Sengketa telahSALAH menunjuk Lokasi tanah, yaitu:Objek Sengketa terbit tanggal 23101986 denganMENUNJUK LOKASI tanah Petok D No. 4989(saat ini terdaftar Petok D No. 14020), Persil 78,Klas Sl, Luas + 5.330 M2, yang telah dibeli dantelah dimiliki serta telah dikuasai secara terusmenerus fisik tanah Suami Penggugat, sejak 14Nopember 1976, kemudian waris kepadaPenggugat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 26 K/TUN/2017c. secara materi (ratione materiae

Rasjid Fadhli (suamiPemohon Kasasi / dahulu Terbanding / dahulu PenggugatAsal), sejak 14 Nopember 1976, kemudian Mutasi MutandisWARIS kepada Pemohon kasasi / dahulu Terbanding / dahuluPenggugat Asal;c. secara materi (ratione materiae): Objek Sengketa diterbitkanTermohon kasasi / dahulu Pembanding / dahulu Tergugat AsalHalaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 26 K/TUN/2017tanpa didasarkan bukti yang sah dan berlaku, sehingga terjadikesalahan data fisik maupun data yuridis;Dengan demikian telah terbukti

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa untuk menguji wewenang Termohon berkaitandengan cakupan bidang atau materi wewenang (Bevoegheid rationemateriae) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam ObjekPermohonan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan beberapaketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor: 43/P/FP/2020/PTUN.PLMenimbang, bahwa ketentuan Pasal

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae), Termohon tidak memilikiwewenang dalam melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohonsebagaimana termuat pada Objek Permohonan, terlebih dokumen IUPOperasi Produksi yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diregistrasibelum diterima oleh Termohon atau belum dilimpahkan dari BupatiMorowali Utara;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memilikiwewenang

Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa untuk menguji wewenang Termohon berkaitandengan cakupan bidang atau materi wewenang (Bevoegheid rationemateriae) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam ObjekPermohonan, maka terlebin dahulu Majelis Hakim menguraikan beberapaketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:Badan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukumtersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae), Termohon tidak memilikiwewenang dalam melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohonsebagaimana termuat pada Objek Permohonan, terlebin dokumen IUPOperasi Produksi yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diregistrasi belumditerima oleh Termohon atau belum dilimpahkan dari Bupati selaku PejabatTata Usaha Negara yang dahulu menerbitkan IUP Operasi

undangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yangbaik, yang meliputi aspek : Kewenangan, Prosedur dan substansinya, sebagai berikut:Pertimbangan dari Aspek kewenangan Tergugat dalam Menerbitkan Objek SengketaMenimbang , bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenanganTergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak ,Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dapat dinilai dari segi materi ( bevoegdheid rationale materiae

) dan tempat( bevoegheid rationeMenimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (bevoegdheidrationale materiae ), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang , bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undangundang Nomor 5 tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan : Hak milik , demikianpula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak hak lain harusdidaftarkan menurut ketentuan ketentuan yang dimaksud dalam pasalMenimbang , bahwa ketentuan

legal standing) Pengadilan;Halaman 45 Perkara No.3/P/FP/2019/PTUN.BJMd. pendapat Majelis terhadap pokok permohonan;e. kesimpulan mengenai semua hal yang telahdipertimbangkan;Sehingga berpedoman pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan aspekaspek pengujian sengketa administrasi aquo, sebagai berikut;TENTANG KEWENANGAN PENGADILANMenimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan ini,terlebin dahulu) Majelis Hakim akan mempertimbangkannyaberdasarkan jenis sengketa administrasi (ratione materiae

permohonanyang berkenaan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan, maupunpermasalahan hukum yang pernah diajukan gugatan, sebagaimanaketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh PutusanAtas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusandan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutMajelis Hakim menilai bahwa sengketa a quo berdasarkan jenissengketa administrasi (ratione materiae

Penerbitan obyek gugatan Il bersifat sewenangwenang, karenadikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidakberwenang :e Dari segi materi (onbevoegdheid ratione materiae), karena sesuaiketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No.323/KMK.03/2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Tata CaraPenghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negarapada Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya,dengan jelas disebutkan Barang milik/kekayaan Negara yangmasih dalam pelaksanaan

tukar menukar, penjualan, penyertaanmodal pemerintah, penghibahan, peminjaman penyewaan ataubangun guna serah tetap dialinkan kepada Pemerintah Daerah ;e Dari segi waktu (onbevoegdheid ratione materiae), Tergugat Iltidak berwenang oleh karena tanah dan bangunan yang dikenaldan terletak di Jalan Borobudur Nomor 20 Kota Malang telahdiserahkan oleh Pemerintah Pusat sendiri kepada PemerintahPropinsi Jawa Timur dan diserahkan lagi kepada Pemerintah KotaMalang sebelum obyek gugatan 11 diterbitkan ;14.2

