Kecamatan Cinere Kota Depok antara Tergugat IV dengan parapemilik tanah termasuk dengan Penggugat;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun2007, Tergugat Ill membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarahyang didalam terdapat persetujuan dari Penggugat; 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor :26.

Bahwa benar, pada tanggal 28 Oktober 2013 Panitia Pengadaan Tanah KotaDepok memberikan undangan kepada para warga yang terkena pembebasanlahan untuk pembangunan tol desari untuk dapat hadir pada hari Jumattanggal 1 Nopember 2013 tempat Diklat BPSDM RI diKelurahan GandulKecamatan Cinere Kota Depok untuk membicarakan musyawarah hargatanah yang terkena pembangunan jalan tol desari dan tol cijago, yangakhirnya pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2013, telah ditetapkan hargaganti rugi antara pemilik tanah

Pada tanggal 28 Oktober 2013 Panitia Pengadaan Tanah Kota Depokmemberikan undangan kepada para warga yang terkena pembebasan lahanuntuk pembangunan tol desari untuk dapat hadir pada hari Jumat tanggal 1Nopember 2013 tempat Diklat BPSDM RI diKelurahan Gandul KecamatanCinere Kota Depok untuk membicarakan musyawarah harga tanah yangterkena pembangunan jalan tol desari dan tol cijago, yang akhimya pada hariJumat tanggal 1 Nopember 2013, telah ditetapkan harga ganti rugi antarapemilik tanah, bangunan,

Sertifikat AhliTehnika Tingkat III Manajemen dengan nomor sertifikat 6200016910S30217dan Sertifikat Endorsemen dengan nomor 6200016910SC0217 yangdikeluarkan tanggal 17 April 2017 dan sertifikat tersebut tidak pernahditerbitkan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan untukmendapatkan sertifikat tersebut seharusnya Terdakwa wajib mengikuti prosespendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikandan Pelatinan dibawah BPSDM

disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara"Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1100/KEP.GUB/BKDHalaman 13 dari 116 halamanPutusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.JBI3.2/2018 Tanggal 24 Oktober Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaKepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ProvinsiJambi berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku dapat disebut telah Melakukan PemberhentianTerhadap Staff Fungsional Umum Pada Badan PeningkatanSumber Daya Manusia (BPSDM

jabatantersebut.Berdasarkan pada poin (b) sub 4 (empat) tersebut diatasdapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara"Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1100/KEP.GUB/BKD3.2/2018 Tanggal 24 Oktober Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaKepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ProvinsiJambi berdasarkan peraturan perundangundngan yangberlaku dapat disebut telah melakukan PemberhentianTerhadap Staff Fungsional Umum Pada Badan PeningkatanSumber Daya Manusia (BPSDM

menjadi Keputusan Tata UsahaNegara harus didahului atau didasati dengan satu atau beberapakeputusan daii Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" makatelah terjadi Konflik Norma Hukum dalam tenggang waktuditerbitkannya Obyek Sengketa, dan atau dalam tenggang waktutersebut Penggugat tidak menjalani Hak dan Kewajibannyasebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi malainkan sebagaiStaff Fungsional Umum Pada Badan Peningkatan Sumber DayaManusia (BPSDM

., M.Si,Nip.197412151999031002 (Sesuai dengan asili);Fotokopi Keputusan Bupati BanyuasinNo.413/KPTS/BPSDM/2017 tanggal 18 Mei 2017tentang Pemberhentian Sementara Pegawai NegeriSipil atas nama Sutaryo, S.Sos., M.Si,Nip.197412151999031002 (Sesuai dengan asli);Fotokopi Surat BKPSDM No.800/418/BKPSDM/2017,tanggal 13 April 2017 Perihal Permintaan SalinanKeputusan Pengadilan Negeri Atas Nama Drs. UmarUsman, MM.

merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebesar Rp.40.193.589.964,92 (empat puluh milyar seratus sembilanpuluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empatrupiah dan sembilan puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatifdalam rangka penghitungan kerugian Negara atas Pembangunan Balai Diklat dan PelatihanIlmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III, pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut(PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan (BPSDM

Oleh karena sanggah banding tersebut dianggap benar sehingga ItjenDepartemen Perhubungan RI melalui surat nomor PL.102/17/10/ITJEN2011 tanggal 14Juli 2011 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan, yang menyatakan diantaranyasanggah banding PT PANCA DUTA KARYA ABADI adalah benar dan disarankan untukmelakukan evaluasi ulang dan/atau lelang ulang, sehingga pelelangan BP2IP Sorong tahapIll dinyatakan gagal dan akan dilaksanakan lelang ulang, yang ditindaklanjuti SuratKepala BPSDM Nomor : PL102/D.805

Iskandar Abubakar,MSc.e 1 (satu) lembar copy Surat Jawaban Sanggah Banding kepada Direktur PT.Panca Duta dari Kepala BPSDM Perhubungan Capt. Bobby R. Mamahittanggal 19 Juli 2011.1 (satu) lembar fotokopi cap basah Surat Nomor : PL.102/D.805/BPSDMP2011 tanggal19 Juli 2011 perihal Jawaban Sanggah Banding.1 (satu) bundel copy Surat Sanggahan Banding PT. Panca Duta Karya Abadi No.Skell.03/PDKAJYP/SOR/Dirut/V1/2011 tanggal 27 Juni 2011. a.n.

Irawan, SE 120145513.1 (satu) bundel copy Surat kepada Menteri Perhubungan dari Ka BPSDM no.UM.007/1/14/BPSDMP 12 tanggal 11 Juni 2012 perihal Laporan PenyelidikanPembangunan BP2IP Sorong TA 2011.1 (satu) bundel copy berkas Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubunganperihal Laporan Permintaan Keterangan dari KPK RI yang terdiri dari :a. (satu) berkas copy Surat Kepada Menteri Perhubungan No. PS.318/1/3/Itjen2012a.n. Ir. Iskandar Abubakar, MSc tanggal 5 Juli 2012.b.