Ditemukan 46353 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : listrikan listia
Penelusuran terkait : Pencurian listrik Kealfaan Kematian Tersengat listrik Pidana Harga jual tenaga listrik Biaya produksi listrik Tarif dasar listrik Perbuatan melawan hukum Tarif listrik Melawan hukum Pln Pemadaman Tenaga listrik secara melawan hukum Menggunakan tenaga listrik tanpa hak Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya Menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum
Pengadilan PT PALU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-06-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PT PALU Nomor 32/PDT/2018/PT PAL
Tanggal 19 Juli 2018 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Pesero), Cq. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA WILAYAH SULUTTENGGO, PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AREA PALU, CQ. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RAYON KOTA PALU, CQ. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RANTING MAESA (Pembanding) - IWAN TEDDY (Terbanding)
155 — 54
  • PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Pesero), Cq. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA WILAYAH SULUTTENGGO, PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AREA PALU, CQ. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RAYON KOTA PALU, CQ. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RANTING MAESA (Pembanding)- IWAN TEDDY (Terbanding)
    PERUSAHAANLISTRIK NEGARA WILAYAH SULUTTENGGO, PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AREA PALU, CQ.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RAYON KOTAPALU, CQ. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARARANTING MAESA, beralamat di Jalan Sulawesi KotaPalu Sulawesi Tengah, dalam hal ini membeikan Kuasakepada : Timotius Stenli Assa, SH, Niyoga Singarimbun,SH, Tenda Bisma Bayuputra, SH, Esterina Kaligis, SH,Efron Lumbangaol, SE.,MH berdasarka Surat Kuasatanggal 9 Mei 2017 dan Nur Asiah, SH.
    VistaLight Family KTV milik Pengguat, dan terlebih lagi Penggugat tidak wajibmenjaga gardu listrik yang tidak diberi pengaman atau tersegel.
    yang dipergunakan oleh masyarakat, baik sebelummaupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik, selanjutnyapada pasal 25 ayat (2) disebutkan bahwa mengambil tindakan ataspelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pemakai, Kemudianpada Pasal 25 ayat (3) disebutkan bahwa mengambil tindakanpenertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah., dengandemikian semakin sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan olehPembanding semula Tergugat yang telah melakukan pemutusansementara aliran listrik
    tenaga listrik dan tagihan susulan sebagaimanaHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PALdimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut olehDireksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negaradan disahkan oleh Direktur Jenderal;7.
    (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa Nomor : 01/P2TL/PL/IV/2017tanggal 12 April 2017, menyebutkan terjadi pelanggaran yangHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PALmempengaruhi pengukuran energi listrik dengan cara arus sekunder Fasa Tdilepas, tutup terminal CT longgar dan rusak RST;8.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 04-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Kdr
Tanggal 4 Januari 2017 — Perusahaan Listrik Negara (Persero)dkk
94 — 36
  • Menyatakan benar dan sah secara hukum berita acara hasil pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) No.01577 tanggal 2 Juni 2016;4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Tagihan susulan sebesar Rp.2.739.236,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat I);5.
    Perusahaan Listrik Negara (Persero)dkk
    listrik;Konsumen vajib :a.oa 9 &melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yangmungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; danmenaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan;Konsumen bertanggungjavab apabila karena kelalaiannyamengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaantenaga listrik;Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 39/Pat.G/
    Halmana yang benar justruTergugat yang mengalami kerugian atas pelanggaran pemakaiantenaga listrik yang dilakukan oleh Penggugat.Terlebin berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pasal 8ayat (2) huruf "b" jo.
    listrik, menghentikanperjanjian jual beli tenaga listrik secara sepihak dan Penggugat wajibmembayar tagihan susulan yang diajukan oleh Tergugat I.Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 39/Padt.G/2016/PN.
    PLN telah memutus aliran listrik di rumahPenggugat (Mudrikah); Bahwa pekerjaan saksi sebagai perangkat (Kaur Pemerintahan) DesaPojok; Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi setelah aliran listrik di rumahnyadiputus petugas PT. PLN pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 danmengatakan bahwa aliran listrik dirumahnya diputus petugas PT.
