Hermien Hadiati Koeswadji, SH,yang disampaikan dalam forum Konperensi Nasional IV PERHUKI, pada tanggal 26 juli281996 dengan judul Tinjauan Dari Segi Hukum Terhadap Kesalahan / Kelalaian DalamMelaksanakan Propesi, pada halaman 7 menyebutkan :Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila ia pada waktu melakukanperbuatan itu dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, artinya ialah mengapa iamelakukan perbuatan yang merugikan masyarakat itu, padahal ia mampu untuk mengetahuimakna (

Bagaimana dengan konperensi pers ? Bagaimana kalau dicantumkan dalamBlog ? Bagaimana kalau mengajak agen pariwisata untuk memblack listnya? Dia sudah merusak reputasinya sendiri dan tidak mengembalikannya dapatdikatakan mencuri. Minimal para anggota dan asosiasi NSWA seharusnyatidak dapat bekerja sama dengan orang tersebut baik secara pribadi maupunbisnis.

Pemikiran dan sikap demikianbersifat universal karena itu Perserikatan Bangsabangsa (PBB)melalui Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio De JaneiroDi Brasil 3 s/d 14 Juni 1992 yang dihadiri 177 KepalakepalaNegara termasuk Indonesia sepakat menghasilkan beberapadeklarasi lingkungan salah satunya memberikan kewenanganhukum kepada Organisasi Lingkungan Hidup sebagai WaliAmanat mewakili kepentingan lingkungan.

Dalam putusan ini, Majelis Hakimmembenarkan pernyataan Majelis Hakim PN Bandung yangmenyatakan bahwa : dalam keadaan kurangnya ilmu pengetahuan termasuk adanyapertentangan pendapat yang saling mengecualikan sementarakeadaan lingkungan sudah sangat rusak, maka Pengadilan dalamkasus ini harus memilin dan berpedoman kepada prinsip hukumlingkungan yang dikenal dengan pencegahan dini PrecautionaryPrinciple, prinsip ke 15 yang terkandung dalam asas PembangunanBerkelanjutan pada Konperensi Rio tanggal 12

Juni 1992 (UnitedNation Conference on Evironment and Development) walaupunprinsip ini belum masuk kedalam perundangundangan Indonesia,tetapi karena Indonesia sebagai anggota dalam konperensi tersebutmaka semangat dari prinsip ini dapat dipedomani dan diperkuatdalam mengisi kekosongan hukum dalam praktek" (Putusan PNBandung No. 49/P.dtG/2003/PN.BDG, hal. 101) ;Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan MA di samping membenarkanpendapat Hakim PN Bandung di atas, juga berpendapat bahwaHalaman 22 dari 81 halaman

Bahwa alasan atau peetimbangan pertimbangan Judex Factie dalamputusannya merupakan putusan yang keliru dan tidak tepat; Judex Factietelah keliru dan tidak tepat menerapkan hukum tentang pembuktian dankesaksian; sebab pertimbangan hukum yang diberikan Judex FactieMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairudin dan saksiIsmail Siregar bahwa pada saat pembuatan surat perjanjian jual bellitersebut selesai, Penggugat Konperensi dan Tergugat Konpensi samasama membaca Surat Perjanjian tersebut dan

adalah 8.100 m2 sedangkan Muslihahdan Marwah 1930 meter, Toyib Bahri sekitar 2.100 m, Abdurosim 2.100 m2;Bahwa penetapan tersebut dikeluarkan pada sekitar bulan Oktober 2010;Bahwa setelah ada penetapan saksi menjembatani dengan BPLS agarmembayarnya sebagai tanah darat namun ternyata sekitar bulan Nopemberatau Desember diajukan ;Bahwa sebelumnya saksi mempertemukan mereka dengan oknum BPLSyang meminta sejumlah fee tetapi , akhirnya warga yang bersangkutanmembuka aib itu kepada media, mereka melakukan konperensi

berdasarkan yurisprudensi H.R. tanggal 03 Desember 1971,N.J. 1972, 137 bahwa peraturan perundangundangan yang menyediakan saranasarana hukum (rechtsminddelen) terhadap putusanputusan Hakim, harusdipandang telah mengatur secara tuntas perlindungan terhadap kepentingan bagipihakpihak yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan Hakim yangtepat;Menimbang, bahwa mantan Ketua Mahkamah Agung, Oemar Seno Adjisebenarnya mengemukakan dalam makalahnya, Safeguards of The Judiciary,yang disampaikan dalam Konperensi

