jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3651/PJ/2020 tanggal 17 September 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000373.13/2020/PP/M.XXB

Jumlah Yang Dapat Dikreditkan (a+b+c+d+e+fg) 3.084.793.050Pajak yang tidak/kurang bayar (23.h) 0Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 183A KUPKenaikan Pasal 18 ayat 3 UU KUPJumlah sanksi administrasi (at+o+c+d+e)29 29 5 p oj oo Oo Oo Oo Oo 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000373.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000373.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020 yang diputus pada tanggal 27Februari 2020 dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada tanggal 5 Maret 2020;3. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut demikeadilan;4.

terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000373.13/2020/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000373.13/2020/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. M.

Radjiman Widyodiningrat RT 09RW 06, Jakarta Timur, 13920, yang diwakili oleh RudyJamari, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan

Putusan Nomor 2309/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00042/KEB/WPJ.19/2018 tanggal17 Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun2019 tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp57.954.356,00; dengan perincian sebagai berikut : PPN Kurang / (Lebih) Bayar Rp 41.056.875,00Sanksi Bunga Rp 14.807.371,00Sanksi Kenaikan Rp 2.090.110,00Jumlah Pajak yang masih harus / (iebih) Rp 57.954.356,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut003233.16/2018/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019:MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. YAMAHAINDONESIA MOTOR MANUFACTURING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H.

Putusan Nomor 2235/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89289/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak:Nomor KEP00336/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00111/207/13/063/15tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Juli

Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp. 27.334.186.769,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89289/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00336/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat

putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89289/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89289/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT MAYAAGRO INVESTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Dr. H. M.

Putusan Nomor 2232/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89272/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding: NomorKEP00331/KEB/WP4J.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00103/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Februari 2012sebesar

Putusan Nomor 2232/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89272/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00331/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor 00103/207/12/063/15 tanggal 8

putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89272/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89272/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT MAYAAGRO INVESTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Dr. H. M.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4236/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112076.16/2011/PP/M.XXB

Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 23.780.563.596Jumlah 23.780.563.5964 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 5.228.8525 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 5.228.852Jumlah Sanksi Administrasi 5.228.8526 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 10.457.704 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPajak NomorPut112076.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112076.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mel2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

berikutnya 23.780.563.596Jumlah 23.780.563.5964 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 5.228.852(2+3)5 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 5.228.852Jumlah Sanksi Administrasi 5.228.8526 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 10.457.704(4+5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112076.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112076.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

Putusan Nomor 862/B/PK/Pjk/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110148.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitumbanding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan

23.303.418.937)Bayar 2 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak23.303.418.937 berikutnyaJumlah 23.303.418.9374 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 0(2+3) 5 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPJumlah Sanksi Administrasi oO; oO; oO; O 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110148.16/2010/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110148.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Memohon Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Atau:Halaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 862/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan PajakNomor Put110148.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110148.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 8 dari 9 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89283/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017

./2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89283/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (Rp 23.052.952.347,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89283/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00338/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat

Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/2018berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89283/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 23 November 2017, tidak dapatdipertahankan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89283/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT MAYAAGRO INVESTAMA;Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2359/B/PK/Pjk/20182.

jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4240/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112085.16/2011/PP/M.XXB

39.804.539.352)3 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 39.810.747.489Jumlah 39.810.747.4894 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (2+3) 6.208.1375 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.208.137Jumlah Sanksi Administrasi 6.208.1376 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 12.416.274 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Juli 2017; Menimbang, bahwa amar PutusanPut112085.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112085.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padatanggal17 Mei 2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Pajak berikutnya39.810.747.489 Jumlah39.810.747.489 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (2+3) 6.208.137Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.208.137Jumlah Sanksi Administrasi 6.208.137Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 12.416.274 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112085.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112085.16/201 1/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI:;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-89670/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI: Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT. FARINDA BERSAUDARA;

Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2238/P J/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89670/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor: Put 89670/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanMasa Pajak September 2013 sebesar Rp2.223.667.714;2.

Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put89670/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 30 November 2017 terkaitdengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan MasaPajak September 2013 sebesar Rp2.223.667.714 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;3.

Jumlah (a+b) 6 Jumlah PPN ymh dibayar (4+5a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89670/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89670/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT. FARINDA BERSAUDARA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Dr. H.M.

