Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) Nomor. Put.05449/BPSP/M.IV/16/2002 tanggal 7 Maret 2002 mendukung argumentasibahwa TAC yang ditandatangani sebelum 1 Januari 1995 dapatHal. 4 dari 4 hal. Put. No. 12 B/PK/PJK/2005.melanjutkan pemanfaatan atas penundaan PPN sampai dimulainyaproduksi komersial ;8. Terbanding seharusnya menerbitkan surat pembetulan yang terpisah dariKeputusan Nomor.

Kasus yang telah diputus oleh BPSP yang relevan dengan kasusPemohon' Banding : Pemohon Banding mencatat ada sebuahkasus yang telah diputus oleh BPSP yang menegaskanargumentasi hukum Pemohon Banding tersebut diatas. Berdasarkan putusan BPSP Nomor. Put. 05449/BPSP/M.IV/16/2002tanggal 17 Maret 2002 terhadap Mobil Exploration Indonesia Inc.(MEII), BPSP berpendapat antara lain :a.

Advokat, berkantor diJalan Bungur Besar XIl No. 6 F, Jakarta Pusat 10620Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:PT.MARIN FARMA, berkedudukan di Gedung BPSP Lt.2 JalanPulo Buaran No.2 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur ;Termohon Kasasidahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka

UMILIA,yang berkedudukan di Gedung BPSP Lt. 2 Jl. Pulo Buaran No.2, KawasanIndustri Pulo Gadung, Jakarta Timur.Hal. 17 dari 36 hal. Put. No.1036 K/PDT.SUS/2010 Pemblokiran rekening atas nama PT. MARIN FARMA/TERGUGAT di BANKMANDIRI Rek. No. : 1250006049845. Pemblokiran rekening atas nama PT. MARIN FARMA/TERGUGAT diCITIBANK Rek.

Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal umum sebagai PT.UMILIA, yang berkedudukan di Gedung BPSP Lt. 2 Jl. Pulo BuaranNo.2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pemblokiran rekening atas nama PT. MARIN FARMA/TERGUGAT diBANK MANDIRI Rek. No. : 1250006049845. Pemblokiran rekening atas nama PT. MARIN FARMA/TERGUGAT diCITIBANK Rek.No.: 0100364107.7.

MARIN FARMAberkantor di tempat yang sam yaitu Gedung BPSP Lantai 2, Jalan PuloBuaran, Jakarta Timur, sehingga untuk memudahkan PT. MEDIFARMALAB sebagai Produsen memberikan bantuan manajemen professionalkepada PT. MARIN FARMA untuk membantu kelancaran kegiatanOperasionalnya sebagai Distributor i.c. menugaskan Penggugat untukmembantu Tergugat.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang demikian adalah telahsalah dalam menerapkan hukumnya karena :1.

MARIN FARMA berkantor di Gedung BPSP Lantai 2,Jalan Pulo Buaran No.2, Kawasan Industri Pulo Gadung, JakartaTimur dan sebagai Direkturnya adalah lbu Etty Suraeti. Yang manaPerusahaan Termohon Kasasi berdiri pada tanggal 15 Mei 1969dengan Akta Pendirian No. 41 yang dibuat dihadapan Notaris DJOJOMULJADI, SH. Notaris di Jakarta. Didaftarkan di Menteri Kehakimantanggal 20 September 1969 No. 2453 yang diumumkan di LembaranNegara tanggal 24 Oktober 1969 No. 85/1969..

Bumi Persada Surya Pratama, sebagaimana Surat Nomor: 004/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 4 Agustus 2020, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

., mengenaipenagihan pajak yang dalam putusannya Mahkamah AgungIndonesia memutuskan bahwa sengketa mengenai penagihanpajak hanya dapat diajukan kepada Badan PenyelesaianSengketa Pajak (BPSP) (berdasarkan UndangUndang No.14Tahun 2002 Pasal 31 ayat (1) yang sekarang bernamaPengadilan Pajak) dan tidak dapat ditangani oleh badanlain selain BPSP;.

UMILIA, bertempat tinggal di Gedung BPSP lantai 2, JalanPulo Buaran No. 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Bekasi,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atasdalildalil :1.

Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal umum sebagai PT.Umilia yang berkedudukan di Gedung BPSP Lt. 2 Jl Pulo Buaran No. 2,Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur. Pemblokiran rekening atas nama PT. Umilia/Tergugat di Bank MandiriRek No : 1250006049878. Pemblokiran rekening atas nama PT.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas hartakekayaan milik tegugat berupa harta kekayaan milik Tergugat berupa hartabenda tidak bergerak dan pemblokiran rekening Tergugat berupa antara lain: Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal umum sebagai Jl.Rasamala Ill No. 32, Menteng Dalam, Jakarta Selatan Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal umum sebagai PT.Umilia yang berkedudukan di Gedung BPSP Lt.2 JI Pulo Buaran No. 2 ,kawasan industry Pulo Gadung, Jakarta Timur.Hal

PUTUSANNo. 1034 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT.UMILIA berkedudukan di Gedung BPSP Lantai 2, Jalan PuloBuaran No.2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Bekasi, dalam halini memberi kuasa kepada 1. ROBBY P. SOESATYO, SH., 2.SAUT M. PASARIBU, SH., 3. YULIA DINDARTI, SH., 4.FAISAL ALMADANNY, SH., 5.

melarikan diri dan lepas daritanggung jawab maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atasharta kekayaan milik TERGUGAT berupa harta benda tidak bergerak danmelakukan pemblokiran rekening TERGUGAT berupa antara lain :Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal umum sebagai JalanRasamala Ill No. 32, Menteng Dalam, Jakarta Selatan.Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal umum sebagai PT.UMILIA, yang berkedudukan di Gedung BPSP

Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal umum sebagai PT.UMILIA, yang berkedudukan di Gedung BPSP Lt. 2 Jalan Pulo BuaranNo. 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pemblokiran rekening atas nama PT. UMILIA / TERGUGAT di BANKMANDIRI Rek. No. : 1250006049878. Pemblokiran rekening atas nama PT. UMILIA / TERGUGAT di CITIBANKRek.

Bumi Persada Surya Pratama, sebagaimana Surat Nomor: 005/Dir-BPSP/08-20 Hal: Lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Bumi Persada Surya Pratama tanggal 6 Agustus 2020, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

PUTUSANNo. 1035 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT MARIN FARMA, yang berkedudukan di Gedung BPSP Lt. 2,JI. Pulo Buaran No. 2, dalam hal ini memberi kuasa kepadaROBBY P.

Tergugat akan melarikan diri dan lepas daritanggungjawab maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atasharta kekayaan rniiik Tergugat berupa harta benda tidak bergerak danmelakukan pemblokiran Bank Tergugat berupa antara lain : Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal umum sebagai Jl.Rasamala, Menteng Dalam, Jakarta Selatan ; Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal umum sebagai PT MARINFARMA, yang berkedudukan di Gedung BPSP

No. 1035 K/Pdt.Sus/2010 Sebidang tanah dan bangunan setempat dikenal umum sebagai PTMARIN FARMA, yang berkedudukan di Gedung BPSP Lt. 2 Jl. PuloBuaran No. 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur ; Pemblokiran rekening atas nama PT MARIN FARMA/TERGUGAT diBANK MANDIRI Rek. No. 1250006049845 ; Pemblokiran rekening atas nama PT UMILIA/Tergugat di CIT BANKRek. No: 0100364107 ;7.

No. 55/B/PK/PJK/2007YURISPRUDENS Bahwa atas kasus yang sama, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak(suatu. badan sebelum Pengadilan Pajak) telah memutus denganmengabulkan permohonan banding yaitu dengan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Pajak Nomor : Put. 02861/BPSP/M.VII/18/2000tanggal 5 Desember 2000;Bahwa dalam hasil pemeriksaan Majelis terhadap Nilai Perolehan ObyekPajak (halaman 23 Putusan) disebutkan :Bahwa dalam perkara banding ini, Keputusan Hak Guna Usaha diterbitkanpada Tahun 1999 (de jure)

berada di luar negeri, makapenyerahan jasa tersebut dianggap diserahkan di luar Daerah Pabean.Sehingga, penyerahan tersebut bukanlah penyerahan Jasa Kena Pajak ("JKP").Konsep ini sesuai dengan penjelasan umum UndangUndang Nomor 18 Tahun2000 yaitu PPN merupakan pajak atas konsumsi bukan dimana jasa tersebutdilakukan;Bahwa sebagai tambahan Pemohon Banding juga memiliki referensi lain ataskoreksi yang sama yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, yaituPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ("BPSP

") Nomor275/M.VII/BPSP/16/1999.

