Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon l (Halit Makatulung bin Konprensi Makatulung) dengan Pemohon ll (Juita Mamudi binti Petrus Mamudi) yang dilaksanakan di Desa Ngalipaeng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 14 Agustus 2007;3. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2016 untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini dibacakan sejumlah Rp. 176.000,- ( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halit Makatulung bin Konprensi Makatulung dan Juita Mamudi binti Petrus Mamudi

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikahdiajukan oleh :Halit Makatulung Bin Konprensi Makatulung, umur 30 tahun, Agama Islam,pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal diDesa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, KabupatenKepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluargaPemohon II di Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan ; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah PamanPemohon II yang dikuasakan kepada Ambu dengan mas kawin berupauang tunai sejumlah Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) dan disaksikan oleh2 orang saksi bernama Muksin Daulat dan Konprensi Makatulung; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstaus Perjaka, dan

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masingmasingSalim Magoa dan Jawad Anar yang pada pokoknya telah memberikanketerangan yang bersesuaian bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikahsecara Islam pada tanggal 14 Agustus 2007, di Desa Ngalipaeng II, KecamatanManganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah PamanPemohon II dan saksi nikah Muksin Daulat dan Konprensi

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II dan disaksikanOleh Muksin Daulat dan Konprensi Makatulung, dengan mahar berupa uangSebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah);3.

Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Halit Makatulungbin Konprensi Makatulung) dan Pemohon Il (Juita Mamudi binti PetrusMamudi) yang dilaksanakan di Desa Ngalipaeng, Kecamatan ManganituSelatan, Kabupaten Kepulauang Sangihe, pada tanggal 14 Agustus 2007;3. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahunatahun 2016 untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini dibacakansebesar Rp. 176.000.

Bahwa dalam gugatan para Penggugat, pihak yang ditarik dalamperkara a quo adalah Tergugat dan Tergugat II, dimana Tergugat IIadalah merupakan Panitia Pelaksana Konprensi Tahuna ke71/XLVI/2016 Gereja Methodist Indonesia Wilayah ;2.

Meneliti, mempertimbangkan apakah sesuatu keputusanKonperensi Agung sesuai dan atau bertentangan denganKonstitusi atau Disiplin GMI, jika ternyata bertentangan, maka BPAharus dengan segera mengembalikan ke Konprensi Agung yangbersangkutan untuk dibahas kembali. Semua Keputusan BPA mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Bila dianggap perlu oleh Konprensi Agung, maka KonperensiAgung tersebut dapat memberikan tugas dan kuasa lain kepadaBPA, selama tidak bertentangan dengan Disiplin GMI.

Bahwa Tergugat adalah merupakan Pimpinan GMI wilayah lyangsah, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Konprensi AgungGMI tahun 2013, untuk masa bakti 2013 2017 ;3. Bahwa lembaga atau badan yang berwenang untuk mengangkat danatau memberhentikan seorang Pimpinan GMI baik wilayah danwilayah Il, adalah HANYA KONPRENSI AGUNG atau KONPRENSIAGUNG ISTIMEWA ;4.

Bahwa Panitia Konprensi Tahunan GMI Wilayah telahmelaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya,serta Konprensi Tahunan GMI Wilayah tahun 2016 telah selesaidilaksanakan ;6. Bahwa oleh karena Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 telahselesai dilaksanakan, maka Panitia Konprensi Tahunan GMI tahun2016 telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sertatelah dibubarkan kepanitiaanya oleh Penggugat dr / Tergugat dk ;7.

Tahunan 2015 yang lalu, dengan tidak maupindah atau keluar dari tempat pelayanan tersebut, hal ini sangatmerugikan tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepadapelayanpelayan baru yang ditempatkan di GMI sebagai hasilkeputusan Konprensi Tahunan 2016 ;14.Bahwa oleh karena itu, patut menurut hukum, meminta kepada paraTergugat dr/Penggugat dk agar diperintahkan untuk meninggalkantugas pelayanan yang ditempati sebagai hasil Konprensi Tahunan2015, serta melaksanakan hasil keputusan Konprensi Tahunan

Dengan demikian pertimbangan MajelisHakim yang mendasarkan penguasaan dan pengelolaan PKMI8 atas hasilrapat tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan cacat menuruthukum ;1.2.Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yangmenyatakan GMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara tidak terpisah dariGMI adalah pertimbangan putusan yang keliru dan tidak mendasarkan buktibukti yang diajukan di persidangan (bukti P2, P3, P4 dan bukti T1, T2 )karena keberadaan GMI Konprensi Tahunan

Sedangkan GMI KonprensiTahunan Sementara yang diketuai oleh Terbanding I tidak turutserta dalam konprensi Agung tersebut karena GMI konprensiTahunan Sementara bukan bagian dari Gereja MethodistIndonesia ;1.