Putusan Nomor 2465/B/PK/Pjk/2018Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89280/PP/M.XXB/16/2017, tanggal

Putusan Nomor 2465/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89280/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00351/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 29November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2012 Nomor 0011 1/207/12/063/15, tanggal

putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89280/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89280/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT MAYAAGRO INVESTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5284/PJ/2018tanggal 19 Desember 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put111308.14/2010/PP/M.XXB

Banding danmenetapkan jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebesar Rp NIHIL,dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 2.224.936.800Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 18.480.000Penghasilan Kena Pajak Rp 2.206.456.800Pajak Penghasilan Terutang Rp 606.936.800Kredit Pajak Rp 606.936.800Pajak Kurang (Lebih) Bayar NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Mei 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put111308.14/2010/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111308.14/2010/PP/M.XXB Tahun2018 Tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Menolak kontra memori Peninjauan Kembali (semula Termohon Banding)yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali:3.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111308.14/2010/PP/M.XXB Tahun 2018 Tanggal 2 Agustus 2018;5. Dengan mengadili sendiri perkara ini;6.

;LawanPT ASTRA JUOKU INDONESIA, beralamat di KawasanIndustri Mitrakarawang, Jalan Mitra Timur Il Blok D, Nomor 4,5, 6, 51, 52, 53, Parung Mulya, Karawang;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113268.16/2013/PP/M.XXB

Putusan Nomor 1560/B/PK/Pjk/2020mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 17 Maret 2017;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.Put.113268.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 12 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan banding Pemohon Banding atas

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113268.16/2013/PP/M.XXB Tahun2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113268.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4245/P J/2018, tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB

Bayar (22.744.978.196)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 22.744.978.196Jumlah 22.744.978.1964 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 05 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018,karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/Pjk/20193.

sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 22.744.978.196Jumlah 22.744.978.1964 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 05 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 08 April 2019, oleh Dr. H.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2803/PJ/2020tanggal 8 Juli 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112515.36/2012/PP/M.XXB

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pajak yangtelah dibayarkan oleh Pemohon Banding sebesar US$ 23,824, 183.00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112515.36/2012/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112515.36/2012/PP/M.XXB Tahun2019, yang diucapkan tanggal 17 Desember 2019, yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112515.36/2012/PP/M.XXB Tahun 2019, yang diucapkan tanggal 17 Desember 2019;DENGAN MENGADILI SENDIRI:. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;.

Simatupang Kav. 1B RT 009RW 003, Cilandak, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh DarylJohn Albury, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89812/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telahberkekuatan

Mohon kiranya Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Pajak dapat menerima dan mengabulkanpermohonan banding ini dengan seadiladilnya (Et Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89812/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89812/PP/M.XXB/16/2017tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89812/PP/M.XXB/16/201 7 tanggal 7 Desember 2017 terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3.1.

Poernomo,kewarganegaraan Indonesia, Pegawai PT Prima WahanaCaraka, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor LCIPWCFINDALET174, tanggal 24 April2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89807/PP/M.XXB

Mohon kiranya Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Pajak dapat menerima dan mengabulkanpermohonan banding ini dengan seadiladilnya (et aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89807/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put89807/PP/M.XXB/16/2017tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89807/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 7 Desember 2017 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4239/PJ/2018, tanggal 26 September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112081.16/2011/PP/M.XXB

Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019 5 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.618.858Jumlah Sanksi Administrasi 6.618.8586 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 13.237.716 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada tanggal 1/7 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019 Jumlah Sanksi Administrasi 6.618.8586 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 13.237.716 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018,MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/20192.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4234/PJ/2018 tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB

Putusan Nomor 915/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00039/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 18 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011Nomor: 90002/207/11/058/15 tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put112075.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Pajak 292.414.997.066berikutnyaJumlah 22.414.997.0664 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) 3.771.413dibayar (2+3)5 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 3.771.413Jumlah Sanksi Administrasi 3.771.4136 Jumlah PPN yang masih harus 7.542.826 dibayar (4+5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohoan Banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 88/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89294/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1. bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak:Nomor KEP00344/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor00115/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Desember2013

Apabilamasih diperlukan penjelasan lebih lanjut dan/atau data pendukung dalamsidang, Pemohon Banding akan segera melengkapinya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89294/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00344/KEB

Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89294/PP/M.XXB/16/2017; dan,3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00344/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangHalaman 3 dari 8 halaman.

putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89294/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89294/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT. MAYA AGRO INVESTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU4244/PJ/2018 tanggal 26September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112074.16/2011/PP/M.XXB

Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 26.048.639.011,00Jumlah 26.048.639.011,004 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 0,005 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah Sanksi Administrasi 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112074.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112074.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 851/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112074.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112074.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimHalaman 7 dari 8 halaman.