Dalam Propinsi Kalsel bagi Pimpinan dan Komisi I DPRD Kab.Tapin dlm rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab.Tapin ke Pemprop.Kalsel ttg Pelaksanaan E-KTP pada tanggal 11 Januari 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;5. 7 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi I DPRD Kab.Tapin ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 dlm rangka Konsultasi ttg Hasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dank ke KPID Bjm tanggal 19 Januari 2012 dlm rangka Konsultasi ttg Pembentukan Dewan Pengawas LPPI

Kabupaten TapinDalam Propinsi Kalsel bagi Pimpinan dan Komisi DPRD Kab.Tapindim rangka Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kab.Tapin kePemprop.Kalsel ttg Pelaksanaan EKTP pada tanggal 11 Januari2012 Atas Nama H.RASYID ALISE,MM,DKK ;5. 7 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi DPRD Kab.Tapin ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012dim rangka Konsultasi ttg Hasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dankke KPID Bjm tanggal 19 Januari 2012 dim rangka Konsultasi ttgPembentukan Dewan Pengawas LPPI

Komisi DPRD Kab.Tapin dim rangkaPutusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 91 dari 161Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kab.Tapin ke Pemprop.Kalsel ttgPelaksanaan EKTP pada tanggal 11 Januari 2012 Atas Nama H.RASYIDALISE,MM ,DKK ;5. 7 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi DPRD Kab.Tapin ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 dim rangkaKonsultasi ttg Hasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dank ke KPID Bjmtanggal 19 Januari 2012 dim rangka Konsultasi ttg Pembentukan DewanPengawas LPPI

Kabupaten Tapin DalamPropinsi Kalsel bagi Pimpinan dan Komisi DPRD Kab.Tapin dim rangkaKunjungan Kerja Komisi DPRD Kab.Tapin ke Pemprop.Kalsel tigPelaksanaan EKTP pada tanggal 11 Januari 2012 Atas NamaH.RASYID ALILSE,MM ,DKK ;5. 7 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi DPRD Kab.Tapin ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 dimrangka Konsultasi ttg Hasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dank ke KPIDBjm tanggal 19 Januari 2012 dim rangka Konsultasi ttg PembentukanDewan Pengawas LPPI

Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI.15.1 (Satu) bundel laporan kerja pembinaan anggota Tani Tertanindo danpermohonan bantuan pengarahan Nomor : 01/LPPI/I/2019 tanggal 19Januari 2019.16.2 (dua) lembar brosur Pupuk N.P.K Berimbang57) Dokumen Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng olehPerum Jamkrindo :1. 1 (Satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antaraPerum Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunnan Daerah JAwaTengah tentang

Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Ham RI.15.1 (Satu) bundel laporan kerja pembinaan anggota Tani Tertanindo danpermohonan bantuan pengarahan Nomor : 01/LPPI/I/2019 tanggal 19Januari 2019.16.2 (dua) lembar brosur Pupuk N.P.K BerimbangDokumen Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng olehPerum Jamkrindo :1.1 (Satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antaraPerum Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunnan Daerah JAwaTengah tentang

f39insrsid4267050charrsid5641571 xrtlchfcsl af38 ltrchfcsO f39insrsid4267050par pard ltrparqj fi540113420ri0widctlpartx3 420wrapde fault aspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0O1in3420itap0pararsid4267050 rtlchfcsl af38 ltrchfcs0f39insrsid4267050charrsid5641571par pard ltrparqj fi540113420ri0s1480slmultlwidcetlpartx3420 wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0O1in3420itap0pararsid4267050 rtlchfcsl af38ltrchfcsO 39insrsid4267050charrsid5641571 tab Bahwa saksixrtlchfcsl af38ltrchfcsO 39insrsid4267050 bertugas di LSM LPPI

Pada tahun 2010 Penggugat telah menjalaniHalaman 11 dari 106 halaman, Putusan Nomor 156/G/2013/PTUNJKTpendidikan Sespibank di LPPI Jakarta dan saat ini telahmendapatkan Sertifikat Manajemen Resiko level 4 (empat) ;b Bahwa Penggugat menjabat sebagai Pemimpin Divisi Treasuri danInternasional BPD SumselBabel mulai tanggal 14 Februari 2011sampai dengan Juli 2013 dan oleh karena berdasarkan keputusanTUN Tergugat, oleh Manajemen BPD Sumsel Penggugatdidemosikan menjadi staf pada tanggal 16 Juli 2013 berdasarkanKeputusan