Tahunan Wilayah Sementara (KTWS),danGMI Konprensi Tahunan Wilayah Sementara (KTWS) akan diupayakanagar disahkan pada Konprensi Agung GMI tahun 2009 melalui usulan 3(tiga) Distrik dan Rekomendasi Konprensi Tahunan GMI Wilayah I Tahun2008 dan 2009Dari ketentuan Pasal 3 Akta Perjanjian Perdamaian yang dibuat padatanggal. 15 Juli 2008 tersebut tidak ada kesepakatan tentang pengalihanhak maupun pengelolaan PKMI8 dari Pembanding kepada Terbandingsebagaimana yang ditafsirkan dan dimuat dalam putusan Majelis

Tahunan Wilayah Sementara ( KWTS),dengan demikian pihak kedua (Konperensi Tahunan Wilayah I)mengupayakan agar keberadaan Konprensi Tahunan Wilayah SementaraGMI dapat disahkan pada Konprensi Agung GMI tahun 2009 melaluiminimal 3 (tiga) distrik dan rekomendasi Konprensi Tahunan Wilayah IGMI tahun 2008 dan 2009 ;11.

TIM REKONSILIASI DAMAI GMI sepakat agar ada KonprensiTahunan Sementara di Gereja Methodist Indonesia Wilayah Isesuai dengan aturan Gereja Methodist Indonesia, dan tim ini akanmembuat Blue Printnya untuk disosialisasikan kepada GerejaMethodist.........Methodist Indonesia, agar Konprensi Tahunan (Konta) yang akandatang secara resmi dapat mengusulkannya kepada Konprensi Agung(Konag) Gereja Methodist Indonesia ;2).

Tergugat Il adalah bersifattemporary (Sementara), yang kepentingan hukumnya berakhir secaraotomatis ketika telah berakhirnya kegiatan Konprensi Tahunan GMIWilayah ;4.

Meneliti, mempertimbangkan apakah sesuatu keputusanKonperensi Agung sesuai dan atau bertentangan dengan Konstitusiatau Disiplin GMI, jika ternyata bertentangan, maka BPA harusdengan segera mengembalikan ke Konprensi Agung yangbersangkutan untuk dibahas kembali. Semua Keputusan BPA mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Bila dianggap perlu oleh Konprensi Agung, maka KonperensiAgung tersebut dapat memberikan tugas dan kuasa lain kepadaBPA, selama tidak bertentangan dengan Disiplin GMI.

Bahwa Tergugat adalah merupakan Pimpinan GMI wilayah lyang sah,sebagaimana yang telah diputuskan dalam Konprensi Agung GMItahun 2013, untuk masa bakti 2013 2017 ;. Bahwa lembaga atau badan yang berwenang untuk mengangkat danatau memberhentikan seorang Pimpinan GMI baik wilayah danwilayah Il, adalah HANYA KONPRENSI AGUNG atau KONPRENSIAGUNG ISTIMEWA ;.

Bahwa Panitia Konprensi Tahunan GMI Wilayah telah melaksanakantugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, serta KonprensiTahunan GMI Wilayah tahun 2016 telah selesai dilaksanakan ;. Bahwa oleh karena Konperensi Tahunan ke 71/XLVI/2016 telah selesaidilaksanakan, maka Panitia Konprensi Tahunan GMI tahun 2016 telahmenyampaikan laporan pertanggungjawabannya serta telahdibubarkan kepanitiaanya oleh Penggugat dr / Tergugat dk ;.

dk agar diperintahkan untuk meninggalkantugas pelayanan yang ditempati sebagai hasil Konprensi Tahunan2015, serta melaksanakan hasil keputusan Konprensi Tahunan 201615.Bahwa perbuatan para Tergugat dr/Penggugat dk yang tidakmeninggalkan secara sukarela tempat pelayanan hasil KonprensiTahunan 2015, dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum(pasal 18365 KUHPerdata) karena :a.