Dalam Putusan BPSP tersebut diputuskan bahwapenyerahan jasa keagenan kapal asing tidak terutang PPN karena pihak yangmenikmati dan memanfaatkan jasa keagenan tersebut berada di luar DaerahPabean;Bahwa jasa keagenan yang diserahkan Pemohon Banding kepada perusahaanpelayaran asing tidak dikenakan PPN karena tidak termasuk sebagaipenyerahan Jasa Kena Pajak.

./2006 (untuk masa April sampai denganOktober 2007) yang merupakan objek PPh Pasal 23, yang harus dilakukanpemotongan dan pembayaran serta pelaporan oleh Pemohon Banding;Bahwa menurut Pemohon Banding dalam Surat Nomor 123/CTA/Acc/ IV/2010tanggal 12 April 2010 mengemukakan telah mencatat ada 2 kasus yang telahdiputuskan oleh Pengadilan Pajak mengenai kasus yang serupa:Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 01787/BPSP/M.II/12/2000;Bahwa Kasus ini adalah mengenai sewa truk dan tug boat yang menurutTerbanding

Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/201216Bahwa Kasus tersebut sama dengan kasus Pemohon Banding bahwa:pengangkutan batu bara bukan merupakan jasa pengangkutan/ penambangan.Oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar kasus ini dapat dipertimbangkandalam memutuskan perkara ini;Bahwa menurut penelitian Majelis terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT 01787/BPSP/M.II/12/2000 dan Nomor PUT 02214/PP/M.II/ 12/2004diketahui bahwa kasus dari kedua putusan tersebut di atas adalah berbeda atautidak persis sekali

Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/201220CcHalaman 78 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak yang pada intinyamenyatakan bahwa kedua putusan Pengadilan Pajak yang disampaikan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berbeda atautidak persis sekali dengan kasus yang menjadi sengketa pada bandingtersebut sehingga tidak dapat dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak,dengan menyatakan sebagai berikut:Bahwa menurut penelitian Majelis terhadap Putusan Pengadilan PajakNomor PUT 01787/BPSP/M.II/12/2000

Cukup bahwa faktafakta dalam perkaraperkara tersebut mirip satusama lain mengenai persoalan hukum yang terkait di dalamnya;Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajakhalaman 77 alinea 2 (Bukti PK1):Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 01787/BPSP/M.II/12/2000 adalahperkara mengenai pembayaran atas alat angkut berupa truk dan tug boat,yang menurut Majelis bukan merupakan pembayaran atas sewa sehinggabukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena:(i) syarat transaksi sewa, yakni adanya

Menurut Majelis pemberian jasa yangdemikian bukan merupakan jasa pertambangan atau jasa penunjangpertambangan yang menjadi objek PPh Pasal 23;Bahwa transaksi dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 01787/BPSP/M.II/12/2000 sangat serupa dengan perkara a quo karena dalamperkara a quo juga tidak terdapat penyerahan kapal dan peralatannya olehketiga perusahaan pelayaran Luar Negeri dan pembayaran dilakukan atasdasar berapa ton batu bara yang dipindahkan dari kapal ke kapal besar(kecuali berkenaan dengan

Dengan semua bukti yang telah Pemohon Banding berikan, maka Pemohon Bandingpertimbangannya dari pihak BPSP untuk menerima banding Pemohon Banding dan haUSD 76,150.00 dapat diterima;bahwa Majelis kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas buktibukti yang diserahkPemohon Banding:e Karena Term of Deliverynya adalah FOB, maka freight dibayar oleh Pemohon Bandinsimportir (freight collect).

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) Nomor. Put.05449/BPSP/M.IV/16/2002 tanggal 7 Maret 2002 mendukung argumentasibahwa TAC yang ditandatangani sebelum 1 Januari 1995 dapatHal. 4 dari 4 hal. Put. No. 11 B/PK/PJK/2005.melanjutkan pemanfaatan atas penundaan PPN sampai dimulainyaproduksi komersial ;8. Terbanding seharusnya menerbitkan surat pembetulan yang terpisah dariKeputusan Nomor.

Kasus yang telah diputus oleh BPSP yang relevan dengan kasusPemohon Banding :Bahwa Pemohon Banding mencatat ada sebuah kasus yang telahdiputus oleh BPSP yang menegaskan argumentasi hukumPemohon Banding tersebut diatas. Berdasarkan putusan BPSPNo.Put. 05449/BPSP/M.IV/16/2002 tanggal 17 Maret 2002terhadap Mobil Exploration Indonesia Inc. (MEII), BPSPberpendapat antara lain :a.