Dalam Propinsi Kalsel bagi Pimpinan dan Komisi I DPRD Kab.Tapin dlm rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab.Tapin ke Pemprop.Kalsel ttg Pelaksanaan E-KTP pada tanggal 11 Januari 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;5. 7 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi I DPRD Kab.Tapin ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 dlm rangka Konsultasi ttg Hasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dank ke KPID Bjm tanggal 19 Januari 2012 dlm rangka Konsultasi ttg Pembentukan Dewan Pengawas LPPI

Kabupaten Tapin DalamPropinsi Kalsel bagi Pimpinan dan Komisi DPRD Kab.Tapin dim rangkaKunjungan Kerja Komisi DPRD Kab.Tapin ke Pemprop.Kalsel tigPelaksanaan EKTP pada tanggal 11 Januari 2012 Atas NamaH.RASYID ALILSE,MM ,DKK ;7 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi DPRD Kab.Tapin ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 dimrangka Konsultasi ttg Hasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dank ke KPIDBjm tanggal 19 Januari 2012 dim rangka Konsultasi ttg PembentukanDewan Pengawas LPPI

Komisi DPRD Kab.Tapin dimrangka Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kab.Tapin ke Pemprop.KalselPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 141 dari 165ttg Pelaksanaan EKTP pada tanggal 11 Januari 2012 Atas NamaH.RASYID ALILSE,MM ,DKK ;5. 7 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi DPRD Kab.Tapin ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 dimrangka Konsultasi ttg Hasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dank keKPID Bjm tanggal 19 Januari 2012 dlm rangka Konsultasi tigPembentukan Dewan Pengawas LPPI

M.S; Bahwa yang dimaksud deklair adalah pemberitahuan tanpa pembanding;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan akan menanggapi keterangan Ahli tersebut bersamasama denganNota Requisitoir dan Nota Pembelaan;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanbukti tertulis berupa 1 (Satu) bundel buku yang berjudul Buku Panduan MajelisUlama Indonesia, Mengenal & Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia,Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia (MUI), diperbanyak oleh LPPI

Abdullah mempunyai tanah lain dipemukiman pertokoan diberikan kepada Muhamad GasimArifin dan diberikan kepada Saudara tiri yang lain dansebidang tanah di lppi, Kelurahan Tetandara diberikan kepadaJadi (Saudara H. Abdullah) dan tanah tersebut telah di ambiloleh Abdul Syukur;Bahwa setahu saksi H. Daud mempunyai 4 orang anak yaitu 1.Jadi, 2. H. Abdullah, 3. Noo Dangu dan 4 lupa namanya;35Bahwa saksi tahu istri H.

bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 200.000,sumbangan.kwitansi bulan Januari 2008 Rp. 200.000, budayalmana tertib disipli.Bulan Nopember 2008 sumbangan partisipasi Rp.300.000Kwitansi tanggal 13102008 Rp. 200.000,Kwitansi april 2008 Rp. 500.000,Tanggal 11112008 Rp. 50.000, K3 (Kebersihan).Tanggal 01122008 Rp. 50.000, K3Kwitansi Nopember 2007 sebesar Rp. 500.000,Partisipasi HIPWI.Kwitansi 16 Januari 2007 Rp. 250.000, partisipasi.Kwitansi 04 Juli 2007 Rp. 1.700.000, sumbangan.Kwitansi 2007 pastisipasi LPPI

Kwitansi 2007 pastisipasi LPPI Rp. 150.000, Kwitansi 05032007 sumbangan Rp. 200.000, Tanggal 16 Juni 2007 Rp. 500.000, kegiatan rakernas. Tanggal 20112007 Rp. 800.000, Hari Kesadaran Nasional. Tanggal 07112007 Rp. 1.000.000, bantuan.

Kwitansi 2007 pastisipasi LPPI Rp. 150.000, Kwitansi 05032007 sumbangan Rp. 200.000, Tanggal 16 Juni 2007 Rp. 500.000, kegiatan rakernas. Tanggal 20112007 Rp. 800.000, Hari Kesadaran Nasional.