Agung GMI sebagaimana dipertegas dalamKonstitusi GMI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalamDisiplin GMI Tahun 2013 yang berlaku sampai Konprensi Agung GMI yangakan datang pada tahun 2017.

Penegasan kedudukan BPA GMI tertuangdi dalam Disiplin GMI Tahun 2013 pada Bagian Kedua tentang KonstitusiGereja Methodist Indonesia, Bab X tentang Kepemimpinan, Pasal 19halaman 29;Konprensi Agung GMI adalah merupakan sarana pengambil keputusantertinggi dalam tubuh organisasi GMI yang dilakukan sekali dalam 4(empat) tahun sebagaimana yang diatur di dalam Disiplin GMI Tahun 2013pada Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja MethodistIndonesia, Bab VIII tentang LembagaLembaga Agung, Pasal

Lebih dari 2 (dua) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka DewanBishop mengundang Konprensi Agung Istimewa;Bahwa pada saat dikeluarkannya Putusan BPA GMI No.10/SKBPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015, sisa masa jabatan PimpinanGMI Wilayah yang dipangku oleh Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psitelah kurang dari 2 (dua) tahun, maka untuk menggantinya melaluiKonprensi Agung Istimewa GMI sudah tidak memenuhi syarat untukdilakukannya Konperensi Agung Istimewa sebagaimana diatur dalamDisiplin GMI Tahun

2013 Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah TanggaGereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang LembagaLembaga Agung,Pasal 91 tentang Konprensi Agung Istimewa halaman 118, bahwaKonprensi Agung Istimewa dapat dilaksanakan yang salah satunyaalasannya apabila salah seorang Bishop Pimpinan Wilayah GMI tidakdapat melaksanakan tugastugasnya sebelum 2 (dua) tahunmelaksanakan jabatannya karena berhalangan tetap atau sakit yangdinyatakan dengan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapattugastugas tetap

Agung GMI sebagaimana dipertegas dalamKonstitusi GMI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam DisiplinGMI Tahun 2013 yang berlaku sampai Konprensi Agung GMI yang akandatang pada tahun 2017.

satu) buah tas punggung warna hitam merk bodyfie;1(satu) buah busur ;20(dua puluh) buah anak panah ;7(tujuh) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter masingmasing 6(enam) buahjerigen kosong, buah jiregen berisi 5 liter bensin ;10(sepuluh) buah botol kosong sirup ABC dalam keadaan tertutup;1(satu) buah botol kratingdaeng tanpa penutup ;1(satu) buah kaleng blubend;3(tiga) lembar potongan karung goni ;46(empat puluh enam) buah anak panah ;1(satu) buah busur ;l(satu) bendel dokumen proposal panitia nasional konprensi

pengacara internasional untuk papuabarat peluncuran bab inggris di London 12 Oktober 2011 ;l(satu) bendel dokumen komite nasional papua barat pertemuan parapengurus KNPB wilayah dan pusat di Wamena;1(satu) bendel dokumen hasil pertemuan hakimhakim di KUA London 12Oktober 2011 ;l(satu) bendel dokumen komite nasional papua barat panitia nasionalkonprensi peluncuran parlemen nasional papua barat (KPPNPB) ;1(satu) bendel dokumen dapil I basis pasir putih YOSEP W.SIEP rancanganperaturan tata tertib konprensi

/PT JAPl(satu) bendel dokumen komite nasional papua barat (KNPB) wilayahbaliem papua perihal undangan kegiatan demontrasi dukungan diluar negeri ;1(satu) bendel dokumen konprensi rakyat daerah hubula rancangan program ;l(satu) bendel komite nasional papua Barat (KNPB) wi8layah baliempembenahan struktur baliem ;1(satu) bendel dokumen rancangan jadwal acara konprensi rakyat wilayahpegunungan tengah papua barat ;l(satu) bendel dokumen ADART statuta parlemen rakyat daerah hubulaPRD hubula ;l(satu) bendel