Filsung IndoRaya, jalan Pulo Buaran Il BPSP Blok C.l, Kawasan Industri Kota JakartaTimur 13930.Bahwa karena anak hasil dari Perkawinan yang bernama ANAK P+T masih dibawah umur, maka berdasar hukum jika Penggugat ditetapkan sebagai wali ibunya.Berdasarkan dalil dan alasanalasan tersebut diatas, maka dengan iniPenggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama JakartaTimur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukdapat memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:1.

Akan tetapi ketentuanitu tidak menjadi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 91 UUNo. 14 Tahun 2002 schingga pengajuan Peninjauan Kembali initidak ada keharusan membayar 50 % dari jumlah pajak terutang. bahwa dalam penjelasan UU No. 14 Tahun 2002 secara jelasdiuraikan bahwa tujuan pembentukan Pengadilan Pajak (termasukproses Peninjauan Kembali) adalah untuk menerapkan aspekkeadilan, hal itu juga sesuai dengan penghapusan BadanPenyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan telah diganti menjaditahapan

harus dibebankan pada Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan dengan harga perolehan (Nilai Jual Objek Pajak)pada saat Surat Keputusan Hak Guna Usaha diberikan, yaitu denganKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17/HGU/BPN/99tanggal 23 Pebruari 1999.YURISPRUDENSIBahwa atas kasus yang sama, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak(suatu badan sebelum Pengadilan Pajak) telah memutuskan denganmengabulkan permohonan banding yaitu dengan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Pajak Nomor : Put.02861/BPSP

SE05/PJ.34/1998, tanggal 7 Mei 1998 menyatakan bahwa terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak yang tidak dapat diajukan banding atau gugatankepada BPSP, seperti misalnya penerbitan STP Bunga Penagihan... dst,apabila diajukan gugatan oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Tata UsahaNegara ...... dst;12.Bahwa Surat Penggugat No. 037/CF/ITPBSS/IV/00, tanggal 12 April2000 merupakan permohonan agar dilakukan pembetulan ataupeninjauan kembali atas akibat hukum yang ditanggung Penggugat daripenerbitan STP Bunga

SE05/PJ.34/1998 tanggal 7 Mei 1998, menyatakan bahwa terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak yang tidak dapat diajukan banding atau gugatankepada BPSP, seperti misalnya penerbitan STP Bunga Penagihaan ....dst, apabila diajukan gugatan oleh Wajib Pajak kepada Pengadilan TataUsaha Negara, maka .... dst;Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa surat Penggugat bukti P2 yangmerupakan permohonan agar dilakukan pembetulan atau peninjauankembali atas akibat hukum yang ditanggung Penggugat dari penerbitanHal

Indonesia, telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda P13.B;21.Fotokopi Berita Acara tanggal 13 Januari 2016 tentang Konfirmasikeberadaan barangbarang yang di kirimkan ke PT SBC, telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda P14.A;22.Daftar Hadir pertemuan konfirmasi keberadaan barangbarang yang dikirimkan ke PT SBC tanggal 13 Januari 2016, telah disesuaikan denganaslinya diberi tanda P14.B;23.Fotokopi surat dari Penggugat tanggal 9 Juli 2016 kepada PT SentraBuana Cipta di Jalan Pulo Buaran Ill BPSP

blok F Nomor 3 kawasanindustry Pulogadung Jatinegara Cakung Urata Jakarta Timur, telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda P15.A;24.Fotokopi JNE No 2947571950007 tanggal 20 Juli 2016 menyatakan PTSentra Buana Cipta di Jalan Pulo Buaran Ill BPSP blok F Nomor 3Kawasan Industri Pulogadung Jatinegara Cakung Utara Jakarta Timurtelah pindah alamat, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P15.B;Hal.38 dari 60 hal.

No. 117/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg.25.Fotokopi surat dari Penggugat tanggal 02 September 2016 kepada PTSentra Buana Cipta di Jalan Pulo Buaran Ill BPSP blok F Nomor 3kawasan industry Pulogadung Jatinegara Cakung Urata Jakarta Timur,telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P16.A;26.Fotokopi surat dari Penggugat tanggal 02 September 2016 kepada PTSentra Buana Cipta di Jalan PLP Curug KM 5 No. 88 Tangerang 39300,telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P17.A;27.Fotokopi JNE No. 2966323490004 tanggal

Fajar, akan tetapi sampai saat ini tidakpernah mendapatkan tanggapan dari PT Sentra Buana Cipta, telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda P17.B;28.Fotokopi Pernyataan dari Sdr Mohamad Cemerlang tanggal 18 Oktober2016, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P18.A;29.Fotokopi Pernyataan dari Sdr Wahyu tertanggal 18 Oktober 2016, telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda P18.B;30.Fotokopi fotofoto alamat yang disebut sebagai alamat PT Sentra BuanaCipta (SBC) di Jalan Pulo Buaran Ill BPSP

Untuk digudang, pengambilan sampelnya resmi dari BPSP. Biasanya oranggudang untuk non fisik, sehingga fisik yang ada digudang dipergunakansebagai sampel.