, Majelis Hakim berpendapatbahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilaidari segi materi (bevoegdheid rationae materiae), tempat/wilayahkekuasaannya (bevoegheid rationae loci), dan dari segi waktu penerbitannya (temporis);Menimbang, bahwa terhadap wewenang Tergugat dari segi materi(bevoegdheid rationae materiae), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 menyebutkan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah

dari 85 halaman Putusan Nomor: 77/G/2020/PTUN.BDGPemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanyang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap beradapada pemberi mandat; sehingga berdasarkan ketentuanketentuan tersebutdapat diketahui bahwa Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan KotaCimahi ialah Pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertipikat hakatas tanah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi materi(bevoegdheid rationae materiae

1986tentang Peradilan TUN yaitu apakah keputusan objek sengketa diterbitkan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku atau tidak dan sesuai dengan Azaz AzazUmum Pemerintahan Yang Baik atau tidak baik dari segi kewenangan, prosedur maupunsubstansi materiil ; Menimbang, bahwa dari segi kewenangan pengujian ketidakwenangan Badan/Pejabat TUN meliputi antara lain + oo... eee eecceeneeceseeeceeeeeceeneeceeeeececeeceeeeeeeeeenaeeeaasa Ketidakwenangan dari segi materi (onbevoegdheid ratione materiae

prosesterhadap permohonan pembatalan hak atas tanah yang diajukan oleh walikota Palembang(vide bukti P13) ; neeHalaman 55 dari 52 halaman Putusan No. 17/G/2011/PTUNPLG56Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim KetuaMajelis berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak berwenang untukmenerbitkan Keputusan tentang pembatalan atau penolakan permohonan pembatalan hakatas tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan objek sengketa dari segi materi(onbevoghdheid ratione materiae

/oc/): Obyek Sengketa telahSALAH menunjuk Lokasi tanah, yaitu: Obyek Sengketa terbit tanggal 23101986 denganMENUNJUK LOKASI tanah Petok D No. 4989 (saatini terdaftar Petok D No. 14020), Persil 78, Klas SI, Luas + 5.330 M2, yang telah dibelidan telahdimilikiserta telah dikuasaisecaraterusmenerusfisiktanah Suami Penggugat, sejak 14 Nopember1976, kemudian waris kepada Penggugat sesuaidengan peraturan perundangundangan yangberlaKUy ss=sse=srsnenesseserseenceeerenreeeeneeeeees. secaramateri (ratione materiae

sengketa,Halaman 69 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2013/PTUN.BJMsebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusantata usaha negara yang digugat tersebut sah (rechtmatig) atautidak, adalah penilaian dari aspek kKewenangan Tergugat untukmenerbitkan surat keputusan dalam sengketa in litis;Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan,hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negarameliputi 3 (tiga) kKemungkinan, yaitu: Tidak berwenang dari segimateri atauonbevoegheid ratione materiae

, tidak berwenangdari segi tempat atau onbevoegheid ratione loci, dan tidakberwenang dari segi waktuonbevoegheid ratione temporis.Onbevoegheid ratione materiae terjadi apabila pejabat tatausaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidaktermasuk wewenangnya.

Aspek Kewenangan;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkanAspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memilikikewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadiobjek sengketa a quo baik dari segi materiil (onbevoegheid ratione materiae), segitempat/wilayahnya (onbevoegheid ratione loci) dan segi waktu penerbitannya(onbevoegheid ratione tempori);?

PegawaiNegeri Sipil oleh Asmin Laura Hafid yang merupakan Bupati Nunukan masajabatan 2016 2021, apabila dinubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Bupati Nunukan memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari AspekKewenangannya baik dari segi materiil (onbevoegheid ratione materiae

DharmaehusadaMasyang ereletak di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mshyoreso KetaSurabaya, dengandemikian menurut pendapat Majelis Hakim surat Keputusan obyeksengketa ke 2 (dua) khususnya point 4 yang diterbitkan CamatMulyorejo (Tergugat II) tanpa didasari wewenang pemerintahansehingga obyek sengketa ke 2 (dua) telah mengandung cacadyuridis dari segi wewenang ;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ke 2(dua) bukti P.4 dan T.II 1 yang diterbitkan Tergugat II cacaddari segi kewenangan (onbevoegheid ratione materiae

Pemerintah Daerah;Menimbang, bahwa karena surat keputusan obyeksengketa ke 1(satu) bukti P3 = T.I 5 telah mengandung cacadyuridis, maka harus dinyatakan batal dan diperintahkanTergugat untuk mencabut dengan demikian petitum Penggugatangka 2 dan 4 harus dikabullkan;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketake 2 (dua) bukti P4 = T.IIl 1 sebagaimana dipertimbangkandiatas telah dinyatakan tidak sah karena Tergugat Il tidakberwenang sehingga cacad yuridis dari segi kewenangan(onbevoegheid ratione materiae

Tindakan melanggar wewenang dari segi isi atau materi(onbevoegdheid ratione materiae) ; Bertolak dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa ketidakahlian atauketidakcermatan dalam penalaran hukum (legal reasoning) dari seorang hakimyang memeriksa suatu perkara akan merugikan pihak yang bersengketa,terganggunya keadilan secara yuridis, juga tidak mewujudkan kepastian hukumdan penegakan hukum sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai.