Pebruari 2008 sebesar Rp. 200.000,sumbangan.kwitansi bulan Januari 2008 Rp. 200.000, budayalmana tertib disipli.Bulan Nopember 2008 sumbangan partisipasi Rp. 564 300.000Kwitansi tanggal 13102008 Rp. 200.000,Kwitansi april 2008 Rp. 500.000,Tanggal 11112008 Rp. 50.000, K3 (Kebersihan).Tanggal 01122008 Rp. 50.000, K3Kwitansi Nopember 2007 sebesar Rp. 500.000,Partisipasi HIPWI.Kwitansi 16 Januari 2007 Rp. 250.000, partisipasi.Kwitansi 04 Juli 2007 Rp. 1.700.000, sumbangan.Kwitansi 2007 pastisipasi LPPI

Dalam Propinsi Kalsel bagi Pimpinan dan Komisi I DPRD Kab.Tapin dlm rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab.Tapin ke Pemprop.Kalsel ttg Pelaksanaan E-KTP pada tanggal 11 Januari 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;5. 7 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi I DPRD Kab.Tapin ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 dlm rangka Konsultasi ttg Hasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dank ke KPID Bjm tanggal 19 Januari 2012 dlm rangka Konsultasi ttg Pembentukan Dewan Pengawas LPPI

DPRD Kab.Tapin dim rangka Kunjungan Kerja KomisiPutusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 2 dari 134I DPRD Kab.Tapin ke Pemprop.Kalsel ttg Pelaksanaan EKTP pada tanggal 11Januari 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,LMM ,DKK;5. 7 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi I DPRDKab.Tapn ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 dim rangka Konsultasi ttgHasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dank ke KPID Bjm tanggal 19 Januari 2012dim rangka Konsultasi ttg Pembentukan Dewan Pengawas LPPI

Kab.Tapin dim rangka Kunjungan Kerja KomisiI DPRD Kab.Tapin ke Pemprop.Kalsel ttg Pelaksanaan EKTP pada tanggal 11Januari 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;7 Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi I DPRDKab.Tapn ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 dim rangka Konsultasi ttgHasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dank ke KPID Bjm tanggal 19 Januari 2012Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 69 dari 13410.11.12.13.dim rangka Konsultasi ttg Pembentukan Dewan Pengawas LPPI

kepada pihak lainadalah sangat tidak benar.21.Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil PEMOHON yang menuduh bahwaTERMOHON menyembunyikan bukti Surat No: 221/PDPDE/SS/V/2013tanggal 27 Mei 2013 layak untuk ditolak dan selanjutnya dapat diketahuldengan jelas bahwa PEMOHON telah secara membabi buta mencarialasan untuk berusaha menunda pelaksanaan eksekusi putusanArbitrase.Tagihan TOP dari KKKS JAMBI MERANG kepada TERMOHON danBerita Acara serah terima gas dengan PT LONTAR PAPYRUS PULP andPAPER INDUSTRI (LPPI

Sedangkan untuk surat yang ketiga Nomor900 / 070 / D.16 / 2008 tanggal 18 Juni 2008Perihal tentang Pemindahbukuan Rekening Daerahsejumlah Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah),Saksi tidak tahu karena Saksi sedang menjalanipendidikan di LPPI Jakarta, untuk sementara Kacabdi jabat oleh Plt M.

Propinsi Kalsel bagi Pimpinan dan Komisi I DPRD Kab.Tapin dlm rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab.Tapin ke Pemprop.Kalsel ttg Pelaksanaan E-KTP pada tanggal 11 Januari 2012 Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;5. 7(tujuh) Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi Anggota Komisi I DPRD Kab.Tapin ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 dlm rangka Konsultasi ttg Hasil Audit terhadap LPPL Tapin TV dank ke KPID Bjm tanggal 19 Januari 2012 dlm rangka Konsultasi ttg Pembentukan Dewan Pengawas LPPI

TapinDalam Propinsi Kalsel bagi Pimpinan dan Komisi DPRD Kab.Tapindim rangka Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kab.Tapin kePemprop.Kalsel ttg Pelaksanaan EKTP pada tanggal 11 Januari 2012Atas Nama H.RASYID ALI,SE,MM ,DKK ;5. 7(tujuh) Lembar SPJ Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi AnggotaKomisi DPRD Kab.Tapin ke BPKP Banjarbaru tanggal 18 Januari2012 dim rangka Konsultasi ttg Hasil Audit terhadap LPPL Tapin TVdank ke KPID Bjm tanggal 19 Januari 2012 dim rangka Konsultasi ttgPembentukan Dewan Pengawas LPPI