    Mudrikah dibuatkan berita acara hasildari penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3984 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 10 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-03-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Oktober 2023 — Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2.PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya
3.PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cempaka Putih
26 — 0
  • Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    2.PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya
    3.PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cempaka Putih
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3641 B/PK/PJK/2023
Tanggal 2 Oktober 2023 — PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-09-2016 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 67/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 18 Oktober 2012 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) (PENGGUGAT) - BENNY HALIM (TERGUGAT)
122 — 62
  • - Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ; - Menyatakan sah Pemadaman atau Pemutusan sementara Listrik ke rumah Tergugat Jalan Putri Hijau No. A8 Medan sejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
    PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) (PENGGUGAT)- BENNY HALIM (TERGUGAT)
    Persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikadbaik. dan cukup terbukti tergugat telah melanggar Pasal 1.338 Yo Pasal1.365 KUHPerdata karena surat Perjanjian Kontrak PenyambunganAliran Listrik yang ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 5 Mei1999, dan disetujui oleh Penggugat maka cukup Tergugat telahmelanggar kesepakatan yang telah dibuat.Bahwa tindakan Tergugat menyambung Listrik sendiri setelahdilaksanakan P2TL juga perbuatan melanggar Hukum, karena Tergugatmenikmati Listrik tanoa
    Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik PT. PLN (Persero)tanggal 5 Mei 1999, diberitanda P1 ;102. Kwitansi Pembayaran Penyambungan Baru dan Jaminan Langganan tanggal11 Mei 1999, diberi tanda P2 ;3. Perintah Kerja Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran SambunganTenaga Listrik/Penyambungan Sementara/Lainlain tanggal 22 Mei 2012,diberi tanda P3 ;4. Berita Acara Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran SambunganTenaga Listrik tanggal 12 Mei 1999, diberi tanda P4 ;5.
    Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)No. 001061/P2TL/MED/2011, tanggal 09 Pebruari 2011, diberi tanda P5 ;6. Data Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) UntukSistem Pengukuran Langsung 1 Phase/3 Phase No. 001061/P2TL/MED/2011,tanggal 09 Pebruari 2011, diberi tanda P6 ;7. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL) No. 001061/P2TL/MED/2011, tanggal 09 Pebruari 2011, diberi tandaP7 ;8.
    Tagihan SusulanPelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Tim Operasi Khusus P2TL RutinTahun 2011 PT.PLN (Persero) Cabang Medan No. 503A.BA/ANEVTAGSUS/2011, tanggal 28 April 2011, diberi tanda P12 ;13.Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)No. 003447/P2TL/MED/2011, tanggal 23 April 2011, diberitanda P13 ;14.Berita Acara Penentuan Kasus Dan Perhitungan Tagihan SusulanPelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Tim Operasi Khusus P2TL RutinTahun 2011 PT.PLN (Persero) Cabang Medan
    di bangunan rumah Tergugatternyata ada sambungan langsung tanpa izin dari Penggugat atau secara liar denganpenghantar diatas tanah dengan jenis penghantar kabel pilin ukuran 2 x 35 mm2,sehingga listrik di bangunan rumah Tergugat tetap menyala ; Bahwa akibat Tergugattetap menikmati aliran listrik tanoa kwh meter/APP tersebut, Penggugat menderitakerugian ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 yang merupakan Berita AcaraPenentuan Kasus Dan Perhitungan Tagihan Susulan Pelanggaran PemakaianTenaga Listrik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2492 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Nopember 2018 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DI JAKARTA, Cq. P.T PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA DI MEDAN, Cq. P.T PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), AREA MEDAN
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIJAKARTA, Cq. P.T PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA DI MEDAN, Cq.P.T PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), AREAMEDAN
    PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIJAKARTA, Cq. P.T PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA DI MEDAN, Cq.P.T PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), AREAMEDAN, yang diwakili olen Agus Trisusanto, selaku Managerdalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sutiarnoto, S.H.
    Menyatakan syah Berita Acara Hasil Pemeriksaan PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa,Nomor: 000559/P2TL/PTEJS/VI/MED/2016 tanggal 09 Juni 2016;6. Menyatakan syah Surat Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor:0005/TAGSU/06/2016 tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp.705.991.200,00(tujuh ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratusrupiah;Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2492 K/Pdt/20187.