GAPCO dan kemudian dijadikan pintu masuk untuk menolakgugatan Penggugat, menunjukkan Hakim tersebut telah bertindak di luarkewenangannya (ultra vires kewenangan/onbevoegdheid ratione materiae),disebabkan penilaian cacat hukumnya suatu perjanjian dan/atau halhal yangtimbul dari akibat suatu perjanjian bukanlah kewenangan Hakim Pengadilan TataUsaha Negara melainkan menjadi kewenangan Hakim perdata pada PengadilanNegeri;Di samping itu dengan adanya fakta tersebut, menunjukkanketidakprofesionalnya (unprofessional

Tidak berwenangnya itukalau kita kaitkan dengan lingkup kompetensi ataujabatan kemungkinan ada tiga macam bentuk .tidak berwenang (onbevoegdheid) yaituonbevoegdheidonbevoegdheid ratione materiae (menyangkutkompetensi absolut), Oonbevoegdheid ratione loci(menyangkut kompetensi relatif), onbevoegdheidtemporis yaitu tidak berwenang dari segiwaktu j 2 ee rere rr er ee ee ee eee ee eee eeeSuatu.

berpendapatyang harus diuji lebin dahulu adalah kewenangan Tergugat mengeluarkan obyeksengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah KTUN yang digugattersebut sah (rechtmatig) atau tidak, adalah penilaian dari aspek kewenanganTergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa in Iitis; Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidakberwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) Kemungkinan,yaitu: Tidak berwenang dari segi materi atau onbevoegheid ratione materiae

Putusan No. 07/G/2014/PTUNMTROnbevoegheid ratione materiae terjadi apabila pejabat tata usaha negaramelakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya.Onbevoegheid ratione loci terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukantindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya.

Secara materi (ratione materiae) : obyek sengketaditerbitkan Tergugat tanpa didasarkan bukti yang sahdan berlaku, sehingga terjadi kesalahan data fisikmaupun data yuridis ; Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 216/G/2015/PTUN.SbyHal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti aithentikyang sah dan berlaku di Kelurahan Lontar (Buku LeterC Kelurahan Lontar maupun sesuai Surat KeteranganLurah Lontar tentang riwayat tanah), terbukti ;Tanah petok D No. 10147, persil 52, klas D Il, luas +1.150

seluas 2.383 M2 sehingga dengan demikian KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur dalam menerbitkanobyek sengketa Kesatu ditinjau dari segi/aspek kewenangan adalah tidakberwenang menerbitkan obyek sengketa Kesatu, karena luasan tanah yangdimohonkan penerbitan hak pakainya melebihi 2000 M2, dengan demikian66tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak PakaiNomor : 39/530.3/35/1989 tanggal 22 September 1989 adalah cacat dari segikewenangan (onbevoegheid ratione materiae

sengketa Kedua berupa bukti T.ILInt1identik dengan bukti T.IL1 pada hakekatnya diterbitkan sebagai tindak lanjut atausebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa Kesatu (bukti T.II3) ;Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa Kedua (bukti T.Il Int1)diterbitkan oleh Tergugat Il (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember )sebagai akibat tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Tergugat (bukti T.II3)yang telah dinyatakan tidak sah karena mengandung cacat yuridis dari segi67kewenangan (onbevoegheid ratione materiae

1986tentang Peradilan TUN yaitu apakah keputusan objek sengketa diterbitkan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku atau tidak dan sesuai dengan Azaz AzazUmum Pemerintahan Yang Baik atau tidak baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi materiil ;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan pengujian ketidakwenangan Badan/Pejabat TUN meliputi antara lain : oo... eee ee eeceenceeneeceseeeeceeeeeecsaecaeseeeesaeessaeeaeeseesa Ketidakwenangan dari segi materi (onbevoegdheid ratione materiae

yang merupakan surat sebagai tindak lanjut dari prosesterhadap permohonan pembatalan hak atas tanah yang diajukan oleh walikota Palembang (vide bukti P13) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim KetuaMajelis berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak berwenang untukmenerbitkan Keputusan tentang pembatalan atau penolakan permohonan pembatalan hakatas tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan objek sengketa dari segi materi(onbevoghdheid ratione materiae

penerbitan objeksengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketatelah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalamperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut :Aspek Kewenangan:Menimbang, bahwa keabsahan kewenangan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara menerbitkan suatu Keputusan haruslah dinilai dari kKeabsahankewenangan secara materi (ratione materiae

Gubernur untuk anggota Komisi Informasi Provinsi.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapatdipahami kewenangan dari aspek materi (ratione materiae) untuk menerbitkankeputusan pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi merupakankewenangan atributif dari Gubernur, kemudian dari aspek waktu (rationetemporis) Gubernur berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan anggotaKomisi Informasi Provinsi setelah dipilih oleh Dewan Perwakilan RakyatProvinsi, selanjutnya dari aspek tempat