Bahwa ada suatu peristwa pada zaman Jepang bahwa tanahtanahperkebunan dengan hak conssesie itu diduduki oleh rakyat dan disuruh olehjepang karena untuk menanam bahanbahan makanan keperluan Jepang=.. pada waktu perjanjian KMB (Konperensi Meja Bundar) dicapai kata sepakatKs BED oleh pemerintahan Indonesia dan Belanda bahwa tanahfanah yang/ 2 tdiduduki oleh rakyat itu tidak akan diambil alih oleh Belanda namun dalamZeatatan saksi Pada Tahun 1951 ada SK Mendagri No. aaa Tahun A yang luasnya 250,000 hektar

apakah keluarga mereka diberi SuratTembusan atau Pemberitahuan tentang adanya penahanan tersebut;e Bahwa benar saksi tidak tahu alasan kenapa mereka Para Pemohon tersebutditangkap dan ditahan, serta saksi tidak tahu apa yang tuduhkan / disangkakankepada mereka yang ditangkap dan ditahan tersebut;e Bahwa benar siangnya Mahasiswa Demo menolak kedatangan Wakapolri danterjadi pemukulan dan penembakan terhadap mahasiswa, sehingga Demomenjadi memanas;e Bahwa benar sebelum ditangkap mereka mengadakan Konperensi

beberapa coretan dilatar ijazah sebagaipengaman, apabila pakai alat bantu plastik transparan diatas tulisan Rektorterbaca kalimat ijazah asli, dan diatas nama Dekan apabila pakai alat bantuplastik transparan tertulis Universitas Pakuan bila ijazah yang asli difotocopy maka hasil foto copy ijazah akan timbul tulisan foto copy disudut kiridan kanan ijazah ;Bahwa sebagai langkah untuk mengantisipasi penyalah gunaan ijazah yangdikeluarkan oleh para terdakwa pihak UNPAK melalui Rektor telahmelakukan konperensi

Ahuddin, S.IP, MM dengan memberikan sebuah dokumen atauBerkas Perkara.Bahwa Setelah HMTI mendapatkan Dokumen tersebut HMTI melaluiTerdakwa II melakukan tindakan MEMPERTANYAKAN melalui suratresmi kepada lembaga terkait di tingkat pusat yakni di MABES POLRI,KEJAKSAAN AGUNG, DPR RI serta kami juga tembuskan kepada ICWdan DPP GERINDRA pada Tanggal 11 Februari 2020.Bahwa Pada tanggal 17 Februari 2020 atau setelah Pengurus HMTIkembali dari Jakarta kemudian menindak lanjuti perjuangan tersebutmelalui konperensi

Bahwa benar saksi kenal dengan JACKI sejak bulan Desember 2016, diSeminyak Kuta Bali, dikenalkan oleh teman saksi bernama YULIANTICHRISTIN, saksi kenal dengan THOMAS HELMUT SCHMIDT sejak tahun1998 di Nusa Dua Bali, pada saat konperensi Pata Mart dikenalkan olehteman saksi bernama SABINA (WNA Jerman), dan saksi juga kenal denganterdakwa MARIA QUARYANTI SATIAPUTRI pada tahun 2002 atau 2003 dikantor SPA FAKTORI BALI di Jimbaran, pada saat didirikannya perusahaantersebut, namun saksi tidak ada hubungan

8.100 m2 sedangkanMuslihnah dan Marwah 1930 meter, Toyib Bahri sekitar 2.100 m,Abdurosim 2.100 m2 ;Bahwa penetapan tersebut dikeluarkan pada sekitar bulan Oktober 2010;Bahwa setelah ada penetapan saksi menjembatani dengan BPLS agarmembayarnya sebagai tanah darat namun ternyata sekitar bulanNopember atau Desember diajukan ;Bahwa sebelumnya saksi mempertemukan mereka dengan oknum BPLSyang meminta sejumlah fee tetapi , akhirnya warga yang bersangkutanmembuka aib itu kepada media, mereka melakukan konperensi

