Ditemukan 93 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67268/PP/M.VB/13/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
410185
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam buku PertanggungjawabanPidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan : Adapun subjek hukumpidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalamUndangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenal secara luas dalam UndangundangTindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Drt.
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67457/PP/M.VA/13/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
22603163
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan :Adapun subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenalsecara luas dalam Undangundang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7Drt.
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67272/PP/M.VB/15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
1333828
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam buku PertanggungjawabanPidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan : Adapun subjek hukumpidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalamUndangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenal secara luas dalam UndangundangTindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Drt.
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67271/PP/M.VB/15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
378151
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam buku PertanggungjawabanPidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan : Adapun subjek hukumpidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalamUndangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenal secara luas dalam UndangundangTindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Drt.
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67267/PP/M.VB/13/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
826829
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam buku PertanggungjawabanPidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan : Adapun subjek hukumpidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalamUndangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenal secara luas dalam UndangundangTindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 Drt.
Register : 21-08-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 962/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
HARI SANTOSO
5525
  • Dwidja Priyatno,S.H.,M.H.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2981 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — IDRIS
13083 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwidja Priyanto, SH., MH.,Sp.N.
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67456/PP/M.VA /13/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
14601189
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan :Adapun subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenalsecara luas dalam Undangundang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7Drt.
Putus : 29-01-2016 — Upload : 11-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2965 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 29 Januari 2016 — JUMADI
4933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwidja Priyanto, SH., MH.,Sp.N.
Putus : 29-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2973 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 29 Januari 2016 — Andi Herman
5826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwidja Priyanto, SH., MH.,Sp.N.
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67453/PP/M.VA/15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
436285
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan :Adapun subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenalsecara luas dalam Undangundang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7Drt.
Upload : 13-07-2017
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-67455/PP/M.VA /15/2015
Pemohon Banding dan Terbanding
7722630
  • Dwidja Priyatno, S.H., M.H. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, 2010, halaman 46 menyatakan :Adapun subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun1951, yaitu terdapat dalam Undangundang Penimbunan BarangBarang. Mulai dikenalsecara luas dalam Undangundang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7Drt.
Putus : 29-01-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2947 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 29 Januari 2016 — ANDI AMRING
43238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwidja Priyanto, S.H., M.H., Sp.N.Hal. 29, ditegaskan bahwa :Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidakdiperkenankan merendakan martabat manusia.Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dan ditinjau dari pandanganintegratif Pancasila, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksaperkara ini diharapkan dalam penjatuhan sanksi pidana atas Terdakwa,kiranya juga dapat memperhatikan faktor individual, sosial serta eksistensiTerdakwa, dan diharapkan juga dengan sanksi pidana atas Terdakwa
Register : 20-05-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 10-K/PMT-I/AD/V/2014
Tanggal 18 Nopember 2014 — Yogi Gunawan, Letko, Inf Nrp. 31544
14160
  • Dwidja Sistha.fi BahwaTerdakwa proaktif dalam persidangan.g. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangilagi.h. Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikanuang yang telah diterimanya kepada Letkol Inf Azhar Usman.ls Dengan pertimbangan di atas, mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yangseringanringannya dan seadiladilnya kepada Terdakwa.3.
    Bahwa dilinat dari masa pengabdian selama berdinasTerdakwa pernah bertugas Operasi Militer di TimTim, Aceh dan diPapua dan telah mendapatkan penghargaan Satya LencanaKesetiaan SL VIII tahun, SL XVI tahun, SL XXIV tahun, SL Seroja,SL Dharma Nusa serta SL Dwidja Sistha.
Register : 01-12-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 33-K/PMT-II/AU/Xll/2014
Tanggal 24 Maret 2015 — Letkol Psk Supomo
12056
  • Bahwa Terdakwa juga mendapatkan tanda jasaberupa :a Dwidja Sista Gumilb Satya Lencana 8 dan 16 tahunC. Cantidarma Dinal Luar Negerid. UN Medal Penghargaan PBBe. Satya Lencana Kebaktian dari Presiden SusiloBambang Yodhoyono 2013.9. Bahwa Terdakwa sungguh tidak berkeinginan untukmelanggar aturan ataupun memperkaya diri, Terdakwahanya berkeinginan sematamata ingin meninggkatkanmutu Satuan.10.
Register : 21-08-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 961/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
SLAMET DANURI
5924
  • Dwidja Priyatno,S.H.,M.H.
Register : 04-03-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 628/Pdt.G/2013/PAJT
Tanggal 25 September 2013 — Fariz Munziri Mulyadi Bin H. Edi Mulyadi, SE Siti Nur Amalia Binti Ardiansyah
359
  • Tjetjep Dwidja Siswadja, Sp.F, dikterspesialis forensic pada RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 22Januari 2012 yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 padapukul 14:30 WIB telah memeriksa Siti Nurmalia binti Ardiansyah dengan hasilpemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Medis tersebut.Diajukan berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhimaterai secukupnya, diberi tanga T.K/P.R3.6A.Surat Keterangan Medis yang dibuat Dr.
Register : 08-12-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 409/PID/2021/PT BDG
Tanggal 14 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : ASEP KURNIA bin ADE alias ECEP
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TUGIWA bin ADE MUHAMAD alias UTU Diwakili Oleh : TUGIWA bin ADE MUHAMAD alias UTU
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : M HIMAWAN
Terbanding/Terdakwa : RISWAN KURNIA bin EMAN SULAEMAN alias AWEN
Terbanding/Terdakwa : DWI RIKI SEPTIADI bin KUSDIANTO alias UWI
Terbanding/Terdakwa : ROBBY JANUAR bin BAMBANG TRIYANA alias OWNG
Terbanding/Terdakwa : M. RAMDAN bin DEDE TARSA alias ADAM
8554
  • Kesimpulan.Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa BaratYang terhormat Saudara Termohon Banding / Jaksa Penuntut UmumSerta sidang yang kami muliakan,Bahwa sebagaimana menurut Muladi dan Dwidja Priyatno dalam bukunyaPertanggungjawaban Pidana Korporasi hlm 102 dikenal dengan asas geen strafzonder schuld tidak menghendaki dipidana seseorang yang nyatanyatamemang benar telah melakukan pelanggaran peraturan pidana akan tetapitanpa kesalahan. Sehubungan dengan asas tersebut menurut R.
Putus : 23-10-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 296/Pid.Sus/2018/PN.Plp
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon JPU : Sakaria Aly Zaid, S.H. Termohon Terdakwa/PH : Marleni / Apman Mustafa, S.H.
215111
  • Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N.Bahwa berdasarkan uraian perkara yang di sampaikan kepada Ahliberupa di temukannya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahamenjual minuman beralkohol yang tidak memiliki SIUBMB dan atauSKPLA atau SIUBMB dan SKPLA nya sudah habis masaberlakunya dan pada Surat izin Usaha perdangan (SIUP) yangdimiliki terdapat poin (Poin 3) yang menyebutkan bahwa tidak berlakuuntuk penjualan minuman beralkohol adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;Bahwa seseorang dapat dimintahkan
Putus : 10-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177 K/PID/2016
Tanggal 10 Nopember 2016 — GUMILANG MAESTRO TRESNO alias GILANG bin MULYADI
17265 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwidja Priyanto, SH., MH., SP.N. dengan bukunyaSistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia halaman 1416.Secara tradisional teoriteori pemidanaan (dasardasarpembenaran dantujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompokteori, yaitu;1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergedling theorieen).2. Teori relative atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen)Teori Relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskantuntutan absolut keadilan dari keadilan.