    Menyatakan Sah Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Listrik PT.PLN(Persero) tanggal 16 Agustus 2005;4. Menyatakan Sah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 Fasa. Nomor:000559/P2TL/PTEJS/VI/MED/2016 tanggal 09 Juni 2016;5.
    permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 April 2018 dankontra memori kasasi tanggal 30 April 2018 dihubungkan denganpertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa tindakan Tergugat Konvensi melakukan penertibanpemakaian tenaga listrik
    di Rumah Sakit Estomihi milik Penggugat padatanggal 9 Juni 2016 adalah sah karena didasarkan pada Surat PerjanjianJual Beli Tenaga Listrik tanggal 16 Agustus 2005;Bahwa tindakan Penggugat yang telah melakukan pelanggaran ataspemakaian listrik menimbulkan hak bagi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi untuk melakukan tagihan susulan, dan tindakan Tergugattersebut didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati antara Penggugatdengan Tergugat, karena itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3996 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 10 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Bdg.,.
Tanggal 17 Desember 2020 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA LAWAN R. BACHTIAR ASYONO, DKK
228 — 42
  • PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA LAWAN R. BACHTIAR ASYONO, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-11-2022 — Upload : 05-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6410 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 28 Nopember 2022 — MAPPA alias SUDI LISTRIK bin H. MAPPA
56 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAPPA alias SUDI LISTRIK bin H. MAPPA
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 16-04-2018
Putusan PN PALU Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Pal
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penggugat:
IWAN TEDDY
Tergugat:
PT Perusahaan Listrik Negara Rayon Kota Palu Cq Perusahaan Listrik Neagra Ranting Maesa
115 — 24

    • Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi dari Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membangun gardu listrik
    pada tempat parkir Inul Vista Family KTV & Inul Vista Light Family KTV milik Penggugat dengan tanpa dilengkapi pengaman ataupun segel ataupun kunci adalah kesalahan Tergugat;
  • Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutus aliran listrik ke tempat usaha Franchise Inul Vista Family KTV & Inul Vista Light Family KTV milik Penggugat tanpa ada proses hukum yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  • Menghukum Tergugat untuk menyambung kembali aliran listrik ke tempau usaha
    Penggugat:
    IWAN TEDDY
    Tergugat:
    PT Perusahaan Listrik Negara Rayon Kota Palu Cq Perusahaan Listrik Neagra Ranting Maesa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-03-2006 — Upload : 20-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64K/TUN/2003
Tanggal 27 Maret 2006 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG ; DIREKSI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (PERSERO)
86 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG ; DIREKSI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (PERSERO)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3465 B/PK/PJK/2023
Tanggal 2 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-04-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3030 B/PK/PJK/2023
Tanggal 23 Agustus 2023 — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO);;
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO);;
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 560/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) >< RENNY SETIAWATI CS
79 — 62
  • - Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah sertifikat Hak Milik Nomor 50 Kebayoran dengan Gambar Situasi Nomor 449/1967 ;- Menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat ;- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar uang kompensasi kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 340.000.000,00 ( tiga ratus empat puluh juta rupiah ) ;- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengosongkan tanah Para Penggugat/Terbanding dan membongkar gardu travo dan tiang listrik
    PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) >< RENNY SETIAWATI CS
    Suhartono dankeluarga masih bertempat tinggal di Radio Dalam dan saat itu belum adaaliran listrik.. Bahwa pada tahun 1979, pada saat Bapak Ir. Suhartono sedangmeninjau tanahnya tersebut, yang bersangkutan didatangi oleh 2 (dua)orang yang mengaku petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) danmeminta izin untuk membuat tiang Travo dan tiang listrik di tanah yangbersangkutan sampai PLN memiliki tanah lain dan memindahkan Travotersebut..
    Tetapi PLN tidak memindahkan Travo dan tiang listrik tersebut,sehingga Bapak Ir. Suhartono mendatangi kantor PLN di Kebayoran Barudan meminta pihak PLN untuk segera memindahkan Travo dan 3 (tiga)buah tiang listrik tersebut.Bahwa pada tahun 1996 Bapak Ir.