westpapua (PNWP) wilayah baliem perihal sumbangan sukarela ;1(satu) bendel dokumen agenda pembahasan sidang darurat ;1(satu) lembar dokumen riwayat hidup bakal calon parlemen rakyat daerah(PRD) hubula ;2(dua) lembar sambutan pembukaan sidang paripurna tingkat daerah hubula ;1(satu) lembar dokumen rancangan program komisi c bidang polititik ;1(satu) lembar struktur kompi awane ;l(satu) lembar dokumen panitia sidang tahunan parlemen nasional westpapua (PNWP) wilayah baliem perihal sumbangan sukarela ;Konprensi

warna hitam merek bodyfive;e (satu) buah busur; 20 (dua puluh) buah anak panah;e7 (tujuh) buah jiregen ukuran 5 (lima) liter masingmasing 6 (enam) buahjiregen kosong, (satu) buah jiregen berisi 5 (lima) liter bensin;e 10 (sepuluh) buah botol kratindeng sirup ABC dalam keadaan tertutup;e (satu) buah botol karatingdaeng tanpa penutup;e (satu) buah kaleng blubend;e 3 (tiga) lembar potongan karung goni; 46 (empat puluh enam) buah anak panah ;e (satu) buah busur;e1 (satu) bendel dokumen panitia nasional konprensi

SIEPrancangan peraturan tata tertib konprensi rakyat daerah hubula;e (satu) bendel dokumen ILWP pengacara internasional untuk npapua barat;e (satu) bendel dokumen rakyat daerah (PRD) hubula wilayah fraksi lapago;e1 (satu) bendel dokumen komite nasional papua barat (KNPB) wilayahbaliem papua perihal undangan kegiatan demontrasi dukungan luarnegerl;e1 (satu) bendel dokumen konprensi rakyat daerah hubula rancanganprogram;e1 (satu) bendel komite nasional papua barat (KNPB) wilayah baliempembenahan struktur

baliem;e (satu) bendel dokumen rancangan jadwal acara konprensi rakyat wilayahpegunungan tengah papua barat;Putusan perkara Pidana Nomor 31/PID/2015.

sukarela;e (satu) bendel dokumen agenda pembahasan sidang darurat;e (satu) bendel dokumen daftar nama basis tulem;e 2 (dua) lembar sambutan pembukaan sidang paripurna tingkat daerah; 1 (satu) lembar dokumen riwayat hidup bakal calon parlemen rakyat daerahhubula;e1 (satu) lembar dokumen rancangan program komisi c bidang politik/diplomasi;e (satu) lembar struktur kompi awane;e1 (satu) lembar dokumen panitia sidang tahunan parlemen nasional westpapua (PNWP) wilayah baliem perihal sumbangan sukarela;e Konprensi

VICTOR SIAHAAN,SH M.Hum e Bahwa saksi adalah penanggung jawab media cetak Sinar HarianIndonesia Baru (SIB) ;e Bahwa yang membuat berita adalah wartawan SIB dengan kode M.35,dan pada saat tersebut banyak wartawan yang hadir;e Bahwa yang diterbitkan adalah apa yang dilihat dan disaksikan langsung,termasuk bukan konprensi pers ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak keberatan.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum jugamenghadirkan Saksi Ahli yang pada

Puput dan Richard ;e Bahwa terdakwa tidak ada mengirimkan pesan melalui BBM ;e Bahwa terdakwa tidak ada melakukan konprensi pers ;e Bahwa atas saran PDGI pada tanggal 16 Maret 2012 terdakwa bersamadengan pengurus PDGI datang ke DPRD mohon perlindungan hukum ;e Bahwa terdakwa mendapatkan Surat Undangan dan permintaan agarmembuat dan menyampaikan permasalahan yang terdakwahadapisebanyak 25 exemplar ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik PenasehatHukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012, terdakwa dan saksikorban didengar keterangannya di DPRD.Menimbang, bahwa meskipun tidak ada satu saksipun yang melihat danmendengar terdakwa melakukan konprensi pers sesudah dengar pendapat diDPRD Sumatera Utara, akan tetapi keesokan harinyakoran harian Sinar IndonesiaBaru (SIB) memuat berita dengan judul Mengaku diperas pasien, dokter gigimengadu ke DPRD Sumatera Utara.Menimbang, bahwa koran atau harian Sinar Indonesia Baru (SIB) adalahharian atau media

Pasal 46 hurufl yang berbunyi :Putusan Perdata No.519/Pdt.G/2014/PN.Man, hal. 5 dari 28Hirarki Partai adalah sebagai berikut :Anggaran DasarAnggaran Rumah TanggaKetetapan dan Keputusan Kongres atau Kongres Luar BiasaPeraturan PartaiKeputusan Musyawarah Pimpinan Nasionalmp aosKeputusan Musyawarah Kerja NasionalKeputusan Dewan Pimpinan Nasionalz Ketetapan dan Keputusan Konprensi ProvinsiKeputusan Musyawarah Pimpinan ProvinsiKeputusan Musyawarah Kerja ProvinsizoKeputusan Dewan Pimpinan ProvinsiKetetapan

dan Keputusan Konprensi Kabupaten/Kota.

