Konvrensi Wali Gereja Indonesia (KWGI), dk

Konvrensi Wali Gereja Indonesia (KWGl), berkedudukan diJalan Cut Muthia Nomor 10 Jakarta Pusat Cq. KeuskupanNusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan RambutanNomor 27 PO.BOX 2081 Denpasar Cq.

KONVRENSI WALI GEREJA INDONESIA (KWGI)2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONVRENSI WALI GEREJA INDONESIA (KWGI), Jin. Cut MuthiaNo.10 Jakarta Pusat Cq KEUSKUPAN Nusa Tenggara Barat Jin.Rambutan No.27 PO.BOX 2081 Denpasar Cq DEWAN PAROKI BIMAberkedudukan di Kelurahan Rabangodu, Kecamatan Raba, Kota Bimayang semula sebagai Tergugat ; 2.

tersebut terbukti belum mumayyiz bahkan belum disapihdari ASI ibunya atau masih jauh dari berumur 12 tahun dan sampai sekaranganak tersebut sangat membutuhkan ASI dan dekapan kasih sayang danpemelihnaraan dari ibu kandungnya, oleh karena itu) Majelis Hakimberpendapat permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 105huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. serta Pasal 2 dan14 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dansesuai pula dengan prinsipprinsip dasar Konvrensi

Selanjutnya berdasarkan pasal 105 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 2 dan 14 UndangUndang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sesuai pula dengan prinsipprinsip dasar Konvrensi hakhak anak yang dicatatkan dalam KEPRESNo.36 tahun 1990 menegaskan bahwa tentang pengasuhan anak(hadhonah) adalah merupakan hak seorang anak yang harus diprioritaskansematamata demi kepentingan yang terbaik bagi si anak; sedangkan dalampersidangan Penggugat telah megajukan permohonannya agar ditetapkanhak

terlebih dahulu adanya sebabsebab/alasan hukum (Vreem De oorzaak) timbulnya perpisahanTerbanding/Pemohon Konvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi,namun realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahaan antara Pemohondan Termohon, dengan demikian kesaksian saksisaksi mempunyaikekuatan hukum;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Terbanding/Pemohon Konvensi dan saksisaksi Pembanding/Termohon Konvensidimana dalil Pembanding/Termohon Konvensi yang menyatakan rumahtangganya dengan Terbanding/Pemohon Konvrensi

tanggaBPOM mempunyai kewenangan sesuai pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103tahun 2001 yaitu:a.b.Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secaramakro;Penetapan system informasi dibidangnya;Penetapan persyaratan penggunanaan bahan tambahan (zat aditif) tertentuuntuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat danmakanan;Pemberian izindan pengawasan obat serta pengawasan industry farmasi;Penetapan pedoman penggunaan konvrensi

Penetapan sistem informasi di bidangnyaPenetapan persyaratan pengunaan banan tambanan (zat aditif) tertentuuntuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat danmakanan Pemberian izindan pengawasan obat serta pengawasan industi farmasi Penetapan pedoman penggunaan konvrensi, pengembangan danpengawasan tanaman obatBahwa Tugas pokok Ahli pada BPOM Maluku Utara yaitu antara lain Sesuaidengan Peraturan Kepala Badan POM RI.

Dalam Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2)14dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidakberhasil.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Pemohon DalamKonvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah dilakukan upaya damai melalui proses mediasioleh seorang mediator yang dipilih dan disepakati Pemohon Dalam Konvensi dan TermohonDalam Konvrensi

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvrensi (Sutrisno bin Partodimejo ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Sukini binti Darmo Suwarno) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Sutrisno

Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung akibatnya antara Pemohon Konvrensi dan Termohon Konvensi telahpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 7 bulan selama itupula mereka tidak pernah berhubungan lagi selayaknya suami istri;Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi menyatakantidak benar sejak bulan pebruari 2004 keadaan rumah tidak harmonis, karenafaktanya anak yang ke 2 (dua) lahir tanggal 13 Pebruari 2005 dan anak yang ke3 (tiga) lahir tanggal 22 Nopember 2007, berarti

No.2340 k/Pdt/20142.2.2.3.2.4.Konvrensi UUPA Nomor 5 Tahun 1960;Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1960:2.2.1. Pasal 1, menyatakan bahwa tanah milik adat dapatdimiliki oleh pemilik tanah adat dengan luas maksimal20 Ha;2.2.2. Pasal 3, menyatakan bahwa tanah milik adat yangselebihnya jatuh pada Negara (menjadi tanah Negara);2.2.3.