Ditemukan 44 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-09-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN Pdg Tanggal 8 Oktober 2015 — YUL HENDRA melawan Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi cq Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
239 — 76
239 — 76
SuratKetetapan Pajak (SKP) ini pernah Pemohon pertanyakan melaluikuasa hukum Pemohon yaitu melaluin Surat Nomor 06/MYPLO/ADV//VV2015, perihal Klarifikasi Surat Ketetapan Pajak dandijawab oleh kakanwil DJP Sumbar dan Jambi dengan surat KanwilPajak Sumatra Barat dan Jambi No.S1814/WPJ.27/2015, tanggal 25Juni 2015, perihal Jawaban Surat Nomor 06/MYPLO/ADV//V 2015,perihal Klarifikasi Surat Ketetapan Pajak.
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
140 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika ketentuan ini dibandingkan dengan tujuan undangundang ini, yaitupenataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduksecara proporsional melaluin keseimbangan kepentingan terutama bagiMBR, 3 maka ketentuan ini tidak menunjang tujuan undangundang inibahkan ketentuan ini menjadi penghalang tercapainya tujuan undangundang ini. Yang dimaksud dengan katakata penyebaran penduduksecara proporsional dan seimbang.... , tidak boleh ada pemusatan satuHalaman 41 dari 116 halaman.
Putus : 03-09-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 3 September 2013 — ACHMAD FITRI ANTONI Bin RAHMAD HW
124 — 19
124 — 19
pihakpihak terkait dalamrangka pengembangan lembaga UEKSP.Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban dana setiapperiode pinjaman kepada masyarakat.Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatandana usaha kelurahan kepada masyarakat.Menandatangani spesiment rekening UEKSP dan rekeningsimpan pinjam pada bank yang ditunjuk.Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompokkelompok dananggota pemanfaat dana usaha kelurahan difasilitasi olehpendamping desa.m) Melaksanakan pertanggung jawaban tahunan melaluin
Putus : 25-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Plg Tanggal 25 Mei 2015 — A. RASYID BIN GANI
92 — 9
92 — 9
Bahwa saksi tidak mengadakan wawancara dengan Terdakwa dan AmrahMuslimin;Bahwa item yang di audit adalah berkasberkas, dengan melihat kekurangankekurangan persyaratannya, seperti persyaratan agunan, adanya potensi kerugiandan sistem kredit;Bahwa ada berkas yang tidak lengkap tetapi kredit tetap dicairkan;Bahwa ada kredit yang dicairkan tanpa cover note, padahal cover note adalah syaratmutlak, saksi mengetahui persyaratan ini dari ketentuan kredit BRI.Bahwa ada kredit KPR yang dicairkan kreditnya melaluin