Keputusan Musyawarah Pimpinan Kabupaten/KotaKeputusan Musyawarah Kerja Kabupaten/KotaKeputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/KotaKeputusan Konprensi KecamatanKeputusan Dewan Pimpinan KecamatanKeputusan RAPIDALKeputusan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan~ 2 Pp 9 F 3"3.

DPRDyang lainnya dianggarkan untuk perjalanan dinas dengan tujuan Ibu KotaNegara dengan jumlah biaya seluruhnya sebesar Rp 220.000.000, (dua ratusdua puluh juta rupiah) namun dalam pelaksanaanya dana tersebut mengalamipembengkakan menjadi sebesar Rp 305.000.000, (tiga ratus lima juta rupiah),hal tersebut bertentangan dengan penjelasan Pasal 33 Keputusan PresidenNomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yangmenjelaskan bahwa : Perjalanan Dinas untuk menghadiri seminar,lokakarya, symposium, konprensi

JATONGAM NAINGGOLAN untukdatang dan berkumpul di kantor KTWS (Konprensi Tahunan Wilayah Sementara) diJl. Sei Sekambing No. 21 Medan pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010 sekirapukul 07.00 Wib dengan tujuan untuk menguasai dan mengambil alih kepemimpinansekolah PKMI8 ( Perguruan Kristen Methodist Indonesia 8) di Jl. K.L.YosSudarso No. 166 A Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudianpada tanggal 02 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I.

harga Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah),oleh karena saat ini belum memiliki rumah tempat tinggal, masihmenumpang di rumah toko/ruko milik tante Pemohon di Jalan KelapaSawit, untuk itu. kiranya Penggugat Rekopensi/Termohon Konpensimengajukan mutah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000.000, (duamilyar lima ratus juta) dan Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah), hal ini mempertimbangkan hutang setiap bulan yangharus dibayar oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konprensi

(lima ratus juta rupiah) yang diajukandan permintaan dari Terggugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, namunmenggunakan nama Penggugat Rekonpensi/Termohon Konprensi diRumah Sakit Safira (tempat bekerja Penggugat Rekonpensi/TermohonKonprensi), itulah yang sekarang menjadi tanggungan yang harusdibayar oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konprensi setiapbulannya;4.

Bahwa saya mengakui murni menggunakan sabhu untuk diri sendirisesuai pers release konprensi di Polresta Magelang Kota dan dinyatakanterbuka dan diliput media massa dan saya dinyatakan pengguna, bukantarget operasi maupun pengedar sabhusabhu;2.

Mengenai dugaan kerugian negara ini barudinyatakan TERMOHON dalam Konprensi Persnya tanggal 17 Mei 2016, yangmenyatakan : Jadi dalam kasus ini yang kami usut masalah retribusi towermenara telekomunikasi tahun 2004, tersangka lalai mengenakan wajib retribusikepada korporasi pengelola 37 tower, jika kami hitung maka retribusi seharusnyadikenakan antara 1015 juta per tower, dengan kerugian negara diduga sekitarRp. 370.000.000, (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) (Harian Palembang Pos,tanggal 17 Mei

2016).Bahwa dari konprensi pers TERMOHON tanggal 17 Mei 2016, bahwa peristiwapidana yang disangkakan kepada PARA PEMOHON sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

Keler penduduk Jakartadan barang Narkotika jenis Ganja tersebut di berikan oleh saksi Yogi Sugiarto AlsIbet kepada saksi Yana Aryana alias Phil yang mengaku sebagai DONY;Bahwa setelah saksi Yogi Sugiarto Als Ibet mendapatkan barang Narkotika JenisGanja sebanyak 2 (dua) garis tersebut lalu saksi memandu saksi Yogi Sugiarto AlsIbet dengan saksi Yana Aryana alias Phil yang mengaku bernama DONY dengancara di konfrensi melalui HP;Bahwa terdakwa melakukan Konprensi melalui Telp dengan menggunakan HPketika