Padahal daerah sudahmembreakdown, agar sasaran dan target bisa tercapai jika penyalurandananya lancar;Bahwa di KR pernah ada kegiatan penyaluran benih fiktif dengan tujuanuntuk mengejar target akhir tahun, karena kondisi keungan tidak tercapaiuntuk pengadaan, padahal untuk optimilasasi target harus tercapai;Bahwa proses penagihan penyaluran subsidi benih di KR yaitu saksiharus melengkapi dokumen seperti faktur, SPA, DO dan bukti sertipiksailapangan dari BPSP, kemudian diajukan ke PT.SHS Pusat untuk

Kepala Divisi PSO yang berada di bawahDirektorat Litbang dengan format yang sudah ada dan seragam.Selanjutnya dari pengajuan dilampiri dengan DO, faktur, SPA dan BARekapitulasi antara BPSP dan Kepala Cabang dan dilampiri dengan hasiluji benih. Surat tersebut berasal dari kantor cabang dengan tembuasnkantor regional.

keuangan kita tentunya setiap DIPA yang dikeluarkantentunya perangkat yang ditugaskan dari PPA, KPA sampai PPK danseterusnya kalau untuk subsidi ini masuk anggaran 9907 masuk anggaranMenteri Keuangan KPAnya sejak tahun 2007 ditunjuk Dirjen Tanaman Pangan,Dirjen Tanaman Pangan ini yang berwenang menunjuk PPK bisa beberapa kalidalam tahun anggaran bisa diganti itu wewenang KPA;e Bahwa yang dimaksud berbeda begini yang dibawa oleh BUMN pernakpernakadministratif kuasa Dirjen tapi kalau yang laporan BPSP

lembaran kerja yang bentuknyaverifikasi, lembaran kerja verifikasi tersebut bentuknya kami periksa dan hasildari pemeriksaan tersebut menjadi verifikasi untuk subsidi benih ini, adadasar dalam dokumen yang paling penting ini adalah seperti yangdisampaikan Pak Bambang yaitu Surat Pengantar Angkutan kemudian jugaberbentuk faktur juga diperiksa disitu, juga ada dari BPSD, jadi di setiaptahap pengajuan itu seluruh surat SPA itu dilihat SPA itu ditandatangani olehBPSD tetapi juga ditandatangani oleh BPSP

Burhanuddin Sutan Batuah bahwa secaranormatif, teoretis, dan filosofis menyebutkan pengadilan pajak sebagailembaga banding.Bahkan dalam praktik pada masa BPSP, Mahkamah Agung mengirim untukmenjadi hakim anggota BPSP hanya mereka yang telah menduduki jabatansebagai hakim pengadilan tinggi TUN.

Wajib pajak mempunyai upaya untuk menyatakan keberatanterhadap penetapan pajak pada instansi yang lebih tinggi dalam jajarandirektorat jenderal pajak..., dan seterusnya.Kesimpulan ahli dengan adanya pendapat para pakar serta yurisprudensidan praktik mengenai hakim pada BPSP yang berasal dari MahkamahAgung adalah berstatus sebagai hakim tinggi, maka berkesimpulan bahwastatus lembaga pengadilan pajak adalah sama, setara, sejajar, sederajat, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal

UndangUndang Pengadilan pajak menggantikan BPSP UndangUndangNomor 17 Tahun 1997 yang mana BPSP masih merupakan pengadilansemu..

Para PejabatKementerian Keuangan tidak dapat menjadi Anggota MPP;Pada masa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, para Hakimditunjuk langsung Menteri Keuangan yang dipilin dari padapejabat DJP, DJBC dan Dinas Pendapatan Daerah dan dariAnggota DPR;Pada masa Pengadilan Pajak, sistem pengangkatan jugamengikuti pola BPSP, namun sudah dilakukan Fit and ProperTest yang dilakukan Kementerian Keuangan bersama MA.Namun para calon hakim Pengadilan Pajaknya tetap masihdidominasi ex pejabat DJP, DJBC.