Justru Kuasa Hukum Penggugat padatanggal 20 Agustus 2017 dan 21 Agustus 2017 mengirim pesan melaluiSMS yang isinya mengatakan akan mengadakan konperensi pers secaraserentak terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat ke beberapamedia elektronik yaitu MNC News, Inews TV, RCTI dan media cetak yaituMajalah Gatra, Majalah Bona Nauli, Majalan Gaharu. (Bukti T/PR26);17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 17 Gugatannya:17.1.

adalah 8.100 m2 sedangkan Muslihah danMarwah 1930 meter, Toyib Bahri sekitar 2.100 m, Abdurosim 2.100 m2 ;Bahwa penetapan tersebut dikeluarkan pada sekitar bulan Oktober 2010;Bahwa setelah ada penetapan saksi menjembatani dengan BPLS agarmembayarnya sebagai tanah darat namun ternyata sekitar bulan Nopember atauDesember diajukan ;Bahwa sebelumnya saksi mempertemukan mereka dengan oknum BPLS yangmeminta sejumlah fee tetapi, akhirnya warga yang bersangkutan membuka aibitu kepada media, mereka melakukan konperensi

;Konperensi Pers ;Aksi Unjuk Rasa ;Dan puncaknya ketika RUU Ketenagalistrikan disahkan menjadi UU Nomor 30tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tertanggal 23 September 2009, maka SP.PLN pada tanggal 30 Nopember 2009 mengajukan permohonan Uji Materi(Judicial Review) terhadap UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikanmelalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;Bahwa sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 20062008pada tanggal 21 November 2008 Direktur Utama PLN (Persero) dan

MenurutSudikno Mertokusomo, yang disampaikan pada Konperda IPPAT(Konperensi Daerah Ikatan PPAT) Jawa Tengah pada tanggal 15Februari 2004, disamping Hakim yang menemukan hukum adalahNotaris. Notaris memang bukan Hakim yang harus memeriksa danmengadili perkara, namun Notaris mempunyai wewenang untukmembuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian danpenerapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta olehyang bersangkutan.

Justru Prabowomenghormati keputusan terdakwa untuk tidak melaporkan;Bahwa terdakwa tahu kalau Pak Prabowo akan mengadakan konfrensi perstetapi Pak Prabowo tidak mengajak terdakwa untuk melakukan jumpa pers,sedangkan tujuan Pak Prabowo mengadakan konperensi pers, terdakwaPage 111 of 152 Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.hanya diam karena Terdakwa pada saat itu dalam kondisi kalut dan dalamkeadaan depresiBahwa terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada orangorangdisekitar Pak Prabowo, tidak

mengomentari ceritaTerdakwa baik di Twiter, Instagram maupun facebook dengan mengaitkannyadengan isu perjuangan seorang aktivis, HAM atau Demokrasi, yang selama inidiperjuangkan terdakwa dan kelompoknya, sehingga berita penganiayaanterhadap terdakwa menjadi viral dan tranding topik di media social dan mediamainstream;Menimbang, bahwa demikian juga tanggapan dari Saksi Nani Sudaryati,Amin Rais maupun maupun Prabowo Subianto, melihat kondisi terdakwa tersebutlangsung mengambil sikap dan melakukan konperensi

saling mengecualikan sementara keadaanlingkungan sudah sangat rusak, maka Pengadilan dalam kasus ini harusmemilih dan berpedoman kepada prinsip hukum lingkungan yangdikenal dengan pencegahan dini "Precautionary Principle", prinsip ke 15yang terkandung dalam asas Pembangunan Berkelanjutan padaKonperensi Rio tanggal 12 Juni 1992 (United Nation Conference anEvironment and Development) walaupun prinsip ini belum masukkedalam perundangundangan Indonesia, tetapi karena Indonesiasebagai anggota dalam konperensi

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya juga sebagai pihak yang jugadirugikan karena adanya surat aduan (bukti surat P22, P24) kepadaTermohon 1 dan Kapolda Metro Jaya, setelah adanya konperensi pers untukpemberitahuan pembentukan Satgas Mafia Tanah, namun setelah lebin 55Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 71/Pid.Pra/2021/PN. Jkt. Selhari dan 88 hari tapi tidak ada tindak lanjut,e.