Keler pendudukJakarta dan barang Narkotika jenis Ganja tersebut di berikan oleh saksi YogiSugiarto Als lbet kepada saksi Yana Aryana alias Phil yang mengaku sebagaiDONY;Bahwa benar setelah saksi Yogi Sugiarto Als Ibet mendapatkan barang NarkotikaJenis Ganja sebanyak 2 (dua) garis tersebut lalu terdakwa memandu saksi YogiSugiarto Als lbet dengan saksi Yana Aryana alias Phil yang mengaku bernamaDONY dengan cara di konfrensi melalui HP;Bahwa benar terdakwa melakukan Konprensi melalui Telp dengan menggunakanHP

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antaratanpa hak dengan melawan hukum (faset) terletak pada sejak semula (awal) ada atautidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alashak yang sah maka ini masuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika asal mulanyaia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangandiketahui bahwa Terdakwa melakukan Konprensi

yang memberatkan danmeringankan para Terdakwa sesuai pasal 197 (1) huruf f KUHAP;Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh daripersidangan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalamdakwaan subsidaritas alternatif yaitu Dakwaan Pasal 311 (1) jo 55 (1) ke 1 KUHP danPasal 207 KUHP jo 55 (1) ke1 KUHP;Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan fakta dan keadaanbeserta alat pembuktian dari hasil persidangan, dimana para Terdakwa telahmelakukan konprensi

No.1809 K/Pid/2012.e Dalam waktu dekat mengkoordinasikan kekuatan masa secara nasional untukmenduduki DPR dan Istana memastikan penerima aliran dana Century tidakberlamalama dalam kekuasaan palsu;Bahwa di samping menyampaikan konprensi pers, para Terdakwa jugamembagikan selebaran kepada para Wartawan daftar sebatas aliran danaBank Century untuk kepentingan Politik 2009 (Mafia Pemilu), tercantum 11 namadengan total 1,8 Trilliun;Bahwa dalam putusan Judex Facti fakta hukum tersebut telah puladipertimbangkan

Talak, nomor: 1119 Halaman 11 dari 14Rekonpensi / Pemohon Konpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi nusyus atau tidak, Bahwa majelis telah memberikankesempatan kesempatan kepada Trergugat Rekjonpensi/ Pemohon akaonprnsiuntuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, namun Tergugat Rtekonpensi /Pemohon Konpensi tidak mengajukan bukti bukti sehingga oleh kartenanyaMajelis patut menyatakan bahawa Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensitelah tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Konprensi

Soeprapto Cepu lewat IGD tanggal 13Desember 2013 pukul 07.00 wib datang sudah dalam keadaan meninggaldunia.2 Didapatkan patah tulang pada kepala belakang samping kanan Konprensi(cekung ke dalam) dengan @ + 10 cm.3 Keluar darah pada telinga kanan.4 Keluar darah pada kedua lubang hidung.5 Keluar darah pada mulut.Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan karena benturan benda keras dan tumpul.

/PT JAP1 (satu) lembar struktur kompi awane ;1 (satu) lembar dokumen panitia sidang tahunan parlemen nasional westpapua (PNWP) wilayah baliem perihal sumbangan sukarela ;Konprensi rakyat wilayah pegunungan tengah papua barat tahun 2012 ;1(satu) bundel dokumen surat terbuka dari ILWP ke instruktur Jenderal Drs.BL Tobing kepada Polisi Papua ;1 (satu) buah buku permandian non permandian kring kilubaga paroki pikedan terdapat tempelan bintang kejora ;101(seratus satu) bundel undangan untuk dukungan dana

Bahwa dalam surat kuasa tercantum kalimat Pengadilan TataUsaha Negara yang merupakan kompetensi absolut danHal 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2017/PT PBR2.3.konprensi pers yang tidak berkaitan secara langsung denganperkaraaquo sehingga secara jelas dan terang surat kuasaPENGGUGAT adalah bersifat unum dan mengandung makna gandaoleh karena surat kuasa PENGGUGAT tidak jelas peruntukkannyadan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia (SEMA MARI) No. 6 Tahun 1994 yang