    Segera memerintahkan PLN Jakarta Selatan untuk memindahkan tiangTravo dan tiang listrik yang berada di tanah milik ayah Penggugat.3. Menghukum PLN Jakarta Selatan membayar kompensasi penempatantiang Travo dan 3 (tiga) tiang listrik bagi pemilik tanah selama 34 tahunsebesar Rp. 500.0000.000, (lima ratus juta rupiah), dimana Penggugatmenderita kerugian materil karena beberapa kali ingin menjual rumahnyanamun para peminat keberatan dengan adanya tiang Travo dan 3 (tiga)tiang listrik tersebut.4.
    Bahwa Penggugat keliru dengan telah menuntut Tergugat untukmemindahkan tiang trafo dan 3 (tiga) tiang listrik serta membayarkompensasi atas penempatan tiangtiang a quo, karena keberadaantiangtiang a quo di atas tanah yang diakui milik Penggugat dibangunoleh Perum Listrik Negara sesuai permohonan dari Asrama KostradTanah Kusir i.c.
    Menolak untuk memerintahkan Tergugat memindahkan tiang trafo dantiang listrik dalam perkara a quo;3. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar kompensasi penempatantiang travo dan 3 (tiga) tiang listrik sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah);4. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar semua kewajiban;5. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukanPenggugat ;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2410 K/Pdt/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK VS PT. PLN
111 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALIANSI PETUGASPEMBACA METER LISTRIK
    ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK VS PT. PLN
    Menggugat, Tergugat dengan gugatan untuk menyatakan bahwa pihak PT.PLN (Persero) membayar ganti rugi pengabaian masa kerja para petugaspembaca meter listrik perorang petugas pembaca meter listrik sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mayoritas memiliki masakerja minimal 20 Tahun;Il.
    Bahwa penerapan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) atau sistem kontrak atau outsourching, menyebabkan petugaspembaca meter listrik di Indonesia kehilangan jaminan atas jaminankerja yang dinikmati oleh pekerja tetap, kehilangan hakhak yangseharusnya diterima petugas pembaca meter listrik sesuai dengan masakerja petugas pembaca meter listrik, karena ketidakjelasan dan sertapengabaian perhitungan masa kerja.
    (terlampir pada bukti P.6);Bahwa petugas pembaca meter listrik di lingkup PT.
    Pengupahan petugas pembaca meter listrik sudah standart ratarataupah minimum regional (UMR)/upah minimum kota (UMk);(3).
    listrik;Pengabaian masa kerja petugas pembaca meter listrik yang masapengabdiannya lebih dari 20 tahun dihitung O (nol) tahun, setiappelaksanaan lelang tender pekerjaan pebacaan meter pelanggan danpenekanan tunggakan;Hal. 60 dari 98 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5790 B/PK/PJK/2023
Tanggal 15 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO),;;
11 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO),;;
Pengadilan PN CIBADAK Perdata
Putus : 03-06-2009 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN CIBADAK Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Cbd
Tanggal 3 Juni 2009 — PT PRISMA MAJU INDONESIA VS PT Perusahaan Listrik Negara
91 — 17
  • PT PRISMA MAJU INDONESIAVSPT Perusahaan Listrik Negara
    Perseroan Terbatas PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Kantor Pusat, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M. 1/135Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAZAL racer ececececeeceeteeeceeeeeeees TERGUGAT IIT;4. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RepublikIndonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Barat Cq.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 109/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Februari 2023 — Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kantor Pusat
2.PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya
3.PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cempaka Putih
40 — 5
  • Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kantor Pusat
    2.PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya
    3.PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cempaka Putih
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Putus : 22-03-2010 — Upload : 30-11-2011
Putusan PT JAMBI Nomor 7/PDT/2010/PT.JBI
Tanggal 22 Maret 2010 — Perusahaan Listrik Negara (PLN) cs , Lawan SANAH cs
21 — 9
  • Perusahaan Listrik Negara (PLN) cs , Lawan SANAH cs
    Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat c/qPT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Cabang Jambi c/qPT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting KabupatenSarolangun c/q PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) SubRanting Batang Asai, beralamat Desa Pekan Gedang,Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.