PejabatEksekutif.Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.Melakukan penilaian (se/f assessment) atas pelaksanaan Good CorporateGovernance Bank paling kurang 1 (satu) kali dalam seTahun yang tatacara penilaiannya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.Corporate Governance kepada pemegang saham, Bank Indonesia/OJk,Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkatdilndonesia, Asosiasiasosiasi Bank di Indonesia, LembagaPengembangan Perbankan Indonesia (LPPI

Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategisdi bidang kepegawaian;12.Melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan GoodCorporate Governance Bank paling kurang 1 (satu) kali dalam seTahunyang tata cara penilaiannya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia;13.Corporate Governance kepada pemegang saham, Bank Indonesia/OJk,Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkatdilndonesia, Asosiasiasosiasi Bank di Indonesia, LembagaPengembangan Perbankan Indonesia (LPPI

;Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifatstrategis di bidang kepegawaian;Melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan GoodCorporate Governance Bank paling kurang 1 (satu) kali dalamseTahun yang tata cara penilaiannya diatur dengan Surat EdaranBank Indonesia;Corporate Governance kepada pemegang saham, BankIndonesia/OJK, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),Lembaga pemeringkat dilndonesia, Asosiasiasosiasi Bank diIndonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI

Kelayan Barat B.Masin 22.500.000,0019 Bantuan kepada Pengurus Lembaga Pengajian danPengkajian Al Quran (LPPI) An Nisa Jl. Veteran Km. 5,5Gg. Al Hidayah Kel. Sei Lulut B. Masin 15.000.000,0020 Bantuan kepada Lembaga Pengajian dan Pengkajian AlQur'an (LPPQ) Fakultas Tarbiyah IAIN AntasariBanjarmasin. 5.000.000,0021 Bantuan kepada Forum Komunikasi Pemuda danMahasiswa (FKPM) Komp. Bina Brata JI. Manunggal Il Gg.Il Rt. 40 No. 13 B.

Kelayan Barat B.Masin Bantuan kepada Pengurus Lembaga Pengajian dan 19 Pengkajian Al Quran (LPPI) An Nisa Jl. Veteran Km. 5,5 15.000.000,00Gg. Al Hidayah Kel. Sei Lulut B. MasinBantuan kepada Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al20 Qur'an (LPPQ) Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari 5.000.000,00Banjarmasin.Bantuan kepada Forum Komunikasi Pemuda dan21 Mahasiswa (FKPM) Komp. Bina Brata JI. Manunggal Il Gg. 5.000.000,00Il Rt. 40 No. 13 B.

DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009komite Kredit BRI memutuskan :Setuju Perpanjangan fasilitas KMK selama 12 Bulan sejak 23 April 2009sampai dengan 23 April 2010.Setuju Penjadwalan Ulang Fasilitas Kredit Investasi (KI)Menolak Pencairan Fasilitas KMK secara bertahap sesuai perkembanganproyek (pembangunan pabrik latex concentrate dan sarung tangan karet).e Bahwa pada saat proses perubahan syarat dan ketentuan kredittentang penarikan KI tahap ke2 saksi sedang mengikutiSekolah Staf Pimpinan Bank di LPPI

Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.Melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan Good CorporateGovernance Bank paling kurang 1 (satu) kali dalam seTahun yang tatacara penilaiannya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.Corporate Governance kepada pemegang saham, Bank Indonesia/OJK,Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkatdilndonesia, Asosiasiasosiasi Bank di Indonesia, LembagaPengembangan Perbankan Indonesia (LPPI

Kelayan Barat B.Masin22.500.000,00 19Bantuan kepada Pengurus Lembaga Pengajian danPengkajian Al Quran (LPPI) An Nisa JI. Veteran Km. 5,5Gg. Al Hidayah Kel. Sei Lulut B. Masin15.000.000,00 20Bantuan kepada Lembaga Pengajian dan Pengkajian AlQur'an (LPPQ) Fakultas Tarbiyah IAIN AntasariBanjarmasin.5.000.000,00 21Bantuan kepada Forum Komunikasi Pemuda danMahasiswa (FKPM) Komp. Bina Brata JI. Manunggal II Gg.Il Rt. 40 No. 13 B.